Kapitalisasi SDA, Siapa yang Diuntungkan?

Adanya kapitalisasi SDA sebenarnya bukan hanya merugikan negara, tetapi rakyat pun ikut dirugikan. Bahkan, hal ini berdampak buruk bagi lingkungan dan sumber daya alam lainnya yang ada di sekitar pertambangan tersebut.

Oleh. Rismawati Aisyacheng
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Kapitalisasi SDA (sumber daya alam) merupakan sebuah proses untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang merupakan milik umum atau negara yang diserahkan pada asing atau swasta untuk mereka kelola. Hal ini ditujukan semata-mata demi memperkaya diri.

SDA merupakan faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun pemanfaatan SDA atau pengelolaannya yang tidak benar akan berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga dapat merugikan masyarakat dan merusak SDA lainnya.

Sebagaimana yang dilansir media edisiindonesia.id (11-01-2025) bahwa seorang warga di Desa Pongkalaero bernama Wawan Zulkarnain (40) mendesak PT Tekonindo untuk segera membayar ganti rugi pada lahan miliknya yang terkena longsor akibat dari aktivitas pertambangan di sekitar lahan dirinya.

Wawan menjelaskan bahwa penambangan di samping lahannya tersebut mencapai kedalaman 20-30 meter. Di mana hal tersebut menyebabkan tanah longsor dan merusak sekitar 30 meter lahan serta pohon jati miliknya. Dia juga mengaku telah berusaha berkomunikasi dengan pihak-pihak PT Tekonindo untuk meminta agar mengganti kerugian dari lahannya yang rusak akibat pertambangan tersebut. Namun, hasilnya nihil . Tidak ada respons dari pihak PT Tekonindo terkait aduannya.

Besaran nominal yang diminta Wawan untuk ganti rugi sebesar Rp300 juta. Namun sampai saat ini pihak perusahaan belum memberikan kepastian. Wawan berharap PT Tekonindo segera menanggapi permintaannya tersebut.

Kapitalisasi SDA Bukan Hal Baru

Kapitalisasi SDA di negeri Indonesia tercinta ini yang memiliki sumber daya alam melimpah sesungguhnya bukanlah hal baru. Kondisi ini bahkan telah terjadi sejak Indonesia dijajah oleh Belanda dan negara-negara asing lainnya. Di mana pihak-pihak asing itu masuk ke Indonesia untuk mengeruk harta kekayaan yang Indonesia miliki saat mereka menjajah rakyat Indonesia pada saat itu.

Betapa miris ketika menyadari bahwa kini Indonesia dikatakan telah merdeka dari penjajahan fisik negara asing. Namun faktanya, Indonesia tetap tidak terlepas dari penjajahan kapitalisasi pada sumber daya alamnya. Bagaimana tidak, kini tampak di Indonesia ribuan tambang yang berdiri kokoh dan sedang beroperasi untuk mengeruk harta kekayaan negara. Akan tetapi sangat disayangkan, hampir semua tambang yang kita lihat ternyata dikelola oleh asing dan swasta, bukan oleh negara.

Baca juga: Gurita Investasi Menjerat, Kedaulatan SDA Lenyap

Beginilah Sistem Kapitalis Bekerja

Adanya kapitalisasi SDA sebenarnya bukan hanya merugikan negara, tetapi rakyat pun ikut dirugikan. Bahkan, hal ini berdampak buruk bagi lingkungan dan sumber daya alam lainnya yang ada di sekitar pertambangan tersebut. Contohnya, adanya lahan warga yang rusak karena galian tambang yang terlalu dalam. Selain itu, muncul pula kerusakan lingkungan (banjir, longsor, dan lain-lain). Bahkan, terjadi juga kerusakan terumbu karang di laut jika proses penambangan batu bara atau minyak gas dilakukan di dasar laut. Artinya betapa hanya pihak asing dan swasta sajalah yang diuntungkan dalam hal ini.

Sungguh ironis memang, karena melimpahnya sumber daya alam justru bukan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tetapi malah memberikan mereka bencana akibat dari salah kelola. Beginilah sistem kapitalis dalam bekerja. Mereka mengolah usaha tambang tanpa melihat dampak apa yang akan ditimbulkan setelahnya. Ini dikarenakan bahwa prinsip mereka (para kapitalis), asal dapat cuan maka menggarap lahan yang mengandung SDA melimpah pun akan dilakukan tanpa memikirkan kemungkinan dampak bahaya bagi warga sekitar.

Pengelolaan SDA dalam Islam

Berbeda halnya dalam pengelolaan sumber daya alam dalam sistem Islam. Tambang dan SDA lainnya yang jumlahnya besar tidak boleh dikelola asing atau swasta, melainkan harus dikembalikan dan dikelola oleh negara. Adapun ketika negara yang mengelolanya maka harus melihat dampak-dampak yang mungkin akan terjadi pada masyarakat setempat. Jika berpotensi mendulang dampak buruk, maka tidak akan dilakukan eksploitasi SDA di tempat atau daerah tersebut. Namun jika aman, barulah melanjutkan eksplorasi SDA di tempat tersebut. Di mana kemudian hasilnya diserahkan kepada baitulmal untuk dibagikan kepada masyarakat miskin, pejabat negara, serta orang-orang yang sedang membutuhkan harta tersebut.

Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah kembali kepada paradigma yang benar, yaitu harus mengelola sumber daya alam (SDA) sesuai dengan syariat dalam Islam. Sebagaimana Rasullulah saw. pernah mencontohkan ketika beliau menjadi pemimpin pemerintahan pada masanya. Saat itu beliau menarik kembali tambang garam yang diberikan kepada Al-Abyadh bin Hammal untuk dikelola oleh negara karena jumlahnya sangat banyak.

Wajib diingat bahwa sumber daya alam (SDA) itu merupakan harta milik umum, tidak boleh diswastanisasi atau dikapitalisasikan, dan hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Dengan begitu, kesejahteraan akan mampu dicapai tanpa harus memungut pajak dari rakyat lagi. Dengan pengelolaan SDA yang benar sesuai syariat Islam oleh negara, akan mengurangi, bahkan menghentikan dampak buruk yang akan terjadi pada lingkungan di sekitar tempat tinggal warga, hewan-hewan, serta makhluk hidup lainnya. Wallahuallam bissawab.[]