Subsidi Orang Kaya di Malaysia Dicabut, Tepatkah?

Subsidi adalah hak setiap orang, baik dia kaya atau miskin.

Oleh. Deena Noor
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

Narasiliterasi.id-Subsidi untuk orang kaya di Malaysia akan dicabut. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan gaji PNS di sana.

Dilansir dari cnnindonesia.com (19-10-2024), Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim berencana untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi orang kaya pada 2025 nanti. Ini sebagai upaya untuk menaikkan belanja negara yang di antaranya juga untuk gaji pegawai negeri sipil di Malaysia. Komitmen PM Malaysia untuk menaikkan gaji PNS dari 1.500 RM (Rp5,3 juta) menjadi 1.700 RM (Rp6,1 juta) pada Februari tahun mendatang. Anwar Ibrahim juga menegaskan bahwa pencabutan subsidi BBM ini bertujuan untuk meratakan subsidi. Menurutnya, subsidi tidak boleh hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, tetapi juga seluruh masyarakat.

Tepatkah rencana PM Malaysia ini? Benarkah subsidi membebani negara? Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?

Subsidi Dicabut, Pajak Dipungut

Rencana dicabutnya subsidi BBM bagi orang kaya di Malaysia berimbas pada kenaikan biaya-biaya. Pencabutan subsidi yang akan diberlakukan tahun depan tersebut menyebabkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan menjadi naik. Pencabutan subsidi ini juga mengakibatkan indeks harga konsumen di negeri Jiran itu menjadi ikutan naik.

Pada saat yang sama, pemerintah Malaysia juga akan menaikkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Pajak yang akan diambil adalah dari Pajak Penjualan dan Jasa (SST) serta pajak 2% atas pendapatan dividen.

Subsidi BBM untuk warga Malaysia yang kaya dicabut negara dan sebagai gantinya pajak juga akan dipungut dari mereka. Sepertinya orang-orang dengan pendapatan tinggi di Malaysia itu harus benar-benar bersiap untuk menanggung semua itu. Subsidi dicabut, pajak dituntut. Sudah kehilangan subsidi, masih juga harus bayar pajak.

Solusi Tambal Sulam

Mencabut subsidi BBM bagi orang kaya dan memungut pajak sebagai jalan keluar untuk menaikkan anggaran belanja negara merupakan solusi tambal sulam. Menutup masalah dengan membuka masalah baru. Solusi seperti ini tak mampu benar-benar mengatasi masalah anggaran negara.

Mungkin anggaran negara untuk BBM bisa dipangkas, tetapi pada saat yang sama negara memeras pajak dari rakyat. Anggaran yang semula untuk subsidi kemudian dialihkan untuk menaikkan gaji PNS. Hal ini bisa menimbulkan masalah di tengah masyarakat.

Kecemburuan sosial sangat mungkin muncul. Negara dianggap pilih kasih seolah hanya PNS yang butuh diperhatikan. Mereka yang kaya dianggap membebani anggaran negara sehingga harus dicabut haknya. Lalu, hak yang dicabut tersebut diberikan kepada mereka yang bekerja menjadi abdi negara. Apakah mereka yang kaya tidak berhak mendapatkan subsidi BBM yang notabene sebuah kebutuhan?

Dalih pemerataan subsidi dengan mencabut hak rakyat juga tidak tepat. Hak tersebut harusnya dipenuhi, bukan malah dicabut. Belum lagi rakyat juga harus membayar pajak-pajak baru. Ini masih ditambah lagi dengan kenaikan biaya-biaya kebutuhan. Makin bertambahlah beban rakyat.

Pemerataan bukan dengan mencabut atau memberi hak, tetapi dengan melihat tercukupinya kebutuhan setiap orang sesuai porsinya. Orang kaya juga kebutuhannya bisa jadi berbeda dengan mereka yang tidak kaya. Negara harusnya melihat bagaimana kondisi setiap warganya guna memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan layak.

Cengkeraman Kapitalisme

Mencabut subsidi dan memungut pajak merupakan tipikal sistem kapitalisme liberal. Negara yang menganut sistem ini harus mengambil kebijakan penghapusan subsidi dan pemungutan pajak untuk menjaga anggaran belanja negaranya. Ini menjadi pakem bagi negara kapitalisme liberal menjalankan fungsinya.

Kebijakan penghapusan subsidi ini sejatinya juga merupakan rancangan kapitalis global untuk meliberalisasi migas di berbagai negara, termasuk Malaysia. Pencabutan subsidi tidak ada kaitan secara langsung dengan APBN. Namun, ini merupakan agenda oligarki agar liberalisasi sumber daya alam bisa tuntas, baik di sektor hulu maupun hilir. Tentu saja itu akan makin menguatkan cengkeraman kapitalisme di seluruh negara.

Penerapan kapitalisme telah memandulkan peran negara. Negara hanya sebatas fasilitator yang membuat kebijakan untuk menfasilitasi para pemilik kapital. Kebijakan apa pun yang dikeluarkan intinya untuk kepentingan pengusaha atau oligarki yang menguasai negeri. Kalau pun rakyat dapat untung, itu hanya remah-remahnya.

Subsidi untuk Semua

Dalam Islam, setiap urusan rakyat menjadi urusan negara. Tanpa memandang latar belakangnya, negara menyelenggarakan urusan rakyat seluruhnya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi. Semua orang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Subsidi adalah hak setiap orang, baik dia kaya atau miskin. Namanya hak tentu harus dipenuhi. Negara wajib menyelenggarakan apa yang menjadi hak rakyat atas subsidi.

Subsidi bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan dalam pandangan Islam. Ini termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Negara wajib memberikan subsidi yang akan membantu meringankan beban rakyat.

Negara Pengurus Rakyat

Islam menetapkan negara sebagai pengurus rakyatnya. Karena itu, hubungan negara dengan rakyat adalah seperti pelayan kepada tuannya. Rakyat harus dilayani urusannya oleh negara. Negara yang mengurus rakyat, bukan sebaliknya rakyat yang melayani negara.

Tidak pula negara berbisnis dengan rakyatnya. Tidak seperti dalam sistem kapitalisme liberal di mana rakyat harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pelayanan. Bahkan rakyat juga harus membayar pajak laksana upeti kepada sang raja. Hal semacam ini tidak diperbolehkan ada dalam negara yang menerapkan syariat Islam.

Rakyat juga bukanlah beban. Maka dari itu, anggaran yang dikeluarkan negara untuk rakyatnya tidak dianggap membebani. Justru, negara harus mengeluarkan anggarannya berapa pun yang dibutuhkan agar seluruh rakyat terjamin hidupnya. Begitu pula subsidi bukanlah beban bagi negara, melainkan bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan manusia dan di hadapan Allah Swt. sebagaimana sabda Rasulullah: “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Bukhari)

Lalu dari mana dana untuk subsidi dan kebutuhan rakyat lainnya? Seluruh dana untuk menyelenggarakan kebutuhan rakyat berasal dari kas negara, yakni baitulmal. Kas negara ini memiliki sumber pemasukan dari pengelolaan kepemilikan rakyat dan sumber-sumber lain seperti jizyah, fai, kharaj, ganimah, dll.

Pengelolaan harta milik rakyat yang melimpah seperti barang tambang, hutan, laut, dll memungkinkan negara memiliki sumber pemasukan yang banyak. Semua dikelola oleh negara sehingga hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas publik atau untuk memenuhi kebutuhan rakyat lainnya.

Pajak dan utang bukanlah sumber pemasukan negara sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Utang luar negeri jelas haram hukumnya karena bisa menjadi alat politik para kapitalis mengeruk kekayaan milik umat. Adapun pajak hanya dipungut ketika kas negara benar-benar kosong. Itu pun hanya diambil dari mereka yang mampu saja.

Khatimah

Mencabut subsidi bukanlah solusi yang tepat mengatasi masalah anggaran negara yang kurang. Melainkan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan rakyatlah yang harusnya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Dengan begitu, negara tidak akan kekurangan dana dalam mencukupi kebutuhan rakyatnya dan kesejahteraan pun akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Ini hanya bisa terwujud bila Malaysia dan negeri-negeri muslim lainnya mau menerapkan Islam secara kaffah.

Wallahu a’lam bish-shawaab.[]