Harga Beras Makin Mahal, Petani Untung?

Berbagai mekanisme yang diterapkan dalam Islam akan menjamin harga beras dan bahan pokok lainnya menjadi murah, petani sejahtera, dan negara tidak bergantung pada impor.

Oleh. Siti Hajar
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Bank Dunia menyebutkan bahwa harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan pasar global dan konsisten menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Meski harga beras melonjak, pendapatan rata-rata petani lokal justru tetap rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi pertanian Indonesia.

Penyebab Tingginya Harga Beras

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor, kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui nontarif. Meskipun begitu, ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal. (bisnis.com, 20-9-2024)

Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari 1 dolar AS atau 15.199 rupiah per hari. Sementara pendapatan petani per tahun hanya mencapai 341 dolar Amerika Serikat atau 5,2 juta rupiah. Bank Dunia juga mencatat bahwa hanya 31 persen penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat karena harga bahan makanan bergizi seperti daging, telur, ikan, dan sayuran sulit dijangkau. (kompas.com, 23-9-2024)

Tingginya harga beras di negeri ini memang disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang paling memengaruhi adalah akibat sektor pertanian di negeri ini sudah dikuasai para oligarki dari hulu hingga ke hilir. Sementara negara tidak memberikan bantuan kepada para petani. Para petani di negeri ini dipaksa untuk mandiri mulai dari pengolahan lahan pertanian, pembibitan, obat-obat pertanian, pemupukan, perawatan hingga pengambilan hasil pertanian.

Semuanya dilakukan secara mandiri oleh para petani, sementara harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Ironisnya, nasib para petani di negara yang terkenal sebagai negara agraris, jauh dari kata sejahtera. Faktanya yang menikmati jerih payah mereka adalah para oligarki.

Pembatasan Impor, Stok Beras Minim?

Di sisi lain, negara sedang melakukan pembatasan impor beras yang menyebabkan ketersediaan beras jauh lebih sedikit. Alhasil harga beras dalam negeri menjadi mahal bahkan lebih mahal dari beras impor. Situasi ini berpeluang untuk mendorong dibukanya keran impor beras yang makin besar dari sebelumnya.

Jika hal tersebut terjadi sementara harga beras lokal masih mahal, kebijakan pembukaan impor lagi-lagi hanya menguntungkan oligarki dan menyengsarakan petani. Apalagi kini retail-retail yang menguasai bisnis beras dapat memainkan harga beras di pasaran seenak hati. Di negeri ini terlalu banyak petani berdasi yang tidak pernah turun ke sawah, tetapi memainkan regulasi harga beras dan pupuknya saja. Sementara itu, para petani yang menggarap sawah dan berpeluh tanpa lelah, tetap miskin dan dirugikan.

Semua kebijakan pemerintah di sektor pertanian hanya condong kepada kepentingan para pemilik modal tanpa memedulikan nasib petani. Sejatinya hal itu merupakan buah penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini telah memosisikan negara sebagai regulator dan fasilitator saja, bukan pengurus urusan rakyat.

Indonesia adalah negara yang memiliki lahan pertanian luas. Dengan fakta tersebut seharusnya mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok beras tanpa bergantung pada impor. Pasalnya, impor sering kali merugikan petani dan menyengsarakan rakyat. Namun, kenyataannya negara dengan paradigma kapitalisme abai akan hal ini.

Tidak ada langkah strategis yang ditempuh untuk menunjang optimalisasi produksi beras dalam negeri. Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan produksi beras nasional di Indonesia cukup lambat, yakni tumbuh di bawah 1% setiap tahunnya. Padahal pemerintah Indonesia konsisten mengucurkan pengeluaran untuk pertanian, khususnya untuk pupuk bersubsidi. Namun, pengeluaran tersebut nyatanya tidak tecermin pada pertumbuhan produktivitas pertanian.

Oleh karena itu, harus dipahami bahwa persoalan utama mahalnya harga beras di negeri ini akibat pengelolaan pangan yang masih disandarkan pada sistem kapitalisme. Sistem ini memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk menguasai sektor pertanian demi mendapatkan keuntungan. Penerapan sistem kapitalisme sekuler menghilangkan fungsi negara sebagai mengurus urusan rakyat yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama para petani.

Solusi Islam

Berbeda halnya dengan pengelolaan kebutuhan pokok berupa beras di bawah pengaturan Islam. Beras sebagai kebutuhan pokok merupakan salah satu komoditas strategis yang wajib dikelola oleh negara. Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok rakyat, individu per individu. Pemenuhan kebutuhan pokok oleh negara adalah upaya mewujudkan ketahanan pangan agar harga pangan bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca: harga-beras-terus-naik-petani-sejahtera/

Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kebijakan masalah pertanahan dan ketersediaan infrastruktur. Dalam sistem ekonomi Islam, tanah tidak boleh dibiarkan menganggur. Jika ada tanah mati dan dihidupkan oleh seseorang, tanah itu akan menjadi miliknya. Hai ini sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya."

Di sisi lain, jika seseorang memiliki lahan kosong dan tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut, lahan itu bisa dimiliki oleh pihak lain yang mampu menggarapnya. Dengan demikian, akan terjadi ekstensifikasi lahan pertanian yang memudahkan seseorang mendapatkan lahan pertanian. Hal ini akan meningkatkan produksi pangan, dalam hal ini beras.

Adapun upaya meningkatkan hasil produksi beras lainnya adalah melalui intensifikasi pertanian. Dalam hal ini negara menyerahkan kepada masyarakat untuk mengadopsi teknologi yang mampu memberikan hasil produksi yang lebih baik dari sebelumnya. Negara akan meningkatkan kemampuan petani agar makin ahli dalam bertani. Lebih dari itu, negara akan mengembangkan bibit unggul untuk para petani. Tidak kalah penting adalah negara akan membangun infrastruktur yang mendukung pertanian dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, transportasi, pasar yang sehat, dan sebagainya.

Hal ini akan memudahkan petani mendistribusikan hasil pertaniannya kepada konsumen. Negara tidak akan menyerahkan seluruh pengurusan pertanian ini kepada pihak swasta. Negara Islam yakni Khilafah akan membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran.

Khilafah akan mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan, baik penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Berbagai mekanisme yang diterapkan dalam Islam akan menjamin harga beras dan bahan pokok lainnya menjadi murah, petani sejahtera, dan negara tidak bergantung pada impor.

Wallahu'alam bishawab.[]