Demokrasi Fungsional dalam Gelar Pahlawan  Nasional

Bingkai demokrasi selama ini memang digadang-gadang sebagai penyelamat bangsa. Namun, sejatinya ia bertentangan dengan Islam. Islam berasaskan akidah Islam yang meletakkan unsur halal dan haram sebagai sandaran. 

Oleh. Azimah Ummu Zaidan
(Kontributor NarasLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Dalam momentum Hari Pahlawan tanggal 10 November, ritual memperingatinya merupakan upaya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan di negeri kita. Serentak di seluruh kota, tingkat kelurahan maupun kecamatan. Tingkat sekolah tak mau kalah, mulai dari PAUD, TK, hingga jenjang SMA. Semarak kegiatan menyambut acara mulai dari ritual upacara, berkunjung ke makam pahlawan, acara perlombaan, pawai keliling dengan disertai baju pahlawan, hingga tampilan mengenang histori para pahlawan. Berbagai elemen masyarakat menyambut semarak kegiatan dengan sukacita. 

Para pahlawan nasional berjasa dalam bentuk perjuangan yang telah didedikasikan hanya untuk bangsa. Mereka berjuang antara hidup dan mati membela rakyat dalam cengkeraman penjajahan Barat. Mereka memberikan andil dalam menentukan nasib masa depan bangsa, sehingga layak mereka dijuluki pahlawan nasional. 

Dilansir dari kompas.com (10-11-2025), Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam kepada Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pemberian gelar ini dilakukan Prabowo kepada ahli waris Gus Dur, yaitu Sinta Nuriyah (istri Gus Dur) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Sebagai gelar Pahlawan Nasional, tentunya ada alasan mengemuka untuk dijadikan dasar sesuai perspektif tertentu. Bapak Gus Dur dianggap memberikan andil atas perjuangannya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan nilai demokrasi dan pluralisme. Gelar ini sebagai penghormatan tinggi karena dianggap mengharumkan nama bangsa atas perjuangannya.

Kiprah Perjuangan

Sebagai Bapak Pemersatu Bangsa, dapat kita lihat bagaimana upaya real beliau membela kaum minoritas yang berbeda ras, suku, agama, warna kulit seperti di Papua dengan menjaga tempat ibadah mereka dari serangan kelompok yang dianggap radikal. Selain itu, beliau juga turut menjalin komunikasi dengan kelompok minoritas, yakni membuka kran komunikasi seluas-luasnya untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Beliau turut andil dalam memberikan pernyataan ketika terjadi invasi Amerika atas negeri Timur Tengah, bahwa kaum muslim hendaknya mengurusi negeri pribumi saja tidak perlu mengurusi urusan negara lain karena mengurusi negerinya saja masih belum mampu.

Sebagai Bapak Pejuang Politik dan Pendidikan Islam, dapat kita lihat kiprah beliau dalam menyebarkan nilai-nilai pluralisme, yakni menganggap semua agama itu sama. Beliau mengadakan dialog terbuka antarpemeluk agama yang berbeda, mengakui dan ikut berpartisipasi dalam perayaan agama lain sebagai simbol perjuangan pluralisme. 

Adapun sebagai Bapak Pejuang Demokrasi, dapat kita lihat kiprah beliau dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Atas nama HAM beliau mengecam keras kelompok yang dianggap radikal yang telah memecah belah NKRI. Beliau menyuarakan Islam hanya sebatas mengatur ibadah ritual saja bukan mengatur seluruh aspek kehidupan. Beliau menganggap jargon Islam kaffah sebagai penghalang nilai demokrasi dan HAM. Wajar saja demokrasi bernilai secara fungsional, dalam hal ini pemerintah memberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Pandangan Kapitalisme

Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitulah pemikiran kapitalisme dalam memandang demokrasi. Kewenangan dalam membuat dan menentukan undang-undang berada di tangan rakyat alias wakil rakyat sebagai pembuat hukum. Suara terbanyak dalam pesta demokrasi menjadi pemenang dan akan berkuasa menjadi pemimpin rakyat. 

Kewenangan sebagai pembuat hukum bersifat mutlak. Aturan buatan manusia sebagai sumber hukum. Asas dalam pembuatan aturan hukum adalah asas sekuler yakni memisahkan agama dari kehidupan. Misalnya, pemerintah membuat regulasi Undang-Undang Minerba. Negara lebih berpihak kepada pemilik modal atau oligarki daripada kepada rakyat. Padahal wakil rakyat digaji dari uang rakyat. Dalih bahwa mereka mendengarkan aspirasi rakyat sering kali hanyalah sekadar lip service, untuk memoles wajah demokrasi agar tampak indah dan menarik di permukaan. 

Baca: wakil rakyat dalam demokrasi dan islam

Rakyat hanya dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kepentingan penguasa. Bisa kita lihat dampak yang ditimbulkan dari implementasi regulasi di sektor minerba, antara lain mudahnya prosedur privatisasi, berpindahnya kepemilikan umum menjadi milik pribadi dengan bebas, limbah yang mencemari lingkungan. Akibatnya, masyarakat pun harus menanggung penyakit akibat polusi, sementara pelaksanaan aturan hukum di bidang ini justru melahirkan perselisihan, ketimpangan, dan penderitaan di tengah rakyat.

Demokrasi adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme yang melahirkan nilai-nilai kebebasan, yakni kebebasan beragama, berpendapat, bertingkah laku, kepemilikan. Kebebasan akan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Siapa pun yang mengekang kebebasan dianggap melanggar HAM dan akan diberikan sanksi. Negara menjamin kebebasan individu, atas nama kebebasan individu maka yang benar bisa menjadi salah atau sebaliknya yang salah menjadi benar. Atas nama kebebasan, maka kebenaran mudah dibungkam. Keadilan semakin sulit ditegakkan. 

Demokrasi Menghalalkan Segala Cara

Bersandar pada asas sekularisme, maka selamanya demokrasi berada pada prinsip dasar kebebasan. Semua aspek kehidupan mengacu pada asas sekularisme, yakni menghalalkan segala macam cara tanpa memperhatikan unsur halal maupun haram. Manfaat menjadi parameter. Selama menghasilkan manfaat dan berbuah materi akan diambil, sementara jika tidak menghasilkan manfaat dan berbuah materi akan ditinggalkan. 

Sebagai contoh dengan mengiklankan suatu produk, jika tidak disertai pemeran iklan yang cantik dengan dandanan yang menawan, serta aurat terbuka maka produk tersebut dinilai tidak akan laku di pasar baik secara online maupun offline. Sering kali cara inilah yang dianggap dapat menarik pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar dalam dunia bisnis. Akhirnya tubuh dan kecantikan seorang wanita dikomersialisasikan, dikemas semenarik mungkin demi menghasilkan value bisnis. 

Demokrasi Bertentangan dengan Islam

Bingkai demokrasi selama ini memang digadang-gadang sebagai penyelamat bangsa. Namun, sejatinya demokrasi bertentangan dengan Islam. Islam berasaskan akidah Islam yang meletakkan unsur halal dan haram sebagai sandaran. Kedaulatan dalam Islam adalah milik syarak, artinya yang berwenang menentukan aturan hukum manusia adalah Allah Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Sumber hukum yang dipakai adalah Al-Qur'an, as-Sunah, ijmak sahabat dan qiyas. 

Islam menghukumi tentang amal perbuatan manusia terikat dengan hukum syarak dan manusia boleh melakukan perbuatan apa pun selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bebas tanpa batas jelas berbeda dengan pandangan Islam. Ketika seseorang hendak melakukan perbuatan apa pun, maka harus mempertimbangkan apakah termasuk halal atau haram. 

Misalnya, ketika manusia hendak berpendapat tentang foto wanita telanjang, maka sebagai seorang muslim akan berpendapat sesuai dengan pandangan akidah Islam bukan pandangan sekuler-kapitalis. Islam memandang foto tersebut haram karena mempertontonkan aurat di depan umum. Kapitalis memandang foto tersebut mengandung nilai seni. Karena itu, semua umat manusia dalam pandangan Islam akan berhati-hati dalam melakukan perbuatan sebagaimana Allah berfirman:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ 

"Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah)." (QS. an-Nisa’: 59)

 وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ 

"Tentang apa pun kalian berselisih maka putusannya harus dikembalikan kepada Allah." (QS. asy-Syura: 10)

Semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggun jawaban sesuai perbuatan yang dilakukannya. Apakah ia akan masuk surga atau neraka tergantung hasil timbangan amal perbuatannya selama di dunia.

Demokrasi adalah cerminan dari pemikiran kufur yang bukan berasal dari Islam, melainkan berasal dari pemikiran Barat. Agar kehidupan umat berada dalam cakrawala pemikiran yang benar dan dapat memengaruhi tingkah laku manusia menuju kebangkitan Islam yang hakiki, maka Islam mempunyai solusi antara lain:

Pertama, Islam menjadikan penguasa muslim sebagai pemimpin umat yang memiliki kemampuan pemahaman Islam agar dapat diterapkan untuk kemaslahatan umat. Pemimpin umat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak atas amanah yang diembannya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, Islam menjadikan setiap pemikiran akan menguatkan pemahaman dan akan membentuk tingkah laku manusia. Oleh karena itu, harus ada peran negara untuk memfilter setiap pemikiran yang masuk di benak generasi muslim. Cara yang harus ditempuh adalah dalam ranah pendidikan, yaitu dengan memberikan kurikulum pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam dengan tujuan membentuk kepribadian Islam. Negara akan mencegah setiap pemikiran yang bertentangan dengan Islam agar generasi tidak terkontaminasi dengan pemikiran kufur.

Ketiga, negara menjamin agar setiap konten media sosial dapat mengedukasi masyarakat, memberikan teladan dan spirit yang dapat menguatkan akidah Islam. Misalnya, negara akan mengontrol Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bukan dijadikan sebagai pasar bisnis sehingga tayangan yang ada pornografi dianggap lolos dari LSF dan KPI. Prosedur mudah asal ada uang, itulah prinsip kapitalis.

Keempat, negara akan menjadikan akidah Islam sebagai landasan berpikir umat dan kepemimpinan berpikir umat. Sebagai landasan berpikir, maka prinsip halal dan haram akan dijadikan landasan ketika melakukan setiap amal perbuatan. Adapun sebagai kepemimpinan berpikir, maka membutuhkan peran negara agar akidah Islam dapat berkembang dan dapat diterapkan oleh seluruh penjuru dunia yakni dengan metode dakwah dan jihad.

Penutup

Sepanjang sejarah, Rasulullah saw. tidak pernah menyerukan demokrasi, pluralisme, sekularisme-kapitalisme kepada para sahabat dan seluruh umat. Beliau menyuarakan pemikiran yang berasal dari Islam. Ideologi Islam menjadi kepemimpinan berpikir yang memengaruhi arah berpikir umat menuju perubahan. Kegemilangan peradaban dunia menorehkan tinta emas sejarah penerapan aturan Islam secara kaffah dalam bingkai kepemimpinan Islam. Sepanjang sejarah, ilmuwan Islam yang menghasilkan karya gemilang dan hebat tidak lain karena gaya berpikirnya yang bersandar kepada akidah Islam. 

Wallahu a'lam bishawab.[]