Suriah Harus Mencampakkan Sekularisme

Setelah ambruknya rezim Assad maka hanya ada dua pilihan, apakah kembali menerapkan sekularisme atau memperjuangkan Islam.

Oleh. Muthiah Al Fath
(Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Setelah berhasil menggulingkan rezim Bashar l-Assad (8-12-2024), pemerintahan transisi Suriah dibentuk di Damaskus oleh oposisi, yang dipimpin oleh PM Mohammed Al-Bashir. Namun, Ahmed Al-Sharaa dari HTS (Hay’at Tahrir Al-Syam) bertindak sebagai pemimpin de facto Suriah. Pemerintahan transisi tersebut dijadwalkan akan berakhir pada 1 Maret 2025, dan setelah itu akan dibentuk pemerintahan transisi komprehensif hingga 2026. Karena itu, tantangan pemerintahan Suriah sangat banyak karena harus menjaga negaranya tetap berjalan sambil mempersiapkan masa transisi.

Dilansir dari media-umat.info (19-1-2025), berbagai orang di media menyerukan penerapan sekularisme di Suriah karena sistem ini dianggap dapat melindungi hak-hak kaum minoritas. Selain itu, banyak orang berdalih bahwa sekularisme dan demokrasi bukan sebuah agama sehingga tidak mungkin terjadi kontradiktif dengan syariat Islam. Lantas, benarkah sekularisme mampu mewujudkan pemerintahan Suriah yang inklusif, toleran, dan menghormati keberagaman?

Dampak Sekularisme di Suriah

Sejak tahun 2000, Basyar Al-Assad memimpin Suriah menggantikan ayahnya, Hafezh Assad. Selama hampir seperempat abad memerintah Suriah, Basyar Al-Assad sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan represif terhadap oposisi dan kontrol ketat atas media. Padahal pada awal masa jabatannya, rakyat Suriah menganggap ia sebagai sosok reformis yang akan membawa harapan perubahan.

Secara ideologis, rezim Assad yang Syiah dengan Partai Baath lebih mengedepankan sekularisme, sosialisme, dan nasionalisme. Kedekatan ideologis tersebut membuat rezim Assad mendapat dukungan dari Rusia, Iran, dan Cina. Sebagai informasi, Rusia telah mendukung Damaskus sejak 1960-an dengan memasok persenjataan Suriah sejak perang Arab-Israel (1967—1973). Sejak saat itu, Rusia menjadi pemasok persenjataan “permanen” selama 6 dekade terakhir (sejak 1960-an).

Secara klasik, Rusia memanfaatkan hubungan ini untuk mendapat pijakan permanen di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Laut Mediterania. Rusia juga memiliki kepentingan ekonomi, yakni menjaga pelabuhan Suriah, Tartous yang berfungsi sebagai basis Mediterania Rusia untuk Armada Laut Hitam. Semua itu dilakukan Rusia untuk mengimbangi pengaruh AS di kawasan Timur Tengah.

Terbukti akibat penerapan sekularisme, Rusia dapat mengendalikan dan mengacaukan harmonisasi Suriah dengan membangun sebanyak 114 pos militer di seantero kawasan Suriah. Bahkan sejak 2015 hingga 2018, lebih dari 63.000 anggota pasukan Rusia dengan 39.000 pesawat tempurnya terlibat dalam operasi militer Suriah. Akibatnya, 86.000 pasukan oposisi maupun penduduk sipil tewas dalam serangan tersebut. Artinya, kebijakan represif rezim Suriah selalu mendapat dukungan Rusia. (kompas.id, 10-1-2025)

Akibat sekularisme, Suriah bekerja sama dengan Rusia yang memiliki kedudukan sebagai kafir harbi fi’lan (negara kafir yang memusuhi Islam). Padahal Islam mengharamkan untuk melakukan hubungan diplomatik dalam bentuk apa pun dengan kafir harbi fi’lan, seperti Israel, AS, Prancis, dan sekutunya. Terbukti, adanya intervensi negara penjajah menjadikan konflik Suriah semakin pelik dan tak berujung.

Bahaya Sekularisme

Tidak ada keadilan dalam sekularisme. Suatu rezim dalam sekularisme tidak pernah mendapat dukungan seratus persen dari rakyatnya. Misalnya Suriah, pembangunan sosial dan ekonomi di bawah klan Assad (Hafez Al-Assad dan anaknya Bashar Al-Assad) selama 61 tahun masih jauh dari kata memuaskan. Kondisi ekonomi menyusut hingga 80% dan memicu hiperinflasi. Lebih dari 30% atau sebanyak tujuh juta populasi Suriah terpaksa mengungsi. Alhasil, gelombang demonstrasi besar-besaran oposisi Suriah sebagaimana arus Arab Spring yang dimulai pada Maret 2011 terus bergulir hingga Desember 2024.

Pihak oposisi mendapat dukungan dari kaum moderat sekuler yang pro Barat. Amerika Serikat yang didukung sekutunya (Uni Eropa, Arab Saudi, dan Turki) secara langsung memberi kucuran dana atau bantuan militer secara terukur kepada pihak oposisi yang bersedia merealisasikan kepentingannya. Tanpa disadari, Suriah menjadi sasaran skenario internasional untuk melemahkan kekuatan Islam yang dapat mengancam eksistensi negara penjajah. 

Pihak oposisi Suriah yang menginginkan penerapan sekularisme tidak menyadari bahaya sekularisme. Pada tahun yang sama (2011), di New York, Amerika Serikat juga terjadi demonstrasi besar-besaran yang menentang ketidakadilan ekonomi. Aksi protes yang menentang kerakusan para kapitalis tersebut diberi nama Occupy Wall Street, menyebar ke berbagai kota di AS dan negara Eropa lainnya. Pasalnya, penerapan sekuler-kapitalisme menyebabkan seluruh kekayaan AS, 40 persennya hanya dikuasai oleh kaum 1% (para kapitalis/pengusaha-pengusaha elite). Sementara sisanya 60 persen diperebutkan oleh 99 persen rakyat.

Sekuler-kapitalisme memberikan peluang bagi pengusaha elite untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dan membiarkan mayoritas rakyatnya hidup menderita. Mirisnya, aksi protes tersebut berakhir dengan bentrokan antara aparat kepolisian dan rakyat. Di AS, polisi menyemprotkan cairan merica, memukuli, dan menangkap ratusan para demonstran. Wilayah Roma, Italia, ratusan orang demonstran mengalami luka-luka akibat ulah aparat keamanan. Adapun di London, delapan orang ditahan karena memaksa masuk kawasan Peternoster Square. Sejatinya, tragedi ini menjadi bukti betapa paradoksnya sistem pemerintahan yang bercorak demokrasi-sekularisme.

Arah Revolusi Suriah

Dari pemaparan di atas jelas mengindikasikan bahwa isu perang yang dilatarbelakangi konflik antara Suni dan Syiah bukan “satu-satunya” faktor penyebab terjadinya perang besar di Suriah. Krisis panjang yang menimpa Suriah akibat ketidakpuasan rakyat pada penguasa zalim, otoriter, dan represif, serta adanya campur tangan asing penjajah yang memiliki banyak kepentingan di Timur Tengah. Sejatinya, konflik panjang yang tercipta baik berskala nasional maupun internasional akibat penerapan sekularisme. Ideologi ini terbukti gagal menyelesaikan perang berkepanjangan yang diakibatkan oleh kepentingan ekonomi, politik, dan pertahanan pihak asing.

Badai Timur Tengah akan terus berkobar bahkan semakin menjadi-jadi. Suka atau tidak, Donald Trump sebagai presiden AS tidak akan melepaskan Suriah begitu saja. Bukankah hampir semua kebijakan politik Timur Tengah tak bisa lepas dari kepentingan AS maupun kebijakan sekutunya, Israel. Upaya westernisasi harus berhasil mengubah arah politik Suriah, seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Irak, dan Iran yang sesuai dengan kepentingan AS dan Israel.

Setelah ambruknya rezim Assad maka hanya ada dua pilihan, apakah kembali menerapkan sekularisme atau memperjuangkan Islam. Pilihan politik Suriah akan menjadi cermin untuk melihat arah revolusi yang sebenarnya dari penguasa masa transisi ini. Apabila tak hati-hati, penguasa Suriah akan dipaksa untuk menerapkan sekularisme oleh AS dan sekutunya.

Sayang sekali jika ada seorang muslim yang menganggap bahwa nilai sekuler (menolak ajaran agama tertentu mendominasi urusan politik) sebagai pilihan yang tepat. Sekularisme identik dengan pragmatisme yang ditopang dengan kebebasan. Hal inilah yang menjadikan negara yang bercorak sekularisme tidak pernah mengenal halal haram, etis atau tidak etis.

Suriah Wajib Meninggalkan Sekularsime

Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad saw. pernah bersabda, “Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa (kaum kafir yang zalim) dari seluruh dunia akan mengerumuni kalian (umat Islam) bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni piring hidangan mereka”.

Realitas saat ini, nasib tragis yang dialami Suriah selama mengadopsi sekularisme, juga pernah dialami Irak, Libya, Tunisia, Mesir, dan lainnya. Seharusnya semua ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi seluruh kaum muslim bahwa sekularisme menjadi pintu bagi negara kafir penjajah untuk melemahkan kekuatan umat Islam.

Islam adalah agama sempurna dan politik (pengaturan urusan umat) bagian dari syariat Islam. Dasar berpolitik adalah iman, tauhid, dan akidah Islam, bukan untuk kepentingan materialisme-sosialis-komunisme atau sekularisme-demokrasi-kapitalisme. Politik tidak boleh berpihak dan hanya menguntungkan oligarki kapitalis, baik lokal maupun asing. Patut dicatat, pemerintahan sekuler meniscayakan korupsi dan korupsi terbesar adalah mengambil hak Allah Swt. dalam menetapkan hukum. Slogan dari, oleh, dan untuk rakyat hanya pencitraan untuk menutupi wajah politik sekuler yang pragmatis dan tidak etis.

Karenanya, kaum muslim harus berani dan tegas berpegang teguh terhadap agama Allah Swt. dengan menjadikan Islam sebagai mabda dan aturan. Daulah Khilafah akan menjadikan seorang khalifah berani mengambil sikap tegas terhadap musuh. Sebagaimana Sultan Abdul Hamid II yang melindungi rakyat dan tanah Palestina dari Yahudi Zionis.

Khatimah

Sistem negara bukanlah sarana coba-coba. Seluruh kaum muslim dunia dan khususnya rakyat Suriah harus menyadari bahwa perubahan hakiki hanya bisa tercapai melalui tegaknya syariat Islam secara kaffah. Sistem sekularisme yang menjadi akar penderitaan umat harus dihancurkan hingga ke akarnya, lalu menggantinya dengan Khilafah Rasyidah berdasarkan manhaj kenabian. Oleh sebab itu, Khilafah wajib diperjuangkan dengan meneladani perjuangan dakwah Rasulullah saw., yakni dakwah secara pemikiran dan politik (tanpa kekerasan) sembari terus menggalang nushrah dari ahlul-quwwah. Wallahu a’lam bi ash-shawab.[]