MBG Setahun Berjalan, Stunting Masih Mengancam

Setahun berjalan, Program MBG justru memperlihatkan bahwa stunting tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial dan populis.

Oleh. Diyani Aqorib, S.Si.
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara resmi dimulai dan diimplementasikan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 di sejumlah sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan target mencakup seluruh Indonesia pada akhir 2025. Program ini dilandasi oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka stunting di Indonesia. Pelaksanaannya dimulai serempak pada 6 Januari 2025, di berbagai titik di Indonesia.

Targetnya mencakup siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui, untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah menargetkan perluasan ke lebih banyak penerima manfaat dan memastikan implementasi yang lebih baik di lapangan, dengan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada akhir 2025, program ini terus berjalan, dengan target perluasan serempak di seluruh Indonesia pada Januari 2026.

Permasalahan Bermunculan

Namun, tak dimungkiri berbagai permasalahan pun muncul. Seperti keracunan massal, ompreng yang mengandung babi, SPPG tak sesuai standar, bahkan budgeting anggaran besar yang berdampak pada pengurangan anggaran di bidang lain.

Dilansir dari tempo.co.id, 29-12-2025. Per 23 Desember 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan sepanjang 2025 korban keracunan MBG mencapai 20.012 orang. Ini bukanlah angka yang sedikit. Apalagi menyangkut kesehatan dan nyawa manusia. Terlebih lagi ketika tujuan program MBG salah satunya adalah untuk mengatasi masalah stunting di negeri ini. Sungguh sangat ironis.

Masalah anggaran pun menjadi sorotan. Seperti yang disampaikan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji bahwa ada berbagai permasalahan yang harus dituntaskan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama masalah dana yang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya. Dari anggaran pendidikan tahun 2026, program MBG memakan dana Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun.

Adapun total anggaran MBG mencapai Rp335 triliun. Namun, sebanyak Rp223 triliun diambil dari sektor pendidikan, setara 66% alias nyaris 70%. Selebihnya, anggaran MBG sebesar Rp24,7 triliun diambil dari sektor kesehatan, dan Rp19,7 triliun dari sektor ekonomi. Artinya, anggaran pendidikan paling banyak tersedot untuk program MBG. (detik.com, 30-12-2025)

Stunting Bukan Sekadar Asupan Makanan

Stunting sejatinya bukan sekadar persoalan kurang makan, apalagi jika direduksi hanya pada pemberian makanan di sekolah. Namun, masalah kronis yang dipengaruhi oleh banyak faktor: kemiskinan struktural, sanitasi buruk, akses air bersih yang tidak merata, layanan kesehatan ibu dan anak yang timpang, hingga ketahanan pangan keluarga yang rapuh. Jika akar masalah ini tidak disentuh, maka program MBG hanya menjadi solusi tambal sulam yang mahal tetapi rapuh.

Keracunan massal yang menimpa puluhan ribu penerima MBG justru menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan. Alih-alih menyehatkan, program ini dalam praktiknya malah menghadirkan risiko baru bagi kesehatan anak. Ini menandakan bahwa negara belum siap secara sistemik dalam menjalankan program berskala nasional dengan sasaran kelompok rentan.

Lebih dari itu, kasus ompreng mengandung babi dan SPPG yang tidak memenuhi standar memperlihatkan lemahnya kontrol negara terhadap penyedia jasa dan rantai distribusi pangan. Padahal, menyangkut konsumsi publik terutama anak-anak dan ibu hamil, standar keamanan, kehalalan, dan kualitas seharusnya menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar formalitas administratif.

Anggaran Besar, Dampak Minim

Anggaran fantastis yang digelontorkan untuk MBG justru menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa dengan dana ratusan triliun rupiah, masalah stunting belum juga terselesaikan secara signifikan?

Bahkan, pengambilan anggaran besar dari sektor pendidikan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Pendidikan yang sejatinya membutuhkan peningkatan kualitas guru, sarana belajar, dan pemerataan akses justru harus berbagi dengan program yang belum terbukti efektif.

Ketika 66 persen anggaran MBG diambil dari pos pendidikan, ini menandakan adanya kekeliruan dalam prioritas kebijakan. Negara tampak lebih fokus pada program populis jangka pendek ketimbang membangun fondasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Padahal, stunting tidak bisa diselesaikan dengan logika proyek tahunan, melainkan membutuhkan perubahan struktural dan kebijakan menyeluruh.

Kegagalan Paradigma Pembangunan

Masalah utama MBG bukan semata pada teknis pelaksanaan, melainkan pada paradigma pembangunan yang digunakan. Selama negara masih memandang pemenuhan gizi sebagai proyek berbasis anggaran, bukan sebagai kewajiban negara terhadap rakyat, maka berbagai program akan terus berulang dalam pola yang sama, mahal, rawan masalah, dan minim dampak.

Dalam sistem saat ini, negara sering kali berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara pelaksanaan diserahkan pada pihak ketiga. Akibatnya, kepentingan efisiensi biaya dan keuntungan sering kali mengalahkan aspek keselamatan dan kualitas. Inilah yang membuat program sebesar MBG justru rentan terhadap penyimpangan dan kegagalan.

Baca juga: Program MBG Menguntungkan atau Merugikan?

Solusi Islam

Islam memandang pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pangan dan kesehatan sebagai tanggung jawab langsung negara. Negara wajib memastikan setiap individu, terutama anak dan ibu, mendapatkan gizi yang cukup, aman, halal, dan berkelanjutan. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam sistem Islam, penanganan stunting tidak dilakukan dengan program karitatif massal yang rawan masalah, melainkan dengan menjamin kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Negara memastikan lapangan kerja tersedia, harga pangan terjangkau, layanan kesehatan gratis dan berkualitas, serta sanitasi dan air bersih merata hingga pelosok.

Dengan pengelolaan baitulmal yang amanah dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, negara mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa harus mengorbankan sektor lain seperti pendidikan. Inilah solusi hakiki yang tidak hanya mengobati gejala, tetapi menyelesaikan masalah dari akarnya.

Khatimah

Setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis justru memperlihatkan bahwa stunting tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial dan populis. Keracunan massal, karut-marut anggaran, dan lemahnya pengawasan menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam cara negara mengelola urusan rakyat.

Tanpa perubahan paradigma dan sistem, MBG berpotensi menjadi program mahal yang gagal menyelamatkan generasi. Sudah saatnya negeri ini berani beralih pada solusi yang menyeluruh, adil, dan berlandaskan tanggung jawab negara sebagaimana diajarkan dalam Islam, yaitu sistem Khilafah Islamiyyah. []