
Kado yang diberikan kepada rakyat Malaysia sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara tuntas. Kado itu hanyalah obat untuk sedikit mengurangi rasa sakit tanpa memberikan kesembuhan.
Oleh. Mariyah Zawawi
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
Narasiliterasi.id--Menjelang peringatan hari kemerdekaan pada 31 Agustus mendatang, rakyat Malaysia dimanjakan oleh pemerintah. Mereka akan mendapatkan kado sebagaimana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kado berupa uang tunai hingga cuti nasional itu membuat mereka berpesta menyambut hari kemerdekaan. (kompas.com, 24-07-2025)
Kado ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan hidup masyarakat. Tentu, kado ini sangat berguna karena kondisi perekonomian sedang memburuk. Bantuan dari pemerintah ini diharapkan dapat sedikit mengurangi beban hidup mereka.
Kado yang Menarik
Sebelumnya, Anwar Ibrahim telah berjanji akan memberikan kejutan untuk rakyat Malaysia. Kejutan berupa kado itu merupakan penghargaan kepada rakyat yang tetap setia kepada negara. Kejutan itu juga diberikan sebagai apresiasi terhadap rakyat yang telah mendukung agenda pemulihan serta reformasi negara.
Kado yang diberikan memang cukup menarik. Ada uang tunai sebesar RM100 atau sekitar Rp385.638 yang dibagikan kepada setiap warga negara yang berusia minimal 18 tahun. Uang tersebut akan dibagikan antara 31 Agustus hingga 31 Desember melalui kartu identitas MyKad. Mereka yang akan menerima bantuan jumlahnya sekitar 22 juta dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.
Selain itu, Anwar Ibrahim juga memanjakan rakyat Malaysia dengan hadiah di bidang energi. Hadiah itu berupa penurunan harga BBM dan tagihan listrik rumah tangga. Harga BBM RON95 yang awalnya RM2,05 (sekitar Rp7.904) per liter diturunkan menjadi RM1,99 (sekitar Rp7.670). Sementara itu, tagihan listrik rumah tangga diturunkan hingga 14%.
Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi sebesar RM500 juta untuk menjaga agar tarif tol tidak naik. Di samping itu, ada pula dana yang digelontorkan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Penyediaan dana yang tercakup dalam Program Jualan Rahmah ini jumlahnya mencapai RM600 juta.
Alasan Pemberian Kado
Malaysia merupakan salah satu negara yang kaya. Berdasarkan laporan dari IMF, negara asal film animasi Upin dan Ipin itu menempati posisi sebagai negara terkaya ketiga di Asia Tenggara. Posisi ini berhasil diraih oleh Malaysia karena Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara ini mencapai RM61.903 (sekitar Rp237,6 juta). (merdeka.com, 04-05-2025)
Sayang, Anwar Ibrahim telah menyebabkan kemarahan publik karena kebijakan yang diambilnya. Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara ini membuat hidup mereka lebih berat. Di antara kebijakan yang memberatkan itu adalah menaikkan tarif listrik untuk pelanggan berkapasitas besar. Selain itu, ia juga memperluas cakupan pajak penjualan dan jasa. Akibatnya, harga berbagai barang kebutuhan masyarakat pun mengalami kenaikan.
Baca juga:subsidi orang kaya di malaysia dicabut tepatkah
Masyarakat kemudian mengancam akan melakukan demo besar-besaran dan menuntut Anwar untuk mundur dari jabatannya. Ia dinilai telah gagal dalam memenuhi janjinya untuk melakukan reformasi. Untuk meredam kemarahan rakyat inilah, Anwar memberikan kado hari kemerdekaan. Namun, pada Minggu (27-7-2025) puluhan ribu rakyat Malaysia turun ke jalanan Kuala Lumpur untuk menuntut Anwar Ibrahim mundur. Mereka mengkritik keras kinerja Anwar Ibrahim.
Tidak Jauh Berbeda
Kondisi Malaysia dan Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda. Keduanya juga memiliki sejarah yang hampir sama. Kedua negara ini pernah menjadi wilayah jajahan. Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, sedangkan Malaysia menjadi jajahan Inggris. Keduanya juga pernah dijajah oleh Jepang.
Kedua negara yang bertetangga ini pun menerapkan sistem ekonomi yang sama, yakni kapitalisme. Hal ini dapat dilihat dari APBN keduanya yang menggunakan bujet defisit. Akibatnya, negara terus menumpuk utang. Laman worlddata.info (Juli 2025) menyebutkan bahwa utang pemerintah pusat Malaysia telah mencapai 59,12% dari PDB.
Kondisi seperti ini sudah jamak terjadi di negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Utang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk menambal kekurangan anggaran. Utang akan ditumpuk karena pendapatan utama hanya dari pajak.
Solusi Sementara
Kado yang diberikan kepada rakyat Malaysia sebenarnya tidak ubahnya bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia. Uang tunai yang diberikan hanya akan meringankan beban sesaat. Jumlah uang yang diterima tidak sepadan dengan besarnya kenaikan harga barang dan jasa.
Inflasi akan terus terjadi dan menggerus nilai uang mereka. Hal itu diperparah dengan pajak yang terus naik dan makin banyak ragamnya. Uang yang jumlahnya tidak seberapa itu pun makin tidak berharga.
Oleh karena itu, rakyat akan tetap menderita. Bahkan, penderitaan mereka akan terus bertambah karena beban hidup makin berat. Kesejahteraan yang dijanjikan saat kampanye hanya dinikmati oleh sebagian kecil anggota masyarakat yang berada di dalam atau dekat dengan lingkaran kekuasaan. Sementara itu, sebagian besar masyarakat hanya dapat menyaksikan kemewahan yang dipertontonkan di hadapan mereka.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam menjelaskan bahwa tidak terwujudnya kesejahteraan secara merata ini karena sistem ekonomi kapitalisme hanya memperhatikan kemakmuran negara atau kemakmuran kolektif. Kemakmuran ini akan diperoleh dengan memperbanyak produksi serta menaikkan pendapatan negara. Banyaknya barang dan jasa akan otomatis meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota masyarakat melalui kebebasan kepemilikan dan bekerja.
Namun, sistem ini tidak memperhatikan bagaimana barang dan jasa tersebut dapat dinikmati oleh setiap orang. Sementara itu, kebebasan kepemilikan akan membuat mereka yang lemah tidak akan mampu menjangkau barang dan jasa tersebut. Akibatnya, kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat tidak pernah terwujud.
Kondisi ini pun terjadi di Malaysia. Negara ini memiliki produk domestik bruto (PDB) tinggi sehingga termasuk negara kaya. Namun, tingginya PDB itu tidak mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di sana.
Cara Islam Mewujudkan Kesejahteraan
Sejatinya, kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan oleh negara. Namun, tidak dengan sistem ekonomi kapitalisme karena sistem ini terbukti hanya memberikan kesejahteraan semu. Sebaliknya, penerapan sistem ekonomi Islamlah yang dapat mewujudkannya.
Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, yang harus dilakukan adalah merujuk pada tuntunan Rasulullah saw. Beliau adalah sosok yang pertama kali mendirikan Daulah Islam di Madinah. Di tempat yang mulia itulah, beliau mulai menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi.
Dalam mengatur masalah ekonomi, Rasulullah saw. telah mengklasifikasikan harta menjadi tiga jenis, yaitu umum, negara, dan pribadi. Pengklasifikasian ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kezaliman terhadap siapa pun. Harta milik pribadi tidak akan digunakan untuk umum dan sebaliknya harta milik umum tidak boleh dikuasai oleh pribadi.
Baca juga: Kado Pejabat Menjelang Ramadan
Dengan demikian, pemanfaatan harta juga disesuaikan dengan kategori tersebut. Harta milik umum, seperti barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Harta jenis ini tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh pihak swasta, baik pribadi maupun kelompok.
Selain itu, negara akan memastikan terdistribusinya kekayaan secara merata. Negara akan mencegah berkumpulnya harta atau kekayaan pada sekelompok kecil orang. Salah satunya dengan melarang penimbunan harta karena perbuatan ini dilarang, seperti yang disebutkan dalam HR. Muslim,
مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِىٌٔ
Artinya: “Siapa saja yang melakukan penimbunan, dia telah berbuat salah.”
Inilah kebijakan ekonomi yang terbukti mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat. Umat Islam yang hidup pada masa keemasan Islam benar-benar hidup sejahtera. Meskipun orang miskin tetap ada, kesenjangan antara si miskin dan si kaya tidak terlalu besar karena yang kaya akan berbagi dengan yang kurang mampu.
Mekanisme Ekonomi Islam
Selain penerapan sistem atau kebijakan ekonomi Islam, dibutuhkan pula mekanisme ekonomi. Dalam hal ini ada dua poin. Pertama, mewajibkan laki-laki balig yang berakal serta mampu untuk bekerja. Sebaliknya, wanita tidak akan diwajibkan bekerja. Kedua, menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Negara dapat memberi lahan pertanian atau modal usaha. Negara juga dapat membekali mereka yang memiliki kewajiban bekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.
Selain itu, negara juga memberikan sanksi berupa takzir kepada laki-laki yang tidak mau atau malas bekerja. Sedangkan mereka yang tidak mampu bekerja atau tidak memiliki keluarga yang dapat memberi nafkah akan ditanggung oleh negara. Negara dapat menggunakan dana di baitulmal dari pos zakat untuk melaksanakan kewajiban ini.
Khatimah
Demikianlah, kado yang diberikan kepada rakyat Malaysia sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara tuntas. Kado itu hanyalah obat untuk sedikit mengurangi rasa sakit tanpa memberikan kesembuhan. Sementara itu, persoalan utama yang mereka hadapi tidak benar-benar terselesaikan.
Persoalan itu hanya dapat diselesaikan secara tuntas dengan menerapkan aturan Islam. Aturan yang bersumber dari Allah Swt. yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Namun, aturan ini hanya dapat dijalankan dalam sistem yang menerapkan Islam secara kaffah.
Wallahua'lam bishawab.[]
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
