Jembatan Rusak, Tanggung Jawab Siapa?

Jembatan merupakan kepentingan dasar pokok yang harus diperhatikan. Sebagaimana kebutuhan bersama akan adanya rumah sakit, bandara, stasiun, akses jalan utama, jalan tol, dan jembatan sebagai jalan penghubung dari desa ke kota.

Oleh. Rismawati Aisyacheng
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Sejak tahun 2024 sebuah jembatan di Kabupaten Bombana rusak parah. Kondisinya saat ini tidak layak untuk dilalui dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe, serta jalur utama masyarakat Bombana menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sekelompok orang yang bergabung di LKPD (Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi) telah melakukan aksi. Dengan menggerakkan massa sebanyak dua kali, serta satu kali audiensi untuk mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN). Mereka berharap agar segera dilakukan perbaikan atas kerusakan jembatan tersebut. Setelah aksi demo untuk kedua kalinya, akhirnya usaha kelompok LKPD membuahkan hasil.

Sebagaimana yang di lansir oleh sultranet.com (06-01-2025) bahwa pembangunan Jembatan Langkowala sebagai akses utama yang menghubungkan Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan yang selama ini telah dinantikan-nantikan masyarakat akhirnya akan segera terlaksana pada tahun 2025 dengan anggaran Rp15 miliar. Di bawah pengawasan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jembatan merupakan kepentingan dasar pokok yang harus diperhatikan. Sebagaimana kebutuhan bersama akan adanya rumah sakit, bandara, stasiun, akses jalan utama, jalan tol, dan jembatan sebagai jalan penghubung dari desa ke kota. Tak heran, jika ada sekelompok orang melakukan aksi ketika kebutuhan bersama mengalami kerusakan. Aksi mereka lakukan untuk mendesak pemerintah khususnya BPJN untuk memprioritaskan pembangunan jembatan baru sebagai satu-satunya akses masuk ke Bombana.

Infrastruktur Jembatan Tidak Diprioritaskan

Jika diperhitungkan, nominal anggaran Rp15 miliyar rupiah untuk membangun jembatan yang kokoh itu terlalu sedikit. Apabila hanya berorientasi untung rugi maka boleh jadi ujung-ujungnya pembangunan akan mangkrak karena di dalamnya tidak ada keuntungan. Berbeda dengan konsep pembangunan pariwisata, anggarannya mencapai ratusan milyar demi mempercantik kota yang dapat mengundang wisatawan. Padahal pembangunan ini tidak dibutuhkan masyarakat banyak. Begitu pula dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, seperti jalan tol, di mana siapa yang melewatinya harus membayar.

Faktanya, pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mencapai anggaran triliunan rupiah. Begitu gampang pemimpin daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata, tanpa ada demo. Ironisnya, mereka abai terhadap kebutuhan masyarakat banyak. Seperti fakta di atas, yang kesulitan akses jalan menuju kota. Harus ada demo dulu, baru dipikirkan. Ini pun belum direalisasikan.

Dari fakta di atas kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah dalam sistem kapitalis saat ini seolah tidak menjadikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat banyak seprti jembatan sebagai prioritas utama yang harus dipenuhi segera. Hal ini tampak ketika masyarakat harus dibuat menunggu lama tanpa ada kejelasan perbaikan jembatan atau infrastruktur yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat daerah khususnya di Bombana dan sekitarnya. Bahkan, harus dilakukan aksi dulu baru aspirasi masyarakat dikabulkan.

Padahal sebagai seorang pemimpin atau lembaga yang bertugas untuk memperbaiki infrastruktur jembatan yang rusak seharusnya sigap dalam merespons keinginan rakyat. Terlebih dalam penyediaan jembatan yang layak digunakan masyarakat. Jika masalah jembatan rusak tidak segera mengalami perbaikan, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan saat ada warga yang melintasi jembatan tersebut.

Oleh karena itu, tugas para pemimpin dan jajarannya adalah memperhatikan masalah kelayakan infrastruktur di daerah-daerah yang berada di bawah kepemimpinan mereka. Sebab semua itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Yakni tanggung jawab memberikan kesejahteraan pada rakyat. Salah satunya memberikan infrastruktur berupa jalan atau jembatan yang layak kepada mereka.

Islam Memprioritaskan Kebutuhan Rakyat

Dalam sistem Islam telah dijelaskan bahwa pemimpin itu bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Di mana kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya di hadapan Allah terhadap kepemimpinannya. Sebagaimana yang tertulis dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Itulah sistem Islam yang selalu memprioritaskan kebutuhan rakyat. Apalagi dalam masalah urgen seperti jalan atau jembatan yang mengalami kerusakan serius. Negara akan langsung mengambil langkah untuk segera melakukan perbaikan. Sebab dalam sistem Islam, pemimpin memahami betul beratnya tanggung jawab di hadapan Allah jika ada warga atau rakyat yang celaka karena jalanan atau jembatan yang rusak.

Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu sebagai seorang khalifah atau pemimpin pada masa khulafaurasyidin. Ketika itu beliau mengatakan, “Seandainya seekor keledai terperosok di kota Bagdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Ta’ala, (Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?)”

Itulah kutipan hadis yang senantiasa selalu menjadi rujukan. Ketika seseorang diberi amanah untuk memimpin suatu bangsa. Jika masalah hewan jatuh saja akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. apalagi manusia yang terperosok jatuh hingga celaka gegara jalanan rusak. Hal ini menjadi salah satu sandaran para pemimpin dalam sistem Islam untuk terus taat pada Allah Swt. serta mengedepankan kepentingan rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya.

Oleh karena itu, jika menginginkan pemimpin yang sigap dalam menangani setiap problem yang dihadapi umat maka tiada solusi lain selain penerapan sistem Islam secara kaffah. Di mana Sistem Islam ini akan menjadi pengatur dari segala aspek atau problem yang dialami masyarakat saat ini. Wallahuallam bissawab. []