Mengentaskan Kemiskinan dengan Sistem Kapitalisme, Utopis

Upaya mengentaskan kemiskinan akan berhasil hanya jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam, dan itu hanya terealisasi jika negara menerapkan sistem pemerintahan Islam

Oleh. Erdiya Indrarini
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Mengentaskan kemiskinan harusnya menjadi hal mudah bagi negeri yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya ini. Namun sayangnya, hal itu masih menjadi khayalan yang tak kunjung menjadi kenyataan. Mayoritas rakyatnya masih hidup di bawah kemiskinan, sementara kekayaan didominasi oleh pihak swasta.

Berkenaan dengan itu, wonosobo.sorot.co (3-1-2025) memberitakan bahwa tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo berupaya membangun daerah dengan prioritas mengentaskan kemiskinan. Langkah strategis yang akan dijalankan adalah program Sahabat Desa Berdaya. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan bahwa program ini akan memprioritaskan 23 desa yang lebih besar kantong kemiskinannya. Ia pun menambahkan bahwa demi mempercepat pembangunan ekonomi desa dalam  program ini, pihaknya akan melibatkan sektor swasta.

Faktor Kemiskinan

Kemiskinan maupun kekayaan sejatinya adalah fitrah, tetapi jika kemiskinan terjadi secara masal, terlebih tak kunjung beranjak, itu berarti sistem kehidupannya yang salah. Kemiskinan dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sulitnya lapangan kerja dan maraknya PHK. Ketika banyak rakyat yang menganggur maka daya beli masyarakat pun rendah. Ketika daya beli rendah, kemampuan konsumsi juga rendah dan dampaknya banyak usaha bangkrut. Hal ini akan memicu banyaknya jumlah kemiskinan.

Selain itu, adanya kapitalisasi bidang kesehatan dan pendidikan turut menyumbang terjadinya kondisi kemiskinan di tengah masyarakat. Kesehatan dan kesehatan adalah kebutuhan pokok publik yang harus dipenuhi dan ditanggung oleh negara. Akan tetapi, kini dua bidang ini justru dijadikan komoditas ekonomi. Walhasil, untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan rakyat harus menguras kocek yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah kerja yang tidak seberapa habis untuk menyekolahkan anaknya atau untuk berobat.

Faktor lainnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang serampangan dan tidak jelas. Sebagaimana dikutip dari tempo.co (26-6-2023), anggaran yang harusnya sampai ke rakyat untuk merealisasikan program yang berguna untuk rakyat, justru banyak habis di birokrasi, honor, maupun perjalanan dinas.

Hal yang sangat berpengaruh lainnya adalah bahwa pemerintah menggantungkan pemasukan kas negara dari pajak. Kemenkeu menyebutkan bahwa tahun 2025 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun atau sekitar 80 persen dari pendapatan negara yang ada adalah dari pajak. Padahal sejatinya pajak adalah bentuk pemalakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Di satu sisi pemerintah menggaungkan slogan untuk "kerja, kerja, kerja", tetapi setelah mendapatkan penghasilan, sekonyong-konyong dipalak dengan pajak. Dengan beberapa faktor tersebut, kemiskinan menjadi tidak mungkin untuk dientaskan, terlebih jika cara penyelesaiannya bergantung pada swasta. 

Baca juga: Gurita Kapitalisme di Tengah Wacana Pengentasan Kemiskinan

Mengentaskan Kemiskinan Melibatkan Swasta

Mengentaskan kemiskinan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Namun, di sistem pemerintahan kapitalisme hari ini, hubungan penguasa dan rakyat bagaikan pedagang dan pembelinya. Rakyat membeli segala kebutuhan dengan membayar pajak, sementara penguasa menentukan harga berdasarkan ketentuan para cukong. Penguasa negara hari ini pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menandatangani perizinan untuk mempermudah usaha para cukong atau pemilik modal.

Tidak heran jika dalam mengentaskan kemiskinan, Pemda Wonosobo pun akan memberdayakan desa-desa dengan melibatkan swasta. Atau lebih tepatnya adalah pemerintah menyerahkan urusan rakyat pada swasta atau pengusaha. Tak heran pula jika sudah 79 tahun mengaku merdeka, tetapi pembangunan hari ini masih berkutat pada mengentaskan kemiskinan. Itu artinya bahwa kemiskinan belum juga bergeser dari tempatnya. Kekayaan hari ini hanya dikuasai oleh segelintir kapitalis saja.

Padahal, selama urusan rakyat diserahkan pada swasta maka sampai kapan pun kemiskinan rakyat tidak bisa dientaskan. Hal ini karena tujuan swasta atau pengusaha adalah bisnis sehingga dalam pengurusannya, orientasinya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan mengangkat kesejahteraan rakyat. Inilah salah satu kebobrokan sistem pemerintahan kapitalisme yang sedang diterapkan negeri ini. Penguasa dibuat mandul tak berdaya dan segala urusan rakyat diserahkan pada swasta.

Namun, demikianlah potret dari negeri yang mengaku berideologi Pancasila, tetapi menerapkan sistem pemerintahan kapitalisme liberalisme buatan penjajah. Kemiskinan seolah menjadi lingkaran setan yang tak berkesudahan dan tidak mungkin dientaskan. Itulah risiko yang harus ditanggung negeri bersistem pemerintahan kapitalisme ini.

Oleh karena itu, selama negeri ini masih rela menerapkan sistem pemerintahan kapitalisme yang notabene mengesampingkan aturan Sang Pencipta, Allah Swt., maka kemiskinan tidak akan bisa dihapuskan. Lantas adakan sistem pemerintahan yang mampu mengentaskan kemiskinan rakyat? Sistem Islam adalah jawabannya.

Sistem Islam Mengentaskan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan akan berhasil hanya jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Namun demikian, hal ini hanya dapat terealisasi jika negara menerapkan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan  Islam merupakan sistem yang mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat di dunia, juga keselamatan di akhirat.

Negara bersistem Islam memastikan bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan primer yang sifatnya domestik maupun kebutuhan pokok yang bersifat publik. Kebutuhan yang sifatnya domestik, berupa sandang, pangan, papan, sedangkan kebutuhan pokok yang sifatnya publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, informasi, dan lain-lain. Semua kebutuhan itu wajib dipenuhi oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Agar rakyat terpenuhi kebutuhan pokok domestiknya, pemerintah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi setiap laki-laki terutama kepala rumah tangga. Selain itu, pemerintah akan menetapkan atau memberi gaji yang memadai bagi para pekerja sehingga setiap kepala rumah tangga bisa memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pendapatan Negara

Untuk kebutuhan pokok yang sifatnya publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain, biaya akan diambil dari kas negara yang bernama baitulmal. Semua itu akan dipenuhi dengan mudah oleh pemerintah yang menerapkan sistem Islam. Kebutuhan yang krusial itu pun bisa diakses oleh seluruh rakyat dengan mudah, bahkan gratis.

Hal itu karena sumber pendapatan sistem pemerintahan Islam bukan bersumber dari pajak, utang luar negeri, maupun pariwisata yang jelas tidak mungkin mencukupi. Akan tetapi pendapatannya berasal dari banyak pos yang terkumpul di baitulmal. Setidaknya ada 11 pos pendapatan pemerintahan Islam, di antaranya adalah jizyah, kharaj, fai, 'usyur, harta tanpa ahli waris, dharibah, ganimah, dan selain dari pada itu.

Adapun pendapatan terbesar adalah dari pos kepemilikan umum atau hasil sumber daya alam (SDA). Negara akan mengelola seluruh sumber daya alam yang melimpah jumlahnya secara mandiri, bukan malah mengizinkan swasta untuk menjarahnya. Hal ini karena Islam mengatur bahwa SDA haram hukumnya untuk diswastanisasi atau dikapitalisasi. SDA akan dikelola secara mandiri dengan melibatkan para putra bangsanya. Jadi, SDA haram hukumnya dikuasai oleh individu, swasta, apalagi oleh asing sebagaimana yang hari ini terjadi. Allah Swt. berfirman,

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ

 
“Manusia berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud)

Pemimpin sebagai Raa'in dan Junnah

Banyaknya pos pendapatan, perekonomian pun menjadi kukuh. Dengan demikian, pemerintah tidak akan bergantung pada swasta dalam memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Terlebih, pemimpin dalam Islam dipilih dari orang terbaiknya, bukan menang karena banyak jumlah suaranya. Kedudukan penguasa atau pemimpin adalah sebagai raa'in (pengurus rakyat), juga sebagai junnah (pelindung). Oleh karena itu, ia tidak berani main-main dengan kepemimpinannya karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya, Allah Swt.. Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Oleh karena kesalahannya ada pada sistem, maka solusinya juga dengan mengubah sistem. Dengan demikian tidak ada cara lain kecuali negara harus mengganti sistem pemerintahan yang hanya mengantarkan pada kemiskinan. Sungguh, upaya pengentasan kemiskinan akan berhasil hanya jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam dan ini hanya terealisasi jika negara menerapkan sistem pemerintahan Islam. Wallahualam bissawab.[]