Klaim Semu Swasembada Pangan

Swasembada pangan mustahil dicapai saat kapitalisme menjadi landasan sistem perekonomian negara. Kapitalisme mengukur capaian kesejahteraan dari besarnya produksi saja.

Oleh. Arda Sya'roni
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan batu bisa jadi tanaman". Demikianlah sepenggal lirik lagu Kolam Susu. Di penggalan bait lain dikatakan, "Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan, tiada badai kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu".

Masyaallah, demikianlah gambaran tanah Indonesia sebagai negara agraria dan maritim. Begitu indahnya dan suburnya. Bahkan dari tongkat dan batu pun bisa tumbuh tanaman. Hanya dengan bermodal kail dan jala pun lauk pauk bisa didapat dengan mudahnya. Lagu ini membuktikan bahwa Indonesia yang berada pada jalur strategis dunia dikarunia Sumber Daya Alam yang luar biasa melimpah, baik di darat maupun di laut. Iklim tropis juga menjadi keuntungan bagi pertumbuhan aneka tumbuhan.

Tanahnya yang subur, cuaca yang cenderung stabil, aneka ragam flora dan fauna serta kandungan mineral dalam perut bumi merupakan potensi alam yang menunjukkan betapa kayanya Indonesia. Potensi alam yang demikian tentulah membuat swasembada pangan sangat mungkin dilakukan oleh negara. Itulah sebabnya pula banyak negara yang berminat untuk memiliki, bahkan SDA yang terdapat di Indonesia.

Anomali Swasembada

Program swasembada pangan pernah berjalan dan sukses di era kepemimpinan Presiden Suharto. Namun, seiring pergantian kepemimpinan program swasembada ini mulai meredup. Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo swasembada pangan mulai dihidupkan kembali, bahkan dikabarkan telah memberikan hasil gemilang.

Dikutip dari kompas.id, 22-08-2026, Presiden Prabowo menyatakan bahwa di antara berbagai capaian sepanjang 2026, swasembada pangan menjadi salah satu hasil kinerja yang secara khusus diangkat oleh pemerintah. Ada delapan sektor yang ditekankan dalam swasembada ini, di antaranya delapan komoditas yang mencakup beras, cabai besar, cabe rawit, jagung, bawang merah, telur, gula konsumsi, dan daging ayam ras.

Sebuah anomali, di tengah klaim swasembada yang merupakan hasil capaian tahun 2026 sebagaimana yang disampaikan oleh presiden, tetapi faktanya harga bahan pangan di masyarakat justru mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena swasembada pangan hanya bicara tentang jumlah produksi pangan, bukan harga dan distribusinya. Praktik monopoli oligopoli menjadikan harga bisa diatur oleh produsen besar (kapitalis).

Logikanya, apabila negara telah melakukan swasembada pangan, maka harga bahan pokok makanan bisa ditekan. Tak hanya itu, petani dan peternak juga akan memperoleh kesejahteraan karena hasil jerih payah mereka mendapatkan hasil timbal balik yang setimpal. Beginilah seharusnya kondisi swasembada pangan yang sesungguhnya. Swasembada yang layak dan mampu mensejahterakan rakyat, baik petani atau peternak, pelaku usaha maupun rakyat sebagai konsumennya.

Kegagalan Kapitalisme

Swasembada mustahil dicapai saat kapitalisme menjadi landasan sistem perekonomian negara. Kapitalisme mengukur capaian kesejahteraan dari besarnya produksi saja. Makin besar hasil produksi yang dihasilkan, maka keuntungan yang diraup pun akan semakin besar. Begitulah cara kerja sistem kapitalis yang memegang prinsip ekonomi ala barat, dengan modal sedikit mungkin untuk mencapai hasil sebanyak mungkin. Kapitalisme niscaya tidak memastikan distribusi pangan apakah sudah sampai ke tangan rakyat atau tidak. Hasil produksi itu apakah terjangkau atau dibutuhkan oleh rakyat tidak pernah menjadi bahan pertimbangan.

Peran negara dalam kapitalisme hanyalah sebagai regulator bagi para kapital sehingga negara akan berlepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Wajar, karena dalam kapitalisme keuntungan dan manfaat menjadi tolok ukur suatu keberhasilan. Kesejahteraan rakyat dan kemerataan kebutuhan rakyat bukanlah menjadi tujuan dalam pelaksaan swasembada pada sistem ini. Negara pun lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang demi mempertahankan kekuasaan.

Sebuah negara seharusnya tidak hanya mengukur swasembada berdasarkan banyaknya jumlah produksi. Negara juga harus memastikan seluruh perjalanan produksi mulai dari tangan produsen (petani/peternak), proses pendistribusiannya, hingga sampai di tangan rakyat dengan harga terjangkau oleh daya beli rakyat bawah.

Swasembada dalam Daulah Islam

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh sebab itu, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya. Jadi, swasembada akan terwujud saat dilaksanakan dengan sistem Islam. Hal ini karena Islam menjadikan syariat Islam sebagai pijakan pengaturan negara. Swasembada akan terwujud saat sistem ekonomi Islam dijadikan landasan pelaksanaan swasembada. Karenanya, negara wajib memastikan distribusi pangan hingga bisa diakses semua orang dengan harga terjangkau. Negara tidak menyerahkan urusan swasembada ini kepada pihak swasta yang hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Peran Penting Negara

Dalam Islam, negara tak hanya berlaku sebagai pengawas pasar saja, melainkan negara juga wajib untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Negara tidak seharusnya membiarkan rakyat tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebab harga yang semakin tak terjangkau. Karenanya negara juga wajib memotong praktik monopoli oligopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga.

Dalam Islam praktik monopoli harga dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al Hasyr ayat 7, "… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” Potongan ayat di atas jelas menekankan bahwa perekonomian hendaknya berputar di kalangan atas saja.

Sedangkan saat ini permainan harga kerap dilakukan oleh orang-orang atas, yaitu kaum oligarki dan para pemilik modal. Ketimpangan stok antar wilayah, transportasi, penyimpanan serta distribusi, semua level ini memungut biaya yang tak sedikit, padahal harga yang dibeli dari petani/peternak sangat murah. Alhasil harga yang sampai di tangan rakyat sebagai konsumen mahal, bahkan tak terjangkau bagi sebagian rakyat.

Selain itu, Islam juga melarang adanya penimbunan barang. Praktik penimbunan ini merupakan salah satu hal yang kerap dilakukan oleh pelaku ekonomi saat ini. Tujuannya jelas untuk menaikkan demand pasar akibat kelangkaan barang, sehingga pada akhirnya barang akan dikeluarkan dengan harga tinggi.

Islam sangat perhatian akan persoalan penimbunan barang ini dan mengkategorikan pelakunya sebagai orang yang berdosa. “Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa.” (HR Muslim)

Khatimah

Swasembada tidak akan terwujud saat negara menerapkan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme takkan pernah menimbang segala sesuatunya dengan halal haram, termasuk dalam kepengurusan rakyat. Selama sesuatu itu menghasilkan keuntungan bagi kantong pribadi atau golongan, maka urusan rakyat tak pernah mendapatkan perhatian khusus. Rakyat dipaksa untuk berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara para penguasa dan kaum kapital dengan leluasa menikmati kekuasaan sembari memeras keringat rakyat.

Lain halnya dengan sistem Islam, yang benar-benar akan mewujudkan swasembada pangan. Manfaat swasembada pangan akan benar-benar dirasakan rakyat, dari hulu hingga hilir. Mulai dari petani/peternak sebagai produsen hingga rakyat sebagai konsumen. Negara akan menjamin kualitas tetap terjaga, tidak ada kelangkaan barang akibat penimbunan, dan harga pun terjangkau. Wallahualam bissawab. []