Harapan Semu dalam Episode Baru

Kita tak menghendaki perubahan sekadar harapan semu. Episode baru yang diharapkan tentulah berupa perubahan sistem hidup yang diridai Allah.

Oleh. Tiktik Siti Mukarromah
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Harapan seolah tengah dieja oleh rakyat Indonesia, setelah pemerintahan lama dengan beberapa episode kelabu membersamai. Pada tanggal 20 Oktober 2024, rezim Jokowi berakhir sudah. Bahkan Jokowi beserta keluarga pun sudah pulang ke Solo. Secara otomatis rezim Prabowo pun berkuasa di pemerintahan.

Tampak pula para pemangku jabatan yang baru seperti halnya anggota DPR pun sudah dilantik. Meski status mereka disebut baru, tetapi wajahnya kebanyakan masih wajah lama. Seolah hanya reshuffle saja. Termasuk jabatan ketua DPR yang masih dikuasai oleh Puan Maharani dari PDIP. Satu hal yang menarik dalam memosisikan pejabat di rezim baru ini, ternyata 60 persennya adalah pengusaha dan 174 orang terindikasi terhubung dengan politik dinasti. (Kompas.com, 14-10-2024)

Harapan pada Wajah-Wajah Baru?

Dengan adanya pemerintahan baru ini sudah barang tentu banyak sekali yang menaruh harapan besar. Namun, tidak sedikit pula yang pesimis terutama di kalangan muslim yang kritis dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat.

Wajah-wajah para pemangku jabatan boleh baru, tetapi sistem yang dipakai pasti masih menggunakan sistem lama atau dikenal dengan status quo, yakni sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Mereka masih betah dengan keadaan hukum yang karut-marut ini, bahkan dengan bangganya masih dipertahankan.

Jelas ini mengindikasikan kegagalan yang nyata dalam suatu pemerintahan. Hal ini pun menjadi penghambat dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah, padahal peran hukum Islam dalam menentukan suatu perkara itu sangatlah penting. Dengan harapan kondisi negara tercinta kita akan dekat pada perubahan yang lebih baik dan mengundang pertolongan Allah.

Pergantian rezim berapa kali pun ketika tidak berhukum pada hukum Allah, tetap akan gagal. Sesungguhnya ketika kita terus memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah pun akan memperbaiki urusan lain untuk kita. Nyatanya, sistem demokrasi yang jauh dari Islam ini bukannya memberi kemajuan, melainkan kemunduran dan keterpurukan.

Seperti halnya rezim Jokowi, dari awal masa jabatannya di tahun 2014—2019 yang digadang-gadang akan memberikan perubahan meroket dan harapan baru, justru yang tampak malah harapan semu dan janji palsu. Kegagalan yang dibuat rezim Jokowi malah makin menjadi dengan diperpanjangnya keserakahan pemimpin dan pemangku jabatan rezim tersebut dalam menguasai negara.

Dejavu di Pemerintahan Baru

Warisan beban yang sangat berat juga segudang persoalan sepeninggal rezim Jokowi sudah pasti dipikul Presiden Prabowo dan bawahannya di periode selanjutnya. Terkhusus di bidang ekonomi, di antaranya angka kemiskinan yang makin tinggi serta angka pengangguran dan PHK makin meningkat.

Dari sisi pajak pun makin besar, daya beli masyarakat yang makin menurun. Selain itu, terjadi pula penurunan jumlah orang kelas menengah serta utang negara yang makin mencekik. Ditambah lagi dengan kenyataan betapa berkuasanya asing dan aseng terhadap pengelolaan sumber daya alam negara dan sebagainya.

Di samping itu, banyak fakta terkait kemiskinan di negara kita. Misalnya, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang (setgab.go.id). Fakta ini diambil dari kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp582.932 per kapita per bulan (finance.detik.com, 01-07-2024). Adapun jika standar yang digunakan berasal dari PBB, jumlahnya makin mengerikan, yakni 112,8 juta masuk ke dalam kategori miskin.

Kenyataan tersebut sangat menyedihkan bagi kita yang hidup di negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Seolah kita jauh dari keberkahan atas nikmat yang telah Allah berikan di negeri gemah ripah loh jinawi.

Dalam bidang lain seperti halnya politik juga tak ada bedanya. Prabowo dalam hal ini terbilang kurang beruntung meski dinyatakan menang menurut perhitungan suara quick count maupun data dari TPS. Mengapa demikian?

Hal ini karena Partai Gerindra yang ia pimpin hanya memperoleh sekitar 14% suara saja di parlemen. Kondisi ini memaksa Prabowo harus merangkul koalisi politik yang gemuk. Akibatnya, yang terjadi bukan berujung menang untuk kesejahteraan rakyat, melainkan memberikan give away jabatan bagi koalisi yang terpilih.

Kegagalan Terstruktur

Rakyat dikhianati, pemangku jabatan party. Rakyat dipastikan mengalami dejavu dalam menjalani pemerintahan baru ini, pun rezim pemerintahannya. Dengan demikian, terulang kembali kegagalan sebelumnya karena masih dalam lingkar sistem yang sama rusaknya.

Bukan kegagalan di dua hal itu saja yang menjadi persoalan, melainkan juga di bidang hukum, sosial, pendidikan, dan lainnya yang tidak jelas arahnya ke mana. Lebih menyedihkan lagi ketika rujukan sumber yang diambil makin jauh dari Islam. Selain itu, kekuasaan oligarki makin mencengkeram. Dengan bukti betapa sumber daya alam, infrastruktur, dan perbankan dalam kendali para konglomerat.

Harapan Hakiki dalam Kekuasaan Islam

Imam Ar-Razi rahimahullah berkata, berkat kekuasaan yang bersanding dengan agama (Islam), Allah Swt. menghilangkan berbagai keburukan dunia dari manusia (Fakhruddin ar-Razi, Mafâtîh al-Ghayb, 3/424). Kekuasaan adalah amanah maka Islam mengorientasikan kekuasaan dalam dua hal penting, yakni menegakkan Islam dan melayani berbagai kepentingan masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim.

Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya harus diwujudkan dengan kekuasaan hakiki. Kekuasaan yang benar-benar berlandaskan hukum Allah, yakni penerapan syariat Islam secara kaffah. Tidak memberlakukan lagi sistem yang menjauhkan rakyat dari indahnya hidup dalam naungan Khilafah. Sebuah sistem yang benar-benar berhukum pada hukum Allah, siap taat tanpa tetapi, tanpa nanti.

Baca juga : Program Quick Win Prabowo: Harapan atau Beban?

Dengan Khilafah, Islam begitu mudahnya mengatur berbagai urusan seluruh manusia. Kehidupan yang terjamin keamanannya, pendidikan diprogram dalam rancangan terbaik untuk masa depan bangsa hingga masalah kesehatan pun tidak akan menjadi beban lagi.

Selain itu, sumber daya alam seperti tambang minyak, emas, gas, batu bara, nikel, dan lain-lain dikuasai oleh negara dan dikembalikan hasilnya kepada rakyat. Tidak boleh ada investor asing atau swasta yang menguasai kekayaan alam milik rakyat seenaknya.

Demikian pula dalam pelaksanaan urusan agama seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa. Masyarakat baik muslim maupun nonmuslim sangat dijaga dan pastinya diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, risalah Islam akan menyebar luas ke seluruh dunia. Dalam satu komando, di bawah institusi Khilafah, seluruh manusia akan mudah bersatu melawan kezaliman sebagaimana yang Yahudi lakukan pada saudara kita di Palestina. Begitu pun umat Islam di negara lain yang terzalimi.

Khatimah

Saatnya kita kembali pada hukum Allah yang dahulu Rasul saw. contohkan. Kepemimpinan Rasulullah saw. adalah contoh nyata dalam menjalankan suatu pemerintahan yang adil.

Buktikan kecintaan kita kepada Nabi saw. dengan meneladani apa-apa yang beliau ajarkan. Pengamalan dan penerapan syariat Islam secara kaffah juga merupakan wujud ketakwaan hakiki yang jelas akan mendatangkan rida Allah dan keselamatan umat manusia di akhirat nanti.

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Terjemahan: "Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (Al-Qur'an) maka bagi dia kehidupan yang sempit dan di akhirat kelak dia dibangkitkan dalam keadaan buta." (TQS. Thaha [20]: 124). Na'uzu billah.

Kita tentu tak menghendaki perubahan yang ada sekadar membawa harapan semu. Episode baru yang dicita-citakan rakyat tentulah berupa perubahan sistem kehidupan menuju keridaan Zat Yang Maha Pencipta. Wallahualam bissawab. []