Retreat Pejabat, Akankah Membawa Manfaat?

Hanya sistem Islam yang mampu melahirkan dan menjamin keberadaan para pejabat berkualitas dari waktu ke waktu di seluruh wilayah Kekhilafahan Islam.

Oleh. Raodah Fitriah, S.P.
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden dan seluruh menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih, mengikuti retreat (pembekalan) yang digelar di akademi militer di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan, adanya kegiatan ini guna memperkuat ikatan antarmenteri dan jajarannya serta memperkenalkan institusi yang ada dalam pemerintahan. Selain itu, untuk menumbuhkan semangat dan kebahagiaan bagi para anggota kabinet. (liputan6.com, 28-10-2024)

Kepemimpinan dan Harapan Baru

Presiden baru berupaya menunjukkan bahwa ia memiliki gaya kepemimpinan baru, yakni dengan mengadakan retreat di awal kepemimpinannya untuk membentuk bonding serta team building. Diharapkan pula agenda ini dapat menyatukan visi misi pejabat dalam kabinet yang nantinya akan dibutuhkan dalam mengurus rakyat. Publik dibuat kagum sekaligus bertanya-tanya, akankah hal seperti ini bertahan lama? Atau hanya sebatas retorika yang tidak menjanjikan?

Semangat kebersamaan dan penyatuan visi misi tidak menjamin baik buruknya kinerja pemerintahan. Hal ini karena pejabat yang ada saat ini mayoritas dipilih berdasarkan spirit bagi-bagi kue kekuasaan. Tidak semuanya dilantik karena memiliki integritas dan profesionalitas di bidang masing-masing.

Seperti pengakuan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa terjadi tukar guling jabatan antarpartai. Hal ini seharusnya membuat rakyat sadar, bahkan tidak berharap lagi. Pasalnya, siapa pun pemimpinnya maka keberlangsungan pemerintahan akan sama jika masih menerapkan sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Akhirnya, sistem ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. (tirto.id, 21-11-2024)

Pejabat yang ditunjuk mengisi jabatan berasal dari artis, elite partai politik, jurnalis, pengusaha, profesional, dan tim pemenangan saat pilpres lalu. Hal ini merupakan kondisi lumrah dalam demokrasi yang menerapkan politik transaksional. Siapa pun yang berjasa akan mendapatkan kursi kekuasaan. Keinginan serta kesejahteraan rakyat akan sulit terwujud, bahkan hanya menjadi angan-angan semata. Pasalnya, mayoritas urusan publik diserahkan pada orang yang tidak kompeten, bahkan hanya memiliki hasrat berkuasa.

Retreat Pejabat dan Kegagalan Sistem

Sepanjang negeri ini masih menganut sistem demokrasi kapitalisme, meski pemilihan penguasa dilakukan berulang kali, negeri ini akan sulit mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Pasalnya, sistem ini berdiri di atas kebatilan yang dikenal sebagai sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan). Sekularisme menjadi paradigma kehidupan yang menolak aturan Allah Sang Maha Pencipta sebagai pengatur manusia, termasuk di tataran penguasa sebagai pengambil kebijakan.

Baca juga: politik-dinasti-dan-demokrasi/

Kedaulatan pun berada di tangan manusia, bahkan manusia dianggap berhak membuat aturan untuk mengatur kehidupan. Pejabat yang berasal dari pilihan rakyat dan diklaim akan berkarya untuk rakyat semata hanyalah omong kosong. Mayoritas di antara mereka duduk di kursi jabatan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tetapi untuk mencari keuntungan dan kepentingan kelompok tertentu saja.

Walau mereka mengatakan tentang visi misi perubahan, selama tidak disandarkan pada syariat Islam maka tidak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Hal ini karena pemimpin yang bisa mengayomi dan mengutamakan terwujudnya hajat rakyat tidak mungkin ada dalam sistem hari ini. Aturan yang dibuat pun bisa diubah sesuai dengan keinginan mereka. Rakyat hanya menjadi boneka permainan yang dibutuhkan pada saat kontestasi pemilu saja.

Islam Menjamin Kualitas Pejabat

Berbeda dengan sistem Islam. Penguasa yang dipilih sebagai pembantu pelaksana tugas khalifah bukan berdasarkan politik kepentingan maupun balas budi. Mereka dipilih dari orang yang memiliki integritas (syakhsiyah/kepribadian Islam tinggi) dan punya kapabilitas dalam memimpin.

Dalam sistem Islam, aturan yang diterapkan adalah aturan Allah yang sudah pasti dan mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat. Penerapan aturan Allah akan menjadikan kehidupan sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam. Pun berbagai kebijakan teknis yang diberlakukan, diambil dari pertimbangan matang yang melibatkan proses analisis akar masalah bersama para pakar yang ahli di bidangnya.

Dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah dijelaskan bahwa khalifah yang akan menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan para mu'awin dan para wali atau gubernur (termasuk para amil). Mereka semua bertanggung jawab di hadapan khalifah juga di hadapan Majelis Umat. Tugas membantu khalifah bukanlah tugas yang mudah, Rasulullah mengingatkan memilih jabatan yang terbaik dari yang terbaik agar mengurus umat.

Nabi saw. bersabda, "Barang siapa memegang satu urusan kaum muslim, kemudian ia mengangkat seorang menjadi pejabat, padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslim, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya." (Al-Siyasat al-Syar'iyyat oleh Ibnu Taimiyah hal. 4)

Inilah ciri khas pemerintahan Islam, memangku jabatan politik bukanlah hak melainkan taklif dan amanah. Bahkan, jabatan bukanlah sesuatu yang dibanggakan demi eksistensi diri, diperebutkan bahkan jalan mencari cuan pribadi dan golongan.

Jabatan adalah amanah yang berat, akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Pemimpin yang amanah tidak akan kita temui di sistem sekarang karena pemimpin berkualitas yang mengabdikan diri untuk rakyat hanya akan ada jika mereka takut kepada Allah. Hanya sistem kehidupan Islam yang mampu melahirkan dan menjamin keberadaan para pejabat berkualitas dari waktu ke waktu di seluruh wilayah Kekhilafahan Islam.
Wallahualam bissawab.[]