Utang Negara Turun, Bisakah Rakyat Tenang?

Utang merupakan bentuk hegemoni negara adidaya kepada negara yang lemah, baik secara politik maupun ekonomi.

Oleh. Siska Juliana
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sudah selayaknya menjadi pemasukan yang amat besar bagi negara. Hanya saja, dalam kapitalisme hal tersebut tidak menjamin terciptanya kesejahteraan.

Buktinya saja, Indonesia dengan segala keberlimpahan SDA, tetap saja terjebak dalam kubangan utang. Angin segar berembus, kabarnya utang Indonesia turun. Benarkah demikian?

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, utang pemerintah turun. Di bulan Agustus 2024 sebesar Rp8.461,93 triliun atau 38,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian turun Rp40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya Rp8.502,69 triliun atau 38,68 persen PDB. Meskipun mengalami penurunan, jumlah itu masih lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada Agustus 2023 jumlahnya mencapai Rp7.870,35 triliun atau 37,48 persen PDB. Jumlahnya naik sebesar Rp591,58 triliun. (detik.com, 28-09-2024)

Tren Kenaikan Utang di Era Jokowi

Saat pertama kali dilantik pada 20 Oktober 2014 bersama Jusuf Kalla (JK), jumlah utang masih Rp2.601 triliun, 16 triliun di akhir 2014 ada sedikit peningkatan menjadi Rp2.608,78 triliun. Selama kepemimpinannya sampai 2019, utang melonjak naik menjadi Rp4.778 triliun.

Pada periode kedua bersama Ma'ruf Amin yang dilantik pada 20 Oktober 2019, utang mencapai Rp8.000 triliun sejak November 2023. Pandemi Covid-19 penyebab terjadinya lonjakan utang yang tinggi. Jumlahnya bertambah dari Rp4.778 triliun pada 2019 menjadi Rp6.074,56 triliun di 2020 dan terus meningkat.

Meskipun jumlah utangnya meningkat, rasio utang terhadap PDB berhasil ditekan. Dari 38,68 persen di 2020 dan 41 persen di 2021 menjadi 36,85 persen di 2022 dan 38,49 persen di Agustus 2024. Batas aman PDB adalah 60 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Utang Negara sebagai Alat Penjajahan Kapitalisme

Suatu kewajaran jika negara berutang di dalam kapitalisme. Namun, di balik itu ada ancaman besar yang mengintai yaitu tergadainya kedaulatan negara. Dampak yang paling ringan adalah aset negara menjadi tumbal utang.

Utang merupakan bentuk hegemoni negara adidaya kepada negara yang lemah, baik secara politik maupun ekonomi. Jelas ini mengakibatkan negara menjadi lemah dan bisa dijajah secara terus-menerus oleh negara kapitalis global.

Dengan utang pula, negara-negara besar memaksakan proyek-proyek dengan syarat tertentu di negeri muslim. Tak ayal, hal ini mengakibatkan kekacauan dan kemiskinan. Kehidupan masyarakat pun terjebak dalam penderitaan. Lebih dari itu, utang luar negeri pasti disertai dengan riba. Sedangkan kita ketahui bahwa riba itu haram dalam Islam.

Bahaya Utang Negara

Meskipun jumlah utang Indonesia saat ini diklaim turun, tetap saja kita tidak bisa menutup mata akan bahaya dari utang ini. Memang penurunan jumlah utang patut diapresiasi, akan tetapi hal ini juga bisa dijadikan sebagai alat menaikkan citra diri di akhir kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, jumlah utang yang fantastis tidak layak disebut aman dan terkendali. Justru ini sangat berbahaya dan membuktikan gagalnya pemerintah dalam mengelola negara. Jadi, kita tidak bisa mengabaikannya. Ada beberapa bahaya yang mengancam, yaitu:

Pertama, negara kreditur (pemberi utang) menguasai negara debitur (penerima utang). Dampaknya, beralihnya aset negara kepada swasta atau asing.

Kedua, postur APBN dalam negeri akan kacau. Negara bangkrut jika tidak mampu melunasi utang. Jika bangkrut, diselamatkan dengan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Kemudian IMF akan memberlakukan sejumlah persyaratan. Aset-aset strategis negara menjadi jaminan pelunasan utang. Selain itu, kebijakan publik pun akan disetir oleh negara kreditur. Alhasil, kedaulatan negara terancam.

Ketiga, rakyat terbebani. Sungguh, utang akan memberikan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat. Agar dapat membayar utang sesuai jatuh tempo, negara akan melakukan segala cara untuk mendapat pemasukan lebih.

Caranya dengan menaikkan pajak, menghapus subsidi, dan menambah pemasukan dengan menarik pajak kepada rakyat menggunakan berbagai cara. Sangat miris, negara yang seharusnya melindungi rakyat, malah menjadi lintah yang mengisap darah rakyatnya demi membayar utang.

Belajar dari Sejarah

Kedaulatan negara debitur bisa terancam dengan adanya utang. Hal ini sudah dibuktikan sebelum terjadinya Perang Dunia I. Kala itu, negara-negara Barat memberikan utang kepada negeri-negeri muslim seperti Tunisia, Mesir, Suriah, Turki, dan Iran.

Sebenarnya Khilafah Turki Utsmani masih tegak, hanya saja sudah dalam kondisi terpuruk. Alhasil, utang dijadikan sebagai pintu masuk kapitalis Barat untuk menghancurkan negeri-negeri muslim dari dalam.

Islam Membebaskan Negara dari Jeratan Utang

Kita harus menyadari dan memahami bahwa utang luar negeri sangat berbahaya bagi negeri-negeri muslim. Negara kapitalis dapat melakukan intervensi, bahkan menguasai negeri muslim.

Islam mengatur tentang utang negara. Negara sejatinya tidak perlu berutang, kecuali untuk hal-hal urgen yang jika ditangguhkan akan mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Jika hal itu tidak mendesak, akan dipenuhi ketika negara memiliki pembiayaan yang cukup.

Baca: Utang Negara Turun, Akankah Meningkatkan Perekonomian?

Dalam menghadapi krisis ekonomi, negara memungut pajak hanya pada orang-orang kaya saja. Jika keuangan negara sudah stabil, pajak pun dihentikan.

Sistem Islam senantiasa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Indikator kesejahteraan ekonomi rakyat dalam negara Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) setiap individu dalam jumlah cukup.

Pembiayaannya berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam atau barang-barang yang menjadi kepemilikan umum. Seluruh dana tersebut tersimpan di baitulmal. Dengan nominal yang banyak, APBN menjadi aman dan terhindar dari utang luar negeri.

Kebutuhan-kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, perumahan, dan transportasi diberikan secara gratis oleh negara dari APBN. Alhasil baik secara politik ataupun ekonomi, tidak akan bergantung pada negara lain.

Dalam surah An-Nisa ayat 141, Allah berfirman: " … Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Khatimah

Dengan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, sudah semestinya negara ini menjadi mandiri yang terlepas dari beban utang dan intervensi bangsa asing. Hanya saja, kapitalisme yang diemban saat ini menjadikan seluruh kekayaan Indonesia tak bisa dinikmati oleh rakyatnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita menerapkan sistem kehidupan yang mampu memberikan rasa aman dan kesejahteraan, yaitu sistem Islam.
Wallahualam bissawab.[]