Solusi Masalah Layanan Kesehatan

solusi masalah layanan kesehatan

Sistem kepemimpinan Islam satu-satunya yang memiliki mekanisme ideal tentang bagaimana negara seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat. Dengan kepemimpinan Islam, layanan kesehatan tidak hanya merata, tetapi juga gratis dan berkualitas.

Oleh. Ranti Nuarita, S.Sos.
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Layanan kesehatan di Indonesia masih diliputi berbagai persoalan, salah satunya adalah ancaman defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tekanan serius akibat beban jaminan kesehatan yang jauh melampaui penerimaannya. Hingga Oktober 2024, rasio beban terhadap penerimaan tercatat sebesar 109,62%.

Mengutip dari finansial.bisnis.com, Sabtu (7-12-2024), Bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kini menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Ada saran untuk menaikkan iuran BPJS. Namun, berdasarkan perhitungan terbaru, kenaikan hingga 10% sekalipun tidak akan cukup untuk menutup defisit, juga masih berpotensi menyebabkan gagal bayar.

Rizky Anugerah selaku Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjelaskan bahwa rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN hingga Oktober 2024 telah mencapai 109,62%. Artinya, beban yang dibayarkan lebih tinggi daripada iuran yang didapat. BPJS Kesehatan bahkan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan tercatat sebesar Rp146,28 triliun.

Problematik Layanan Kesehatan

Belum cukup sampai di situ, hingga hari ini berbagai problematik layanan kesehatan memang sangat kompleks. Kenyataan di lapangan saja menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (nakes) tidak merata di seluruh wilayah di negeri ini. Di mana wilayah perkotaan cenderung memiliki layanan kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan pelosok-pelosok negeri. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Masalah ini tentunya akan mendatangkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, jangankan iuran tidak naik, tingginya biaya kesehatan entah sudah berapa dekade tetap menjadi hambatan besar bagi masyarakat miskin. Bukan tanpa alasan, masalah ini terjadi sebab sistem kesehatan hari ini didominasi oleh prinsip komersialisasi. Sebuah prinsip yang dibentuk agar lebih banyak menguntungkan pihak swasta atau korporasi, sementara rakyat kecil kesulitan mendapatkan pelayanan berkualitas.

Alih-alih mendapatkan hak layanan kesehatan terbaik, banyak warga terpaksa mengabaikan kebutuhan medisnya karena terbentur biaya. Jika kita menggali lebih dalam lagi, sebetulnya ini perkara yang menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada paradigma pengelolaan sistem kesehatan yang diterapkan di Indonesia.

Pengaruh Sistem Kapitalisme

Diakui atau tidak, pada fakta di Indonesia sebetulnya dalam hal pengelolaan kesehatan paradigmanya bersumber dari sistem kapitalisme. Di mana penerapan sistem kapitalisme telah membentuk pola pengelolaan kesehatan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Negara berperan hanya sebagai regulator dan fasilitator. Adapun pengelolaan layanan kesehatan diserahkan kepada swasta. Dengan demikian, kesehatan menjadi komoditas yang dikapitalisasi.

Narasi pemerintah terkait anggaran kesehatan yang konon diprioritaskan sering kali berujung pada upaya untuk menarik investasi korporasi. Standardisasi profesi kesehatan dan peningkatan infrastruktur lebih banyak diarahkan untuk menciptakan pasar yang menguntungkan bagi industri kesehatan.

Akibatnya, layanan kesehatan tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan dasar rakyat, melainkan sebagai peluang bisnis. Ditambah lagi hingga hari ini fasilitas kesehatan yang tersedia pun tidak merata sehingga banyak masyarakat yang melakukan self medication, yakni pengobatan mandiri tanpa konsultasi ke tenaga kesehatan. Bahkan, menurut hasil data BPS menunjukkan bahwa 80,9% masyarakat di perdesaan juga 78,8% masyarakat perkotaan pernah melakukan self medication.

Baca juga: Menjaga Amanah Kesehatan

Kesehatan sebagai Kebutuhan Dasar Publik

Kesehatan sejatinya merupakan kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang status ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, prinsip ini sulit terwujud karena orientasi utamanya adalah keuntungan.

Tentunya paradigma ini sangat berbanding terbalik dengan sistem Islam, di mana sistem Islam menawarkan solusi yang komprehensif. Dalam kepemimpinan Islam, khalifah berperan sebagai penjaga dan pengurus. Prinsip ini sesuai dengan hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari, Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin atau pengurus (raa’in). Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”

Prinsip ini menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Negara tidak boleh menyerahkan layanan kesehatan kepada pihak swasta atau korporasi yang berorientasi profit semata. Tidak boleh juga negara mengabaikan kesehatan warganya, melainkan wajib memastikan setiap individu masyarakatnya mendapat layanan kesehatan yang layak.

Kepemimpinan Islam dan Layanan Kesehatan

Dalam sejarah Islam, kepemimpinan Islam menunjukkan komitmen tinggi dalam menjamin kesehatan rakyatnya. Rumah sakit (bimaristan) pada masa Kekhilafahan Abbasiyah, misalnya, dikenal sebagai institusi yang menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. Tentunya rumah sakit tersebut dilengkapi dengan fasilitas canggih pada masanya dan juga didukung oleh para tenaga medis yang kompeten.

Pendanaan layanan kesehatan berasal dari baitulmal yang dikelola berdasarkan prinsip sistem ekonomi Islam. Dengan sistem ini, negara mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai hingga pelosok. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan kesehatan, baik kaya maupun miskin mendapatkan perlakuan yang sama.

Sungguh, sistem kepemimpinan Islam satu-satunya yang memiliki mekanisme ideal tentang bagaimana negara seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat. Dengan kepemimpinan Islam, layanan kesehatan tidak hanya merata, tetapi juga gratis dan berkualitas. Dengan demikian, untuk mengatasi problem kesehatan diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan kesehatan menuju penerapan sistem Islam. Wallahualam bissawab. []

Disclaimer

www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

Ranti Nuarita, S.Sos. Kontributor Narasiliterasi.id dan Aktivis Muslimah
Previous
Bencana: Antara Alam dan Tangan Manusia
Next
Yuk, Berkenalan dengan Helikopter Parenting
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Baca juga: Solusi Masalah Layanan Kesehatan […]

bubblemenu-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram