Pembangunan Masjid di Daerah Sulit Direalisasikan

"Pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan ambisi pribadi penguasa, apalagi demi kepentingan para kapitalis."

Oleh. Ruri R.
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Pembangunan masjid di daerah itu sangat banyak tantangannya. Tak terkecuali untuk masjid besar di kawasan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kendalanya ada pada dana yang harus dikeluarkan yakni sebesar Rp20 miliar. Sedangkan uang baru terkumpul sebesar Rp1 miliar. Itu pun dari sumbangan para donatur.

Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua Panitia Masjid Besar Cileunyi, H. Atus Mubarak, beserta Cucu Endang selaku Camat Cileunyi, dan Kanit. Pol. P.P. Cileunyi Rosyid bersepakat terkait strategi untuk mewujudkannya. Mereka membidik lahan milik Pemrov Jabar seluas 1.500 m2 di Jl. Raya Cinunuk, Kampung Pandanwangi RT 04 RW 14 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Setelah dilakukan survei, mereka berharap agar Pemrov Jabar bisa menghibahkan lahan tersebut untuk dibangunnya masjid besar Cileunyi. (Kejakimpolnews.com, 10-09-2024)

Pembangunan Masjid vs Infrastruktur Lain

Membangun sebuah masjid atau infrastruktur lainnya memang memerlukan biaya yang besar. Namun saat ini untuk pembangunan masjid banyak yang terkendala karena mahalnya harga lahan.

Lain halnya ketika berurusan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, gedung-gedung, jembatan, dan lainnya. Pembangunannya demikian gercep. Pemerintah dalam hal ini demikian bersegera turun tangan menyelesaikannya. Tampak betapa negara lebih mengutamakannya dengan alasan untuk memfasilitasi masyarakat dalam aktivitas keseharian.

Seperti saat ini yang sedang gencar dilakukan berupa pembangunan IKN. Negara dalam hal ini secara terus-menerus menggalang dana dengan menggandeng para investor asing untuk bekerja sama dalam mewujudkannya.

Sayangnya, hal yang berbeda ditampakkan pemerintah untuk pembiayaan membangun masjid. Dimana pembangunannya seolah tidak diutamakan. Ketika pun ingin terus diwujudkan maka tak jarang harus dilakukan dari swadaya masyarakat.

Lebih miris lagi ketika pemerintah justru jor-joran mengeluarkan dana untuk pembangunan proyek mercusuar. Seperti ketika membangun kereta cepat yang memakan biaya fantastis. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan dana proyek ini. Padahal baik IKN, kereta cepat, dan banyak proyek mercusuar lainnya juga tak begitu urgent untuk segera dibangun.

Meski untuk pembangunan masjid pun tentu perlu meninjau ulang apakah sudah sangat mendesak dan memang perlu. Namun sudah semestinya, sebagai salah satu bangunan yang dibutuhkan masyarakat, masjid juga wajib mendapat perhatian yang sama dengan proyek pembangunan infrastuktur lainnya. Karena semuanya sarana yang dibutuhkan publik.

Pembangunan Masjid Tidak Dilirik Investor

Sangat disayangkan masjid dipandang bukan infrastruktur yang seksi untuk dilirik oleh pihak investor. Maka ia tidak mendapat pengurusan sebagaimana mestinya dalam membangunnya. Itu karena dalam proyek mendirikan masjid sangat jarang atau bahkan sampai tidak ada keuntungan secara finansial di dalamnya. Sementara di masa sekarang, jika tidak ada keuntungan dalam sebuah urusan jangan harap dijadikan prioritas.

Padahal sudah seharusnya pemerintah fokus dalam mengurusi semua urusan masyarakat, pembangunan masjid salah satunya. Negara pun semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur. Ia wajib mampu memilih dan memilah mana yang lebih penting harus diutamakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik itu jalan tol, jembatan, sekolah, masjid, hingga infrastruktur transportasi, semuanya dibutuhkan masyarakat.

Kapitalisme Sekuler Sebabkan Ketimpangan Pembangunan

Hal di atas sungguh bisa terjadi di sistem yang diterapkan saat ini yaitu kapitalisme sekuler. Dimana agama dijauhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Di sistem ini, kebijakan dibuat hitung-hitungannya adalah untung rugi yang bersifat materi saja. Mana yang berpotensi menguntungkan akan didukung, sementara lainnya tidak.

Masjid tak menguntungkan secara finansial, silakan dikembalikan pada swadaya masyarakat. Proyek yang berpotensi mendulang untung finansial negara gerak cepat turun tangan mengeksekusinya. Demikian timpangnya.

Menyempitkan Fungsi Masjid

Sistem ini selain telah menyempitkan fungsi masjid juga membatasi tempat ibadah hanya untuk mengatur urusan privat manusia dengan Pencipta-nya. Sementara itu di ruang publik peran agama dihilangkan atau dijadikan sebagai spirit dan formalitas belaka.

Hal yang demikian sama saja mereka sedang mengerdilkan dan memenjarakan Islam dalam ranah ibadah semata. Padahal Islam mengatur urusan ibadah privat sekaligus urusan masyarakat dan negara.

Di sistem kapitalisme sekuler pula kepemilikan harta itu diatur dengan prinsip kebebasan. Harta kekayaan alam yang melimpah tak dikelola oleh negara, malah diberikan ke swasta.

Baca Juga : Hipokrisi Kesejahteraan, Pajak Berbuah Penderitaan

Negara dalam hal ini hanya mengambil pajaknya saja yang tak seberapa. Sementara kebutuhan rakyat diserahkan kepada swasta untuk menyediakannya, tentu dengan mekanisme bisnis. Apa yang menguntungkan akan dibangun, yang tak berpotensi untung materi semisal pembangunan masjid, jangan harap dilirik.

Membedakan Perhatian terhadap Kebutuhan Rakyat

Di sistem sekuler yang menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan, penguasa seolah tak memiliki perasaan takut ketika membedakan porsi perhatiannya terhadap kebutuhan rakyat. Mereka tidak berpikir bahwa tugas sebagai penguasa adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Apa yang terpikir adalah bagaimana menjadikan jabatan sebagai "ladang" untuk mengeruk keuntungan. Itu karena dahulu ketika akan naik menjabat telah banyak modal dikeluarkan.

Pembangunan Infrastruktur di Sistem Islam

Berbeda dengan Islam, semua permasalahan kehidupan umat bisa tersolusikan dengan baik dan tuntas, termasuk pembangunan infrastruktur. Seorang pemimpin dalam Islam akan bertanggung jawab dan memenuhi semua kebutuhan umat terutama sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk infrastruktur publik.

Hal tersebut berpangkal pada posisi pemimpin (penguasa) sebagai pengurus rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Ahmad)

Politik Pembangunan Infrastuktur dalam Islam

Islam mengharuskan semua aspek kehidupan manusia diatur dengan syariat Islam, termasuk politik pembangunan infrastruktur. Pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan ambisi pribadi penguasa, apalagi demi kepentingan para kapitalis.

Adapun pembangunan masjid akan mendapat porsi perhatian khusus. Itu karena masjid adalah pusat berbagai kegiatan, mulai dari ibadah, pendidikan, hingga urusan politik kenegaraan. Di dalamnya dibahas berbagai macam problematika umat, baik individu dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan-nya, maupun terkait dengan orang lain (muamalah).

Di situlah letak kekomprehensifan Islam sebagai akidah yang paripurna. Ia bisa menyelesaikan seluruh urusan, baik individu, masyarakat, hingga negara.

Selain masjid, negara pun bertanggung jawab membangun infrastruktur publik lainnya. Yang demikian dikarenakan semuanya adalah kebutuhan rakyat yang merupakan tanggung jawab penguasa.

Adapun untuk pembiayaan pembangunan berasal dari kas negara atau baitulmal. Ia bersumber dari berbagai macam pos pemasukan seperti jizyah, kharaj, fa'i, ghanimah, pengelolaan SDA secara mandiri dan hasilnya untuk umat, dan yang lainnya.

Kas negara niscaya mencukupi untuk membiayai semua urusan dan kebutuhan rakyat, tak terkecuali pembangunan masjid. Dengan mekanisme pembiayaan berbasis syariat, tak akan didapati pembedaan porsi perhatian negara pada kebutuhan infrastruktur publik.

Penutup

Maka dari itu, semua kebutuhan dan urusan rakyat akan bisa terwujud apabila aturan Sang Maha Pencipta diterapkan di muka bumi. Kehidupan umat pun akan berjalan sejahtera, nyaman, aman, dan berkah.

Oleh karenanya sudah semestinya umat mencampakkan sistem kapitalisme sekuler yang jelas-jelas tidak berpihak pada rakyat. Selanjutnya umat kembali pada sistem sahih yang diwariskan oleh Rasulullah saw. dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab. []