Ibu dan Anak Meninggal, Potret Buruk Pelayanan Kesehatan

Kasus kematian ibu dan anak adalah akibat dari negara hanya bertindak sebagai regulator, tidak terlibat langsung dalam periayahan rakyat.

Oleh. Yuli Ummu Raihan
(Kontributor NarasiLiterasi.Id dan Muslimah Peduli Generasi)

NarasiLiterasi.Id-Nasib tragis menimpa Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Irene dan bayi dalam kandungannya akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura pada Senin (17-11-2025) sekitar pukul 05.00 WIT. (detikNews.com, 23-11-2025).

Suami almarhum Irene, Neil Kabey mengatakan dirinya kecewa atas pelayanan rumah sakit karena tidak ada dokter saat istrinya membutuhkan penanganan darurat. Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri menyampaikan permohonan maaf dan duka cita serta mengatakan peristiwa ini contoh buruknya pelayanan medis di Papua. Dia berjanji akan melakukan evaluasi dan mengganti semua direktur rumah sakit yang berada di bawah Pemprov Papua.

Kasus kematian ibu dan anak ini bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya pada tahun 2023, ada kasus RSUD Ciereng Subang yang menolak ibu hamil hingga akhirnya meninggal dunia. Demikian pula pada tahun 2021, seorang ibu hamil di Kota Palu terpaksa melahirkan di dalam mobil karena tidak menemukan rumah sakit yang bisa memberikan penanganan medis baginya. Kematian ibu hamil dan bayi di Indonesia meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir.

Namun, kasus ibu hamil yang ditolak rumah sakit masih saja terus terjadi. Hal ini menjadi potret buruknya sistem pelayanan kesehatan. Semua ini akibat sistem sekuler kapitalis yang menjadikan pelayanan kesehatan sebagai bisnis. Wajar ada istilah orang miskin dilarang sakit, sebab bila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, maka harus siap merogoh kocek lebih dalam. 

Negara dalam sistem hari ini hanya sebagai regulator tidak terlibat langsung dalam periayahan rakyat. Amanat UU nomor 36/2009 tentang kesehatan menyebut bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dalam keadaan darurat dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Akan tetapi, fakta di lapangan berkata lain. Selain biaya yang mahal, layanan kesehatan hari ini birokrasinya semakin rumit.

Berbagai program pelayanan kesehatan membutuhkan berbagai persyaratan. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi kendala dan penyebab sebagian rumah sakit menolak pasien. Jaminan kesehatan (BPJS) yang diklaim sebagai solusi kesehatan baru-baru ini juga dikabarkan akan terjadi perubahan.

Baca juga: jaminan kesehatan gratis tanpa syarat

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mewacanakan agar BPJS tidak lagi melayani pasien dari kalangan orang kaya. Mereka diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Alasannya karena BPJS sering mengalami defisit. Beginilah pengaturan layanan kesehatan dalam sistem kapitalis, yang standar perbuatan dinilai dari keuntungan materi bukan halal haram.

Pelayanan Kesehatan dalam Islam

Paradigma pelayanan kesehatan dalam Islam adalah bahwa negara wajib mengurus semua rakyat termasuk menjamin kebutuhan dasar, salah satunya kesehatan. Jaminan pelayanan kesehatan ini harus berkualitas, murah bahkan gratis, mudah diakses dan merata di seluruh wilayah negara Islam. Birokrasinya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan tidak rumit. Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk paramedis dan peralatan kesehatan serta obat-obatan.

Layanan kesehatan ini bertujuan untuk memenuhi hak semua rakyat, bukan mencari keuntungan materi atau popularitas. Seorang muslim juga didorong untuk senantiasa hidup sehat dan menjaga kesehatan. Serta melakukan upaya untuk mendapatkan kesembuhan ketika diberi ujian sakit. Karena sakit tidak hanya sekadar qada, tapi juga pelajaran. Manusia diberi akal untuk mengupayakan kesembuhan.

Menyediakan layanan kesehatan adalah tugas pemimpin dalam Islam. Sejarah mencatat pada masa Kekhilafahan Abbasiyah, ada rumah sakit Al-Adudi di Baghdad yang memberikan pengobatan gratis, dan setiap pasien diberikan perhatian khusus. Model pelayanan rumah sakit di era Kekhilafahan Islam ada dua, permanen dan mobile, yaitu menggunakan kendaraan sehingga bisa berpindah-pindah untuk melayani masyarakat di pelosok dan daerah terpencil.

Pada masa Rasulullah saw., ada fasilitas kesehatan yang berupa tenda bernama Khima' Rufaida yang dibiayai negara dan disediakan untuk umum. Masih banyak lagi catatan sejarah emas mengenai pelayanan kesehatan di masa Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga jiwa manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah: 32,

"Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Untuk memberikan pelayanan kesehatan ini, negara Islam memiliki sistem ekonomi yang mampu membiayainya. Karena dalam Islam, negara memiliki sumber pendapatan yang beragam dan melimpah, serta stabil dan halal. Rakyat tidak perlu iuran seperti BPJS hari ini. BPJS sendiri menurut syariat adalah batil dan hukumnya haram. Karena ada unsur ketidakjelasan dan spekulasi.

Demikian gambaran pengaturan Islam terkait pelayanan kesehatan yang ketika diterapkan terbukti menghadirkan kesejahteraan. Tidak akan ada lagi nyawa melayang hanya karena tidak mendapatkan layanan kesehatan, tidak ada beban setiap bulan untuk membayar iuran. Tidakkah kita ingin merasakannya?

Sudah saatnya kita kembali pada aturan Islam dan mencampakkan aturan kapitalis yang terbukti menimbulkan banyak masalah. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang membuat aturan bagi manusia agar kemaslahatan terwujud. Selama kita meninggalkan aturan-Nya, selama ini juga masalah akan kita temui.  Wallahu a'lam bishawab.[]