Kabinet Gemoy, Politik Balas Budi dalam Demokrasi

Jika kita amati komposisi kabinet gemoy Presiden Prabowo yang melibatkan kawan dan lawan politik, tentu bukan tanpa arti.

Oleh. Nita Savitri
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 telah selesai digelar. Meski kondisi perekonomian sedang sulit, pelantikan keduanya tetap berlangsung meriah, lengkap dengan pesta rakyat yang gempita menyambut pemerintahan baru dengan harapan menyejahterakan rakyat secara lebih merata.

Kabinet pemerintah baru pun telah selesai dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia memilih para menteri yang akan membantunya selama lima tahun mendatang. Ada 49 menteri dan 59 wakil menteri (wamen) yang rencananya akan bekerja dalam kabinet pemerintahan baru. Ini melebihi jumlah menteri dan wakil menteri pada era sebelumnya yang berjumlah 34 menteri dan 17 wamen.

Kabinet Gemoy, Anggaran juga Gemoy

Total anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri dan wamen Presiden Prabowo Subianto senilai Rp777 miliar per tahun. Hal ini berdasarkan analisis dari Center of Economic and Law Studies (Celios) dengan perkiraan gaji menteri Rp150 juta/bulan dan wamen Rp100 juta/bulan, ditambah dana operasional Rp500 juta per bulan bagi satu orang menteri dan wamen.

Jika dikalkulasi per tahun untuk gaji dan tunjangan 49 menteri mencapai Rp88,2 miliar per tahun. Sedangkan untuk 59 wamen mencapai Rp70,8 miliar per tahun. Sedangkan untuk dana operasional menteri dan wamennya dengan anggaran sebesar Rp648 miliar. Hal ini melebihi anggaran pada era Jokowi-Makruf Amin senilai Rp387,6 miliar per tahun. Kenaikan anggaran dibandingkan era sebelumnya sebesar Rp389,4 miliar per tahun. (CNNIndonesia, 17-10-2024)

Setelah pengumuman kabinet yang resmi terdapat sedikit perubahan dari rancangan sebelumnya, yaitu terdapat 48 menteri, 5 kepala badan yang setingkat menteri, dan 56 wamen yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Jumlah menteri dan anggaran pun pasti bengkak, melebihi periode sebelumnya. (Detik.news, 20-10-2024)

Besarnya kenaikan anggaran ini tentu menambah berat beban APBN karena harus menanggung ratusan miliar per tahun untuk keperluan gaji dan tunjangan menteri dan wamen saja. Sementara itu, masih banyak anggaran lain dibutuhkan rakyat. Dengan banyaknya jumlah menteri dan wamen dalam kabinet dengan fasilitas anggaran yang supergemuk ini, semua pasti berharap kinerja pemerintahan lebih cepat dalam mengurusi kebutuhan rakyat. Namun, banyak pula yang khawatir terjadi tumpang tindih wewenang jabatan karena terlalu banyak orang yang memutuskan suatu permasalahan.

Kabinet Gemoy untuk Merangkul Oposisi

Jika kita amati komposisi kabinet gemoy Presiden Prabowo yang melibatkan kawan dan lawan politik, tentu bukan tanpa arti. Politik demokrasi yang diterapkan selama ini telah menguras biaya mahal untuk terjun dalam politik yang katanya dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah butuh merangkul semua pihak agar kebijakan pemerintah tetap aman terkendali. Meski konsekuensinya adalah anggaran bengkak untuk biaya penambahan gaji sejumlah menteri dan wamen.

Kebijakan politik negara dalam naungan sistem kapitalisme mewujudkan hubungan saling menguntungkan pihak penguasa dan pengusaha. Wajah-wajah lama dalam kabinet periode sekarang, merupakan tanda bahwa kebijakan ekonomi tidak akan berubah. Yaitu tetap mengutamakan kepentingan para korporat yang telah "berjasa" dalam pembiayaan pemilu dan dukungan kekuasaan.

Walau tuduhan kecurangan gencar, tetaplah kemenangan sudah direncanakan oleh pihak pengusaha yang berkuasa (oligarki) hingga membuat rakyat gigit jari. Adapun untuk kubu lawan, Prabowo menawarkan koalisi yang saling menguntungkan. Inilah praktik bagi-bagi jabatan agar turut serta menikmati kue kekuasaan. Tidak peduli dahulu lawan, sekarang berganti menjadi kawan. Yang terpenting ada jaminan keamanan, kepentingan dan kekuasaan.

Inilah racun demokrasi yang berbalut madu. Terkesan manis, padahal sejatinya mematikan kepentingan rakyat kecil. Hanya kepentingan pengusaha bermodal raksasa saja yang menjadi perhatian utama dan mendapatkan fasilitas istimewa.

Kabinet Gemoy, Adakah dalam Islam?

Berbeda dengan politik demokrasi dalam ideologi kapitalisme yang berbiaya mahal dan penuh balas budi, Islam sebagai ideologi telah memberi pedoman yang sahih dalam menyelesaikan masalah umat, termasuk dalam politik.  

Politik dalam Islam diartikan sebagai mengurusi urusan umat sesuai hukum syarak. Khilafah merupakan institusi negara yang dikenal selama 13 abad lebih telah menjalankan politik Islam. Dengan dipimpin oleh seorang khalifah, struktur negara Khilafah sederhana, efektif, dan hemat biaya. Khalifah dipilih dan dibaiat oleh ahlul-hall wal-'aqd (tokoh-tokoh masyarakat) berdasarkan tujuh syarat yaitu muslim, laki-laki, balig, merdeka, berakal, adil, dan mampu.

Khalifah mempunyai pembantu/wakil yang dikenal dengan mu’awin. Ada dua jenis mu’awin yang ditunjuk oleh khalifah, yang pertama Mu’awin Tafwidh yang mewakili khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan, seperti mengangkat wali/gubernur, amil, dan mengurusi urusan masyarakat. Kedua,  Mu’awin Tanfidz yang berfungsi dalam administrasi dan kesekretariatan. Hal ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah saw. yang menjadikan Abu Bakar dan Umar bin Khaththab sebagai pembantu beliau. ”Dua orang pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail dan dari bumi adalah Abu Bakar dan Umar.” (HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi)

Khilafah Sistem yang Efektif

Berbeda dengan negara republik yang mempunyai kabinet dengan sejumlah menteri yang memegang kekuasaan secara kolektif, dalam mengurus kebutuhan rakyat, Khilafah tidak mengenal kabinet. Berbagai kemaslahatan rakyat bisa diurus oleh satu struktur administrasi saja, misalnya Kemaslahatan Umum akan mengurusi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan transportasi. Pengaturan kepentingan rakyat pun akan dilandasi dengan kebaikan dalam menunaikan tugas. Hal tersebut butuh manajemen yang harus mempunyai tiga syarat yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalisme orang yang mengurusinya.

Khatimah

Kepemimpinan ideologi Islam tidak mengenal balas budi dalam pemberian jabatan kekuasaan. Setiap pejabat yang diangkat sebagai pemimpin harus memiliki keimanan yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang diberikan secara amanah. Walhasil, sistem ini sudah terbukti selama tiga belas abad lebih memberi teladan terhadap penerapan hukum Islam kaffah sehingga membawa rahmat dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Wallahua'lam bishawab.[]