Sekolah Rakyat dan Kemiskinan yang Tak Selesai

Sekolah Rakyat (SR) bukanlah solusi terhadap problem pendidikan dan kemiskinan. Hal ini tidak cukup diatasi hanya dengan program-program teknis seperti itu.

Oleh. Ummu Hamizan
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Pemerintah kembali meluncurkan program pendidikan yang disebut Sekolah Rakyat (SR). Menurut kompas.com (15-7-2025), SR bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Inisiatif yang berasal langsung dari Presiden RI ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini terhalang akses terhadap pendidikan bermutu. Sekilas, langkah ini tampak visioner dan berpihak pada rakyat kecil.

Sekolah Rakyat Tak Selesaikan Akar Masalah

Namun jika ditelaah lebih dalam, gagasan ini tidak cukup kuat untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan yang sesungguhnya. Kita tengah berhadapan dengan kemiskinan struktural, yaitu kondisi yang terbentuk akibat sistemik dan kebijakan yang tidak adil. Maka, menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin tanpa perubahan struktur ekonomi dan sosial yang mendasarinya ibarat memberi payung robek di tengah badai.

Demikian pula halnya dengan pengangguran. Memberikan pendidikan kepada anak-anak miskin tidak serta-merta menjamin terserapnya mereka ke dunia kerja. Fakta di lapangan menunjukkan gelombang PHK masih terus terjadi, dan lapangan kerja semakin langka. Bahkan, lulusan perguruan tinggi pun banyak yang menganggur. Maka wajar bila publik mempertanyakan efektivitas SR sebagai solusi atas realitas ini.

Kapitalisme Akar Problem Pendidikan

Sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini adalah sumber utama dari problem pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran. Dalam sistem ini, negara bukanlah pelayan rakyat, melainkan fasilitator bagi para pemilik modal. Fungsi negara dipersempit sebagai regulator, bukan pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh.

Lagi, Sekolah Rakyat Menjadi Program Populis

Program Sekolah Rakyat memang ditawarkan secara gratis, namun pada saat yang sama, sekolah-sekolah negeri masih mengalami banyak persoalan. Sarana prasarana yang kurang memadai, minimnya guru berkualitas, kurikulum yang tidak menjawab kebutuhan umat, hingga pembiayaan pendidikan yang masih menjadi beban masyarakat. Maka tampaklah bahwa SR bukan solusi substansial, melainkan upaya tambal sulam dari kebijakan populis semata.

Lebih jauh lagi, model kebijakan seperti SR ini cenderung memperlakukan pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki citra pemerintah di mata publik, bukan sebagai hak dasar rakyat. Padahal pendidikan seharusnya dibangun atas asas tanggung jawab negara, bukan sekadar belas kasih atas kemiskinan rakyat. Kebijakan ini seperti menempatkan rakyat miskin dalam kotak terpisah, alih-alih menyatukan mereka dalam sistem pendidikan nasional yang setara.

Baca juga: Pro Kontra Pembangunan Sekolah Rakyat

Pandangan Islam terhadap Pendidikan dan Kesejahteraan

Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya secara gratis dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Negara Islam wajib menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi bagi seluruh warga negara, baik yang miskin maupun yang kaya.

Negara dalam sistem Islam tidak akan kesulitan membiayai pendidikan. Dalam struktur ekonomi Islam, terdapat pos-pos pemasukan yang kokoh, seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola langsung oleh negara. Dengan sistem ini, negara memiliki anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan lainnya secara merata dan berkelanjutan.

Tidak hanya pendidikan, Islam juga memerintahkan negara untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja yang halal dan layak bagi seluruh warga negaranya. Negara Islam akan menjamin setiap kepala keluarga memiliki sumber penghasilan, dan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir elit kapitalis. Hal ini akan menciptakan keadilan ekonomi yang merata dan mengikis kemiskinan dari akarnya.

Islam menjadikan negara sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Bukan sekadar regulator, tapi pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga. Dengan sistem ini, tidak akan ada lagi anak yang kehilangan haknya atas pendidikan, atau lulusan yang terombang-ambing karena tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Penutup

Oleh karena itu, solusi terhadap problem pendidikan dan kemiskinan tidak cukup dengan program-program teknis seperti Sekolah Rakyat atau makan gratis. Semua itu akan tetap gagal menyelesaikan persoalan jika sistem kapitalisme tetap dipertahankan. Sudah saatnya umat Islam melihat urgensi perubahan sistemik yang berpihak kepada rakyat secara menyeluruh.

Hanya penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan yang mampu mewujudkan pendidikan berkualitas dan kesejahteraan hakiki bagi semua. Islam bukan hanya mengajarkan ibadah spiritual, tetapi juga memberikan solusi nyata terhadap problem kehidupan. Sudah saatnya umat menyadari bahwa perubahan sejati hanya bisa dicapai dengan mengganti sistem yang rusak dengan sistem yang diturunkan oleh Allah Swt.

Wallahu'alam bii shawwab. []