Danantara, Akankah Rakyat Sejahtera?

Danantara merupakan kebijakan yang berisiko tinggi baik bagi keberlangsungan sebuah negara dan yang pasti berimbas pada masyarakat bawah.

Oleh Mulyaningsih
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Presiden Prabowo telah meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan tersebut akan memberikan angin segar bagi perekonomian di negeri ini, di tengah terpuruknya sektor tersebut. Danantara adalah lembaga investasi yang diciptakan pemerintah untuk mengelola dana. Dengan tujuan mempercepat dan memudahkan pembangunan pada berbagai proyek strategis negara. Dananya diambil dari hasil pemangkasan anggaran kementrian yang telah ditetapkan sebelumnya berkisar US$20 miliar. Termasuk aset besar yang dimiliki BUMN akan dimasukkan ke sana. (kompas.com, 15-02-2025)

Fakta Danantara

Satu lagi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rakyat kembali menelan pil pahit tersebut. Rakyat menjadi korban atas kebijakan yang diterapkan, padahal ekonomi belum pulih seutuhnya. Kini rakyat harus menerima tekanan dari kondisi yang ada. Salah satunya kebijakan pemerintah yang membuat Danantara sebagai satu lembaga investasi negeri.

Hal tersebut tentu berdampak pada kondisi kehidupan di masyarakat. Kondisi seperti PHK massal dan pengurangan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi fakta yang tak dapat dimungkiri. Dapat kita bayangkan bagaimana rakyat mampu bertahan demi bisa makan sehari tiga kali. Rasanya, hidup kemarin saja masih begitu sulit. Apalagi sekarang, bahasanya halus dengan mengurangi beberapa anggaran dari kementerian karena takut boros.

Dana Taruhan

Jika kita pikirkan secara mendalam, Danantara merupakan kebijakan yang berisiko tinggi. Baik bagi keberlangsungan sebuah negara dan yang pasti berimbas pada masyarakat bawah. Sebagai gambaran awal dalam mengelola dana begitu 'gambling' sebab modal yang terkumpul sekarang akan dijadikan “taruhan” dalam berinvestasi.

Nah, jika ini skenario yang ada di Danantara maka sungguh patut diduga rakyat akan kembali sengsara dan menderita. Apalagi sekarang gurita korupsi sudah mencengkeram segala lini. Akankah rakyat percaya begitu saja dengan kebijakan tersebut, di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk?

Danantara, Ambisi Pemerintah

Nah, itulah tanya besar yang ada di pikiran kita. Makin teranglah jika badan tersebut dibuat bukan untuk kesejahteraan ataupun kemakmuran rakyat, melainkan hanya ambisi pemerintah saja. Inilah salah satu bentuk kezaliman yang lahir dari kapitalisme, menempatkan utang serta investasi sebagai sumber utama pendapatan negara. Padahal jika dioptimalkan untuk kemaslahatan umat maka pasti akan lebih sejahtera, dengan catatan pengaturan serius dan tidak dikorupsi.

Dua hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Namun, pada kenyataannya begitu sulit untuk dilaksanakan pada alam kapitalis sekuler seperti sekarang ini. Pemerintah hanya memikirkan bagaimana caranya untuk menumpuk cuan demi dirinya sendiri atau kelompoknya. Itulah didikan kapitalis yang begitu mengajar pada diri-diri pejabat sekarang. Maka tak heran memang jika korupsi menjadi sesuatu yang harus bahkan kudu dilakukan ketika mempunyai jabatan. Innalillahi, ngeri banget jika mempunyai pemikiran seperti itu. Agama tak lagi dijadikan sebagai patokan ketika berbuat atau mengeluarkan kebijakan.

Inilah realita yang terjadi di negeri kita. Pengadopsian kapitalis sekuler sebagai pandangan hidup ternyata berdampak luar biasa pada masyarakat termasuk pengelolaan negara. Dengan berbagai cara, pemerintah telah melakukan program ini dan itu guna melancarkan serta melanggengkan sistem yang ada. Termasuk pada ramah pembangunan, maka investasi menjadi salah satu trik untuk memuluskannya. Bahkan mencari investor untuk mau berinvestasi ke negara kita menjadi hal yang biasa, termasuk program Danantara juga. Pemerintah dalam sistem kapitalis sekarang hanya sebagai regulator saja, bukan pengayom bahkan pelindung rakyat.

Baca juga: Balada Danantara

Paradigma Islam

Sangat berbeda dengan sistem Islam dalam hal pengelolaan negara. Dengan fondasi akidah, pejabat yang ada akan amanah dalam menjalankan seluruh tugasnya. Selalu tunduk dan patuh terhadap Allah Swt. dan menerapkan kebijakan sesuai dengan hal itu.

Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR. Al Bukhari)

Dari hadis tersebut menjelaskan pada kita bahwa pemerintah bertanggung jawab atas seluruh urusan umat. Segala lininya harus dipikirkan masak-masak dan sesuai dengan hukum syarak. Termasuk pula dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana yang ada di negara.

Dalam Islam, pos pemasukan negara akan dikumpulkan dalam baitulmal sebagai badan pengelolanya. Pos pemasukan dalam konsep Islam begitu jelas, ada sekitar 13 pos. Dan setiap pemasukan tersebut, dananya akan dikelola untuk kemaslahatan umat. Misalnya seperti pembangunan sarana umum, sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain sebagainya. Semuanya tersusun rapih dan dikeluarkan sesuai peruntukannya. Begitu luar biasanya ketika Islam diterapkan, samapi-sampai tidak menemukan lagi orang yang berhak menerima zakat.

Penutup

Masyaallah, begitu berkah melimpahnya jika kita selalu tunduk dan patuh hanya pada aturan yang berasal dari Allah. Maka, sudah saatnya kita kembali untuk menerapkan Islam secara sempurna dalam bingkai negara Daulah Islam. InsyaAllah, seluruh persoalan kehidupan manusia akan dapat diselesaikan dengan baik. Tak hanya itu, keberkahan dan tidak Allah tentu akan datang pada kita. Wallahualam bissawab. []