Program MBG Budget Sepuluh Ribu per Anak, Cukupkah?

Jika tujuan program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, banyak yang perlu ditilik, lebih dari sekadar “memberi makan gratis”

Oleh. Vina
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditetapkan anggarannya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rancangan ini ditujukan dengan sasaran anak-anak dan ibu hamil sebesar Rp10.000 per individu setiap harinya (republika.com, 30-11-2024). Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas di istana setelah mempertimbangkan rata-rata keluarga menengah ke bawah memiliki tiga hingga empat anak, sehingga setiap keluarga akan mendapatkan Rp30-40 ribu untuk bantuan makan gratis. Dalam sebulan, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp2,7 juta, ditambah dengan bansos dan bantuan lainnya termasuk PKH (CNN.com, 29-11-2024). Dengan hal tersebut pemerintah merasa upaya mengamankan seluruh lapisan masyarakat sudah sangat maksimal saat ini.

Sebelumnya telah dilakukan uji coba maknanan gratis ke sekolah di berbagai daerah dengan porsi seharga Rp15 ribu per anak. Awalnya pemerintah berencana memberikan dana Rp15 ribu per orang Namun angka tersebut diturunkan setelah melihat ketersediaan anggaran. Pihaknya mengeklaim bahwa dengan Rp10 ribu sudah dapat menyediakan makanan bergizi dengan 600-700 kalori per sajian. Dengan turunnya anggaran program MBG tersebut, tentunya masyarakat sangsi dengan kualitas makanan yang akan diberikan. Di samping itu, inflasi dan harga bahan pangan yang meninggi membuat target perbaikan gizi kian tampak tidak realistis.

Program MBG Kurang Persiapan?

Program Makan Bergizi Gratis {MGB) mulai digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo sejak masa kampanye pada Pemilu 2024. Rancangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia tersebut menjadi salah satu fokus utama yang kerap disampaikan di berbagai kesempatan. Namun pada pelaksanaannya tampak persiapan program MBG yang kurang matang dan serba buru-buru. Jika tujuan program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, banyak hal yang perlu ditilik lebih jauh, lebih dari sekadar “memberi makan gratis”.

Pertama, kecukupan gizi harus dilihat secara menyeluruh yaitu kebutuhan gizi yang harus dipenuhi seorang anak setiap harinya, tidak bisa dinilai dari satu kali makan dalam sehari saja.

Kedua, kualitas bahan makanan penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini perlu mengutamakan sumber protein yang berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang anak dan menghindari makanan dengan kandungan gula tinggi.

Ketiga, jika disebutkan bahwa ini merupakan salah satu fokus utama dari program pemerintah, seharusnya disediakan anggaran khusus supaya program ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Mekanisme mulai dari pengadaan bahan baku, penyusunan menu, distribusi, hingga pelaporan perlu dipikirkan dan dibuat mekanisme secara rinci. Jangan sampai ini hanya menjadi program yang mandek di tengah jalan hanya karena tidak ada lagi anggaran.

Program Serupa Program MBG

Terkait dengan budget Rp10 ribu per anak, peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Muhammad Anwar turut berkomentar. Ia menilai bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit dan harga bahan baku kian meningkat, budget tersebut tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang layak. Ia memperkirakan alokasi dana untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makan berkisar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu.

Jika kita menilik ke belakang, ternyata program serupa sudah pernah coba diterapkan di Indonesia tahun 2010-2011 yaitu semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan makan siang gratis melainkan pemberian makanan tambahan berupa camilan/snack senilai @ Rp2.500 pada anak sekolah. Program tersebut hanya sanggup berjalan selama 2 tahun. Faktor terbesar kegagalannya adalah tidak mempertimbangkan variasi biaya dan ketersediaan bahan baku di tiap daerah. Di samping itu, faktor seperti kurangnya pemahaman terkait pentingnya gizi, kurangnya pelatihan untuk pelaksana program dan ketidaktersediaan dana khusus untuk pengelolaan program juga berkontribusi terhadap ketidakberlanjutan program ini.

Baca juga: Demi MBG, Negara Mengandalkan Utang?

Wujud Ketidakseriusan?

Tampak jelas bahwa sebenarnya program ini hanyalah “obat penenang” untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah. Keterbatasan anggaran merupakan bukti nyata bahwa negara tidak benar-benar memberikan solusi perbaikan gizi. Di tengah protes masyarakat terkait program MGB tersebut, pemerintah justru sibuk dengan megaproyek lain yang justru tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Jikalau benar serius dalam perbaikan gizi, seharusnya negara memanfaatkan kekayaan pangan dari alam Indonesia.

Allah telah menganugerahkan tanah yang subur dengan hasil pertanian berupa umbi, serealia, sayur, dan buah yang melimpah. Garis pantai terpanjang di dunia dengan kekayaan hasil laut yang melimpah. Hasil ternak berupa telur, daging, dan susu yang beragam. Berbekal itu semua, seharusnya perbaikan gizi masyarakat indonesia bukan angan-angan.

Namun apa daya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi aset berharga suatu negeri malah dikelola oleh asing. Produk lokal yang seharusnya lebih dijunjung dan diminati malah dikesampingkan demi pintu impor yang terbuka lebar. Itulah akibat dari pemikiran kapitalisme yang menganggap bahwa kekayaan yang terkonsentrasi para pemodal akan berdampak positif pada masyarakat di bawahnya (trickle down effect). Padahal hal tersebut justru memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Solusi Islam

Dalam negara Islam, kecukupan gizi tiap individu dalam masyarakat terjamin seluruhnya tanpa terkecuali. Sudah menjadi tugas penguasa untuk mengurusi rakyatnya. Penguasa ibarat penggembala dan rakyat ibarat hewan gembalaannya. Tentunya seorang penggembala akan memperhatikan semua kebutuhan hewan gembalaannya. Mulai dari makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, dan seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Pertama, kebutuhan dasar (primer) berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk memenuhinya, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk setiap kepala rumah tangga dan mendorong mereka untuk mencari nafkah yang layak bagi keluarganya.

Kedua, pelayanan umum disediakan secara gratis. Hal ini termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Ketiga, negara akan mengoptimalkan pendapatan dari kekayaan negara seperti pertanian, laut, dan tambang. Selain itu pendapatan juga didapat dari fai, kharaj, dan jizyah yag dikelola baitulmal.

Keempat, sistem ekonomi Islam akan menciptakan negara yang mandiri tanpa bergantung pada swasta. Dengan demikian negara benar-benar hadir dalam mengurusi rakyatnya, termasuk dalam pemenuhan gizi masyarakat. []