PascaBencana Aceh: Ekonomi Makin Sulit?

Pascabencana Aceh, negara seharusnya memastikan pemulihan infrastruktur, lahan, dan kebutuhan dasar warga secara cepat dan adil. Tidak ada hitung-hitungan untung rugi dalam membantu urusan rakyat.

Oleh. Ulfiatul Khomariah, S.S., Gr.
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh masih menyisakan luka mendalam bagi rakyat. Tidak hanya menelan banyak korban jiwa dan merusak permukiman, bencana ini juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian yang menjadi sumber mata pencaharian rakyat.

Pascabencana yang menimpa Aceh, warga menjadi sulit untuk bekerja. Beberapa sektor pencaharian rakyat seperti pertanian dan perkebunan masih terpuruk hingga pertengahan Januari 2026. Hasil panen sulit dijual karena jalan transportasi darat belum bisa diakses. Jika tidak ada dukungan dan bantuan, seperti subsidi ongkos angkut melalui udara, maka sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga akan semakin terpukul. (kompas.id, 19-01-2026)

Lambannya Pemulihan PascaBencana

Pemulihan pascabencana yang lamban telah berdampak buruk bagi masyarakat. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit, bahkan untuk menjual hasil pertanian pun juga sulit. Bantuan dari negara tak kunjung memulihkan atau menyelesaikan bencana yang dialami oleh warga Aceh. Sebaliknya, negara justru menghalangi bantuan dari luar dan tidak menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional. Padahal dampak kerusakan yang dialami warga Aceh tidaklah sedikit. Tentu kita harus bertanya, ada apa?

Bencana banjir dan longsor yang menimpa Aceh bukan hanya perkara sebab curah hujan yang tinggi. Namun, di balik itu, ada sebab tangan-tangan manusia yang rakus dan didukung oleh kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan bencana juga lemah secara struktural.

Dana Terbatas

Dalam sistem kapitalis, anggaran negara lebih fokus pada proyek-proyek investasi yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Sementara rakyat dipaksa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya di tengah kondisi darurat. Alhasil, alokasi dana untuk pemulihan bencana dibatasi. Bantuan yang diberikan negara pun terkesan pencitraan. Tidak ada penanganan berkelanjutan. Sebab hubungan rakyat dan penguasa hanya sebatas hubungan untung rugi.

Padahal, seharusnya tidak ada istilah untung rugi dalam mengurus rakyat. Karena fungsi negara adalah sebagai raa’in, yaitu untuk mengurusi segala urusan rakyat. Hubungan rakyat dan penguasa bukanlah hubungan jual beli yang mementingkan untung rugi. Apapun yang menjadi kebutuhan rakyat harus dipenuhi oleh negara. Inilah fungsi negara dalam sistem Islam.

PascaBencana dalam Paradigma Islam

Islam dengan segala perangkat aturan di dalamnya memiliki solusi tuntas dan efisien dalam mengatasi masalah kehidupan. Dalam konteks bencana Aceh, negara harus memastikan pemulihan infrastruktur, lahan, dan kebutuhan dasar warga secara cepat dan adil. Tidak ada hitung-hitungan untung rugi dalam membantu urusan rakyat.

Lantas dari mana pendanaan dalam sistem Islam? Jawabannya adalah dari baitulmal yang jumlahnya memang sangat besar. Adanya baitulmal memang dialokasikan untuk kemaslahatan umat. Baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, masalah bencana, dll.

Baca juga: PascaBencana, Keselamatan Rakyat Masih Terancam

Penguasa dalam sistem Islam akan senantiasa bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Sebab mereka yakin bahwa, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Begitulah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar ra. Wallahualam bissawab. []