Kerusakan Jalan, Dampak Tambang atau Kelalaian?

Jalan yang rusak akibat aktivitas tambang dibiarkan tanpa perbaikan, sementara masyarakat yang terkena dampak hanya diberikan kompensasi minim atau bahkan diabaikan.

Oleh. Imroatul Husna, S.Tr.P.
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Kerusakan jalan provinsi di berbagai daerah sering menjadi perhatian publik. Salah satunya yang dilakukan ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jember. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. (suarajatimpost.com, 3-2-2025)

Kondisi jalan pada awalnya digunakan sebagai akses umum. Sejak ada perusahaan-perusahaan tambang, kini warga harus berbagi jalan dengan truk tambang yang membawa muatan berat setiap hari. Akibatnya, kondisi jalan cepat rusak, berlubang, bahkan sudah menimbulkan banyak korban kecelakaan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah penyebab utama kerusakan ini adalah aktivitas tambang atau justru kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya?

Dampak Liberalisasi Sektor Tambang

Kita harus paham bagaimana pengelolaan tambang yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dengan model liberal. Tampaknya muncul masalah besar bagi masyarakat dan lingkungan, terutama terkait pengelolaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses liberalisasi di sektor pertambangan, individu atau swasta diberikan izin pengelolaan tambang. Hal ini berujung eksploitasi sumber daya menjadi tidak terkendali. Akibatnya, ada degradasi lahan, pencemaran lingkungan, dan rusaknya infrastruktur, termasuk jalan provinsi.

Pengelolaan tambang secara liberal hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitar. Akibatnya, infrastruktur yang digunakan secara intensif oleh sektor pertambangan tidak mendapat perawatan yang layak.

Baca juga: Jembatan Rusak, Tanggung Jawab Siapa?

Ketimpangan ekonomi akibat liberalisasi sektor tambang sering kali memicu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang. Warga merasa hak mereka terabaikan karena jalan umum lebih banyak digunakan oleh truk-truk tambang yang menyebabkan kerusakan.

Dampak Pemerintahan Kapitalistik

Sumber daya alam Indonesia didominasi perusahaan asing dan oligarki/ segelintir elit ekonomi. Keuntungan yang dihasilkan pada akhirnya lebih banyak mengalir ke luar negeri atau hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dalam pemerintahan kapitalistik, tambang yang seharusnya menjadi milik umum diizinkan untuk dikuasai oleh swasta. Akibatnya, masyarakat kehilangan kontrol atas sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah yang berorientasi pada keuntungan sering kali mengabaikan kesejahteraan masyarakat terdampak. Jalan yang rusak akibat aktivitas tambang dibiarkan tanpa perbaikan, sementara masyarakat yang terkena dampak hanya diberikan kompensasi minim atau bahkan diabaikan.

Lebih ironisnya lagi, ketimpangan dalam distribusi keuntungan dari sektor tambang sering kali tidak kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai. Pajak dan royalti yang dibayarkan perusahaan tambang tak sedikit yang disalahgunakan atau tidak dialokasikan dengan baik untuk kepentingan publik. Inilah dampak dari diberlakukannya pemerintahan kapitalistik.

Solusi Islam Mengelola Jalan Umum

Islam memberikan panduan dalam pengelolaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam perawatan jalan umum. Jalan-jalan umum merupakan infrastruktur milik umum yang berfungsi mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat.

Dalam pandangan Islam, infrastruktur dan sumber daya alam yang terkategori kepemilikan umum tidak dibenarkan diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Tidak ada hak khusus/eksklusif kepemilikan atau penguasaan sumber daya tersebut pada pihak swasta.

Jalan umum masuk kategori milik umum, harus dibangun serta dirawat oleh negara, dan dibiaya dari baitulmal. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain.

Pembangunan infrastruktur lain pun menjadi kewajiban negara untuk diberikan kepada masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Khatimah

Sudah saatnya negeri ini mengambil Islam sebagai solusi. Hanya Islam saja agama sekaligus aturan hidup yang sahih bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. Maka dalam pengaturan sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu.

Kepemilikannya adalah milik seluruh umat. Negaralah yang mengelola untuk diberikan kepada rakyat. Kalaupun ada individu atau perusahaan yang terlibat dalam pencarian, produksi, atau distribusinya, maka ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya. Akad yang dilakukan bukan dengan pola bagi hasil yang seakan-akan kontraktor menjadi bagian dari pemilik. Sebab, hak kepemilikan umum tidak bisa dialihkan kepada siapa pun.

Tanpa mengambil solusi dari Islam, polemik terkait penyediaan infrastruktur, kesejahteraan, termasuk kerusakan jalan hanya akan menjadi perdebatan tanpa solusi. Wallahualam bissawab.[]