Benarkah MBG untuk Cegah Stunting?

Kebijakan MBG sepertinya belum direncanakan secara matang, terkesan asal-asalan, bahkan nyaris dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat.

Oleh. Mardiyah
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang "resah gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan pembagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG membutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun untuk memberi makan gratis sebanyak 82,9 juta siswa penerima manfaat. (cnbnindnesia.com, 17-1-2025)

Masih hangat polemik usulan dana zakat untuk membiayai program MBG. Kini Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin kembali melontarkan ide baru, yakni memanfaatkan uang koruptor sebagai sumber pendanaan program MBG.

Bahkan, isu terbaru menyatakan bahwa Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengusulkan menu yang aneh untuk program MBG, yaitu belalang dan ulat sagu. Kandungan protein dari belalang dan ulat sagu ini dinilai oleh Kepala BGN sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat di beberapa wilayah.

Kebijakan MBG tampak banyak menuai masalah. Mulai dari masalah pendanaan yang tidak siap sampai makanan yang kurang enak. Bahkan, muncul pula polemik berupa makanan yang disebarkan tidak berkualitas hingga berbahaya, di samping beredar pertanyaan semisal untuk apa program itu dibuat.

MBG Tak Menyentuh Akar Masalah

Kondisi di atas menunjukkan betapa negara seolah tidak mampu mengurus rakyat dengan baik. Kebijakan MBG juga pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah. Ibarat kata pepatah, jauh panggang dari api. Maksud hati menekan angka stunting, ternyata malah 20 siswa di Sukoharjo keracunan setelah menyantap MBG.

Seorang pejabat berdalih bahwa dengan berpartisipasi pada program MBG maka akan mampu menaikkan elektabilitas juga menyentuh langsung masyarakat di bawah. Lebih dari itu, MBG pun digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnnya. (cnbnindonesi.com, 17-1-2025)

Dari kasus-kasus di atas betapa tampak bahwa para pejabat hanya berpikir praktis dalam membuat program MBG. Di samping itu, mereka kerap hanya melontarkan ide nyeleneh yang tidak layak diucapkan seorang pejabat. Semisal ucapan belalang dan ulat sagu untuk menu MBG. Hal ini mencerminkan hasil didikan sistem sekuler yang buruk.

Sebagaimana diketahui bahwa program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pencegahan stunting. Stunting sendiri adalah kondisi di mana anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi.

Baca juga: Program MBG Budget Sepuluh Ribu per Anak, Cukupkah?

Program MBG sendiri yang telah mendapatkan pagu anggaran Rp71 triliun ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membantu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

MBG, Program Populis?

Namun, perlu diingat bahwa akar masalah stunting yang sebenarnya adalah kemiskinan struktural pada sebagian masyarakat Indonésia. Keluarga pada level ini kesulitan memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. PHK besar-besaran, mencari pekerjaan sangat sulit, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak menyerap angkatan kerja yang ada. Hal inilah di antara penyebab keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya.

Padahal sumber daya alam negeri ini melimpah ruah. Sayangnya pengelolaan SDA berbasis kapitalisme sehingga yang menikmatinya hanya segelintir pengusaha. Sementara rakyat hanya kebagian limbahnya yang berbahaya.

Faktanya masih banyak generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan angka stunting masih tinggi. Bahkan, MBG sejatinya tidak didedikasikan untuk kepentingan rakyat, tetapi ini merupakan proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat.

Kebijakan MBG sepertinya belum direncanakan secara matang, terkesan asal-asalan, bahkan nyaris dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat. Lebih lanjut, bahkan ini terbukti justru menguntungkan korporasi. Makin nyatalah betapa program ini tak lebih sekadar program populis.

Pengurusan Rakyat dengan Sistem Islam (Kafah)

Terkait dengan persoalan di atas, maka sesunggunhnya Islam memiliki pandangan yang khas. Jika dalam sistem pemerintahan kapitalis sekuler meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan tidak dengan mengurai persoalan akarnya, maka berbeda dengan sistem Islam.

Sistem pemerintahan Islam yang dinamakan Khilafah dibentuk untuk memenuhi seruan Allah agar kaum muslimin melaksanakan seluruh syariat Islam. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara totalitas .…" (QS. Al-Baqarah 208)

Khalifah sendiri adalah kepala negara yang dibaiat oleh kaum muslimin dengan kontrak kerja melaksanakan seluruh syariat Islam secara totalitas. Seorang khalifah atau imam adalah raa'in yang berarti penanggung jawab atau pelindung rakyat.

Khilafah berkewajiban menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai syariat Islam. Mekanisme yang dimaksud salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan kerja bagi para pencari nafkah/suami, dengan upah yang mencukupi sehingga terpenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Dengan ini niscaya stunting pun bisa teratasi.

Untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, Khilafah memberikan layanan yang berkualitas dan gratis untuk seluruh warga negara. Dengan demikian keluarga tidak dipusingkan dengan biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal.

Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan oleh Khilafah untuk membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum:

Pertama, Khilafah mengelola SDA seperti tanah, air, dan hutan untuk meningkatkan produksi pangan.

Kedua, dengan mengembangkan pertanian menggunakan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, seperti irigasi, pupuk organik, dan varietas tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit.

Ketiga, negara akan mengembangkan industri pangan berbasis pada produksi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.

Keempat, mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa pangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Kelima, Khilafah akan mengembangkan kebijakan pangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan keamanan pangan.

Kedaulatan Pangan dalam Khilafah

Kedaulatan pangan dalam khilafah dapat meningkatkan produksi pangan sehingga negara tidak akan menggantungkan kebutuhan dalam negerinya pada impor. Bahkan, yang akan terus diupayakan adalah meningkatkan keamanan pangan.

Di sisi lain, kedaulatan pangan dalam Khilafah juga berfungsi meningkatkan kualitas pangan. Hal ini akan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah pangan yang sehat dan bergizi. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan pun sebuah keniscayaan, di mana akan memastikan bahwa pangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Lebih lanjut betapa Khilafah akan mampu meningkatkan keamanan pangan sehingga memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah pangan yang aman dan sehat.

Demikianlah Khilafah melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, baik terkait pemenuhan gizi, cegah stunting, maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Khilafah memiliki sumber dana melimpah yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik. Semua ini sudah dibuktikan selama berabad-abad yang lalu ketika sistem Khilafah diterapkan di muka bumi. Wallahualam bissawab.[]