Bahaya Kapitalisasi Pangan

Kapitalisasi sektor pangan tidak terelakkan karena negeri ini mengambil sistem ekonomi kapitalis sebagai landasan pengaturan ekonominya.

Oleh. Tari Ummu Hamzah
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap adanya praktik pengurangan takaran minyak dalam kemasan Minyakita. Hasil investigasi dari Kemendag bersama Satgas Pangan Polri, ditemukan bahwa ada tiga korporasi produsen Minyakita yang melakukan praktik kecurangan. Ada PT Artha Eka Global Asia di Depok. Kedua, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah. Ketiga, PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, Banten. (Tirto.id, 12-03-2025)

Kerugian Kapitalisasi Pangan

Kecurangan ini jelas merugikan rakyat dan menguntungkan para korporasi. Kita tahu bahwa pangan adalah kebutuhan pokok masyarakat. Setiap hari pangan akan menjadi sasaran belanja utama masyarakat. Karena kebutuhan pangan tidak bisa digeser dari daftar belanja masyarakat. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh produsen-produsen nakal. Entah itu mengurangi takaran seperti kasus minyak kita atau ada aktivitas penimbunan barang ketika kebutuhan masyarakat sedang meroket demi mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya.

Parahnya lagi sanksi yang diberikan kepada pengusaha hanya berupa teguran tertulis, penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Dari beberapa kemungkinan sanksi di atas tidak semua sanksi akan diberikan. Ini jelas tidak akan memberikan efek jera bagi pengusaha nakal lainnya. Sekalipun sanksi sudah diberikan, keuntungan berlipat-lipat sudah mereka dapatkan, sementara rakyat tetap dirugikan.

Baca juga: Minyakita Menyakiti Hati Rakyat

Korporasi Kian Perkasa

Urusan pangan seharusnya bisa diatasi secara mandiri oleh pemerintah. Namun, adanya kebijakan pemerintah soal pendirian industri dan korporasi menjadikan pihak swasta bebas "bermain" di negeri ini. Dalam hal ini pemerintah menilai bahwa pihak korporasi juga punya peran penting dalam ketersediaan lapangan kerja serta menjanjikan sumbangan perbaikan lingkungan.

Ditambah lagi para korporasi ini digadang-gadang akan membantu menstabilkan harga dan distribusi pangan di tengah masyarakat. Maka dari itu, pemerintah memberikan karpet hijau bagi korporasi untuk melakukan praktik kapitalisasi bahan pangan.

Kapitalisasi Pangan Sistemis

Bukankan peran-peran di atas itu seharusnya diambil oleh pemerintah? Mengapa korporasi mendominasi pengelolaan pangan sehingga kapitalisasi sektor pangan tidak terelakkan? Jawaban adalah karena pemerintah negeri ini mengambil sistem ekonomi kapitalis sebagai landasan pengaturan ekonomi. Problemnya terjadi secara sistemis.

Dalam sistem ini negara hanya sebagai pihak yang mengatur regulasi saja. Peran pemerintah adalah sebagai pembuat aturan saja, bukan sebagai pemeran utama dalam mengelola, mengatur, serta mendistribusikan pangan. Jika pangan sudah dikuasai segelintir orang, maka ini akan meminimalisasi peran pemerintah dalam mendistribusikan dan mengelola pangan. Jika swasta merajai sektor-sektor vital, maka negeri ini makin erat dalam cengkeraman kapitalisme.

Butuh Solusi Tuntas

Kesalahan mendasar dari sistem kapitalisme adalah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertingkah laku. Salah satu contohnya ketika memberikan kebebasan kepada individu masyarakat atau segelintir orang untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Ini ditujukan demi meraup keuntungan pribadi atau kolektif dengan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Akibatnya, terjadi persaingan ketat antar korporasi untuk mendominasi sarana kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan yang seharusnya bisa merata dan terjangkau ke seluruh masyarakat tidak tercapai. Semua sektor pangan sudah dikuasai korporat. Maka dalam kondisi seperti ini, kita butuh solusi alternatif untuk menggantikan sistem kapitalisme.

Apa solusi alternatif tersebut? Tidak lain dan tidaklah bukan adalah solusi Islam. Sejak zaman penjajahan, negeri ini telah mencoba berbagai sistem pemerintahan. Mulai dari sistem monarki, feodalisme, sosial, hingga kapitalisme saat ini. Namun semua sistem itu gagal dalam menyejahterakan rakyat.

Adapun Islam telah terbukti berhasil melahirkan peradaban maju, di mana rakyatnya sejahtera. Bahkan, tidak pernah ditemui kasus peradaban Islam harus menderita karena sistem pangan. Malah sebaliknya, peradaban Islam berhasil melakukan swasembada pangan sendiri. Kedaulatan pangan ada di tangan pemerintah Islam itu sendiri.

Di sisi lain Islam telah menetapkan politik ekonominya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh individu rakyat. Negara hadir dan menjalankan fungsi politiknya. Pemerintah juga sebagai penanggung jawab semua kebutuhan rakyat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., "Pemerintah adalah raa’in (pengurus) dan bertanggungjawab terhadap urusan rakyatnya,” (HR. Bukhari)

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola pangan adalah, pertama bertanggung jawab pada aspek produksi untuk memastikan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan. Kedua, mengawasi distribusi pangan agar tidak terjadi berbagai distorsi pasar. Terakhir dengan menjamin kualitas pangan.

Penutup

Ketika negara telah berhasil menjalankan fungsinya, maka pemerintah Islam akan memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh individu rakyat. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan secara merata, terus-menerus, dan berkualitas. Fokus pemerintah Islam adalah memastikan distribusi pangan merata dan terjangkau.[]