Quick Win Pemerintahan Baru, Hanya Kesejahteraan Semu

Program Quick Win seolah-olah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebenarnya program ini hanya memberi solusi sesaat, bukan menyelesaikan masalah secara tuntas.

Oleh. Nita Savitri
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Prabowo-Gibran telah dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden RI menggantikan Jokowi-Makruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Serangkaian program pemerintahan baru sudah dirancang pelaksanaan berikut anggarannya,di antaranya adalah program Quick Win.

Program Quick Win 2025 dikenal sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang akan dikejar pelaksanaannya per 2025 dengan total anggaran Rp121 triliun. Terjadi kenaikan anggaran Quick Win sebesar Rp8 triliun dari yang sebelumnya Rp113 triliun. Penambahan tersebut untuk penanggulangan TBC yang diharapkan bisa menurun hingga 272 per 100.000 penduduk pada 2025. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan bahwa penambahan ini sudah termasuk perkembangan terkini pembahasan di rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI. (Tempo.co, 13-10-2024)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 pun telah diselaraskan dengan program Quick Win Presiden-Wapres terpilih.

Menteri BPN Suharso Monoarfa menyampaikan program tersebut antara lain:

Pertama, menyangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dengan target 15,42 juta jiwa penduduk di 514 kabupaten/kota.

Kedua, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah, dari yang tipe D menjadi C sebesar Rp1,8 triliun.

Ketiga, pembangunan dan perbaikan sekolah sebesar Rp20 triliun.

Keempat, pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian. Lumbung pangan nasional juga akan dibangun di daerah/desa di bawah Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp15 triliun.

Kelima, penambahan kartu kesejahteraan sosial dan usaha agar kemiskinan absolut menjadi 0 persen.

Keenam, adanya pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik sebanyak 914.573 unit. (Antara, 16-8-2024)

Ketujuh, pembangunan IKN akan dilanjutkan dan dipercepat penyelesaiannya melalui penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita IKN (OIKN) dan disetujui Komisi II DPR RI sebesar Rp28,3 triliun pada 2025 dari anggaran tahun sebelumnya yaitu Rp27,8 triliun.

Nilai penambahan anggaran yang sangat fantastis untuk program Quick Win tentu akan membuat bengkaknya APBN. Jika pengeluaran melejit, sedangkan pemasukan negara hanya mengandalkan pajak dan utang, bisa dipastikan penambahan keduanya membuat beban hidup rakyat makin panjang.

Mengukur Keberhasilan Quick Win

Program ini sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya. Jokowi-Makruf Amin telah menerapkan program yang bisa dirasakan secara cepat oleh rakyat. Ada dua program waktu itu, yaitu pertama, peluncuran kartu sakti, mulai Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sejahtera. Kedua, menjadikan Indonesia sebagai surga investasi. Terbukti meski program-program tersebut terealisasi, kesejateraan rakyat masih jauh dari harapan. Kemiskinan makin luas dengan adanya badai PHK yang menimpa kalangan menengah ke bawah.

Ketika pemerintahan baru berkuasa, mereka pun bertekad melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya, termasuk adanya Quick Win. Wajar saja semua programnya tidak jauh beda, hanya sedikit penambahan yang tidak signifikan. Demikian pula dengan upaya menambah pendapatan negara untuk menutup pembengkakan anggaran negara. Pajak dan utang masih dijadikan cara instan untuk menambah pendapatan negara.

Apalagi dengan percepatan pembangunan IKN, salah satu program yang membuat pasangan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari pendukung pemerintahan sebelumnya dan pihak pengusaha/korporat. Investasi swasta, baik dari asing maupun lokal, diberi peluang sebesar-besarnya untuk menguasai sumber daya alam dengan dalih pembangunan dan pembukaan lapangan kerja. Pembebasan pajak bagi pengusaha yang berinvestasi di IKN menguatkan bukti bahwa negeri ini menjadi surga investasi.

Sementara itu, untuk rakyat, negara tega melakukan pemalakan dengan dalih pajak itu untuk pembangunan. Semua lini kena pajak, dari usaha hingga belanja. Pajak dikenakan pada produk yang diproduksi produsen/pengusaha, tetapi yang disuruh bayar adalah rakyat sebagai konsumennya. Dengan demikian, kemiskinan akan terus ada karena kondisi sistem negara yang menciptakan kemiskinan secara struktural. Bukan karena kemalasan berusaha atau semata-mata ketentuan takdir Sang Maha Kuasa. Namun, terdapat kondisi yang diciptakan oleh sistem kapitalisme sebagai ideologi negara yang turut andil dalam memperdalam jurang perbedaan antara si miskin dan si kaya.

Quick Win, Solusi Tambal Sulam Kapitalisme

Jika dilihat sepintas, program Quick Win seolah-olah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sebenarnya, program ini hanya memberi solusi sesaat, bukan menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebagaimana kemiskinan yang diberi solusi kartu-kartu sakti, tidak semua yang kekurangan mendapatkan jatah kartu tersebut. Banyaknya data yang tidak akurat menjadi salah satu sebab salah sasaran penerima kartu. Meski sebenarnya sudah menjadi hak bagi setiap rakyat untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara.

Kemiskinan timbul karena negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja secara adil bagi masyarakat sesuai pendidikan dan kemampuan. Kebanyakan lowongan kerja yang bagus hanya menerima lulusan sarjana, tetapi negara abai menyelenggarakan pendidikan tinggi secara murah dan berkualitas. Akibatnya pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh rakyat dengan kemampuan keuangan yang tinggi. Demikian pula dengan usaha (bisnis), hanya perusahaan besar yang mendapat peluang untuk meluaskan usahanya. Sedangkan yang bermodal pas-pasan harus berjuang sekuat tenaga agar tetap bertahan dengan aneka pungutan dan mahalnya biaya produksi.

Sudah jelas, solusi kesejahteraan yang ditawarkan dalam sistem kapitalisme hanya mampu memberi solusi cabang-cabang masalah, bukan dari akarnya. Solusi tersebut hanya menimbulkan masalah baru, seperti program Quick Win dengan anggaran yang fantastis, ternyata dananya diperoleh dari utang dan investasis swasta. Hal ini akan berakibat kondisi ekonomi negara makin terpuruk dan tergantung terhadap negara asing dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Quick Win Dalam Pandangan Islam

Islam sebagai sistem yang sempurna dan sahih dari Allah Swt. telah memberikan aturan yang lengkap bagi umat manusia, termasuk dalam mengurus rakyat dalam sebuah negara. Semua masalah yang terjadi akan diselesaikan sesuai aturan dalam Al-Qur’an dan Sunah, yakni dengan ijtihad para mujtahid yang tepercaya.

Negara akan bertanggung jawab secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan asasi (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Baitulmal sebagai lembaga kas negara akan mengatur pemasukan dan pengeluaran sesuai kebutuhan rakyat. Negara Islam telah memahami wajibnya bekerja bagi para lelaki sehingga negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang luas bagi para lelaki yang sehat dan balig agar mampu menafkahi keluarganya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw., “Barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (HR.Bukhari)

Bagi mereka yang cacat dan lemah, negara akan menanggung nafkahnya jika walinya tidak sanggup memenuhinya.

Pemenuhan kebutuhan rakyat dipastikan secara individu per individu, bukan berdasar laporan secara global seperti sekarang. Setiap pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan mengontrol kondisi tersebut dan mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh khalifah dan diperkuat dengan keyakinan adanya penghisaban di hadapan Allah Swt.

Khatimah

Sungguh adanya sistem Islam kaffah merupakan satu-satunya sistem yang tidak hanya mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia, tetapi yang terpenting adalah nilai ketaatan dalam menjalankan seluruh syariat-Nya dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, kita mampu mewujudkan keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahua'lam bishawab.[]