Efisiensi Anggaran Picu Aksi Indonesia Gelap

Efisiensi anggaran sebaiknya menyasar pada program administratif yang tidak langsung berdampak pada mutu pendidikan, sebab pendidikan merupakan kunci bagi peradaban dan kemajuan bangsa.

Oleh. Siska Juliana
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.Id-Aksi yang bertajuk “Indonesia Gelap” terjadi pada Senin (17-2) di beberapa kota, seperti Jakarta dan Surabaya.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, salah satu orator mengkritik anggaran pendidikan yang dipangkas oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka khawatir dengan adanya pemotongan anggaran tersebut.

Adapun Koordinator BEM SI Herianto mengungkapkan bahwa ada 5 tuntutan yang akan disampaikan pihaknya selama aksi 3 hari ini, yaitu mendesak Prabowo mencabut kebijakan efisiensi anggaran, transparansi status pembangunan, transparansi keseluruhan program MBG, tolak revisi UU Minerba, tolak dwifungsi TNI, tangkap dan adili Jokowi, dan menuntut disahkannya RUU Perampasan Aset.

Aksi serupa juga dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Surabaya. Mereka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jawa Timur. Dengan tegas mereka menolak kebijakan efisiensi anggaran yang memotong dana pendidikan. Mereka juga menolak makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tidak signifikan.

Aksi ini diwarnai dengan pembakaran instalasi keranda mayat sebagai bentuk kekecewaan mereka karena sudah berorasi, tetapi tidak ada yang menemui. Massa juga membakar ban dan beberapa spanduk. (cnnindonesia.com, 17-02-2025)

Respons Efisiensi Anggaran

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memprakarsai aksi ini untuk menyuarakan kekecewaan serta kekhawatiran terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa menilai situasi negara saat ini “makin gelap” akibat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa.

Berbagai kebijakan yang tidak memihak rakyat diprotes oleh mahasiswa. Mulai dari efisiensi anggaran, program makan bergizi yang bermasalah, serta masalah lainnya yang semakin menumpuk.

Mereka juga mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025. Prabowo menargetkan efisiensi sebesar Rp306,6 triliun.

Efisiensi tersebut bertujuan mendapatkan tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebanyak Rp100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa tambahan anggaran bisa didapatkan ketika memenuhi beberapa syarat yaitu meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, dan inovasi. Program makan bergizi gratis telah memenuhi syarat tersebut sehingga layak menerima tambahan anggaran.

Dampak Efisiensi Anggaran

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan jika efisiensi anggaran hanya dilakukan untuk seremonial kantor, seminar luar negeri, dan agenda akhir tahun bukan pada kebutuhan dasar pegawai atau pelayanan publik.

Namun pada faktanya, efisiensi anggaran berdampak terhadap kementerian dan lembaga pelayanan publik, salah satunya di bidang pendidikan. Kemendiktisaintek merupakan salah satu kementerian yang terkena efisiensi anggaran.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengungkapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp57,6 triliun. Jelas saja efisiensi anggaran tersebut akan memengaruhi pelaksanaan berbagai program yang sebelumnya sudah berjalan seperti dana beasiswa, riset, bahkan bisa berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas yaitu beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa dosen dan tenaga kependidikan, serta beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB).

Efisiensi anggaran mendorong perguruan tinggi untuk mencari tambahan dana guna mendukung berbagai programnya. Alternatif yang dilakukan adalah terpaksa menaikkan UKT, tetapi Menkeu Sri Mulyani telah melarang hal tersebut. Penyebabnya karena ia menilai biaya pendidikan tidak termasuk pos-pos yang terdampak efisiensi anggaran.

Efisiensi Anggaran Pendidikan

Langkah efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Indonesia. Pengurangan anggaran ini sebaiknya menyasar pada program administratif yang tidak langsung berdampak pada mutu pendidikan. Hak-hak penggerak sektor pendidikan yaitu dosen dan tenaga pendidik tidak boleh diabaikan akibat efisiensi ini.

Jangan sampai pendidikan dikorbankan demi merealisasikan janji kampanye dan pencitraan semata. Apalagi pada faktanya pelaksanaan MBG ini banyak menimbulkan masalah. Banyak pihak yang terlibat dalam program MBG sehingga berpotensi membuka celah korupsi. Potensi kecurangan muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, program ini juga tidak efektif untuk mencegah stunting sebagaimana yang digembar-gemborkan.

Pendidikan Saat Ini

Pendidikan merupakan kunci bagi peradaban dan kemajuan bangsa. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme anggaran pendidikan sangatlah terbatas. Ditambah kondisi saat ini yang menempatkan pendidikan dan kesehatan bukan menjadi prioritas. Hal ini tentu menambah permasalahan dalam dunia pendidikan.

Dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia pada 2022 menurun di semua bidang seperti literasi membaca, kemampuan matematika, dan sains. Dari 81 negara, Indonesia berada di peringkat ke 66. Skor PISA tersebut tidak mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemendikbudristek 2020-2024.

Fakta ini membuktikan bahwa negara abai dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini merupakan dampak buruk sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan. Sistem ini yang bertanggung jawab terhadap tata kelola pendidikan hingga melahirkan pendidikan berbiaya tinggi dan lemahnya fungsi negara.

Dengan demikian, di sinilah urgensi untuk menanggalkan sistem kapitalisme sebagai akar permasalahan dan kembali kepada sistem kehidupan sahih yaitu Islam.

Pendidikan dalam Islam

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Islam memandang ilmu ibarat air bagi kehidupan. Di dalam Islam, pendidikan memiliki peran strategis dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara.

Dalam Kitab Muqaddimah Ad-Dustur Pasal 170 dinyatakan bahwa: “Asas yang melandasi kurikulum pendidikan harus akidah Islam. Seluruh mata pelajaran dan metode pengajaran dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pendidikan tidak terjadi penyimpangan sedikitpun dari asas tersebut.”

Sumber pembiayaan bagi sistem pendidikan berasal dari baitulmal. Terdiri dari pos fai dan kharaj, kepemilikan negara (khumus, ganimah, jizyah, dharibah). Selain itu, berasal dari pos kepemilikan umum (sumber kekayaan alam, tambang minyak dan gas, laut, hutan, dan hima). Biaya pendidikan juga diperoleh dari wakaf.

Kegemilangan Khilafah

Khilafah menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga membuat negara kaya raya dan masyarakat menjadi sejahtera. Penerapan sistem ekonomi Islam menjadikan harta milik umum seperti SDA yang melimpah, termasuk barang tambang dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Dengan mekanisme seperti itu, memberikan makan bergizi gratis bahkan pendidikan gratis pun menjadi hal yang mudah bagi Khilafah. Tidak hanya itu, para pelajar juga diberikan asrama gratis, seluruh kebutuhan makan dan minumnya dicukupi, serta adanya jaminan kesehatan.

Jika menilik sejarah masa kekhilafahan Islam, akan kita dapati banyak kisah mengagumkan dalam dunia pendidikan. Misalnya, Perdana Menteri Saljuk Nizam Al-Mulk (1065-1067) merupakan pendiri Madrasah Nizamiyah. Siswa di sana mendapatkan pendidikan gratis.

Pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih juga menyediakan pendidikan gratis. Bahkan, Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk setiap siswa. Di Konstantinopel, Sultan membangun delapan sekolah.

Di setiap sekolah terdapat asrama siswa yang dilengkapi dengan ruang makan dan ruang tidur. Setiap siswa dijamin seluruh kebutuhannya di asrama maupun di sekolah. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang ahli dalam bidangnya.

Negara benar-benar bertanggung jawab atas pendidikan rakyatnya. Berbagai fasilitas diberikan secara gratis demi menunjang kualitas pendidikan generasi hingga Islam bisa menorehkan tinta emas peradaban dunia. Bukan sebatas mengejar pencitraan seperti dalam kapitalisme.

Khatimah

Demikianlah pemenuhan pendidikan dan gizi bagi seluruh warga negara yang membutuhkan peran penguasa sebagai raa’in wal junnah (pengurus dan pelindung). Dua peran ini hanya akan terwujud saat ada Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Wallahu’alam bishawab. []