Gejolak BBM di Tengah Perseteruan Global

Inilah pokok masalahnya, harusnya mampu membuat BBM sendiri tanpa mengandalkan negara lain.

Oleh. Mulyaningsih
(Kontributor Narasiliterasi.Id-Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)

Narasiliterasi.Id-Dunia saat ini tak baik-baik saja. Perseteruan yang melibatkan negara adidaya dan Iran berdampak ke wilayah lain, termasuk negeri ini. BBM yang diduga akan mengalami kenaikan secara signifikan nyatanya kebijakan yang ada mampu mempertahankan harganya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Beliau memastikan bahwa harga BBM tidak naik hingga akhir 2026 walaupun rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel. (bbcnews.com, 06-04-2026)

Namun, fakta membuktikan bahwa antrean BBM terjadi di sejumlah wilayah negeri ini, terutama Pulau Jawa. Bahkan ada wilayah yang sampai mengalami kelangkaan BBM. Tentunya kita tidak bisa menebak sampai kapan perseteruan antara dua negara bisa berhenti. Yang pasti, tentu dampak nyata akan kita rasakan juga. Sebab pasokan BBM terbanyak harus melewati wilayah yang notabenenya menjadi kekuasaan Iran.

Berbicara terkait dengan kondisi perang, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa tekanan yang bisa jadi akan berpengaruh pada APBN negeri ini. Sebut saja sebagaimana bahasan di atas, lonjakan harga minyak dunia membuat negara akhirnya harus menambah alokasi subsidi BBM. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu membelinya. Mudahnya, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Namun, kemampuan APBN negara tentu tidak serta merta bisa menopangnya dalam jangka waktu lama. Terburuknya adalah ketahanan tersebut mampu ada mungkin dalam hitungan bulan. Sebagaimana pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa harga BBM akan aman hingga akhir tahun. Akan tetapi ini belum bisa dipastikan secara jelas jika perang AS-Iran masih saja berlangsung.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah lantas mengeluarkan langkah mitigasi sebagai usaha untuk menekan penggunaan BBM. Di antaranya adalah penerapan WFH bagi PNS agar mengurangi mobilitas. Termasuk pula saran untuk menggunakan fasilitas umum. Diharapkan dengan kebijakan yang ditetapkan mampu menurunkan konsumsi BBM.

Baca juga: Krisis Menjelang, Saatnya Mewujudkan Kedaulatan Energi

Kebijakan Hanya Jadi Solusi Pemukaan

Jika ditelisik lebih dalam maka akan kita temui bahwa kebijakan yang ada hanya menjadi solusi di permukaan saja. Sementara akar dari persoalan belum didapatkan. Inilah yang menjadi sebab timbulnya persoalan baru. Sebut saja, kebijakan seperti MBG yang sudah berjalan dengan menghabiskan dana negara yang tak sedikit, belum terlihat hasilnya. Belum lagi pada ranah kasus korupsi yang merajalela belum mampu terselesaikan dengan baik. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masalah baru jika tidak diselesaikan pada akar persoalannya.

Gambaran di atas menunjukkan kepada kita bahwa langkah strategis yang dikeluarkan tentu harus dipikirkan secara serius. Sebagaimana ketika melihat harga BBM yang meroket tajam, maka perlu kita gali bahwa mengapa negeri ini tidak mengoptimalkan pembuatannya di dalam negeri. Padahal Indonesia sendiri begitu kaya akan sumber minyak bumi. Namun, fakta menguak bahwa minyak bumi tersebut justru di ekspor dalam kondisi mentah dan kita membelinya kembali dalam bentuk BBM. Tentu harga yang kita keluarkan akan lebih tinggi. Inilah pokok masalahnya, harusnya mampu membuat BBM sendiri tanpa mengandalkan negara lain.

Persepsi inilah yang kemudian harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya agar kita bisa mandiri dari sisi energi. Jika tidak, maka benar-benar kita pasti akan tergantung dengan negara lain. Dan efeknya pasti akan terasa ketika harganya melonjak naik. Ketika harga naik maka kita tentunya harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membelinya. Dampaknya tentu kas negara akan terkuras hanya untuk membeli BBM tadi. Imbasnya tentu pada sektor lain (subsidinya) akan dikurangi bahkan mungkin akan dihapuskan. Inilah rentetan yang bisa jadi akan nyata adanya di negeri ini. Alhasil, kemungkinan daya beli masyarakat akan menurun.

Pandangan Islam

Pandangan Islam berkaitan dengan posisi energi maka harus dicari tahu terlebih dahulu. Apakah ia merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat atau tidak? Dan apakah pengelolaan harus dilakukan negara atau swasta?

Islam memandang bahwa energi adalah kebutuhan pokok seluruh masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Tak hanya sekadar bagian dari komoditas yang diperjualbelikan. Sehingga negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk dapat mengelola dengan sebaik mungkin untuk dikembalikan hasilnya kepada masyarakat. Tidak boleh menyerahkannya kepada pihak swasta baik asing atau dalam negeri. Karena hal tersebut ada dalam hadis Rasulullah saw.

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas menerangkan bahwa api ini mencakup aspek luas. Salah satunya adalah energi yang berasal dari minyak bumi. Sehingga kepemilikannya jelas yaitu milik seluruh kaum muslim. Tak boleh ada individu atau kelompok yang mengelolanya.

Ditegaskan kembali bahwa negara berkewajiban penuh untuk mengelolanya secara maksimal dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini negara akan serius untuk menerjunkan para pakar untuk dapat mengeksploitasi SDA minyak bumi tersebut. Termasuk pula menyediakan alat-alat untuk usaha tersebut. Hal itu didukung dengan kas negara yang kuat juga.

Baitulmal sebagai kas negara Daulah Islam mempunyai 13 pos pemasukan. Berbekal hal tersebut maka usaha untuk mengelola minyak bumi akan berjalan dengan maksimal. Sehingga negara menjadi mandiri dari sisi energi, artinya mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Inilah konsep yang terus ditancapkan di Daulah Islam. Dan akhirnya ketahanan energi akan dapat tercapai dengan mudah. Tidak seperti sekarang yang terus saja bergantung kepada negara lain karena belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Wallahualam bissawab. []