Alam Murka akibat Keserakahan Manusia

Islam menekankan prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak boleh ada pembalakan liar yang dapat memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Oleh. Diyani Aqorib
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Bencana banjir dan tanah longsor kembali terjadi di berbagai daerah. Belum usai duka akibat longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 16 November 2025, Indonesia kini diterpa banjir besar yang melanda tiga provinsi sekaligus: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Banjir datang bak air bah, membawa gelondongan kayu besar yang tampak terpotong rapi.

Banjir bandang dan longsor di ketiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa. Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11) petang, sebanyak 442 orang meninggal dunia dan 402 orang masih dinyatakan hilang. Informasi ini disampaikan oleh Kepala BNPB, Suharyanto, dalam konferensi pers di Pos Pendukung Nasional, Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatra Utara (1/12).

Wilayah yang terdampak parah di antaranya Tapanuli dan Sibolga yang kini menghadapi akses jalan terputus. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh dan Sumatra Barat termasuk Aceh Tamiang dan Aceh Tengah serta Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. (cnnindonesia.com, 1-12-2025)

Satu hal menarik perhatian publik, yaitu banyaknya gelondongan kayu berukuran besar, terpotong rapi, dan ikut terbawa arus banjir. Temuan ini memicu dugaan kuat bahwa pembalakan liar menjadi salah satu penyebab utama bencana kali ini.

Namun, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa kayu-kayu itu bisa berasal dari banyak sumber seperti pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, penyalahgunaan Hak Atas Tanah (PHAT), hingga pembalakan liar (illegal logging).

Hutan yang Hilang

Indonesia kini menghadapi kenyataan pahit, antara 2002 hingga 2023, negeri ini kehilangan sekitar 10,5 juta hektare hutan primer tropis yang menjadikannya negara dengan kehilangan hutan primer terbesar kedua di dunia. Sebuah prestasi kelam yang sama sekali tak layak dibanggakan.

Kehilangan itu bukan sekadar angka. Setiap hektare hutan yang lenyap berarti runtuhnya ekosistem, menyempitnya habitat satwa, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi identitas dan kekayaan Indonesia. Hutan primer bukan sekadar kumpulan pepohonan, ia adalah benteng alami yang menjaga suhu bumi, menyerap karbon, menahan banjir, dan memastikan rantai kehidupan tetap berlangsung.

Baca juga: bencana antara alam dan tangan manusia

Deforestasi membuat kemampuan hutan menyerap karbon melemah. Iklim pun menjadi semakin tidak stabil. Musim tak menentu, cuaca ekstrem lebih sering terjadi, dan risiko bencana ekologis meningkat tajam.

Lebih dari dua dekade kehilangan hutan dalam skala besar menghadirkan pesan tegas "krisis lingkungan di Indonesia bukan ancaman masa depan, ini adalah realitas hari ini".

Konsekuensi ekologisnya bersifat panjang dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, yakni ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, hingga keberlanjutan ekonomi lokal. Karena itu, upaya pelestarian yang sifatnya kosmetik tidak lagi memadai.

Yang dibutuhkan kini adalah kebijakan tegas, pengawasan ketat, serta komitmen kuat untuk menjadikan hutan sebagai aset strategis negara bukan cadangan yang siap diekstraksi kapan saja.

Kapitalisme Biang Keserakahan

Data-data di atas menunjukkan bahwa manusia yang hidup tanpa aturan yang benar cenderung terjerumus pada keserakahan. Terlebih dalam sistem kehidupan saat ini, ketika kapitalisme dengan prinsip kebebasan kepemilikannya memberikan ruang seluas-luasnya bagi individu untuk memiliki apa pun selama ia memiliki modal. Uang menjadi penentu segalanya. Tidak lagi dipedulikan apakah tindakan tersebut merugikan banyak orang atau tidak, melanggar aturan atau tidak, bahkan berpotensi menimbulkan bencana atau tidak. Dalam lingkungan seperti itu, sistem kapitalisme dengan sendirinya melahirkan manusia-manusia serakah.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra adalah bukti nyata. Deforestasi, eksploitasi hutan, dan penambangan sumber daya alam dilakukan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Lebih ironis lagi, aktivitas-aktivitas rakus ini kerap mendapat izin dan legitimasi dari negara, baik melalui kebijakan yang longgar, pengawasan yang lemah, maupun kepentingan ekonomi yang mengabaikan keselamatan ekologi.

Padahal Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (TQS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akibat dari ulah manusia sendiri yang lahir dari sistem dan pola hidup yang salah. Ketika alam terus dieksploitasi tanpa batas, ia pada akhirnya merespons dengan cara yang tidak lagi mampu dikendalikan manusia. Bencana itu seakan menjadi bentuk murka alam atas keserakahan manusia, sekaligus peringatan agar manusia kembali kepada aturan yang benar dan menjaga harmoni dengan ciptaan-Nya.

Solusi Islam

Islam menawarkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang sangat jelas dan komprehensif. Aturannya dimulai dari konsep kepemilikan yang dibagi menjadi tiga kategori: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam Islam, sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti hutan, tambang, air, laut, dan energi termasuk dalam kepemilikan umum (milik umat). Karena itu, sumber daya tersebut haram dimiliki oleh individu atau swasta, baik dalam bentuk monopoli maupun privatisasi.

Pengelolaannya wajib berada di tangan negara, dan seluruh hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat. Bentuk pengembalian ini bukan sekadar retorika, tetapi diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kekayaan alam benar-benar menjadi milik rakyat, bukan segelintir pemilik modal.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan, Islam menekankan prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pengelolaan hutan, misalnya, harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak boleh menebang pohon tanpa reboisasi, tidak boleh melakukan eksploitasi yang merusak ekosistem, dan tidak boleh ada pembalakan liar yang dapat memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Pelaku pelanggaran pun dikenai sanksi tegas sesuai syariat, baik sanksi administratif, denda, maupun hukuman yang memberikan efek jera. Dengan mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat, kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Islam tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat agar amanah dalam mengelola bumi. Karena dalam pandangan Islam, manusia adalah khalifah (penjaga dan pemelihara bumi), bukan pemilik absolut yang bebas mengeksploitasi sesuka hati. Wallahu a'lam bishawab.[]