Program MBG: Ketika Gizi Tak Lagi Aman

Program MBG yang kembali bermasalah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan.

Oleh. Widya Ummu El
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Program MBG memakan korban. Jumlah korban keracunan makin meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa total korban yang tercatat ada 210 orang berdasarkan perkembangan kasus 7-9 Mei 2025. Dari 210 orang itu berasal dari 8 sekolah yang melaporkan kejadian, rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan (Cnnindonesia.com 11-5-2025).

Meski demikian, dikutip dari sumber yang sama, Presiden RI Bapak Prabowo tetap menganggap bahwa program MBG ini telah berhasil 99,99% karena angka kasus keracunan di bawah 1% jika dibandingkan dengan jumlah penerima MBG.

Bersamaan dengan itu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan program MBG ini akan mendapatkan dukungan asuransi sebagai risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui (Finansial.bisnis.com, 11-5-2025).

Gagalnya MBG

Fakta di atas ini hanya menunjukkan ketidaksiapan negara dalam menjalankan program MBG. Mulai dari perencanaan, pemilihan bahan makanan, proses pembuatan, standar gizi yang tidak seimbang, distribusi, hingga kurangnya pengawasan. Terlihat jelas bahwa negara tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam pemenuhan gizi dan pangan.

Inilah akibat dari penerapan kapitalisme dalam kehidupan saat ini, negara menjalankan pemerintahan hanya untuk kepentingan mereka semata tanpa memperdulikan nasib rakyat. Dari sini terlihat bahwa rakyat hanya dijadikan kambing percobaan pemerintah dalam menjalankan program mereka dan rakyat hanya dibutuhkan setiap lima tahun sekali, selebihnya rakyat tidak berarti apa-apa bagi negara.

Maka tidak heran jika dalam pelaksanaan program ini negara tidak langsung terjun untuk mengawasi, tetapi diserahkan kepada pihak ketiga (swasta) sebagai rekan kerja dengan dalih efisiensi anggaran. Terlebih lagi, di luar sana masih beredar pasar bebas yang membiarkan produk-produk berbahaya tersebar luas tanpa kontrol ketat.

Padahal seharusnya setiap individu berhak terbebas dari ancaman keracunan pangan. Yang artinya negara harus bertanggung jawab dalam menyediakan dan menjamin makanan sehat dan bergizi untuk rakyatnya secara langsung. Serta tidak menganggap nyawa rakyat sebagai angka semata.

Inilah kerusakan dan kesengsaraan yang terjadi jika sistem Islam tidak diterapkan. Sistem kapitalisme terbukti gagal dalam menyejahterakan rakyat karena tidak menjamin kesehatan dan keselamatan. Di samping itu kapitalisme membuat rakyat sulit menjangkau kebutuhan pokok yang bergizi dan sehat, karena harga yang terus melambung tinggi. Belum lagi sempit nya lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat, karena terbatas pada aturan yang tidak masuk akal. Padahal katanya pemerintah akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Namun, hingga saat ini banyak rakyat yang kesulitan mendapat pekerjaan dan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Jika hal seperti ini terus terjadi, kehidupan rakyat akan sangat jauh dari kesejahteraan.

Baca juga: Benarkah MBG untuk Cegah Stunting?

Sudut Pandang Islam

Dalam sistem Islam, kesejahteraan rakyat adalah kewajiban yang harus dipenuhi negara. Keamanan pangan dan asupan gizi setiap individu akan dikontrol penuh oleh negara, bukan diserahkan kepada pihak ketiga (mekanisme pasar atau korporasi). Semua ini dilakukan dengan pengawasan ketat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan tiap individu tanpa terkecuali.

Negara akan menjalankan kewajibannya atas dasar keimanan kepada Allah Swt. semata. Negara akan bertanggung jawab penuh pada kebutuhan rakyat dan menjamin keselamatan rakyat sebagai prioritas utama dan akan bersikap tegas kepada individu ataupun pihak lain yang melanggar kebijakan dan syariat Islam.
Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya dan memberikan pelatihan bagi mereka yang belum memiliki pengalaman kerja. Di samping itu, negara juga akan mengendalikan harga agar kebutuhan pokok dapat dijangkau rakyat dengan mudah. Negara juga mengawasi dan menjamin bahan makanan yang tersebar di masyarakat adalah makanan yang bergizi, sehat, dan halal.

Dengan demikian, pemenuhan gizi tiap individu akan terpenuhi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di golongan tertentu saja. Dan ini semua hanya akan terlaksana jika negara menerapkan syariat Islam secara sempurna dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Wallahualam bissawab. []