MBG Setahun Berjalan, Belum Atasi Stunting

MBG hanya menjadi program populis kapitalistik, karena yang dipentingkan terlaksanakannya program, bukan mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan, dan tidak menyelesaikan masalah stunting.

Oleh. Erdiya Indrarini
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-MBG (makan bergizi gratis) telah berjalan setahun lamanya, tetapi angka stunting tak kunjung hilang. Berbagai permasalahan mewarnai pelaksanaan program tersebut. Namun, sayangnya pemerintah seolah tutup mata dan telinga serta tidak mengevaluasi.

Data yang tercatat dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa persentase anak Indonesia yang mengalami stunting masih ada 19,8%, dari 21,5% di tahun sebelumnya. Angka itu menandai bahwa telah tercapainya angka yang ditetapkan PBB dalam program SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Akan tetapi, angka prevalensi stunting di tiap-tiap daerah ternyata masih sangat tinggi. Seperti di Nusantara Tenggara Timur dengan prevalensi stunting 35,3%, di Sulawesi Barat 35%, di Papua 34,6%, juga di daerah lainnya yang juga memiliki prevalensi stunting yang masih tinggi. (cnbcindonesia.com, 7-1-2026)

Selain itu, MBG yang diharapkan mampu mengentaskan stunting pun terlalu banyak masalah. Di antaranya seperti pelanggaran perizinan, makanan basi, berbelatung, keracunan masal, ataupun masalah lainnya.

Yang juga menjadi polemik, yaitu tetap disalurkan MBG di saat anak-anak sekolah sedang libur panjang. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik hal tersebut. "Bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain?" Demikian katanya pada saat hadir di sebuah program televisi.

Media mengatakan bahwa ada kesalahan sangat fatal dalam tata kelola MBG. Mengapa program tersebut tidak berhenti saat anak sekolah libur? Sederhana, yaitu karena agar dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap ngebul, kontrak tetap berjalan, dan profit untuk mereka aman, demikian ungkapnya. (kompas.tv, 26-12-2025)

MBG Bermasalah

MBG merupakan program yang digadang-gadang mampu menekan angka stunting, juga meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak sekolah, sehingga mampu meningkatkan prestasi. Lebih dari itu, MBG di harapkan bisa memenuhi ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Namun, program unggulan Prabowo-Gibran ini ternyata terlalu banyak masalah.

Tetap disalurkannya MBG di masa liburan sekolah hanya sebagian kecil saja dibanding kasus yang lain, seperti penyediaan makanan yang tidak higienis, tidak mencukupi standar gizi, maupun kasus keracunan di berbagai tempat. Hal ini seperti keracunan masal yang terjadi di Bandung Barat, Garut, maupun di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Di saat bencana banjir dan longsor Sumatra di akhir tahun, dan membutuhkan banyak biaya untuk pemulihan pendidikan dan kesehatan, dana MBG seolah tidak boleh disentuh. Padahal, hingga akhir tahun dana tersebut baru terserap 60 triliun dari 335 triliun yang akan disalurkan. Guru Besar FEB UGM, Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A pun menilai bahwa ini kebijakan yang tidak bijak. (ugm.ac.id, 11-12-2025)

Jika diharapkan untuk menekan stunting, nyatanya masih banyak daerah yang mengalami prevalensi stunting tinggi. Jika dikatakan MBG mampu meningkatkan taraf kesehatan dan prestasi anak-anak, nyatanya malah banyak yang mengalami keracunan.

Tidak sedikit pula siswa yang tidak memakan menu yang disajikan karena tidak cocok dengan selera makan hariannya. Terlebih, meningkatkan taraf kesehatan generasi juga lebih tepat jika menjadi tanggung jawab bidang kesehatan, bukan malah memotong dana pendidikan sebagaimana saat ini dilakukan untuk program MBG.

Jika dikatakan bisa meningkatkan prestasi anak, itu pun jauh dari harapan, karena dengan adanya MBG, para pengajar menjadi lebih sibuk mengurusi distribusi makanan, sehingga akan berpengaruh pada waktu belajar dan mengajar.

Tak hanya itu, pengawasan yang lemah terhadap distribusi dana, juga membuat berbagai kasus korupsi dan penyelewengan dalam program MBG ini tidak bisa dihindari. Mirisnya, program MBG bukannya di evaluasi, tetapi justru dinaikkan dananya di tahun 2026 ini.

Dana MBG

Tidak tanggung-tanggung, menurut kompas.com (7-1-2026), pemerintahan telah mengalokasikan dana Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2026. Di awal tahun ini, Presiden Prabowo pun mengeklaim bahwa program MBG telah berhasil 99,99 persen.

Bila diperhatikan, fakta pendidikan di negeri ini masih amburadul, seperti banyaknya putus sekolah, terbatasnya sarana dan prasarana. Yang paling mencolok mata adalah mahalnya biaya pendidikan yang tidak bisa dijangkau semua kalangan. Di ambilnya sebagian besar dana pendidikan untuk program MBG, tentu akan lebih menghancurkan dunia pendidikan.

Artinya, masa depan generasi bangsa ditumbalkan demi sekerat makanan. Tentu akan lebih tepat jika dana untuk program makan bergizi gratis alias MBG, disalurkan untuk dana pendidikan gratis, baik mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Itulah bantuan yang sebenarnya untuk generasi, yaitu bagaimana mereka mudah mengakses pendidikan yang diinginkan.

Pendidikan dalam Kapitalisme

Semua itu adalah potret nasib pendidikan di negeri yang mengaku berideologi Pancasila, tetapi menerapkan ideologi kapitalisme yang diadopsi dari kaum penjajah. Dana yang mestinya bisa untuk memenuhi biaya pendidikan secara gratis, malah digunakan untuk program MBG alias makan gratis yang disinyalir sebagai program populis. Padahal, program ini tanpa payung hukum, dan hanya bermodalkan Perpres (Peraturan presiden), yakni sekadar untuk memenuhi janji-jani penguasa di kala kampanye.

Mirisnya, pemangku kebijakan itu mengeklaim program MBG sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat dan generasi, padahal semua hanya propaganda. Artinya, mereka sejatinya tidak peduli terhadap pendidikan, dan kesehatan generasi bangsa. Pendidikan dan kesehatan generasi bukan prioritaskan bagi mereka.

Sebaliknya, pendidikan tetap dikebiri dengan kewajiban membayar biaya tinggi. Program MBG untuk anak sekolah pun akhirnya juga dijadikan sebagai ladang bisnis. Terbukti pengelolaan diserahkan kepada vendor lokal, sehingga mengakibatkan lemah pengawasan, dan kasus demi kasus terjadi beragam.

Inilah tata kelola negeri yang menerapkan ideologi kapitalisme, negara hanya sebagai regulator semata. Sementara itu, pengelolaan diberikan pada swasta. Padahal, nasib bangsa dan negara di masa depan, tergantung dari bagaimana membina generasi saat ini.

Jika cara-cara kapitalistik ini dipertahankan, niscaya tujuan menghilangkan angka stunting, mengentaskan kualitas kesehatan anak-anak sekolah agar mampu meningkatkan prestasi, dan bisa memenuhi ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045, maka hasilnya akan jauh panggang dari api, alias hanya ilusi.

Lebih dari itu, yaitu munculnya berbagai persoalan baru seperti korupsi dana MBG, utang membengkak, salah gizi, juga tidak tepat sasaran. Dunia pendidikan pun bisa hancur karena sebagian dananya terpakai untuk dana MBG. Selanjutnya, akan lahir generasi yang terus menuju keterbelakangan. Jika telah menjadi generasi lemah, maka bangsa dan negara ini niscaya akan mudah disetir asing sebagaimana yang sudah kita saksikan saat ini.

Akar Masalah

Berbagai ide dan program untuk mengentaskan generasi menjadi sehat dan berprestasi telah dilakukan. Hal ini sebagaimana program MBG yang anggaran biayanya tak tanggung-tanggung jumlahnya. Akan tetapi, permasalahan justru kian kompleks.

Hal ini karena program MBG tidak menyentuh pada akar masalah yang sebenarnya. Padahal, akar masalah atas tingginya angka stunting, buruknya taraf kesehatan, rendahnya prestasi, sejatinya karena rendahnya tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan, maka angka stunting menjadi tinggi, generasi pun menjadi lemah, dan sulit berprestasi. Mirisnya, kini malah banyak lahir generasi yang malas, suka tawuran, hedonis dan materialistis. Angka kenakalan remaja juga terus meningkat jumlahnya.

Tak heran, di samping karena kemiskinan dan minimnya kesejahteraan, pemerintahan yang menerapkan ideologi kapitalisme demokrasi sejatinya juga tidak peduli terhadap akhlak para generasi.

Padahal, generasi merupakan aset bangsa. Generasi bahkan hanya disiapkan sebagai pekerja alias budak-budak industri. Jika program-program untuk generasi tidak menyentuh akar masalah, maka usaha menghilangkan angka stunting, dan berharap pada generasi menuju Indonesia emas 2045, hanya angan-angan belaka.

Baca juga: MBG Setahun Berjalan, Stunting Masih Mengancam

Islam Memandang

Dalam Islam, pemenuhan gizi rakyat adalah kewajiban yang mesti diperhatikan oleh negara. Negara dalam Islam bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, mulai dari sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, juga jaminan keamanan bagi setiap rakyat. Hal ini karena dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin adalah pengurus rakyat yang wajib memenuhi segala kebutuhan atau urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,

…اَلْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…

"Pemimpin rakyat adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam pemenuhannya, negara tidak memberi makanan secara langsung, sebagaimana dalam program MBG. Akan tetapi, negara menyediakan lapangan kerja yang luas bagi para laki-laki atau kepala keluarga, dan memberi gaji yang layak. Dengan demikian, setiap laki-laki mampu memberi nafkah bagi semua keluarga yang menjadi tanggungannya.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pun bukan karena alasan kerja sama dengan swasta, atau dalam pengaruh investor, juga bukan karena keuntungan yang mungkin didapatkan. Namun, setiap kebijakan adalah demi berkurangnya beban rakyat.

Islam juga tidak memberi peluang bagi tumbuh suburnya oligarki, yang tentunya akan mengendalikan harga pasar. Dengan demikian, maka kenaikan harga-harga bisa ditekan, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, bukan dimonopoli oleh oligarki.

Khatimah

Demikianlah menyoal program MBG. Bahwasanya tujuan menekan angka stunting, dan mengentaskan kualitas kesehatan anak-anak sekolah agar berprestasi, juga untuk memenuhi ketahanan pangan menuju Indonesia emas 2045, tidak bisa dengan memberi makanan melalui MBG.

Hal ini karena program MBG yang menyerap dana sangat besar ini tidak menyentuh akar masalah sebenarnya, yaitu kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan. MBG hanya menjadi program populis kapitalistik, karena yang dipentingkan terlaksanakannya program, bukan mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan, dan tidak menyelesaikan masalah stunting.

Akhirnya, MBG tidak untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk penguasa dan para pengusaha yang mengelola dapur SPPG yang kebanyakan adalah kroni penguasa. Terbukti, MBG dipaksakan terus berjalan walau banyak permasalahan krusial di lapangan. Ini menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara.

Oleh karena itu untuk menekan angka stunting, haruslah mengatasi masalah utamanya, yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Bukankah negeri ini terkenal dengan negeri yang makmur dan kaya sumber daya alam (SDA)?

Selama negeri ini menerapkan pemerintahan kapitalisme demokrasi, maka SDA yang merupakan kekayaan alam negeri ini akan tetap dijarah penjajah. Akibatnya negeri kaya SDA ini, akan tetap miskin dan berada dalam keterbelakangan. MBG pun hanya menjadi program populis, yang tak mampu menghilangkan angka stunting. Wallahualam bissawab. []