Maraknya Perdagangan Bayi, Lemahnya Sistem Kapitalisme

Perdagangan bayi berkedok adopsi, pemalsuan data kependudukan, serta hilangnya rasa keibuan adalah hasil dari kegagalan pembangunan ekonomi yang bersifat kapitalisme serta politik demokrasi.

Oleh. Tami Faid
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar telah menangkap pelaku sindikat perdagangan bayi yang ditawarkan ke Singapura. Pelaku sindikat yang bernama Popo merupakan pengendali utama sindikat perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Dan Popo juga merupakan agen utama yang menghubungkan proses perekrutan atau transaksi bayi untuk diadopsi ke Singapura. (Kompas.com, 19-7-2025)

Pelaku sindikat perdagangan bayi dengan mudah mendapatkan mangsa sebab dia mengetahui bahwa untuk saat ini banyak masyarakat mengalami krisis keuangan akibat mahalnya biaya hidup untuk saat ini.
Kondisi perekonomiannya yang memprihatinkan membuat hilangnya rasa keibuan sehingga banyak ibu menjual bayinya untuk ditukar dengan uang. Mereka mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp11 juta hingga Rp16,5 juta.

Para sindikat perdagangan bayi berkedok mencari anak untuk diadopsi sehingga para ibu yang mengalami kesulitan ekonomi tega menjual bayinya dan para perempuan yang hamil di luar nikah yang tidak menginginkan untuk membesarkan anak. Para sindikat mencari bayi yang berumur 2 bulan-5 bulan untuk diadopsi. Sindikat ini juga bertransaksi pada ibu yang sedang hamil. Mereka memesan bayi sejak dalam kandungan. Mereka akan membiayai persalinan dan mengurus surat-surat atau pemalsuan dokumen seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, paspor, dan surat adopsi).

Keterlibatan Pegawai Dukcapil

Para sindikat perdagangan bayi dengan mudah mendapatkan dokumen palsu akta kelahiran dan kartu keluarga memungkinkan keterlibatan pegawai Dukcapil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keamanan di internal Dukcapil lemah sehingga ada celah untuk melakukan tindakan pemalsuan dokumen kependudukan meskipun data kependudukan sudah digitalisasi.

Perlunya pemerintah meningkatkan mekanisme pengawasan sehingga pemerintah bisa mengetahui oknum Dukcapil dalam memanipulasi data kependudukan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas terkait kasus perdagangan bayi. Serta adanya kemungkinan keterlibatan lembaga lain. Hal ini terlihat dari pelaku perdagangan bayi yang dengan mudahnya membuat identitas baru pada bayi-bayi hasil transaksi. (Tempo, 23-7-2025)

Alasan Menjual Anak

Maraknya para ibu menjual anaknya karena mereka hidup miskin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini sangat sulit sehingga para ibu merasa tidak mampu untuk membesarkan anaknya. Apa lagi mereka sudah memiliki beberapa anak. Menjual bayi untuk diadopsi adalah pilihan yang terbaik. Mereka tidak sadar bahwa adopsi yang dilakukan adalah ilegal.

Alasan lainnya yaitu adanya perempuan-perempuan yang melakukan pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah. Mereka tidak menginginkan anak sehingga menjual bayi adalah solusi untuk menutupi aib. Beberapa alasan ini dimanfaatkan para sindikat penjualan bayi dengan cara mendekati mereka melalui media sosial dan grup-grup WhatsApp.

Lemahnya Sistem Kapitalisme

Persoalan perdagangan bayi menunjukkan lemahnya keamanan dan kesejahteraan dalam sistem kapitalisme. Tindak kejahatan perdagangan bayi berkedok adopsi, pemalsuan data kependudukan, serta hilangnya rasa keibuan adalah hasil dari kegagalan pembangunan ekonomi yang bersifat kapitalisme serta politik demokrasi.

Ekonomi kapitalisme menimbulkan tingginya angka kemiskinan. Beban biaya hidup yang tinggi, harga bahan pokok naik, banyaknya angka pengangguran, dan sedikitnya lapangan pekerjaan menjadikan kerentanan untuk melakukan tindakan kejahatan seperti melakukan perdagangan anak.

Ekonomi kapitalisme berasaskan materi yang hanya menguntungkan pengusaha saja dan tidak memiliki standar halal-haram sehingga banyak masyarakat melakukan segala cara untuk menghasilkan uang.

Inilah jika negara menerapkan sistem kapitalisme. Agama terpisah dari kehidupan sehingga banyak masyarakat melakukan tindakan kriminal tanpa memedulikan tindakan itu berdosa atau tidak. Padahal dalam Islam perbuatan di atas sangat dilarang oleh Allah.

Sistem kapitalisme dalam memberikan hukuman bagi pelaku perdagangan anak dan pemalsuan identitas tidak membuat jera. Adanya keterlibatan orang-orang yang berkuasa atau memiliki pengaruh besar sehingga hukum bisa dibeli.

Baca juga: Perdagangan Bayi Melanggar Syarak, Mengapa Tetap Marak?

Islam adalah Solusi

Dalam Islam kepala negara akan melindungi umatnya dari segala macam bentuk kejahatan dan memberikan kesejahteraan sepenuhnya untuk masyarakat yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.”

Islam akan memberikan sanksi yang membuat jera para pelaku kejahatan begitu juga bagi para pelaku yang terlibat sindikat perdagangan anak. Islam sangat melindungi keamanan ibu dan anak. Negara tidak akan membiarkan anak diperjualbelikan apalagi berkedok adopsi.

Dalam Islam tidak ada adopsi. Adopsi hanya ada pada hukum barat yang mana anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Dalam Islam hanya memperbolehkan mengambil anak asuh sebagai rasa peduli terhadap lingkungan sosial dan anak yang butuh perlindungan. Anak asuh tetap dipertahankan nasabnya pada orang tua kandung. Hak waris maupun perwalian tidak akan dimiliki oleh anak asuh.

Dalam Islam, kepala negara meriayah umatnya. Dengan mencukupi segala kebutuhan tiap individu maka tidak akan ada kemiskinan dan perdagangan anak. Sehingga para ibu bisa membesarkan anak dengan baik tanpa rasa khawatir akan kebutuhan ekonomi. Para ibu dengan rasa tenang dan nyaman akan memberi pendidikan pada anak-anak mereka dengan akidah Islam. Dan tidak akan ada pemalsuan identitas hanya untuk menginginkan keuntungan materi. Para pejabat dalam Islam memiliki akhlak yang jujur dan amanah. Jika ketahuan melakukan pemalsuan data maka negara akan memberikan hukuman yang membuat jera.

Islam juga akan melindungi media dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Negara akan menyediakan para ahli hacker untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang akan berbuat kejahatan.

Hikmah

Kesejahteraan dan keamanan masyarakat hanya ada dalam Islam. Dengan segera meninggalkan sistem sekuler kapitalisme tindak kejahatan yang merajalela akan teratasi. Saatnya menerapkan sistem Islam secara kaffah.

Wallahualam bissawab. []