Karhutla Membawa Petaka, Hilangnya Peran Negara

Karhutla membawa petaka. Belum ditetapkannya sebagai bencana nasional, negara sengaja menarik ulur persoalan kerusakan alam. Demi meraup keuntungan, rakyat dikorbankan.

Oleh. Ledy Ummu Zaid
Kontributor NarasiLiterasi.I

NarasiLiterasi.Id-Musim kemarau tahun ini terasa lebih panjang akibat fenomena El Nino. Kekeringan ekstrem  pun menjadi momok bagi masyarakat, apalagi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana yang identik dengan kondisi alam di Indonesia ini hampir terjadi setiap tahun. Tentu dampak yang ditimbulkan tidak sedikit.

Karhutla Merenggut Nyawa

Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan dilaporkan memiliki indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) yang membahayakan, seperti yang dilansir dari laman bbc.com, 08-10-2026. Hal ini tentu akan berdampak serius pada kesehatan warga. Berdasarkan data Greenpeace Indonesia, terdapat 6.811 titik sumber asap yang tersebar di Indonesia.

Adapun yang terbanyak di Kalimantan Tengah 1.728 titik, Papua Selatan 1.413 titik, Kalimantan Barat 1.240 titik, Sumatra Selatan 953 titik, dan sisanya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi serta Riau. Temuan ini hanya menunjukkan titik sumber asap dalam kurun waktu dua bulan hingga 1 Oktober 2026. Lebih lagi, sejak Papua mulai menjadi episentrum baru karhutla.

Kualitas udara yang memburuk ini akhirnya berujung fatal. Tak pelak lagi, karhutla telah merenggut nyawa. Salah seorang pengemudi ojek online (ojol) di Kota Palembang, Sumatra Selatan mengalami sesak nafas hingga akhirnya meninggal dunia. Dikabarkan Hardiansyah kerap mengeluh penyakit asmanya mudah kambuh sejak kabut asap pekat menyelimuti Kota Palembang.

Pagi itu Hardiansyah mengeluh sesak napas dan asmanya kambuh sejak bangun tidur, Jum’at (02-10). Meski sempat mendapat pemeriksaan di rumah sakit, ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 08.30 WIB. Hal serupa juga dialami oleh Lisna, pendidik sekolah dasar (SD) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rika juga memiliki riwayat asma sejak lahir. Adapun kabut asap pekat akhir-akhir ini sering menyebabkan asmanya kambuh.

Pekerjaannya sebagai pendidik mengharuskan Lisna datang ke sekolah dan menempuh perjalanan setengah jam lamanya. Ia pun harus melewati sejumlah kawasan yang diselimuti kabut asap tebal. Akhirnya, pada 26 September 2026 lalu, Lisna mengeluhkan sakit di dadanya. Napasnya pun kembang kempis. Keluarga segera membawa Lisna ke RSUD Ansari Saleh Banjarmasin, tetapi sesaat kemudian meninggal dunia sebelum mendapat pemeriksaan lebih lanjut.

Karhutla, Buah Ekonomi Kapitalisme

Rasanya ikut sesak mendengar berita dua orang meninggal dunia lantaran kabut asap karhutla. Seperti yang diketahui, pekatnya kabut asap tersebut telah terjadi selama kurang lebih empat bulan. Bayangkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi masyarakat harus menghirup udara yang tercemar. Mereka tidak lagi melihat langit biru yang cerah, tetapi langit yang telah berubah menjadi oranye seperti badai pasir. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan?

Polusi udara tentu dapat merusak paru-paru manusia, apalagi jika terpapar setiap hari. Sejauh ini ratusan ribu orang terjangkit penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat menghirup asap karhutla. Belum lagi mereka yang memiliki riwayat penyakit asma pasti bisa kambuh sewaktu-waktu. Tak hanya itu, AQI juga menunjukkan angka yang tinggi. Dengan demikian, kabut asap karhutla ini bisa saja menjadi silent killer bagi masyarakat setempat.

Tampak jelas negara tidak sungguh-sungguh mengatasi persoalan karhutla ini. Adapun kebakaran ini sebenarnya bukan karena faktor cuaca dan alam saja, tetapi memang disengaja oleh segelintir pihak. Percaya atau tidak, setelah karhutla ini berakhir, akan muncul lahan-lahan baru di bekas hutan yang rusak tersebut. inilah bukti pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan yang lama.

Hukum dan Kebijakan Tak Berpihak Pada Rakyat

Dalam kasus ini, sebagian besar lahan akan ditanami kelapa sawit. Sebuah tumbuhan industri yang dapat dijadikan bahan baku minyak ini digadang-gadang akan terus dilipatgandakan jumlahnya mengingat tingginya kebutuhan konsumen di Indonesia. Pada 1 Juli 2026, Presiden RI Prabowo Subianto telah meluncurkan uji coba bahan bakar minyak (BBM) baru, yakni B50. Ini merupakan BBM campuran dari 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar fosil.

Di sisi lain, hukuman bagi para investor atau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam karhutla ini tidak pernah mencapai akarnya. Faktanya, hanya segelintir orang yang mampu menjalankan laju ekonomi masyarakat. Memang sudah menjadi ciri khas kapitalisme bahwasanya pemilik modal dapat mengatur kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Sumber daya alam (SDA) dikuasai secara ugal-ugalan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Tak dapat dipungkiri, karhutla adalah buah dari ekonomi kapitalisme

Baca juga: Karhutla Belum Usai, Bukti Negara Abai

Karhutla dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, salah satu yang menjadi hak dasar bagi setiap individu rakyat, yakni kesehatan. Ini wajib dijamin oleh negara tanpa terkecuali. Khususnya, dalam kondisi darurat, negara tetap harus memperhatikan betul apa yang menjadi hak rakyat. Kesehatan dan pendidikan akan diberikan secara gratis dan merata kepada seluruh rakyat. Bagaimanapun kondisi keuangannya, negara tetap akan berusaha menunaikan kewajibannya.

Inilah kepemimpinan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Syariat Islam kafah (menyeluruh) akan diterapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Khalifah akan menjadi orang nomor satu yang melindungi umat dengan kekuasaannya. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Karena amanah merupakan hal yang sangat besar pertanggungjawabannya di akhirat, seorang khalifah tentu tidak akan main-main dalam memimpin umat Islam. Dengan niat mengharap rida Allah subhanahu wa ta’ala, khalifah wajib mengurus umat sesuai dengan syariat Islam dan ittiba’ kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Dari sumbernya yang shahih, yakni Al-Qur’an dan As-Sunah, kebijakan-kebijakan yang diambil tentu akan mensejahterakan umat.

Dalam menyikapi persoalan karhutla ini, daulah (negara) akan menjatuhkan sanksi yang tegas dan menjerakan sehingga kejadian serupa tidak berulang. Siapapun yang terbukti bersalah tentu akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Adapun dalam sistem sanksi Islam atau yang biasa disebut dengan uqubat, sanksi diberikan untuk dua tujuan. Pertama, sanksi yang bertujuan sebagai zawajir (pencegahan). Kedua, sanksi yang ditujukan untuk penebus dosa di akhirat, yakni jawabir.

Khatimah

Hingga saat ini, karhutla belum berakhir. Ratusan ribu orang terjangkit ISPA. Korban yang berjatuhan pun terus bertambah. Jelas bahwa karhutla ini telah membawa petaka. Belum ditetapkannya sebagai bencana nasional, negara sengaja menarik ulur persoalan kerusakan alam ini. Demi meraup keuntungan, rakyat dikorbankan. Berbeda dengan sistem Islam, setiap individu rakyat wajib terpenuhi segala hajat hidupnya, termasuk mendapat dukungan kesehatan dan keamanan. Hanya dalam sistem Islam khilafah ala minhajin nubuwwah kelak, umat mendapat perlindungan hakiki. Wallahualam bissawab. []

Karhutla Belum Usai, Bukti Negara Abai

Karhutla berlangsung lama dan dalam wilayah yang luas tidak akan terjadi kalau tidak ada izin atau pembiaran dari pemerintah.

Oleh. Wiwin
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa provinsi di Indonesia sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Wilayah hutan yang terbakar semakin meluas. Sebaran karhutla tahun ini tidak hanya terjadi di wilayah yang rawan kebakaran, seperti Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga ditemukan secara sporadis di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.
Saat ini karhutla bahkan mengancam Way Kambas di Lampung serta Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dua taman nasional serta kawasan konservasi satwa liar yang sangat penting di Indonesia.

Karhutla ini terjadi setiap tahun saat musim kemarau tiba, seperti agenda tahunan. Seharusnya hal itu dapat diprediksi dan dimitigasi oleh pemerintah agar jangan meluas dan membahayakan hewan serta manusia. Apalagi saat ini negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah protes karena mereka pun terdampak asap karhutla di Indonesia.

Pembakaran hutan dan lahan sering digunakan untuk membuka lahan baru karena biayanya jauh lebih murah daripada membabat hutan secara manual. Dulu dilakukan oleh penduduk setempat untuk mendapatkan lahan dengan luasan yang relatif kecil hanya beberapa hektare. Kebakaran masih bisa dikendalikan sendiri oleh warga. Namun sekarang, pembakaran dilakukan oleh perusahaan besar yang menginginkan lahan ratusan ribu hektare untuk ditanami kelapa sawit. Akibatnya kebakaran pun terjadi di lahan yang luas dan lama. Apalagi di Kalimantan, tanahnya adalah tanah gambut yang berasal dari tumbuhan yang bila dibakar di permukaan tanah, api dapat masuk ke bawah tanah dan membakar gambut itu. Sehingga api sulit dipadamkan karena berada di bawah permukaan tanah.

Dampak Karhutla bagi Masyarakat

Dampak yang paling besar dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan bencana. Berbulan-bulan mereka menderita akibat asap beracun dan panas dari kobaran api. Aktivitas dan kesehatan mereka semakin terancam. Rasa aman dan nyaman kehidupan telah hilang oleh karhutla.

Karhutla kali ini telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Menurut data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementrian Kehutanan, selama Januari sampai Juni 2026, luas areal karhutla di Indonesia mencapai 202 004,30 hektare. Dengan kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp39,29 triliun dan Rp123,1 triliun (Suara.com, 2-10-2026).

Kondisi udara sangat buruk, hal ini ditunjukkan oleh Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di daerah terdampak. Karhutla di Kalimantan Tengah sebesar 1034, angka yang menggambarkan tingkat polusi sangat ekstrim sehingga terkategori "berbahaya". Langit sampai berwarna oranye saking beratnya polutan dan panas. Perekonomian dan pendidikan pun terhambat. Sekolah diliburkan atau daring dari rumah.

Ada sekitar 12,5 juta penduduk terdampak karhutla. Dan yang paling parah, karhutla sudah mengancam kesehatan masyarakat. Sampai pertengahan Oktober 2026, Kementrian Kesehatan RI mencatat jumlah akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288 540 kasus. Sebanyak 64 913 kasus diantaranya dialami oleh anak-anak usia 0 - 5 tahun (RM.id, 1-10-2026).

Di mana Peran Pemerintah?

Sampai akhir Oktober, pemerintah belum mau menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menkopolhukam Dudung Abdurahman beralasan karena pemerintah masih mampu menanggulangi bencana. Padahal fakta di lapangan, karhutla masih membara belum bisa dipadamkan. Sudah berbulan-bulan karhutla terjadi, wilayah terdampak makin meluas dan titik api makin bertambah. Masyarakat terdampak pun semakin banyak. Bahkan sudah jatuh korban tewas akibat karhutla ini.

Para relawan banyak yang mundur, karena tidak mendapat dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah. Mirisnya di tengah bencana ini terbongkar korupsi dana BNPB sebesar Rp148 milyar. Di saat masyarakat terkepung asap dan panas, para petugas berusaha memadamkan kebakaran, para pejabat justru menyelewengkan dana penanganan bencana. Kemudian terungkap rencana pemerintah bahwa hutan yang terbakar itu, nantinya akan ditanami kelapa sawit.

Begitulah pemimpin di negara yang menerapkan sistem Kapitalisme sekuler. Pemerintah terlihat jelas memihak para oligarki. Karhutla berlangsung lama dan dalam wilayah yang luas tidak akan terjadi kalau tidak ada izin atau pembiaran dari pemerintah. Abainya pemerintah pada kesehatan, keselamatan dan kebutuhan rakyat terdampak, menunjukkan bahwa mereka hanya fokus pada cuan dan tidak peduli rakyat. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator, pembuat aturan saja. Suara teriakan rakyat tidak didengar, kekuasaan digunakan untuk kepentingan dirinya. Pemimpin hari ini abai terhadap rakyat. Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat dipertaruhkan oleh asap, tetapi pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan.

Baca juga: Karhutla dan Tata Kelola Kapitalisme

Aturan Islam Solusi Karhutla

Islam menetapkan bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Kepala negara Islam (khalifah) diamanahi untuk mengurus urusan rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Sejarah membuktikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab khawatir bila ada seekor keledai mati karena terperosok di jalan yang rusak, karena Allah Swt. pasti akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ketakwaan pemimpin mencegahnya dari sikap berkhianat pada amanah.

Dalam sistem Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat). Dengan aturan Islam yang berasal dari Allah Swt., rakyat akan diperlakukan dengan baik oleh pemerintah. Kebutuhannya dipenuhi, keamanan dan kesehatannya dijaga. Tidak akan ada pengabaian. Pemerintah mandiri dan berdaulat sehingga bisa melindungi rakyatnya dari tekanan oligarki.

Pemimpin adalah hasil dari Sistem Pendidikan. Sistem pendidikan Islam berbasis akidah, akan membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah, sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya. Akan ada rasa takut kepada Allah Yang Maha Mengetahui, untuk berbuat curang atau khianat.

Hal penting lainnya adalah Sistem Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi, sehingga pintu eksploitasi tertutup. Berlainan dengan sekarang dalam sistem Kapitalisme, hutan dan lahan dapat dikuasai oleh individu atau asing. Penguasaannya bebas sehingga para kapitalis semakin menunjukkan keserakahannya, tidak peduli pada hutan sebagai paru-paru dunia atau hewan dan masyarakat sekitarnya. Kekuasaan ada di tangan para pemodal. Sedang dalam Islam, kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal, sehingga karhutla diselesaikan sampai akarnya.
Wallahualam bissawab. []

Banjir Berulang, Efek Solusi Tambal Sulam

Penanganan banjir dan pembebasan lahan berlarut larut karena terbentur keterbatasan APBD serta ego sektoral antar lembaga.

Oleh. Tinie Andriyani
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Banjir kembali menyapa warga, memutus urat nadi kehidupan, dan menyisakan duka yang berulang setiap tahun. Bencana musiman yang melanda pemukiman serta jalan jalan utama di Kabupaten Bandung seolah telah menjadi "agenda rutin" tanpa akhir. Setiap kali hujan deras mengguyur, warga terpaksa menelan pil pahit berupa kerugian materiil, terhentinya aktivitas ekonomi, hingga ancaman keselamatan jiwa. Di tengah kepungan air, sebuah pertanyaan mendasar menyeruak ke permukaan. Sampai kapan penderitaan rakyat hanya disikapi dengan solusi setengah hati dan janji janji penanganan yang lambat?

Kenyataan pahit ini kembali terlihat di Jalan Raya Kopo Sayati (Jadek), Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Luapan air dengan ketinggian hingga 60 sentimeter melumpuhkan total akses transportasi dan denyut perekonomian warga. Merespons kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan proyek jangka panjang, seperti pembangunan Kolam Retensi atau Banjir Kanal Cikahiyangan sepanjang lebih dari satu kilometer, yang disertai normalisasi sungai dan pengelolaan sampah (kompas.com, 14-10-2026)

Paradigma Kapitalisme

Akan tetapi, langkah teknologis dan fisik ini langsung membentur tembok tebal kendala klasik. Yaitu, besarnya kebutuhan anggaran serta rumitnya proses pembebasan lahan warga yang memakan waktu berlarut-larut. Solusi yang ditawarkan akhirnya kembali menggantung di tengah ketidakpastian.

Jika ditelaah secara mendalam, pembangunan proyek seperti kolam retensi maupun pengerukan sungai sebetulnya belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Bencana banjir yang tak kunjung usai ini merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Dalam paradigma kapitalisme, tata ruang dan lingkungan selalu dinilai berdasarkan potensi keuntungan materiil dan nilai investasi belaka. Kawasan hulu dan daerah resapan air, khususnya di Bandung Utara, terus dialihfungsikan menjadi kawasan komersial, perumahan mewah, serta tempat wisata atas nama pertumbuhan ekonomi. Dalam skema ini, negara bertindak tak ubahnya sekadar fasilitator bagi para pemilik modal (kapitalis), sementara keselamatan ekologis masyarakat diabaikan.

Kondisi tersebut diperparah oleh paham sekularisme yang memisahkan nilai nilai moral agama dari kehidupan. Akibatnya, lahir birokrasi yang lambat, lamban merespons bencana, dan berpatokan pada kalkulasi finansial untung rugi. Penanganan banjir dan pembebasan lahan berlarut larut karena terbentur keterbatasan APBD serta ego sektoral antar lembaga. Keselamatan dan kenyamanan rakyat sering kali dikalahkan oleh pertimbangan efisiensi anggaran dan kepentingan politik jangka pendek. Selama paradigma kapitalistis ini terus mendominasi, pembangunan fisik di hilir hanya menjadi tindakan reaktif sementara karena daerah resapan air di hulu telah rusak parah.

Tata Kelola dalam Islam

Sangat kontras dengan sistem kapitalisme. Islam memandang tata kelola pemerintahan berlandaskan prinsip ri’ayatul syu’unil ummah (pengurusan urusan dan kemaslahatan rakyat) sebagai kewajiban mutlak negara. Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai pelayan dan penanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (kepala negara) adalah pengurus (ra'in) dan ia bertanggung jawab penuh atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan asas ini, negara wajib menetapkan dan menjaga tata ruang secara tegas berbasis syariat dengan menetapkan kawasan lindung serta daerah resapan air secara mutlak. Dalam pandangan syariat, alih fungsi lahan hulu yang merusak lingkungan hukumnya haram dan tidak boleh ditoleransi. Hal ini tanpa memandang seberapa besar modal yang dimiliki oleh investor.

Allah Swt. telah memperingatkan dampak kerusakan lingkungan akibat keserakahan manusia dalam Al-Qur'an:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (dampak) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41)

Selain itu, pembiayaan fasilitas umum dan penanganan bencana dalam sistem Islam tidak bergantung pada investor atau retribusi pajak yang membebankan rakyat. Pembiayaan ini dikelola dari kepemilikan umum yang hasilnya dikembalikan untuk melayani publik tanpa alasan "keterbatasan anggaran".

Selain membenahi tata ruang di hulu, negara dalam pandangan Islam wajib mengambil tindakan cepat dan konkret di hilir tanpa terhalang tembok birokrasi. Pengerukan sedimentasi sungai dan pembersihan saluran air dikerjakan secara sistematis dan berkala dengan mengerahkan seluruh sumber daya teknologis negara. Dalam hal pengelolaan sampah, negara mengaitkan kesadaran kebersihan dengan akidah individu yang diiringi penerapan sanksi hukum tegas bagi pelaku pencemaran. Ketika bencana terjadi, negara wajib hadir secara langsung untuk memberikan pelayanan-pelayanan serta sigap dalam mengevakuasi warga terdampak sebagai bentuk tanggung jawab mutlak penguasa.

Baca juga: Kelalaian Negara dalam Menangani Korban Gempa

Khatimah

Bencana banjir di Kopo Sayati dan berbagai wilayah lainnya tidak akan pernah selesai jika hanya direspon dengan pendekatan solusi tambal sulam. Pembangunan kolam retensi tidak akan pernah cukup selama paradigma pengelolaan lingkungan masih bercorak kapitalistik. Pembangunan ini pasti mengagungkan keuntungan materi dan membiarkan kerusakan di hulu.

Sudah saatnya tata kelola lingkungan dan perlindungan masyarakat dikembalikan pada prinsip pengurusan umat yang hakiki berbasis syariat Islam. Keselamatan serta kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama tanpa terhalang oleh kalkulasi anggaran maupun kepentingan modal. Wallahualam bissawab. []

Dari Hari Santri Menuju Perubahan Umat

Hari Santri bukan sekadar tentang mengenang santri pada masa lalu, tetapi bagaimana melahirkan santri masa kini yang mampu membawa perubahan.

Oleh. Santi Ummu Faris
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Setiap 22 Oktober, Indonesia memperingati Hari Santri sebagai momentum untuk mengenang peran ulama dan santri dalam perjalanan sejarah bangsa. Memasuki Hari Santri 2026, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.” (kemenag.go.id, 22-9-2026)

Beragam agenda pun disiapkan, mulai dari Mu’tamad Santri, Festival Sarung dan Peci Santri, Expo Kemandirian Pesantren, Santri Vision, hingga “Surat Santri untuk Presiden”. Melalui rangkaian tersebut, santri didorong untuk menyampaikan gagasan, menunjukkan inovasi, memperkuat kemandirian pesantren, serta mengambil bagian dalam persoalan pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. (antaranews, 22-9-2026)

Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusung tema “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri.” Tema ini menempatkan tradisi keilmuan pesantren dan nilai-nilai para muassis NU sebagai bagian penting dalam merawat persatuan dan kebhinekaan. (nu.or.id, 23-9-2026)

Dua gagasan tersebut sama-sama menempatkan santri sebagai bagian penting dari masa depan negeri. Namun, kontribusi seperti apa yang hendak dibangun dari santri, dan akar tradisi seperti apa yang sesungguhnya hendak dikuatkan?

Jangan sampai Hari Santri hanya melahirkan tema yang indah dan rangkaian kegiatan yang meriah, tetapi tidak menyentuh persoalan paling mendasar, apakah ilmu yang dipelajari santri telah membentuk cara berpikir, sikap, dan amal yang mampu melahirkan perubahan di tengah masyarakat?
Pertanyaan ini penting karena jumlah santri di Indonesia sangat besar.

Data perencanaan Kementerian Agama yang bersumber dari EMIS 2024 mencatat sekitar 9,29 juta santri jika cakupan lembaga pendidikan keagamaan Islam dan pesantren dihitung secara keseluruhan. Potensi sebesar ini tentu bukan sekadar angka. Di balik jutaan santri terdapat generasi yang semestinya memiliki bekal ilmu, akhlak, dan kepedulian terhadap persoalan umat.

Karena itu, keberhasilan pendidikan santri semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak ilmu yang dipelajari atau dihafalkan, tetapi juga sejauh mana ilmu tersebut membentuk kepribadian dan mendorong lahirnya amal nyata.

Ilmu yang Membentuk Cara Berpikir

Pendidikan santri seharusnya bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan pola pikir dan kepribadian. Allah Swt. berfirman dalam QS Ash-Shaff ayat 2–3, “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Ayat tersebut mengingatkan pentingnya keselarasan antara ilmu, perkataan, dan perbuatan. Ilmu tidak semestinya berhenti sebagai hafalan, tetapi tercermin dalam sikap dan amal. Maka, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak ilmu agama yang dikuasai seorang santri, tetapi sejauh mana ilmu itu membentuk dirinya dan memberi pengaruh bagi kehidupan di sekitarnya.

Tantangannya hari ini pun tidak sederhana. Santri hidup di tengah derasnya arus media sosial, budaya populer, influencer, film, musik, serta berbagai gagasan yang mudah masuk melalui internet. Santri tidak lagi hanya belajar dari ruang kelas, pesantren, kitab, dan guru. Setiap hari mereka juga berhadapan dengan beragam nilai dan pandangan hidup dari berbagai arah.
Ketika tradisi keilmuan Islam tidak cukup kuat menjadi filter, siapa yang akhirnya membentuk cara berpikir mereka?

Seorang santri mungkin mempelajari Islam di pesantren, menghafal Al-Qur’an, mempelajari fikih, akidah, dan berbagai ilmu keislaman. Namun, ketika berhadapan dengan persoalan ekonomi, politik, kebebasan, pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial, standar yang digunakan bisa saja berasal dari pemikiran lain yang diperoleh dari lingkungan, media, pendidikan, atau ruang digital.

Salah satu arus pemikiran yang perlu dikaji adalah sekularisme, gagasan yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik. Demikian pula berbagai gagasan tentang kebebasan individu, materialisme, dan gaya hidup hedonistik yang dapat memengaruhi cara seseorang memandang kesuksesan, kebahagiaan, dan tujuan hidup.

Menguatkan Akar Tradisi

Karena itu, ketika berbicara tentang “menguatkan akar tradisi”, akar tradisi santri tidak semestinya dipahami sebatas simbol seperti sarung dan peci, rutinitas menghafal, atau keberadaan kitab di lingkungan pesantren.

Akar tersebut jauh lebih dalam, tradisi keilmuan Islam, talaqqi kepada guru, adab terhadap ilmu dan ulama, pembentukan kepribadian Islam, pengamalan ilmu, serta pengabdian kepada umat.

Akar yang kuat bukan sekadar membuat seorang santri mampu menjawab pertanyaan tentang agama, tetapi juga membentuk cara pandangnya ketika menghadapi persoalan kehidupan.

Tradisi keilmuan pesantren seperti sorogan dan bandongan menunjukkan kuatnya relasi pendidik dan murid dalam proses pembelajaran. Sejarah perjuangan ulama dan santri pada masa mempertahankan kemerdekaan juga menjadi bagian dari sejarah yang menunjukkan bahwa kehidupan pesantren tidak terlepas dari persoalan masyarakat dan bangsa.

Namun, menguatkan akar tradisi tidak cukup hanya dengan menghidupkan kembali bentuk-bentuk tradisi masa lalu. Yang jauh lebih penting adalah menghidupkan kembali landasan pemikiran dan nilai yang melahirkan tradisi tersebut.

Tradisi tumbuh dari pandangan hidup yang diyakini, dari akidah yang menjadi dasar berpikir, pemahaman terhadap syariat, serta kesadaran bahwa ilmu memiliki konsekuensi untuk diamalkan.

Di sinilah Islam seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai ilmu yang dipelajari di pesantren. Namun, sebagai landasan dalam memandang kehidupan. Ketika seorang santri mempelajari Islam, semestinya Islam pula yang menjadi rujukan ketika ia memandang persoalan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun kehidupan bermasyarakat.
Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّة

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa Islam tidak semestinya dipahami secara parsial. Islam memiliki akidah, syariat, dan akhlak yang menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Karena itu, jika ingin berbicara tentang akar tradisi santri yang kuat, yang perlu diperkuat bukan hanya simbol dan aktivitas pesantrennya, tetapi juga pemahaman Islam yang utuh sebagai landasan berpikir dan bertindak.

Baca juga: Generasi Kuat, Negara Bermartabat

Santri sebagai Agen Perubahan

Dari sinilah santri diharapkan tidak berhenti menjadi generasi yang mengetahui ajaran Islam. Namun, menjadi generasi yang memahami, menghayati, dan mengamalkannya dalam kehidupan.
Ilmu membentuk cara berpikirnya, akidah membentuk orientasinya, syariat menjadi pedoman amalnya. Dan kepeduliannya kepada umat mendorongnya mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Santri tidak semestinya berhenti sebagai penuntut ilmu yang sibuk memperkaya dirinya sendiri. Di tengah berbagai persoalan umat, santri seharusnya hadir sebagai bagian dari solusi. Ilmunya membimbing langkahnya, akhlaknya menjadi teladan, dan kepeduliannya kepada umat mendorongnya mengambil peran dalam kehidupan masyarakat.

Menjadi agen perubahan bukan sekadar mengikuti berbagai program pembangunan atau tampil dalam berbagai ruang publik. Lebih dari itu, santri perlu memiliki kemampuan melihat persoalan kehidupan dengan pandangan Islam, kemudian menghadirkan solusi yang berlandaskan ajaran Islam.

Dengan demikian, ilmu yang dipelajari di pesantren tidak berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar memberi arah bagi kehidupan.

Islam kaffah berarti menjadikan Islam sebagai landasan yang menyeluruh dalam kehidupan, bukan mengambil sebagian ajarannya lalu meninggalkan sebagian yang lain. Akidah menjadi dasar berpikir, syariat menjadi pedoman menjalankan kehidupan, dan akhlak menjadi cerminan keimanan.

Dengan landasan inilah santri dapat menemukan kembali peran strategisnya. Ia tidak hanya menjadi generasi yang mampu membaca kitab, menghafal Al-Qur’an, atau memahami hukum-hukum agama, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap persoalan umat dan kemampuan menjadikan Islam sebagai rujukan dalam menyikapinya.

Sebab, umat tidak hanya membutuhkan santri yang berilmu, tetapi juga santri yang mau mengamalkan ilmunya. Santri yang peduli terhadap kondisi umat, dan berani menyampaikan kebenaran berdasarkan apa yang dipahaminya dari Islam.

Hari Santri, Bukan Sekadar Seremonial

Hari Santri semestinya tidak berhenti pada upacara, perlombaan, festival, atau rangkaian agenda tahunan. Peringatan ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Sudah sejauh mana tradisi keilmuan pesantren melahirkan generasi yang memahami Islam, mengamalkannya, dan memberikan kontribusi nyata bagi umat?

Mengenang perjuangan ulama dan santri masa lalu tidak cukup hanya dengan mengulang kisah sejarah. Yang lebih penting adalah menghadirkan kembali semangat keilmuan, ketakwaan, pengabdian, dan keberanian mereka dalam kehidupan hari ini.

Hari Santri seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan kembali santri yang berakar kuat pada Islam, berilmu, berkepribadian Islam, peduli terhadap umat, dan mampu menjadi bagian dari perubahan.

Dengan demikian, Hari Santri bukan sekadar tentang bagaimana mengenang santri pada masa lalu. Namun, tentang bagaimana melahirkan santri masa kini yang mampu membawa perubahan bagi masa depan umat. Wallahualam bissawab. []

Iman dan Kebajikan itu Penting

Orang-orang yang memiliki iman akan senantiasa memikirkan sebab akibat atas perbuatannya. Mereka akan senantiasa istikamah dijalan-Nya.

Oleh. Dewi Kusuma
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Hidup adalah perjuangan. Siapapun yang menjalani aktivitas kehidupan pasti wajib untuk menjaga keimanan. Sebab iman adalah sesuatu yang sangat penting. Segala perbuatan tanpa adanya keimanan maka akan sia-sia.

Kebajikan adalah perbuatan kebaikan yang wajib kita tingkatkan. Kebajikan ini wajib didasari dengan keimanan. Adanya keimanan yang tertancap dalam dada maka kebajikan ini akan bernilai pahala.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 7.

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧

"Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan Kami hapus dosa-dosanya, dan mereka pasti akan Kami beri balasan yang terbaik dari apa yang selama ini mereka kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa iman dan kebajikan ataupun amal saleh akan mampu menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah pun akan memberikan balasan yang terbaik atas segala perbuatan kebajikan tersebut. Dan janji Allah ini pasti benar.

Untuk itu selagi kesempatan hidup masih kita jalankan wajib untuk selalu menjaga keimanan. Perbuatan yang berdasarkan keimanan akan menguntungkan bagi pribadi kita sendiri. Sebab perbuatan kebajikan ini sebenarnya adalah bentuk amalan yang akan kita petik hasilnya kelak di akhirat.

Tidak Ada yang Ingin Celaka

Bukankah tidak ada seorangpun yang ingin celaka atau merugi? Kesempatan yang Allah berikan wajib kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan penyesalan. Kontrollah hati agar seluruh perbuatan yang kita lakukan hanya untuk beribadah kepada-Nya.

Hati yang didasari keimanan akan selalu bertindak dengan penuh kehati-hatian. Orang-orang yang beriman akan senantiasa memikirkan sebab akibat atas perbuatannya. Mereka akan senantiasa istikamah dijalan-Nya.

Perbuatan zalim, korupsi, tindak kejahatan dan seluruh perbuatan yang merugikan dirinya tidak akan pernah mereka lakukan. Mereka akan selalu membentengi dirinya dengan keimanan. Apapun yang mereka sandang, baik jabatan maupun kesempatan yang ada akan dijalankan dengan penuh amanah. Mereka tidak akan merugikan dirinya dengan perbuatan dosa dan nista.

Baca juga: Sendiri di Keramaian

Benteng Iman

Banyaknya permasalahan yang terjadi saat ini karena tidak ada benteng keimanan dalam dirinya. Mereka tidak meyakini adanya Allah yang Maha Mengetahui atas seluruh perbuatannya. Penguasa tidak amanah dalam menjalankan amanahnya. Pejabat tidak segan berbuat kezaliman. Masyarakat dengan entengnya berbuat dosa.

Untuk itu kita wajib yakin bahwa Allah itu Maha Agung, Dia Mahakuasa dan akan mengazab siapapun yang menyalahi aturan-Nya. Jika keimanan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya maka perbuatan yang kita lakukan akan berbuah limpahan pahala-Nya bukan menuai berbagai dosa

Allah Swt. telah menciptakan dunia dan seisinya. Allah pun telah menetapkan aturan-Nya yang wajib kita terapkan. Islam adalah agama yang telah Allah ridai dan telah Allah sempurnakan untuk kita semua. Untuk itu wajib bagi kita untuk menjalankan sistem Islam.

Sistem Islam ini wajib diterapkan di bumi milik Allah. Orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan akan selalu taat kepada syariat-Nya. Mereka akan taat terhadap seluruh perintah-perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Adanya keimanan dan perbuatan kebajikan yang terus ditingkatkan maka Allah akan melimpahkan pahala. Dan ampunan dosa pun akan Allah berikan. Itulah penting kita untuk senantiasa menjaga iman dan kebajikan. Sehingga Allah Swt berikan akhir hidup yang husnul khatimah. Lahaula wala quata illa billah.

Wallahualam bissaawab. []

Kapitalisasi Pesantren: Menjaga Identitas atau Komersialisasi

Membiarkan peran utama pesantren terdistorsi menjadi unit produksi akibat minimnya tanggung jawab negara adalah sebuah kekeliruan struktural yang sangat fatal.

Oleh. Tinie Andriyani
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Pendidikan merupakan pilar utama pembentukan peradaban dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Di Indonesia, lembaga pendidikan berbasis keagamaan khususnya pesantren yang memiliki akar sejarah nan panjang dan kokoh dalam menggembleng moralitas, keilmuan, serta semangat perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan. Namun, di era kontemporer saat ini, peran ideal pesantren menghadapi tantangan yang kian kompleks. Pergeseran tatanan sosio ekonomi kerap menyeret lembaga keagamaan ini ke dalam arus pragmatisme yang menuntut orientasi serba materi, sehingga mengaburkan fungsi hakikinya sebagai benteng pencetak ulama dan pencerah umat.

Dinamika ini tampak jelas dari riuk pikuk kunjungan sejumlah tokoh publik ke Pesan Trend Pemuda Hijrah di Kabupaten Bandung baru-baru ini (kabar.tribunnews.com, 6-10-2026). Kunjungan tersebut membawa agenda utama mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus menekankan pentingnya kemandirian finansial santri. Pesantren yang memadukan kurikulum nasional, keagamaan, serta keterampilan hidup berbasis ekosistem alam dan pengelolaan kopi Arabika ini diproyeksikan sebagai model ideal institusi yang mampu memadukan sains, spiritualitas, dan otonomi finansial.

Secara faktual, fenomena ini mencerminkan tren nasional yang kian masif. Melalui narasi "Kemandirian Pesantren" yang diafiliasi dengan program program pemerintah, pesantren tidak lagi hanya dituntut mengemban fungsi pendalaman ilmu keagamaan (tafaqquh fiddin), tetapi juga didorong secara sistematis untuk bertransformasi menjadi episentrum edukasi kewirausahaan, penguatan kapasitas bisnis pemuda, hingga penggerak otonomi finansial warga setempat. Santri dibekali keterampilan teknis agar tanggap menangkap peluang bisnis di pasar bebas. Kendati langkah ini sering dipuji sebagai terobosan pragmatis untuk memandirikan lembaga, fakta ini sesungguhnya menyingkap realitas yang lebih mendalam mengenai arah kebijakan pendidikan nasional saat ini.

Lepas Tangannya Negara dan Narasi "Kemandirian" Semu

Jika dianalisis secara kritis dan mendalam, maraknya dorongan kemandirian ekonomi pesantren ini bukanlah sekadar inovasi lokal, melainkan cerminan dari penerapan sistem sekuler kapitalistik. Dalam tatanan ini, negara secara perlahan mengurangi peran dan tanggung jawab dasarnya (ra'iyyah) dalam menjamin hak hak publik, khususnya di sektor pembiayaan pendidikan. Pendidikan diposisikan seolah komoditas pasar yang kelangsungannya diserahkan pada mekanisme pasar dan keandalan finansial masing masing lembaga. Akibatnya, pembiayaan operasional, sarana prasarana, hingga keberlanjutan hidup lembaga dibebankan sepenuhnya kepada pesantren dan masyarakat. Narasi "kemandirian" yang diserukan secara masif sesungguhnya menjadi bentuk legitimasi atas lepas tangannya negara dari kewajiban konstitusional dan moralnya.

Kondisi tersebut memaksa pesantren mengalokasikan energi, waktu, dan sumber daya internalnya untuk berbisnis demi menjaga kelangsungan fisikalnya. Pada akhirnya memicu pergeseran nilai menuju komersialisasi ruang pendidikan keagamaan. Dampak iklim sekularisme kapitalisme ini amat fatal terhadap output pendidikan. Waktu dan fokus santri yang seharusnya tercurah untuk mendalami ilmu ilmu syariat, serta pembentukan kepribadian Islam terbagi secara signifikan untuk kegiatan produksi dan pengelolaan unit usaha.

Lebih jauh lagi, atas nama pemberdayaan dan kemandirian, santri yang sejatinya pencari ilmu berisiko bertransformasi menjadi sekadar faktor produksi. Mereka hanya menjadi tenaga kerja berbiaya murah yang responsif terhadap tuntutan pasar bebas. Orientasi pendidikan pun terdegradasi. Semula santri dicetak menjadi SDM berkepribadian mulia (syakhsiyah Islamiyah), ulama, dan pemimpin pemikir umat. Namun, kini berubah menjadi wirausahawan atau tenaga teknis yang siap diintegrasikan ke dalam roda ekonomi kapitalistik.

Baca juga: Dari Hari Santri Menuju Perubahan Umat

Mengembalikan Fungsi Negara dan Marwah Pesantren

Islam memiliki sudut pandang mendasar mengenai kedudukan pendidikan dan peran negara. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar publik (al hajāt al asāsiyah li al jamā‘ah) yang sifatnya mutlak. Negara wajib menjamin dan membiayai pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara secara gratis, berkualitas, dan merata.
Rasulullah saw. menegaskan tanggung jawab mutlak seorang pemimpin atas rakyatnya dalam sebuah hadis:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang Imam (Kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam naungan sistem Islam, negara bertindak sebagai pengurus yang mengelola kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas, dan kekayaan alam lainnya secara cermat untuk kemaslahatan publik, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"Kaum muslim bersekutu (bersama sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (sumber energi/tambang)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hasil pengelolaan kepemilikan umum tersebut dialokasikan secara mendasar oleh baitulmal. Dana tersebut digunakan untuk membiayai fasilitas publik, pembangunan sarana pesantren, gaji pengajar yang layak, serta seluruh kebutuhan operasional pendidikan. Dengan demikian, pesantren tidak perlu dibebani target komersial atau dipaksa berbisnis demi bertahan hidup.

Sistem Pendidikan Islam

Sistem pendidikan Islam menetapkan pilar-pilar keberhasilan yang saling menopang secara utuh. Fokus utamanya adalah pembentukan kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah) melalui penanaman pola pikir dan pola sikap berlandaskan akidah Islam. Kemudian dipadukan dengan pendalaman ilmu-ilmu syariat (tafaqquh fiddin) untuk melahirkan ulama yang menjadi pencerah masyarakat. Adapun penguasaan sains dan teknologi tetap didorong secara maksimal untuk kemaslahatan umat, menjaga kedaulatan negara, serta membangun peradaban yang agung. Bukan semata mata untuk mengejar akumulasi materi atau keuntungan finansial semata.

Oleh karena itu, kedudukan pesantren harus dikembalikan dan dikokohkan sebagai institusi strategis pencetak ulama (harasatud din).

Allah Swt. berfirman:

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah [9]: 122)

Membebani pesantren dengan tuntutan bisnis dan mencabut fungsi utama mereka sama halnya dengan melemahkan benteng keilmuan umat. Esensi Hari Santri dan peran pemuda mestinya mengembalikan peran strategis mereka sebagai garda terdepan meluruskan arah bangsa dan membebaskan negeri dari cengkeraman penjajahan sistemik, bukan mengalihkan peran mulia tersebut menjadi komoditas ekonomi kapitalistik.

Khatimah

Inisiatif kemandirian ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat dan pesantren memang menunjukkan daya tahan sosio ekonomi yang luar biasa. Akan tetapi, membiarkan peran utama pesantren terdistorsi menjadi unit produksi akibat minimnya tanggung jawab negara adalah sebuah kekeliruan struktural yang sangat fatal.

Marwah pesantren sebagai benteng pencetak ulama dan generasi berkepribadian mulia hanya akan terwujud secara utuh bilamana negara kembali menjalankan fungsinya yang sahih yaitu menjadi pengurus yang menjamin seluruh kebutuhan dasar publik, sehingga pendidikan dapat berjalan sesuai fitrah mulianya demi kejayaan peradaban Islam. Wallahualam bissawab. []

Udara Jadi Racun, Negara Gagal Melindungi

Selama hutan masih dikelola dengan sistem kapitalisme, asap akan terus menjadi racun tahunan bagi rakyat.

Oleh. Misriyatik
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Ketika indeks kualitas udara di Sumatra dan Kalimantan sudah dinyatakan "membahayakan" nyawa, kita sedang menyaksikan harga mahal yang harus dibayar rakyat akibat tata kelola hutan berbasis kapitalisme. (BBC news Indonesia, 8-10-2026)

Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia dan pelindung rakyat, diserahkan kepada korporasi untuk dieksploitasi. Lalu ketika dibakar untuk perluasan lahan, rakyatlah yang dipaksa menghirup asap racun hingga sesak napas. Ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah bencana sistemik.

Kondisi ini tidak lagi sekadar mengganggu aktivitas harian. Namun, telah berdampak serius pada kesehatan warga. Ini terlihat dari lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan terancamnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Persoalan ini telah melampaui ambang batas ekologis dan menjadi krisis kesehatan publik. Paparan partikulat PM2.5 dalam konsentrasi tinggi secara berkelanjutan berkorelasi langsung dengan memburuknya kesehatan pernapasan warga secara serius. Kondisi ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana lingkungan.

Hilangnya Nyawa karena Asap Racun

Empat bulan sudah berlalu. Namun, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyisakan petaka yang mendalam. Dampaknya tidak lagi sekadar batuk dan sesak napas, melainkan sudah berisiko pada hilangnya nyawa manusia. Tentu saja korbannya bukan hanya manusia, bahkan ribuan hewan di hutan pun kehilangan nyawa dan tempat tinggalnya terbakar bersama rakusnya keserakahan. Monyet yang tamak hanya mampu menghabiskan beberapa tandan pisang, gajah yang marah hanya mampu menghancurkan beberapa luas hutan, naman keserakahan manusia mampu menghancurkan berhektar-hektar hutan.

Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi keselamatan rakyatnya. Negara hadir hanya saat seremonial membagikan masker, bukan hadir mencegah asap racun itu muncul. Rakyat di Sumatra dan Kalimantan dibiarkan menghirup udara dalam kategori membahayakan. Seolah nyawa mereka tidak ada harganya.

Dalam sistem ini bantuan yang diberikan negara adalah hal terkecil yang mampu mereka lakukan. Bahkan dalam praktik jika mereka yang menerima bantuan rasanya mereka pun enggan untuk menerimanya. Membantu bukan karena kesadaran dan hati nurani melainkan lebih kepada pencitraan semata.

Paradigma Kapitalisme

Mengapa kegagalan ini terus berulang? Karena akar masalahnya adalah kebijakan pengelolaan hutan dalam sistem sekuler kapitalis. Dalam sistem ini, hutan yang seharusnya menjadi milik umum yang wajib dijaga negara, justru diserahkan pengelolaannya kepada korporasi melalui HGU (Hak guna usaha) dan HTI (Hutan tanaman industri). Hutan dilihat bukan sebagai amanah untuk dijaga. Namun, sebagai komoditas untuk dikeruk keuntungannya. Maka pembakaran menjadi cara paling murah untuk membuka lahan baru. Lingkungan menjadi tidak penting untuk diperhatikan. Kesehatan menjadi sesuatu yang mahal akibat kebijakan pengolahan hutan yang diserahkan kepada korporasi yang hanya mementingkan perekonomian mereka semata.

Keadaan ini diperparah pula dengan ketiadaan sanksi yang tegas yang diberlakukan di negara ini. Para pembakar hutan, yang notabene adalah korporasi besar, hanya dihukum denda yang tidak sebanding dengan keuntungan triliunan yang mereka dapatkan, atau bahkan hanya sanksi administratif. Wajar jika pembakaran berulang terjadi setiap tahun. Hukum dalam sistem kapitalis tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Padahal kerugian bagi rakyat benar-benar sangat nyata dan mengerikan, akibat ulah para korporasi tersebut.

Baca juga: Karhutla dan Tata Kelola Kapitalisme

Islam adalah Solusi

Pada dasarnya hutan merupakan salah satu dari sumber daya alam milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu maupun korporasi. Dalam Islam kepemilikan umum ini hanya boleh dikelola oleh negara dan hasilnya menjadi hak rakyat seluruhnya dalam bentuk kemanfaatan secara luas. Negara menggunakan korporasi sebagai mitra dengan akad kerja bukan akad karya sehingga tidak menimbulkan kerusakan alam yang seperti ini.

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu yang wajib dijamin negara secara sempurna, bukan sekadar layanan komersial. Dalam Islam, terpenuhinya kebutuhan pokok berupa kesehatan adalah tolok ukur kesejahteraan, bukan indeks saham korporasi. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw "Barangsiapa di antara kalian yang di pagi hari sehat badannya, aman jalannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya" (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa sehatnya badan adalah kebutuhan primer yang kedudukannya setara dengan rasa aman dan pangan. Ketika udara di Sumatra dan Kalimantan sudah pada fase membahayakan karena menjadi asap racun, maka negara berdosa besar jika hanya membagikan masker tanpa menjamin pengobatan, evakuasi, dan lingkungan yang bersih secara gratis dan menyeluruh.

Penjagaan dan Sanksi Tegas

Jaminan tersebut hanya akan terwujud jika negara berfungsi sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Sebagai raa'in, negara wajib mengelola hutan sebagai milkiyah ammah (kepemilikan umum). Hutan dijaga dan dirawat untuk kelestarian, bukan dibabat untuk kepentingan industri kertas dan sawit. Sebagai junnah, negara menjadi perisai yang mencegah bahaya sejak awal, dengan menutup celah pembakaran lahan yang menjadi cara murah korporasi membuka lahan.

Dan jika perusakan itu tetap terjadi, Islam menerapkan sanksi yang tegas sebagai jawabir (penebus dosa di akhirat) dan zawajir (pencegah kejahatan di dunia). Pembakar hutan, baik individu maupun korporasi, tidak cukup hanya didenda ringan, melainkan diberikan hukuman ta'zir yang menjerakan hingga penyitaan seluruh aset dan harta, karena perbuatannya termasuk fasad fil ardh (membuat kerusakan di muka bumi) yang telah menghilangkan nyawa dan tempat tinggal makhluk hidup.

Khatimah

Maka selama hutan masih dikelola dengan sistem kapitalisme, asap akan terus menjadi racun tahunan bagi rakyat. Hal ini dikarenakan sikap serakah penguasa yang tidak pernah benar-benar memikirkan kepentingan umat.

Sejarah telah membuktikan pada masa khilafah, dengan penerapan sistem Islam kaffah, hutan terjaga dan nyawa rakyat terlindungi. Wallahualam bissawab. []

Fenomena Downgrade: Ilusi Kemapanan Kelas Menengah

Fenomena downgrade yang melanda Indonesia hari ini adalah alarm keras dari sebuah sistem yang sudah rapuh. Kapitalisme telah membuktikan kegagalannya.

Oleh. Hanny N
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Ada satu kata yang kini menghantui jutaan rumah tangga Indonesia, downgrade. Bukan downgrade software di ponsel. Bukan downgrade tiket pesawat dari bisnis ke ekonomi. Namun, downgrade hidup, dari belanja di mal ke pasar tradisional, dari produk bermerek ke kemasan generik, dari mobil pribadi ke transportasi umum, dari makan tabungan (mantab) kini ke makan utang (maut).

Data yang dirilis menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia anjlok dari 60,8 juta orang (23 persen) pada 2018 menjadi hanya 46,7 juta orang (16,6 persen) pada 2025. Sementara itu, kelas ekonomi rapuh dan rentan miskin justru semakin mendominasi piramida. Melonjak dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen dalam periode yang sama. (republika.co.id, 10-10-2026)

Artinya, Indonesia kehilangan 14 juta jiwa kelas menengah dalam tujuh tahun. Mereka bukan yang miskin sejak lahir. Mereka adalah orang-orang yang pernah punya rumah kecil, motor, tabungan sedikit, dan mimpi besar untuk anak-anaknya. Tapi kini mereka terjepit, terlalu kaya untuk bantuan sosial, terlalu miskin untuk bernapas lega.

Dan yang paling menyedihkan, banyak dari mereka masih berpura-pura kaya demi gengsi, sementara dompet mereka menjerit.

Ketika Tabungan Habis dan Utang Menjadi Makanan

Dulu, ketika ekonomi tumbuh pesat, tekanan finansial masih bisa diatasi dengan menyentuh tabungan. Ada yang namanya mantab, makan tabungan. Itu masih terasa "wajar" karena setidaknya yang dimakan adalah hasil kerja keras masa lalu.

Tapi sekarang, fenomenanya bukan lagi mantab. Sekarang adalah maut, makan utang. Kartu kredit yang semula untuk darurat kini jadi alat transaksi harian. PayLater yang semula untuk belanja online kini jadi cicilan bulanan yang tak kunjung usai. Pinjol yang semula ditertawakan kini jadi tali yang menggantungkan leher.

Mall-mall yang dulu ramai kini sepi. Tenant demi tenant tutup. Pasar tradisional yang dianggap "kampungan" kini justru jadi tempat bertahan hidup. Bukan karena mereka tiba-tiba mencintai pasar tradisional. Namun, karena dompet mereka tidak lagi sanggup membayar premi gengsi.

Inflasi terus menggerus. Harga kebutuhan pokok naik. Biaya pendidikan dan kesehatan membengkak. Cicilan rumah dan kendaraan tetap menggigit. Dan yang paling menyakitkan, upah riil yang stagnan, bahkan turun. Sementara jam kerja makin panjang.

Ini bukan kecelakaan. Ini adalah struktur yang dibangun dengan sengaja oleh sistem kapitalisme sekuler.

Kapitalisme Gagal Menjamin Kesejahteraan

Kapitalisme tidak hanya gagal menjamin kesejahteraan. Sistem ini sengaja menciptakan ketidakpuasan agar manusia terus mengonsumsi. Ia menyodorkan gaya hidup mewah sebagai definisi "sukses." Ia menjual gengsi sebagai kebutuhan pokok. Ia membuatmu percaya bahwa mobil baru, tas bermerek, dan liburan ke Bali adalah hak. Padahal itu hanyalah keinginan yang dipoles menjadi kebutuhan oleh iklan-iklan yang menyerang matamu 24 jam.

Allah Swt. berfirman tentang orang-orang yang terus-menerus mengejar dunia tanpa batas, "Katakanlah: 'Apakah kami akan memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? (Yaitu) orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (QS. Al-Kahfi: 103-104)

Orang yang paling rugi adalah orang yang menghabiskan hidupnya mengejar dunia, mengumpulkan harta, gengsi, dan barang-barang mewah. Sementara mereka mengira itu adalah "sukses." Padahal di mata Allah, itu adalah kerugian total.

Kapitalisme melahirkan apa yang disebut kemiskinan struktural. Ia membuat sistem di mana 1% menguasai 99% kekayaan. Ia membuat kebijakan yang menguntungkan korporasi raksasa sementara menindas UMKM. Ia membuat pajak yang membebani rakyat kecil sementara memberikan insentif bagi pengusaha besar. Dan ketika krisis datang, yang pertama jatuh bukan para konglomerat. Namun, kelas menengah yang rapuh.

Downgrade Bukan Pilihan, tapi Keharusan yang Pahit

Fenomena downgrade bukanlah pilihan gaya hidup yang "kekinian." Banyak yang bilang, "Ah, itu kan mereka yang mulai sadar, pilih fungsi ketimbang gengsi." Jangan tertipu oleh framing yang mempermanis penderitaan.

Downgrade adalah strategi bertahan hidup yang dipaksakan oleh tekanan ekonomi yang tidak manusiawi. Ketika PHK masal terjadi di sektor formal. Ketika upah tidak naik tapi pajak makin banyak. Ketika harga beras, minyak goreng, dan listrik terus meroket. Ketika cicilan rumah tetap menggigit padahal penghasilan sudah tidak lagi mencukupi. Maka downgrade bukan pilihan. Itu adalah seruan darurat.

Ekonom Yusuf Wibisono menyebutkan bahwa kelas menengah yang besar dan kuat adalah krusial untuk Indonesia Emas 2045. Tapi jika kelas menengah terus runtuh, mimpi tersebut akan hancur sebelum sempat terwujud. Karena kelas menengah adalah mesin konsumsi, mesin pajak, dan mesin stabilitas sosial. Ketika mereka jatuh, yang tersisa hanyalah ketimpangan ekstrem: sangat kaya dan sangat miskin, tanpa buffer di tengah.

Dan dalam sistem kapitalisme, negara justru berlepas tangan. Mereka bilang, "Ini pasar bebas. Ini persaingan. Ini efisiensi." Tapi ketika rakyat mereka tercekik, di mana "keadilan sosial" yang selalu mereka gembar-gemborkan?

Baca juga: Mendadak Kaya karena Desil

Islam dan Gaya Hidup: Prioritas, Bukan Gengsi

Islam datang membawa paradigma yang sangat berbeda. Dalam Islam, gaya hidup bukanlah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin barang. Bukan tentang menunjukkan kekayaan. Bukan tentang gengsi. Gaya hidup Islam adalah tentang prioritas. Ia memenuhi kebutuhan (hajat) terlebih dahulu, baru keinginan (khwahis) jika mampu, dan selalu dalam bingkai syariat.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Cukuplah bagian seseorang dari keburukan bahwa ia menghina saudaranya yang Muslim. Dan seluruh Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa kehormatan Muslim tidak terletak pada mobil apa yang dikendarainya atau merek apa yang dipakainya. Kehormatan Muslim terletak pada akhlak, iman, dan ketakwaannya. Seorang Muslim yang sederhana tapi shalih jauh lebih mulia di sisi Allah daripada seorang Muslim yang bergelimang harta tapi lalai.

Rasulullah ﷺ sendiri hidup sangat sederhana. Beliau tidur di tikar yang terkadang meninggalkan bekas di punggung beliau. Beliau tidak pernah mengumpulkan emas dan perak. Beliau meninggalkan dunia tanpa harta berlimpah. Namun, meninggalkan peradaban yang mengubah sejarah manusia.

Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat-baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash: 77)

Ayat ini mengajarkan keseimbangan, jangan lupa dunia, tapi jangan juga lupa akhirat. Dan yang terpenting, jangan berbuat kerusakan di bumi, termasuk kerusakan finansial yang disebabkan oleh konsumerisme tanpa ampun, utang ribawi, dan gengsi yang menghancurkan rumah tangga.

Sejarah Islam: Ketika Kekayaan Dijadikan Alat, Bukan Tujuan

Sejarah Islam penuh dengan teladan para sahabat yang kaya raya namun tidak pernah terjebak gengsi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat terkaya. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa harta untuk pamer. Beliau membawa harta untuk membangun ekonomi umat. Beliau meminjamkan modal kepada para pedagang, membantu fakir miskin, dan membiayai pasukan jihad tanpa pernah meminta balasan.

Atau Umar bin Khattab yang menjadi Khalifah. Beliau menolak gaji besar dan memilih hidup sederhana. Suatu hari, seorang utusan dari Romawi datang ke Madinah dan mengira Umar hanyalah budak biasa karena pakaiannya yang lusuh. Namun, Umar menjawab dengan bangga, "Kami adalah umat yang diangkat oleh Allah dengan Islam, bukan dengan dunia."

Inilah bedanya. Dalam Islam, kekayaan adalah alat untuk beramal, bukan tujuan untuk dipamerkan. Hidup sederhana bukanlah downgrade. Hidup sederhana yang penuh berkah adalah upgrade sejati di mata Allah.

Islam sebagai Sistem yang Menjamin Kesejahteraan

Lalu bagaimana seharusnya? Apa solusi Islam untuk mencegah jatuhnya kelas menengah dan melindungi rakyat dari tekanan finansial?

Pertama, negara wajib menjamin kebutuhan dasar. Dalam sistem Islam, negara bukanlah entitas yang hanya mengumpulkan pajak dan membangun infrastruktur. Negara adalah ra'in, pemelihara yang wajib menjamin setiap warganya memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jika ada warga yang kelaparan sementara negara mampu memberi, maka pemimpin telah berkhianat terhadap amanah.

Nabi ﷺ bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pelindung. Ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari & Muslim)

Kedua, beban pajak tidak boleh menghimpit rakyat. Dalam Islam, kewajiban finansial kepada negara, seperti zakat, kharaj, dan jizyah yang diatur dengan sangat jelas dan tidak memberatkan. Zakat hanya 2,5 persen dari harta yang mencapai nisab. Tidak ada pajak penghasilan yang menghabiskan separuh gaji. Tidak ada PPN yang membuat harga barang melambung. Dan yang paling penting: tidak ada riba yang membuat utang bertambah gila-gilaan.

Ketiga, negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Jika seekor kambing mati karena kelaparan di tepi Sungai Furat, aku takut Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah." Bayangkan jika beliau melihat jutaan orang menganggur dan terpaksa makan utang?

Keempat, Islam melarang riba dan utang konsumtif. Allah berfirman dengan tegas, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Riba adalah sistem yang membuat orang miskin semakin miskin dan orang kaya semakin kaya tanpa bekerja. Kartu kredit dengan bunga tinggi, PayLater yang memakan gaji, dan pinjol yang menghancurkan rumah tangga. Semuanya itu adalah bentuk riba modern yang diharamkan oleh Islam.

Downgrade Duniawi, Upgrade Akhirat

Fenomena downgrade yang melanda Indonesia hari ini adalah alarm keras dari sebuah sistem yang sudah rapuh. Kapitalisme telah membuktikan kegagalannya. Ia menciptakan ketimpangan, memperbudak manusia dengan gengsi, dan membiarkan jutaan kelas menengah tercebur ke jurang kemiskinan.

Namun, bagi umat Islam, ini juga adalah kesempatan untuk introspeksi. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita bahwa yang namanya gengsi duniawi tidak akan pernah mengisi kekosongan hati. Mungkin Allah sedang menarik kita kembali kepada fitrah, hidup sederhana, rida dengan rezeki, dan fokus pada akhirat.

Jika downgrade gaya hidup duniawi membawa kita kepada upgrade ketakwaan, maka itu bukan kerugian. Itu adalah keberuntungan terbesar.

Namun, jangan salah paham. Kita tidak menyerah pada kemiskinan. Kita tetap menuntut negara untuk menjalankan fungsinya sebagai ra'in dan junnah. Kita tetap menolak sistem yang menindas. Kita tetap berjuang untuk kesejahteraan bersama. Namun, dalam bingkai Islam, bukan kapitalisme.

Karena pada akhirnya, yang akan selamat bukanlah yang paling kaya, bukan yang paling bergengsi, tapi yang paling bertakwa.

Allah berfirman, "Dan tidak ada satu pun binatang melata di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. Hud: 6)

Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Jangan biarkan gengsi merampas ketenanganmu. Jangan biarkan utang merampas kebebasanmu. Dan jangan biarkan sistem zalim merampas hak-hak dasarmu.

Bangkitlah, kelas menengah Indonesia. Bukan untuk kembali ke gengsi semu, tapi untuk membangun kehidupan yang berkah dan bermartabat di bawah naungan syariat Allah. Wallahualam bissawab. []

Tikus Berdasi dalam Sangkar Emas

Meski semula dikatakan bahwa bangunan tersebut adalah rumah dinas, pada akhirnya terkuak bahwa itu adalah sel VIP bagi para tikus berdasi.


Oleh. Arda Sya'roni
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Tikus merupakan salah satu hewan dalam ordo rodentia (pengerat) dari kelas mamalia. Namun, tikus kerap disimbolkan sebagai koruptor. Sudah menjadi tabiat tikus untuk mengerat apa saja, menyikat habis apapun yang ada di sekitarnya untuk menjaga giginya tetap pada ukuran aman. Hal ini karena kecenderungan gigi tikus yang terus memanjang hingga tidak bisa menutup mulut apabila gigi tersebut tidak mengerat. Alhasil, tikus senantiasa mengerat tak hanya makanan melainkan juga kayu, kardus, plastik bahkan sabun sekalipun. Ia seakan tak pernah kenyang, rakus bukan kepalang.

Selaras dengan tabiat tikus ini, Iwan Fals dalam lagunya "Tikus-tikus Kantor" menyebutkan dalam lirik lagunya, "Tikus-tikus tak kenal kenyang. Rakus, rakus, bukan kepalang". Lirik ini sangat cocok menggambarkan tabiat tikus berdasi yang menggerogoti negara, dengan rakus melahap hak rakyat, seakan tak pernah kenyang. Namun, tikus berdasi ini tidaklah dibasmi layaknya tikus rumah, melainkan justru dipelihara dalam sangkar emas.

Fakta Sangkar Emas

Fakta tikus berdasi dalam sangkar emas ini dibuktikan dengan hasil survey Ombudsman RI pada tanggal 23 September 2026. Ditemukan adanya bangunan mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor. Dikutip dari cnnindonesia, 24-09-2026, lebih lanjut Ombudsman menemukan bangunan rumah petak ini dibangun layaknya vila mini. Bangunan ini yang dilengkapi oleh barang-barang mewah seperti televisi ukuran besar, AC, kulkas, dan alat kebugaran. Rumah petak ini diketahui dihuni oleh warga binaan (narapidana, tahanan maupun seseorang yang dalam masa pembinaan atau pendampingan). Tak hanya fasilitas mewah berupa barang elektronik dan furniture mahal, tetapi juga ada wacana pembangunan fasilitas gym dan shelter golf mini.

Dari hasil wawancara Syafrida Rachmawati Rasahan, anggota Ombudsman RI, dengan warga binaan diketahui bahwa untuk menikmati fasilitas elit ini pada penghuni perlu membayar sejumlah uang. Kawasan VIP ini juga tidak memiliki pagar pembatas permanen dan terhubung langsung dengan perkampungan meskipun melewati semak dan rumpun bambu di sekitarnya. Dengan kondisi demikian maka bisa dipastikan warga binaan bisa berpotensi bebas keluar masuk sesuka hati, apalagi tidak disertai pengawasan ketat layaknya lapas pada umumnya.

Ladang Bisnis Kaum Elit

Beginilah yang terjadi bila penerapan hukum didasarkan pada kapitalisme. Kapitalisme yang menjadikan materi dan manfaat sebagai pijakan pengaturan kehidupan, maka niscaya praktik sewa sel VIP ini tumbuh subur. Praktik ini sudah jamak dilakukan di kalangan lapas dan menjadi peluang bisnis yang menggiurkan berbagai pihak.

Sel tahanan yang semula merupakan sarana agar seseorang merenungkan perbuatannya dengan adanya pembatasan fasilitas dan kebebasan pada warga binaan. Namun, saat sel tahanan justru dibuat sedemikian nyaman, maka takkan ada lagi efek jera. Para pelaku kriminal takkan merasakan penyesalan atas perbuatannya ketika kenyamanan masih dirasakan. Bahkan masih bisa juga melakukan transaksi miras dan narkoba. Sungguh sebuah ironi, lapas yang seharusnya membina warga binaan agar menyesali perbuatannya dan memperbaiki jalan hidupnya justru memfasilitasi kriminal tetap berlangsung di balik jeruji.

Dalam sistem kapitalis sekuler saat ini penegakan hukum dan sanksi bersifat tidak tegas, tidak adil, dan bisa ditawar dengan sejumlah uang atau jabatan. Hukum tajam ke bawah saat menjerat kaum papa yang lemah, tetapi mendadak tumpul ke atas saat menjerat pejabat maupun oligarki. Dengan tawaran sejumlah uang yang menggiurkan atau jabatan yang menjanjikan berbagai akses kemudahan dan kemewahan tetap bisa dimiliki dengan mudahnya.

Bukti Kegagalan Kapitalisme

Paradigma berpikir kapitalisme sekuler ini telah merusak sendi-sendi penegakan hukum. Orientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari instansi lapas dan oknum pejabat lapas adalah bukti kerusakan sistem hukum sekuler. Karena dalam sistem kapitalis sekuler pertimbangan yang diambil hanyalah materi dan manfaat. Nilai halal haram dipinggirkan, tak peduli dampak yang ditimbulkan akan merusak atau merugikan pihak lain.

Terkuaknya sangkar emas bagi tikus berdasi ini menambah daftar suram penegakan hukum oleh negara saat ini. Meski semula dikatakan bahwa bangunan tersebut adalah rumah dinas, pada akhirnya terkuak bahwa itu adalah sel VIP bagi para tikus berdasi. Tarif yang ditawarkan cukup fantastis yaitu sekitar ratusan juta rupiah hingga mendekati angka 1 M. Hunian sel VIP ini pun bahkan bisa mengikutsertakan keluarga untuk menginap layaknya vila keluarga.

Meski pada akhirnya bangunan lapas istimewa ini dibongkar dan menonaktifkan kalapas, pembaruan sanksi kepada 16 PNS yang bertanggungjawab, serta pengunduran diri dirjen lapas, tetapi fakta sewa menyewa lapas VIP ini membuka betapa bobroknya sistem hukum negara. Fakta yang dikuak Ombudsman ini bukanlah kasus pertama, sebelumnya telah banyak deretan pejabat yang menikmati fasilitas istimewa ini.

Kasus-kasus ini menandakan gagalnya kapitalisme dalam menegakkan hukum. Praktik marak semacam ini jelas tidak akan memutus rantai korupsi, bahkan menumbuhsuburkannya. Para koruptor dan pelaku maksiat kelas kakap tetap bisa menjalankan bisnis terlarangnya. Kapitalisme yang terlahir dari rahim sekularisme dengan meniadakan unsur agama dalam kehidupan, akan senantiasa membuang neraca halal haram. Alhasil, keadilan bersifat nisbi, hanya berlaku bagi mereka yang berkuasa. Bahaya maksiat masih mengintai rakyat meski sang penebar maksiat telah dikurung karena bisnis maksiat masih tetap bisa dikendalikan di balik jeruji.

Baca juga: Komersialisasi Hukum: Privilese di Balik Jeruji

Sanksi Tegas dalam Islam

Berbeda dengan sistem kapitalis sekuler, dalam Islam hukuman atau sanksi terhadap tindak kemaksiatan bersifat tegas dan tanpa memandang status jabatan. Islam yang berpijak pada hukum syariat dalam penegakan hukum, akan membuat pelaku maksiat jera serta akan membuat orang lain berpikir ulang bila akan melakukan maksiat serupa.

Paradigma sanksi dalam Islam bersifat preventif (zawajir/efek jera) dan kuratif (jawabir/penebus). Zawajir bersifat pencegahan, dengan adanya hukuman nyata yang dipertontonkan pada khalayak akan memberikan efek jera bagi si pelaku dan memberi pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan maksiat serupa. Dengan demikian rantai maksiat dapat diputus. Lalu jawabir bersifat tebusan, artinya hukuman dunia telah menggantikan posisi hukuman akhirat yang jauh lebih menyiksa.

Namun, hukuman dunia yang diberikan haruslah sesuai yang disyariatkan dan dilaksanakan oleh khalifah, bukan oleh masyarakat. Sanksi tegas ini diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, bahkan bagi khalifah dan keluarganya sekalipun takkan luput dari hukuman. Hal ini karena hukum yang digunakan adalah syariat, hukum buatan Allah langsung. Berbeda dengan sistem kapitalis yang menggunakan hukum buatan manusia yang sarat kepentingan dan bisa diubah sekehendak hati.

Teladan Kepemimpinan di Masa Khilafah

Tak hanya itu, karena syariat Islam yang diterapkan dalam pengaturan kehidupan, maka para penegak hukumnya pun akan memiliki kepribadian Islam yang kokoh dengan ketakwaan yang tinggi sehingga amanah dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Perasaan takut akan murka Allah Swt. senantiasa melingkupi hati para penegak hukum serta penguasa dalam Daulah Islam.

Hal ini terbukti kala putra khalifah Umar bin Abdul Aziz berbincang masalah keluarga dengan putranya di ruang kerja dengan menggunakan lampu minyak yang dibeli dengan uang rakyat, maka seketika lamou dimatikan karena rasa khawatirnya akan hisab menggunakan yang bukan haknya. Begitu pula saat putra Khalifah Umar bin Khattab meminum khamr dan diperlakukan secara istimewa oleh penegak hukum saat itu dengan mencambuknya di ruang tertutup. Maka, saat itu Umar bin Khattab ra langsung menegurnya untuk tidak diperlakukan secara istimewa, bahkan Umar sendiri yang mencambuknya di hadapan umum.

Penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya" adalah potongan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pernyataan Rasulullah saw. itu terjadi ketika seorang wanita dari Bani Makhzum yang merupakan bangsawan mencuri. Sebagai seorang bangsawan wanita tersebut meminta pertolongan Usamah bin Zaid, sahabat Rasulullah saw., untuk melobi agar mencabut atau meringankan hukumannya. Sontak hal ini membuat Rasulullah saw. memerah wajahnya. Beliau pun menyampaikan khotbah bahwa hancurnya umat-umat sebelum mereka adalah karena pilih kasih dalam hukum, ketika orang terhormat atau bangsawan yang mencuri dibiarkan, tetapi ketika orang lemah yang melakukannya, mereka langsung ditegakkan hukum.

Khatimah

Penegakan hukum yang tak adil dan mudah diperjualbelikan hanya mungkin terjadi saat sistem kapitalis sekuler dijadikan pijakan hukum. Kala agama hanya diperbolehkan berada di ranah pribadi dan tak diperbolehkan hidup di ruang umum, maka ketidakadilan niscaya terjadi.

Berbeda dengan sistem Islam yang berpijak pada hukum syariat Islam, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan tegas. Syariat Islam memanglah yang paling tepat dalam mengatur urusan manusia, karena syariat dibuat oleh Sang Pencipta manusia. Bila penegakan hukum dibuat oleh aturan manusia, maka niscaya sarat akan kepentingan dan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri.

Oleh sebab itu sudah saatnya umat berpaling dari hukum kufur ala demokrasi. Saatnya umat untuk menegakkan syariat Islam dalam pengaturan negara dalam bingkai Khilafah. Wallahualam bissawab. []

Bullying, Kezaliman yang Lahir dari Krisis Akidah

Bullying bukan candaan, ia adalah bibit kezaliman yang jika dibiarkan akan melahirkan koruptor, penindas, dan pemimpin zalim di masa depan.

Oleh. Misriyatik
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Viral video seorang siswa SMP yang dibully teman sekelasnya, ditertawakan, dijambak, dan direkam. Yang menyedihkan, teman-teman lain hanya menonton sambil tertawa. Di kolom komentar, banyak yang menulis "Ah, namanya juga anak-anak, bercanda doang."

Di sinilah masalahnya, kita sudah menganggap bullying sebagai kenakalan biasa, padahal ia adalah kezaliman.

Data PISA 2025 layak menjadi alarm. Sebanyak 24 persen siswa Indonesia melaporkan mengalami setidaknya satu bentuk bullying beberapa kali dalam sebulan atau lebih, lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD sebesar 20 persen. Untuk cyberbullying, angkanya mencapai 7 persen, sementara rata-rata OECD hanya 3 persen. (Arrahmah.id, 27-9-2026)

Perilaku Agresif

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan ada ketimpangan kuasa. Bukan sekali ejek lalu selesai. Pelaku merasa lebih kuat, lebih senior, lebih populer, dan korban diposisikan lemah. Bentuknya pun bervariasi bisa berupa fisik, bisa dengan memukul, mendorong, merusak barang.
Adapun secara verbal, dengan mengejek nama orang tua, body shaming, memberi julukan buruk. Secara sosial, seperti mengucilkan, menyebar gosip agar dijauhi.

Cyberbullying yang paling masif hari ini, dengan menyebar aib di grup whatsApp, membuat stiker wajah teman, menghina di kolom komentar tiktok dan media sosial lainnya. Pelakunya bisa siapa saja, siswa senior, teman se-geng, bahkan kakak di rumah. Dan yang paling berbahaya adalah penonton yang diam, sebab diamnya mereka adalah persetujuan.

Jangan berpikir luka hanya memar, bullying meninggalkan luka yang tak terlihat seumur hidup. Secara psikis, korban menjadi tidak percaya diri, cemas, takut ke sekolah, dan merasa dirinya tidak berharga. Banyak kasus depresi dan keinginan mengakhiri hidup pada remaja bermula dari ejekan verbal bertahun-tahun. Secara fisik, stres itu menjelma menjadi sakit kepala dan hilang nafsu makan. Secara akademik, nilainya menurun signifikan dan ia memilih mengurung diri.

Menjatuhkan kehormatan teman dengan satu ejekan, haramnya sama seperti melukai fisiknya. Dalam Islam, kehormatan seorang muslim itu sangat mahal. Rasulullah saw. bersabda saat Haji Wada' yang artinya "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian."(HR. Bukhari)

Penyebab Bullying

Bullying subur akarnya bukan hanya pada anak nakal. Namun, pada sistem yang melahirkan anak tersebut.
Pertama, pola asuh yang salah. Anak yang di rumah terbiasa dihina atau tidak mendapat kasih sayang, akan melampiaskannya di sekolah.
Kedua, budaya haus validasi. Pelaku ingin dianggap jagoan dan ditakuti. Like dan tawa teman dianggap kebahagiaan.
Ketiga, dan ini yang paling fundamental: krisis akidah. Anak tidak merasa diawasi Allah, tidak yakin perbuatannya akan dihisab. Maka wajar jika hukuman sekolah berupa skors tiga hari atau surat permintaan maaf tidak membuatnya jera.

Islam tidak hanya menghukum setelah kejadian, akan tetapi membangun sistem pencegahan berlapis. Lapis Individu: Menanamkan akidah muraqabatullah, sebagai solusi jangka panjang dengan penanaman akidah sejak dini. Seperti yang disampaikan Allah dalam firman-Nya dalam Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini secara tegas melarang body shaming dan julukan buruk. Anak yang paham bahwa Allah Maha Melihat, tidak akan berani mem-bully meski tidak ada guru. Ia tahu satu stiker penghinaan di media sosial akan ditimbang di hari kiamat.

Bullying subur karena penonton diam. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Barangsiapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya..."(HR.Muslim).

Sekolah dan keluarga harus membangun budaya amar ma'ruf nahi munkar dan saling melindungi, bukan budaya senioritas. Melihat teman dibully, wajib membela dan melapor, bukan malah merekam dan menertawakan.

Sanksi Tegas yang Menjadi Jawabir dan Jawazir

Dalam Islam, sebuah negara wajib menjalankan sanksi yang berfungsi sebagai jawabir (penebus dosa pelaku di akhirat) dan jawazir (pencegah dan menjerakan bagi masyarakat).

Jika bullying fisik melukai, berlaku qishash atau diyat. Jika bullying verbal, sosial, dan cyberbullying, masuk kategori takzir yang hukumannya diputuskan hakim secara menjerakan dapat berupa dicambuk di depan umum, dipenjara, disita alatnya, dan diumumkan kesalahannya agar malu. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2. Hukuman harus disaksikan orang banyak agar menimbulkan efek jera. Karena hukum dari Allah dan ditegakkan tanpa pandang bulu, anak pejabat atau anak rakyat sama, maka semua orang akan takut berbuat zalim.

Baca juga: Saat Tontonan Menjadi Tuntunan

Khatimah

Bullying bukan candaan, ia adalah bibit kezaliman yang jika dibiarkan akan melahirkan koruptor, penindas, dan pemimpin zalim di masa depan. Selama kita masih memakai sistem sekuler yang hanya memberi hukuman ringan dan melupakan akidah, maka kasus seperti ini akan terus berulang.

Saatnya kita kembali pada sistem Islam yang mendidik dengan akidah, menjaga dengan masyarakat yang peduli, dan melindungi dengan sanksi yang tegas dan menjerakan. Wallahualam bissawab. []

Zawajir dan Jawabir Solusi Problematika Hukum Umat

Ketika hukum Islam diterapkan kepada pelaku tindak kriminal, hukum yang diberikan berdasarkan syariah memiliki nilai ruhiah.

Oleh. Erna Astuti A.Md
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Suatu bangsa akan disegani apabila supremasi hukum ditegakkan secara tegas dan berkeadilan.

Membahas tentang Lapas kelas IIA Cibinong, Baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada rabu, 23-9-2026, menemukan dugaan klaster hunian dengan fasilitas layaknya apartemen.

Lapas kelas IIA Cibinong yang berlokasi di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor tidak mencerminkan layaknya sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Salah seorang anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan pihaknya mendapati beberapa rumah mewah dengan fasilitas lengkap.

Bangunan Fasilitas Lengkap

"Dikawasan tersebut, ditemukan beberapa bangunan petak layaknya Vila mini, dengan fasilitas lengkap dan juga dihuni warga binaan". Saat dikonfirmasi langsung,ujar Syafrida.

Syafrida dalam keterangannya menambahkan pada bangunan tersebut, pihak lapas berencana membangun fasilitas gym juga shelter untuk golf mini, ucapnya. Selain itu, Syafrida juga menemukan sejumlah fasilitas mewah lainnya dilokasi tersebut. Di antaranya televisi berukuran besar, pendingin ruangan, serta alat kebugaran, tak hanya itu pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Detikjabar, rabu, 23-9-2026.

Adanya Kesenjangan Status Ekonomi

Kasus lapas Cibinong menjadi potret bobroknya sistem pengawasan internal. Pengawasan terkesan baru berjalan setelah kasus viral di publik atau diungkap oleh lembaga eksternal. Inilah fenomena pembenahan parsial, sementara pejabat dicopot. Namun, akar permasalahan dibiarkan.

Kesenjangan terlihat jelas, napi tajir hidup nyaman layaknya di hotel bintang lima, sementara napi miskin harus berdesakan di sel yang melebihi kapasitas. Fenomena tersebut bukan kali pertama terjadi dalam potret penegakkan hukum di negeri ini. Ketimpangan hukum tajam kebawah tumpul keatas, serta tebang pilih masih kerap terjadi. Hukum cenderung bertindak cepat dan keras terhadap rakyat kecil. Namun, lambat dan lunak ketika berhadapan dengan elite, pejabat, maupun pemilik modal.

Dari kasus tersebut, pada akhirnya penjara tidak lagi memberikan efek jera bagi narapidana, bagi para pelaku kriminal. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak adil sehingga membuka celah praktik jual beli hukum dan fasilitas dengan uang.

Kapitalisme Sekuler Merusak Sendi Penegakan Hukum

Setelah ditelusuri lebih lanjut, penyebab utama problematika hukum dan keadilan pada sistem kapitalisme sekuler bukan hanya terletak pada oknum penegak hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan pandangan sistem yang melandasinya.

Dengan sekularisme sebagai landasan hukum, produk hukum sepenuhnya bersumber dari buatan manusia, bukan berdasarkan wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Cara pandang berfikir berdasarkan kapitalisme sekuler inilah, serta materi utama yang menjadi orientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari instansi lapas dan oknum pejabat lapas merupakan bukti kerusakan sistem hukum kapitalisme sekuler.

Sanksi Islam Bersifat Zawajir dan Jawabir

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah, apabila orang terpandang diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya". (HR. Bukhari no. 3475 dan Muslim no. 1688)

Islam telah mengatur seluruh aktivitas manusia berdasarkan hukum syarak. Apabila seseorang melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tergolong sebagai perbuatan tercela (al-qabih), yang juga dapat dikatagorikan sebagai tindak kejahatan (al-jarimah). Oleh karena itu, diperlukan adanya sanksi tegas terhadap setiap tindak kejahatan, agar manusia senantiasa menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala larangan-Nya.

Syariat Islam menjelaskan bahwa setiap tindak kejahatan akan dikenakan sanksi (uqubat) di dunia. Pelaksanaannya berada di tangan al-imam (khalifah) maupun pihak yang ditunjuk mewakilinya. Dengan kata lain, negaralah yang berwenang menegakkannya. Sanksi dunia yang dijatuhkan kepada pelaku dosa akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat.

Inilah alasan mengapa sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Disebut sebagai pencegah karena sanksi tersebut dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan dosa dan kriminal. Sementara dikatakan sebagai penebus karena sanksi yang dijatuhkan di dunia akan menggugurkan hukuman di akhirat kelak.

Baca juga: Komersialisasi Hukum: Privilese di Balik Jeruji

Penegak Hukum Berkepribadian Islam

Setelah sistem sanksi diatur dan diterapkan negara, selanjutnya sistem Islam juga mengatur aparat penegak hukumnya wajib pula terikat pada aturan Allah Swt. dengan ketakwaan. Agar suasana ketakwaan terbangun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas dari aparat penegak hukumnya menjadi pihak pertama yang menjaga diri dari perbuatan dosa, dengan cara meningkatkan diri dalam berkepribadian Islam, ketakwaan yang tinggi, amanah, juga adil. Karena tugas mereka berperan sebagai penjaga dan penegak syariat Islam di muka bumi. Di sisi lain, negara juga akan memberikan gaji yang layak untuk menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga para penegak hukum tersebut.

Oleh karena itu, untuk membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum nakal, negara harus berperan besar dengan menerapkan sistem politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan yang berlandaskan hukum-hukum Islam.

Maraknya berbagai bentuk kejahatan dan kriminal seharusnya menjadi momentum bagi negeri ini berbenah secara total. Pasalnya kesalahan tidak hanya terletak pada oknum, melainkan juga sistem pemerintahan yang berjalan saat ini.

Ketika hukum Islam diterapkan kepada pelaku tindak kriminal, hukum yang diberikan berdasarkan syariah memiliki nilai ruhiah. Keadilan hanya akan terjamin apabila hukum yang diterapkan bersandar pada syariah, karena hukum tersebut berasal dari Allah Swt. yang tidak memiliki konflik kepentingan apapun.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Maidah: 50.
"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" Wallahualam bissawab. []

Waspada Vape Narkoba Mengincar Generasi Muda

Dalam sistem kapitalisme, peredaran narkoba ini akan sulit dihentikan karena memberikan keuntungan yang besar. Sistem ini tidak mengenal halal ataupun haram. Sebagaimana tren narkoba cairan vape ini.

Oleh. Ummu Aidzul
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Generasi muda adalah generasi yang penuh energi, selalu ingin tahu dan tertarik mencoba hal yang baru ataupun viral. Banyak hal yang bisa dengan mudah viral di masa ini. Baik itu dari musik, fashion, makanan, begitu juga dengan tren Vape. Vape atau rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan untuk menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup penggunanya. Vape digandrungi karena lebih kekinian dan juga dianggap lebih aman dibandingkan rokok tembakau biasa.

Padahal menurut American Long Association, rokok elektrik ini juga mengandung bahaya. Beberapa zat berbahaya yang terkandung di antaranya, propilen glikol yang mengakibatkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu, nikotin yang bisa menimbulkan adiktif dan berbahaya bagi perkembangan otak remaja, karsinogen yang dapat menyebabkan kanker.

Vape Mengandung Narkoba

Mengetahui vape sedang digemari kalangan muda, justru menjadi celah bagi pengedar narkoba. Pada sebuah operasi yang dilakukan Bareskrim di daerah kos wilayah Kemang, ditemukan produksi Vape "Pod getar" yang ternyata mengandung etomidate. Etomidate adalah obat bius atau anestesi yang seharusnya digunakan melalui suntik intravena. Etomidate yang disalahgunakan dimasukkan ke dalam cartridge vape. (Kumparannews, 26-09-2026)

Kapuslab BNN Brigjen Pol Supiyanto memaparkan vape ini dikenal dengan "pod getar" karena menimbulkan efek getar pada badan setelah menghirupnya. Zat etomidate sangat cepat membuat seseorang tidak sadar ataupun tertidur. Harga jual vape ini terbilang cukup tinggi yakni 3-6 juta.

Berkaitan dengan penemuan ini, kepolisian sudah memberikan penyuluhan baik secara langsung di sekolah maupun melalui medsos agar orang tua melarang anak-anak remaja menggunakan vape. Karena meskipun tidak mengandung narkoba, konsumsi vape ini tidak baik untuk kesehatan.

Sedangkan menurut Direktur Psikotropika dan Prekusor Deputi Bidang Pemberantasan BNN Brigjen Pol Aldrin Hutabarat menuturkan etomidate ini sama halnya dengan narkoba jenis lain yang bisa menyebabkan ketergantungan dan menekan sistem saraf. Konsumsi jangka panjang bisa menyebabkan ketergantungan, kerusakan organ vital hingga kematian.bb

Selain etomidate, ditemukan pula methamphetamine atau sabu pada sampel vape. Karenanya Kepala BNN Suyudi Ario Seto memberikan usulan agar vape beserta cairannya masuk pada larangan yang diatur pada Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. Menurutnya, pelarangan penggunaan vape akan sangat mampu menekan beredarnya zat terlarang dalam bentuk cairan.

Berkembangnya Bisnis Narkoba Akibat Sekularisme

Perkembangan narkoba sebenarnya meningkat karena memang adanya permintaan. Akibat paham sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, anak muda semakin jauh dari pemahaman agama, keimanannya lemah dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka sangat mudah terbawa arus dan mengikuti hal yang sedang viral.

Sekularisme juga menciptakan generasi labil yang rentan terkena gangguan kesehatan mental. Sebanyak 28 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pada akhirnya sebagian mereka menggunakan narkoba untuk mengatasi stres. Bagi mereka, mengkonsumsi narkoba untuk menghilangkan stres akibat permasalahan hidup adalah hal yang wajar.

Dalam sistem kapitalisme, peredaran narkoba ini akan sulit dihentikan karena memberikan keuntungan yang besar. Sistem ini tidak mengenal halal ataupun haram. Tidak heran industri ataupun produsen narkoba akan terus ada dan penjualan zat psikotropika ini selalu ramai dan mengalami perubahan bentuk mengikuti tren pasar. Sebagaimana tren narkoba cairan vape ini. Sepanjang tahun 2026 barang bukti narkoba yang berhasil disita Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai nilai Rp10,4 triliun.

Negara dalam sistem ini juga tidak berperan sebagai junnah dan raa'in untuk melindungi generasi muda. Generasi muda justru dianggap sebagai pangsa pasar yang besar karena jumlah mereka dan gaya hidup konsumtifnya. Respon negara kurang cepat karena wacana pelarangan vape baru diajukan sementara vape mengandung narkoba ini sudah menyebar luas.

Baca juga: Kejahatan Berkedok Tren Mengintai Generasi Muda

Cara Islam Melindungi Generasi Muda dari Narkoba

Sistem Islam akan melindungi generasi melalui penguatan akidah. Dengan penerapan sistem pendidikan Islam, generasi muda akan memahami tujuan hidup, mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi barang haram seperti narkoba ini. Karena narkoba maupun zat yang memabukkan lainnya seperti minuman keras adalah haram dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :
"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram."
(HR AbAn-Nasai Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Selain itu, industri narkoba tidak akan dibiarkan muncul bahkan menjamur. Karena dalam Islam wajib menjaga akal manusia (hifz al-aql). Yang mendapatkan dosa bukan hanya yang mengonsumsi narkoba namun juga yang membuat, membungkus, dan juga yang mengedarkan. Maka keberadaan narkoba ini akan dicegah.

Karena itulah sistem Islam akan mampu memberantas narkoba dengan penanganan yang menyeluruh. Melalui sistem pendidikan akan menciptakan individu yang bertakwa dan takut kepada Allah sehingga menjauhi narkoba. Akan terbentuk generasi berkepribadian Islam yang tidak labil dan mampu menolak sesuatu yang memberikan kerusakan bagi dirinya.

Melalui sistem pemerintahan dibuat aturan tegas untuk melarang bisnis narkoba baik produksi dan industri narkoba. Begitu pula hukuman tegas bagi pengedar dan yang mengkonsumsi narkoba. Media juga akan dijauhkan dari iklan narkoba.

Karena itu tidak mungkin mengatasi peredaran narkoba ini hanya melalui hukuman yang berat. Namun, diperlukan perubahan sistem yang menyeluruh. Maka kita perlu mengupayakan penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Wacana Kuliah Gratis di Tengah Komersialisasi Pendidikan

Perbedaan mendasar antara sistem sekuler kapitalisme dan Islam bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya program kuliah gratis, tetapi pada paradigma dalam memandang pendidikan adalah tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Oleh. Khatimah
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Pendidikan gratis menjadi sebuah harapan besar bagi orang tua. Di balik setiap anak yang bersekolah, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, ada orang tua yang rela berjuang, berhemat, bahkan mengorbankan banyak hal demi masa depan anaknya.

Ketika muncul wacana dari Presiden ke-8, Prabowo Subianto, mengenai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, harapan tersebut kembali mencuat. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Suahasil Nazar yang merupakan Menteri Keuangan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi kembali desain besar pendidikan nasional, termasuk efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN. (Kompas.com, 26-09-2026).

Wacana tersebut tentunya menjadi kabar gembira bagi setiap orang tua dan generasi yang ingin terus belajar dan menimba ilmu. Harapan sekolah tinggi tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran biaya. Sebab, tidak dapat dimungkiri bahwa pasca-Covid-19 hingga saat ini kondisi ekonomi bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai tekanan yang dampaknya dirasakan oleh sebagian besar rakyat.

Dalam beberapa gagasan, sejumlah pihak menilai bahwa kuliah gratis bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemerintah harus memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pendidikan tinggi. Dana yang nantinya digunakan untuk biaya operasional perguruan tinggi, dosen, fasilitas, serta berbagai kebutuhan mahasiswa.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru mengurangi kualitas layanan pendidikan. Jangan sampai karena biaya kuliah dibebaskan, fasilitas dikurangi, kesejahteraan dosen terabaikan, atau kebutuhan mahasiswa tidak terpenuhi sehingga proses belajar-mengajar menjadi tidak kondusif.

Jika anggaran negara terbatas, program kuliah gratis secara menyeluruh justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pemerintah perlu menentukan dengan jelas sumber pendanaan sekaligus cakupan penerima manfaat. Jangan sampai program ini hanya menjadi kebijakan sesaat yang kemudian terabaikan atau bahkan ditiadakan. Sebab, pendidikan pada dasarnya merupakan kewajiban negara.

Kuliah Gratis dan Persoalan Sumber Pendanaan

Persoalan berikutnya bukan sekadar apakah kuliah dapat digratiskan, tetapi dari mana biaya tersebut akan dibiayai dan seberapa jauh negara mampu menjaminnya secara berkelanjutan. Dana untuk pendidikan harus memiliki sumber yang jelas dan berkelanjutan, bukan bertumpu pada dana hasil korupsi sebagaimana yang disebutkan Prabowo ketika menyampaikan sambutannya dalam HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Sebab, dana hasil korupsi tidak selalu dapat dipantau dan diprediksi sehingga tidak dapat dengan sendirinya menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Anggaran pendidikan yang bersifat rutin tetap membutuhkan sumber penerimaan yang berkelanjutan.

Persoalan pendanaan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan kondisi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Wacana kuliah gratis muncul di tengah tren menyusutnya subsidi negara untuk mahasiswa PTN-BH selama satu dekade terakhir. Di satu sisi, negara ingin menghapus atau mengurangi beban biaya yang harus ditanggung mahasiswa. Namun di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir PTN-BH justru menghadapi tekanan untuk mencari porsi pendanaan yang lebih besar dari sumber non-APBN.

Artinya, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya mengenai pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa, tetapi juga bagaimana negara menjamin keberlangsungan pembiayaan perguruan tinggi secara keseluruhan.

PTN-BH Tidak Sepenuhnya Dibiayai Negara

Faktanya, PTN-BH tidak sepenuhnya dibiayai oleh negara. Berdasarkan Pasal 46 UU Sisdiknas, pendanaan perguruan tinggi menganut prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sisa biaya operasional yang tidak ditutup oleh subsidi APBN itulah yang kemudian dibayarkan oleh mahasiswa melalui skema UKT (Uang Kuliah Tunggal).

Ketika subsidi pemerintah berkurang, ketergantungan perguruan tinggi terhadap pendapatan dari mahasiswa pun meningkat. Biaya kuliah akhirnya menjadi semakin penting bagi keuangan kampus. Maka, ketika pemerintah merencanakan kuliah gratis, yang harus tetap diperhatikan adalah penyediaan sumber pendanaan pengganti yang memadai agar PTN-BH tetap mampu mempertahankan mutu pendidikan tanpa kembali memindahkan beban pembiayaan kepada sumber lain.

Dari sini terlihat bahwa persoalan kuliah gratis tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang membayar UKT. Persoalannya lebih jauh adalah bagaimana sistem pembiayaan pendidikan dibangun dan siapa yang pada akhirnya menanggung seluruh biaya pendidikan tersebut.

Gratis Kuliah, Belum Tentu Menghapus Komersialisasi

Dalam sistem sekuler kapitalisme, kuliah gratis tidak otomatis menghapus komersialisasi pendidikan. Yang berubah bisa jadi hanya pihak yang membayar, sementara mekanisme pembiayaannya tetap berjalan. “Gratis” bagi mahasiswa tidak berarti pendidikan terbebas dari kebutuhan pembiayaan.

Bagaimanapun, biaya pendidikan tetap ada: gaji dosen, laboratorium, penelitian, fasilitas, administrasi, pemeliharaan kampus, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jika mahasiswa tidak lagi membayar UKT, maka biaya tersebut tetap harus ditanggung oleh pihak lain.

Karena itu, pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa belum tentu identik dengan dekomersialisasi pendidikan. Biaya tersebut bisa saja dialihkan kepada negara melalui subsidi, tetapi pada saat yang sama perguruan tinggi tetap memiliki kebutuhan pendanaan yang besar dan dapat mencari sumber penerimaan lainnya.

Apalagi pemerintah sendiri masih menghitung kebutuhan pembiayaan, serta berbagai skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis, termasuk kemungkinan penerapan secara bertahap dan berdasarkan kelompok sosial-ekonomi.

Dengan demikian, pendidikan gratis dalam kondisi saat ini belum menjadi jaminan bahwa seluruh persoalan pembiayaan pendidikan akan selesai. Keberlangsungannya tetap sangat bergantung pada APBN, kemampuan fiskal, serta kebijakan pemerintah. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan, apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun prioritas pemerintah.

Inilah salah satu persoalan dalam sistem sekuler kapitalisme. Kebijakan pendidikan dapat terus dikaji berdasarkan kemampuan anggaran dan pertimbangan ekonomi. Ketika dianggap membebani negara, kebijakan dapat dievaluasi kembali meskipun pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi generasi bangsa. Sebaliknya, ketika suatu kebijakan dianggap memberikan keuntungan tertentu, kebijakan tersebut dapat terus dijalankan meskipun menuai kritik dan menimbulkan beban bagi rakyat, seperti halnya program MBG.

Dengan demikian, kuliah gratis tidak dengan sendirinya menghapus logika otonomi finansial PTN-BH. Negara memang dapat mengambil alih biaya kuliah mahasiswa, tetapi PTN-BH tetap memiliki struktur pendanaan yang memungkinkan penerimaan berasal dari berbagai sumber. Karena itu, pembebasan uang kuliah lebih tepat dipahami sebagai perubahan pihak yang menanggung biaya pendidikan, bukan otomatis perubahan sistem pembiayaan pendidikan secara keseluruhan.

Bagaimana Islam Memandang Pendidikan?

Jika persoalannya adalah bagaimana menjamin pendidikan yang berkualitas sekaligus memastikan pembiayaannya berkelanjutan, maka Islam memiliki konsep yang berbeda. Dalam Islam, pendidikan merupakan kewajiban negara (Khilafah) yang disediakan secara gratis bagi seluruh warga negara, bukan sekadar kebijakan yang diberikan ketika kondisi fiskal memungkinkan.

Islam memandang pendidikan sebagai salah satu pilar penting dalam melahirkan generasi penerus peradaban. Karena itu, pendidikan menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh negara. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dicontohkan Rasulullah saw. ketika menetapkan tebusan bagi tawanan Perang Badar dengan mengajarkan kemampuan membaca kepada sepuluh anak Muslim.

Lalu, dari mana pembiayaan pendidikan dalam Islam diperoleh?

Dalam sistem Islam, sumber pembiayaan negara memiliki mekanisme yang jelas. Salah satunya berasal dari Baitulmal, termasuk pos kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam tertentu, seperti minyak, gas, tambang, serta sumber daya yang secara syariat termasuk milik umum. Air, padang rumput, dan sumber daya publik tertentu juga termasuk di dalamnya. Hasil pengelolaannya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan memiliki sifat yang berkelanjutan.

Selain kepemilikan umum, terdapat pula sumber dari kepemilikan negara, yaitu harta yang pengelolaannya menjadi kewenangan negara berdasarkan ketentuan syariat. Di antaranya harta fai', harta yang tidak memiliki ahli waris, serta aset dan tanah tertentu yang menjadi kewenangan negara.

Ada pula sumber lain yang ditetapkan syariat, seperti kharaj, jizyah, 'usyr, dan ghanimah, dengan ketentuan masing-masing. Termasuk pula harta lain yang ditetapkan syariat, seperti harta temuan atau rikaz.

Dengan mekanisme tersebut, pembiayaan pendidikan tidak semata-mata diserahkan kepada kemampuan masyarakat atau bergantung pada pembayaran mahasiswa. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebutuhan pendidikan rakyat terpenuhi.

Baca juga: Strategi Pendidikan Khilafah

Negara sebagai Raa'in

Tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw.:
“Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna raa'in adalah bahwa pemimpin tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mengurus, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata sebagai sarana memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara sistem sekuler kapitalisme dan Islam bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya program kuliah gratis, tetapi pada paradigma dalam memandang pendidikan adalah tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Dalam sistem Islam, kebijakan negara disandarkan pada syariah yang mengikat. Kebijakan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan fiskal tahunan, popularitas, ataupun kepentingan politik jangka pendek. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan, terpenuhi.

Tentunya, kebijakan yang sesuai dengan hukum Allah Swt. hanya akan terwujud ketika umat memahami pentingnya kehidupan diatur dengan hukum Sang Pencipta. Karena itu, penerapan Islam secara kaffah wajib diperjuangkan oleh umat bersama partai politik Islam ideologis. Wallahualam bissawab. []

Kejahatan Berkedok Tren Mengintai Generasi Muda

Tidak boleh ada bisnis yang membahayakan umat. Islam mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya, sebab rakyat adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Oleh. Agus Susanti
(Kontributor NarasiLiterasi.Id dan Aktivis Serdang Bedagai)

NarasiLiterasi.Id-Dunia semakin berkembang, kejahatan pun turut mengikuti jaman. Dahulu merokok dianggap berbahaya, lalu kemudian menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat tak terlepas para generasi. Seiring berjalan waktu hadirlah vape sebagai solusi dari orang-orang yang tidak mau mendapatkan efek buruk dari kandungan rokok.

Dengan menjanjikan hidup sehat tetapi tetap bisa merasakan sensasi seperti menghisap rokok, jadilah para generasi beralih ke benda tersebut. Namun, nyatanya generasi muda justru terancam, sebab kini muncul vape narkoba. Vape berisi etomidate (obat bius golongan II) yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan akal.

Modus baru dari peredaran narkoba. Berbeda dari narkoba konvensional, yang berbentuk pil atau serbuk. Kini hadir narkoba dalam bentuk cairan bening yang sangat mirip dengan liquid rokok elektrik biasa. Terlihat biasa tetapi mengandung zat berbahaya dan masuk kategori narkotika. Dengan penampilan yang berbeda peredaran narkoba jenis ini menjadi lebih sulit dikenali dan berpotensi untuk jangkauan korban yang lebih luas.
(Pusiknas.polri.gi.id, 20-2-26)

Sekulerisme Mencabut Benteng Generasi

Setiap manusia harus memiliki fondasi dalam hidup. Dari fondasi itulah manusia akan terbentuk menjadi seseorang yang punya kepribadian. Saat ini manusia hidup dalam tatanan negara yang menerapkan sekularisme sebagai landasan perbuatan. Sekularisme adalah sebuah pemahaman yang memisahkan urusan dunia dengan akhirat.

Dengan kata lain sekularisme membentuk agar manusia ketika melakukan perbuatan di dunia tidak mengaitkannya dengan akhirat. Padahal kehidupan dunia ini berkaitan dengan akhirat sebagai tempat berpulang manusia yang abadi.

Sekularisme mengajak manusia untuk tidak mengaitkan perbuatan dengan perintah dan larangan Allah. Manusia tidak lagi berpegang pada hal yang halal dan haram. Manusia dibiarkan mengikuti hawa nafsu, mengikuti hal-hal yang viral dan dianggap keren, tak peduli apakah hal tersebut baik atau buruk untuk diri dan tubuhnya.

Dengan alasan menghilangkan stress atau melepas lelah banyak orang yang memilih untuk mengkonsumsi khamr ataupun narkoba. Tak dimungkiri kehidupan saat ini sangatlah keras, oleh karena itu penting bagi seseorang memiliki benteng yang akan melindungi diri. Satu-satunya benteng terbaik adalah akidah Islam. Namun, lagi-lagi sayang sekularisme telah mencabut benteng generasi. Generasi pun akhirnya kehilangan arah dan tujuan yang pasti. Hidupnya perlahan hancur, jiwanya terganggu dan fisiknya sakit.

Jika generasi rusak, lantas siapa yang akan melanjutkan peradaban dunia menuju kegemilangan?

Kapitalisme Membuka Lebar Ruang Industri

Generasi terancam oleh kejahatan yang berkedok tren. Sementara di sisi lain, negara justru membuka ruang industri selebar-lebarnya. Ideologi kapitalisme memang memastikan untuk negara mencari keuntungan materi sebanyak-banyaknya tak peduli apakah keuntungan tersebut berdampak buruk pada generasi maupun rakyatnya secara keseluruhan.

Selama menguntungkan, ada pasar, dan peminat, maka negara memberi ruang untuk Industri. Seperti bisnis vape narkoba yang sangat jelas berbahaya bagi akal dan kesehatan. Ini adalah ancaman, kejahatan yang harusnya dicegah bukan sebaliknya malah diberi ruang.

Alih-alih mencegah dan menghentikan Industri vape narkoba, pemerintah hanya menyiapkan usulan untuk mengeluarkan RUU yang mengatur penggunaan dan penyebaran vape di masyarakat. Sementara vape tersebut terus tersebar mengintai generasi di segala penjuru.

Negara Kehilangan Peran Sebagai Junnah bagi Generasi

Negara adalah salah satu pilar yang bertugas menjaga generasi dari berbagai ancaman. Dengan membiarkan vape narkoba terus menyebar tanpa tindakan nyata, ini membuktikan bahwa negara saat ini tidak hadir sebagai junnah dan raa'in yang mengawasi dan melindungi rakyatnya.

Inilah wajah buruk kapitalisme, rakyat hanya dianggap sebagai konsumen. Masa depan generasi siap digadaikan asal mendapatkan banyak keuntungan materi.

Hal ini bertolak belakang dengan penerapan sistem Islam. Dalam Islam membangun akidah sebagai benteng generasi. Dengan keimanan yang kokoh dan ketundukan kepada Allah sebagai pelindung dari segala perkara yang diharamkan dan merusak.

Islam mewajibkan untuk menjaga akal, maka segala hal yang merusak seperti khamr, narkoba, dan sejenisnya haram hukumnya secara mutlak.
Sebagaimana hadis Rasulullah: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR.Muslim dan Abu Daud)

Tidak boleh ada bisnis yang membahayakan umat. Islam mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya, sebab rakyat adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Negara Khilafah menerapkan Islam secara sempurna melalui sistem pendidikan. Generasi dibentuk menjadi seseorang yang berkepribadian Islam, yakni berfikir dan bertindak sesuai syariat Islam.

Khilafah akan memberantas semua bisnis narkoba, menjauhkan media dari iklan-iklan narkoba dan menerapkan sanksi tegas bagi produsen, pengedar, hingga pemakai vape narkoba. Tidak ada ruang untuk bisnis rusak dan haram dalam sistem Islam.

Baca juga: Generasi Kuat, Negara Bermartabat

Khatimah

Maka dari itu agar negara ini bisa benar-benar terlepas dari belenggu narkoba, dan segala ancaman yang membahayakan umat, tidak ada jalan lain selain mengganti sistem kufur yang diterapkan saat ini dengan sistem Islam warisan Rasulullah, yang bersumber langsung dari Allah melalui wahyu. Dengan panduan Al-Qur'an dan hadis, bukan undang-undang buatan manusia yang berdasarkan hawa nafsu. Wallahualam bissawab. []

Marak Pod Getar, Bukti Lemahnya Regulasi

Penyelesaian masalah "pod getar" etomidate tidak cukup hanya dengan imbauan moral, tetapi membutuhkan perubahan mendasar dalam sudut pandang pengelolaan masyarakat.

Oleh. Tinie Andriyani
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Perkembangan modus peredaran narkotika kian hari kian mengkhawatirkan dengan menyasar pola hidup dan tren anak muda modern. Fenomena ditemukannya kandungan etomidate sebuah obat bius keras golongan II di dalam cairan rokok elektrik (vape). Hal ini menjadi ancaman nyata yang berpotensi merusak masa depan generasi bangsa secara masif. Maraknya kasus ini menguji sejauh mana ketahanan moral masyarakat. Ditambahaaa sejauh mana efektivitas regulasi negara dalam membentengi generasi muda dari gempuran zat berbahaya.

Jerat Narkotika Gaya Baru di Kalangan Muda

Fenomena peredaran vape yang mengandung etomidate sejenis obat bius golongan II kini kian marak dan memprihatinkan di kalangan anak muda. Dikenal secara luas dengan sebutan "pod getar", zat berbahaya ini dijual bebas di pasar gelap dengan kisaran harga tiga hingga enam juta per cartridge.

Situasi ini mengindikasikan bahwa jaringan narkoba internasional maupun lokal secara sengaja memanfaatkan tren penggunaan vape sebagai media terselubung untuk menyasar generasi muda. Ironisnya, kendati Kepala BNN telah mengusulkan pelarangan vape secara menyeluruh dalam pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika, proses regulasi tersebut hingga kini masih tertahan dan belum memberikan kepastian hukum yang cepat di lapangan. (kumparan.com, 21-9-2026)

Akar Kerusakan dalam Pandangan Sekularisme dan Kapitalisme

Maraknya peredaran zat perusak ini tidak terlepas dari penerapan paham sekularisme yang memisahkan nilai nilai agama dari kehidupan. Sekularisme mencabut fondasi akidah dari pola pikir generasi muda, sehingga mereka kehilangan benteng keimanan yang kokoh dalam bersikap dan berpikir. Alhasil, dorongan mengikuti gaya hidup, tekanan sosial, hingga pelarian dari stres dianggap sebagai pembenaran yang wajar untuk mengonsumsi zat-zat haram.

Di sisi lain, sistem kapitalisme memberikan ruang bebas bagi industri apa pun untuk tumbuh selama mendatangkan keuntungan finansial, terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkannya. Peran negara dalam sistem ini pun tampak minim dan lambat, respons pemerintah hanya sebatas usulan regulasi, sementara peredaran "pod getar" sudah terlanjur meluas dan merusak masyarakat.

Perlindungan Akal, Sistemik, dan Peran Negara

Islam memberikan solusi mendasar, menyeluruh, dan komprehensif dalam menghadapi ancaman zat perusak akal. Langkah pertama diawali dengan pembinaan akidah yang tuntas pada diri setiap individu, sehingga kesadaran akan pengawasan Allah (muraqabah) menjadi benteng internal utama dari segala perbuatan haram.

Secara hukum syariat, Islam mewajibkan perlindungan terhadap akal (hifdz al-'aql) sebagai salah satu dari lima pokok tujuan syariat (maqashid asy syariah). Segala hal yang merusak fungsi akal, menghilangkan kesadaran, serta membahayakan kesehatan tubuh secara mutlak dihukumi haram. Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berbuat baik." (QS Al-Baqarah: 195)

Terkait dengan zat zat yang memabukkan dan merusak kesadaran seperti etomidate maupun narkotika jenis lainnya, ketentuannya disepadankan dengan larangan khamr dan segala bentuk zat yang melumpuhkan (mufattir). Rasulullah saw. bersabda:

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula oleh Ummu Salamah r.a.:

"Rasulullah Saw melarang dari setiap zat yang memabukkan (muskir) dan zat yang melemahkan/melumpuhkan (mufattir)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Sistem Pendidikan

Perlindungan ini tidak hanya ditumpukan pada kesadaran individu, tetapi diwujudkan melalui sistem pendidikan Islam yang terintegrasi untuk membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah) pada peserta didik. Kurikulum pendidikan dirancang untuk menanamkan pemahaman hukum syariat secara jernih, sehingga generasi muda memiliki tolok ukur yang tegas dalam memilih perbuatan serta mampu menolak godaan gaya hidup yang merusak.

Sanksi Hukum

Lebih dari sekadar hukum individu dan pendidikan, Islam mengamanatkan negara untuk bertindak sebagai pelindung (junnah) dan pengurus (raa'in) rakyatnya. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah besar untuk menjaga keagamaan, jiwa, akal, dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah saw., bersabda:

"Imam (pemimpin) itu adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Melalui tata kelola berdasar syariat, negara akan menutup rapat seluruh celah peredaran vape narkoba. Negara tidak akan mentoleransi keberadaan industri, impor, maupun distribusi zat berbahaya atas alasan penerimaan negara atau kebebasan pasar. Media massa dan sarana publik dibersihkan dari segala bentuk promosi atau iklan yang merusak moral generasi.

Selanjutnya, negara menerapkan sistem sanksi hukum yang tegas ('uqubat) yang berfungsi sebagai pencegah (zawajir) agar masyarakat takut melakukan pelanggaran, sekaligus penebus dosa (jawabir) bagi para pelaku di akhirat. Sanksi pidana ini dijatuhkan secara adil dan tegas kepada seluruh rantai kejahatan, mulai dari produsen, bandar, pengedar, hingga pengguna vape narkoba.

Baca juga: Waspada Vape Narkoba Mengincar Generasi Muda

Khatimah

Penyelesaian masalah "pod getar" etomidate tidak cukup hanya dengan imbauan moral. Namun, membutuhkan perubahan mendasar dalam sudut pandang pengelolaan masyarakat. Penjagaan terhadap generasi muda hanya dapat terwujud secara optimal apabila pembinaan akidah individu didukung oleh kebijakan negara yang tegas dalam memberantas segala bentuk zat merusak akal demi kemaslahatan bersama. Wallahualam bissawab. []