Program Quick Win terlihat hanya solusi tambal sulam sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, bahkan membebani APBN.
Oleh. R. Raraswati
(Kontributor Narasiliterasi.id)
Narasiliterasi.id-Menakar keberhasilan suatu program perlu dilakukan dari awal. Tidak terkecuali pentingnya menakar keberhasilan Quick Win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan dimulai pada 2025 dan diperkirakan membutuhkan dana Rp121 triliun, naik dari sebelumnya Rp113 triliun. Namun, mampukah program ini menjadikan rakyat Indonesia makin sejahtera?
Program Quick Win
Program Quick Win yang digagas Prabowo merupakan langkah inisiatif yang dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Pemerintahan Prabowo telah menyusun perkiraan dana Rp121 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut merupakan perkembangan terbaru, hasil dari pembahasan rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI sebagaimana diberitakan Tempo.co (13-10-2024).
Kenaikan anggaran ini diatur dalam APBN. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, tambahan anggaran Rp8 triliun akan digunakan untuk penuntasan tuberkulosis (TBC).
Secara garis besar, program Quick Win yang diusung Prabowo-Gibran mencakup lima hal, yaitu:
Pertama, pemberian makan bergizi gratis dengan dana Rp71 triliun. Program ini diberikan kepada 15,42 juta jiwa untuk 514 kabupaten/kota. Sekarang telah dilaksanakan sosialisasi di beberapa kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi anak, pengurangan kelaparan, peningkatan konsentrasi dan prestasi akademik, mengurangi ketidaksamaan, dan dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Kedua, adanya pemeriksaan kesehatan untuk tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik dengan perkiraan membutuhkan dan sebesar Rp3,2 triliun. Pada program ini pemerintah juga akan berusaha menurunkan kasus tuberkulosis (TBC) hingga mencapai 272 per 100.000 penduduk.
Ketiga, rencana pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah. Pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, termasuk kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Keempat, program pembangunan dan perbaikan sekolah. Pemerintah berencana merenovasi gedung sekolah yang meliputi ruang kelas, mebel, serta kamar mandi di 22.000 sekolah yang dianggarkan sebanyak Rp20 triliun. Ada pula rencana pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan dana Rp4 triliun. Untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa, pemerintahan juga akan membangun empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Kelima, rencana pengadaan lumbung pangan nasional yang dibangun di beberapa daerah dan desa. Program direncanakan berupa intensifikasi lahan pertanian sekitar 80.000 hektare dan cetak sawah baru 150.000 hektare beserta sarana dan prasarana pendukung sebesar Rp15 triliun.
Menakar Pelaksanaan Quick Win
Sebagaimana namanya, programQuick Win akan dilaksanakan secara cepat dalam waktu satu tahun. Sepintas bagus dan menjadi harapan besar masyarakat bahwa Indonesia akan lebih baik. Namun, kita perlu menakar pelaksanaan program tersebut secara rinci.
Pada program makan bergizi gratis diharapkan ada peningkatan kemampuan atau prestasi siswa. Setelah program berjalan, pemerintah harus bisa memastikan dampaknya terhadap kesehatan dan peningkatan prestasi anak. Untuk tujuan mengurangi kelaparan, rasanya tidak adil jika yang diberi makan bergizi gratis hanya anaknya. Bagaimana dengan orang tua yang sudah tidak mampu bekerja sehingga juga membutuhkan makanan bergizi?
Sementara itu, program pemeriksaan kesehatan gratis belum menyelesaikan akar permasalahannya. Pasalnya, yang gratis hanya pemeriksaan, bukan pengobatannya. Sedangkan masyarakat butuh pengobatan terbaik. Jika sekadar periksa, tetapi tidak ada penanganan/pengobatan karena mahalnya biaya yang tidak mampu dibayar keluarga pasien, lalu apa gunanya program ini?
Sedangkan untuk pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas juga dibutuhkan dana besar dan kotrol ketat. Seperti yang sudah terjadi, pembangunan fasilitas umum rawan korupsi, termasuk nanti pembangunan dan perbaikan sekolah. Masyarakat dan warga sekolah harus ikut melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya serta segera melaporkan ke yang berwenang jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.
Begitu pula dengan lumbung pangan nasional yang akan dibangun di beberapa daerah dan desa akan menjadi percuma jika bibit, pupuk, dan kebutuhan petani lainnya tidak terjangkau. Keberadaan lumbung pangan akan sia-sia. Jadi, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.
Dengan melihat kembali pelaksanaan program-program pemerintah sebelumnya, masyarakat bisa menakar keseriusan dalam melaksanakan setiap kebijakan. Tentu ini juga menjadi dasar dalam menakar keberhasilan pelaksanaan Quick Win. Berbagai program pemerintah yang sedang berjalan terlihat hanya solusi tambal sulam sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, bahkan bisa membebani APBN.
Islam Mampu Menyejahterakan
Islam adalah agama yang mampu menyejahterakan rakyat dengan penerapan syariat kaffah. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang salah satu wujudnya adalah penghapusan praktik riba. Masyarakat yang butuh bantuan modal akan diberi oleh pemerintah secara cuma-cuma atau dipinjami tanpa bunga.
Sedangkan dalam hal distribusi barang, pemerintah akan berusaha memangkas rantai pendistribusian agar lebih pendek sehingga mampu menekan biaya. Makin sedikit pihak-pihak yang ada pada rantai distribusi barang, laba yang diambil hingga sampai di tangan konsumen juga rendah. Dengan demikian, harga barang kebutuhan masyarakat bisa terjangkau.
Di bidang pendidikan, sistem Islam memprioritaskannya dengan berlandaskan akidah dan bertujuan mencetak generasi unggul berkepribadian Islam. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara sehingga disediakan secara gratis. Anak-anak bukan sekadar diberi makan bergizi gratis yang sifatnya sementara, tetapi juga diberikan pendidikan agama yang kuat sebagai landasan hidup. Sedangkan untuk kebutuhan gizi anak, Islam mendorong kepala rumah tangga agar bisa produktif bekerja sehingga mampu memberikan nafkah yang cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga.
Semua program pemerintah akan dibiayai negara dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan baik. SDA tidak boleh dikelola oleh swasta, asing, dan aseng. Semua harus dikelola negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman,
“Dan carilah pada apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu lupa bagianmu dari (nikmat) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas: 77).
Ayat ini menjelaskan poin penting mengambil peran dalam pemanfaatan sumber daya alam umat. Wallahua’lam bishawab.[]
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
Program tambal sulam, gak menyentuh akar persoalan negeri.
Saya heran sih. Sebelumnya dikabarkan program makan gizi gratis dialokasikan di anggaran pendidikan sebesar Rp76 T. Lalu muncul lagi di alokasi quick program. Apakah realisasinya keduamya dikeluarkan,? Berarti besar sekali karena 1 th llebih dari 100 T. Belum lagi kekhawatiran dikorupsi. Bukan hal aneh, dimana ada proyek, di situ ada semut.