Rakyat Sejahtera dengan Program Quick Win?

Jika kita cermati, berbagai program yang akan dijalankan pemerintah hanyalah solusi sementara untuk rakyat.

Oleh. Neni Nurlaelasari
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Kesejahteraan merupakan impian setiap warga negara. Akan tetapi, sulitnya kondisi ekonomi saat ini membuat kehidupan rakyat jauh dari kata sejahtera. Presiden Prabowo Subianto merancang berbagai strategi untuk rakyat. Salah satu program yang akan dijalankan yakni program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk tahun 2025.

Dana Rp121 triliun disiapkan untuk program quick win. Dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa program, seperti program makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining penyakit katastropik, foto rontgen, gula darah, tekanan darah, serta menurunkan kasus tuberkulosis (TBC), pembangunan rumah sakit di daerah, pembangunan dan perbaikan sekolah, pembangunan lumbung pangan nasional, menambah program kartu kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan rumah murah, serta menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Program quick win ini merupakan langkah inisiatif yang dapat dicapai dalam satu tahun (Tempo.co, 13-10-2024).

Upaya pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat patut diapresiasi. Namun, akankah berbagai program tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat?

Akar Masalah Kesejahteraan

Jika kita cermati, berbagai program yang akan dijalankan pemerintah hanyalah solusi sementara untuk rakyat. Misalnya program makan siang bergizi gratis. Jika kita telusuri, permasalahan gizi ini berkaitan erat dengan ketidakmampuan para ibu memberikan makanan bergizi lantaran minimnya penghasilan kepala keluarga. Ini terjadi akibat sempitnya lapangan pekerjaan sehingga para ayah tak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pemberian makan bergizi gratis bisa jadi solusi sementara, tetapi tidak bisa menjadi solusi tuntas dalam mengatasi buruknya gizi di tengah masyarakat.

Sementara itu, persoalan kesehatan yang terjadi berkaitan erat dengan pola hidup dan pola makan. Masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi gizi keluarga akan berdampak pada buruknya kesehatan mereka. Alhasil, pemeriksaan gratis berbagai penyakit hanyalah solusi sementara, tetapi tidak menyentuh akar penyebabnya. Di sisi lain, program pembangunan lumbung pangan di daerah tampaknya tidak bisa memberikan hasil yang maksimal jika derasnya keran impor tidak dihentikan oleh negara.

Program pembangunan rumah sakit, sekolah, infrastruktur, serta pemberian kartu kesejahteraan sosial sejatinya tidak lantas menuntaskan permasalahan kesejahteraan masyarakat jika kondisi ekonomi rakyat tidak kunjung membaik. Ini karena rakyat makin hari diimpit oleh mahalnya biaya hidup. Selain itu, program menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejatinya tidak berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, program pembangunan IKN ini makin memberatkan APBN. Perlu diketahui, sumber APBN negeri ini sebagian besar merupakan uang pajak yang dipungut dari rakyat.

Salah Ambil Kebijakan

Miris, di tengah berbagai program yang dirancang untuk menyejahterakan, rakyat malah dihadapkan pada kebijakan yang mempersulit kehidupan mereka seperti naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa tarif PPN diubah menjadi 11% dari tarif sebelumnya sebesar 10% berlaku sejak 1 April 2022. Tarif PPN ini akan kembali dinaikkan paling lambat pada 1 Januari 2025 sebesar 12% (Antaranews.com, 20-05-2024).

Kenaikan tarif pajak akan berdampak pada naiknya harga barang dan jasa yang sehingga biaya hidup masyarakat makin mahal. Dampak lainnya dari kenaikan pajak yakni menurunnya daya beli masyarakat, serta bisa menyebabkan inflasi akibat naiknya biaya produksi dan distribusi barang atau jasa.

Akar permasalahan kesejahteraan sejatinya akibat penerapan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme memberi kebebasan bagi swasta maupun asing untuk mengelola sumber daya alam. Ini membuat negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyat. Selain itu, SDA yang dikuasai swasta atau asing mengakibatkan negara kehilangan banyak sumber pemasukan yang bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum serta program menyejahterakan rakyat. Di sisi lain, negara dalam sistem kapitalisme memang didesain untuk melayani kepentingan oligarki sehingga wajar jika terkesan setengah hati dalam melayani rakyatnya.

Sistem Islam Menyejahterakan Rakyat

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang setengah hati dalam melayani rakyat, sistem Islam memiliki seperangkat aturan yang bisa menyejahterakan rakyatnya. Dalam sistem Islam, sumber daya alam merupakan barang kepemilikan umum sehingga haram dikuasai oleh individu, baik swasta maupun asing. Ini sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam pandangan Islam, barang kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, sumber pemasukan negara dalam sistem Islam sangatlah banyak seperti zakat, jizyah, ganimah, fai, kharaj, dan sebagainya. Besarnya pemasukan negara dalam sistem Islam akan mampu membangun berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan lainnya.

Sementara itu, dengan mengelola sumber daya alam yang ada, negara akan mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Alhasil, para kepala keluarga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak sehingga permasalahan gizi buruk dan kesehatan bisa dicegah. Dengan demikian, sudah selayaknya kita meninggalkan sistem kapitalisme, kemudian beralih menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud sepenuhnya. Wallahua'lam bishawab. []