Harga Beras Terus Naik, Petani Sejahtera?

Di bawah naungan Khilafah, rakyat tidak akan menemukan harga beras yang mahal karena negara menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyatnya.

Oleh. Dewi Kusuma
(Kontributor Narasiliterasi)

Narasiliterasi.id-Bahan makanan pokok di Indonesia salah satunya adalah beras. Beras merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Mengapa? Hal ini karena seluruh masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Untuk ukuran perut orang Indonesia, belum dikatakan kenyang kalau belum makan nasi.

Sedihnya harga beras di Indonesia tak terkendali. Harga beras terus merangkak tinggi, tetapi sayang para petani di Indonesia kehidupannya justru tidak sejahtera. Secara logika, ketika harga beras naik, selayaknya kondisi ekonomi keluarga para petani pun akan sejahtera. Sayangnya, hal ini tidak terjadi di negeri ini.

Harga Beras Tertinggi di ASEAN?

Dilansir dari kompas.com (20-09-2024), harga beras di Indonesia lebih tinggi dari harga beras negara lain. Hal ini diungkapkan Bank Dunia di Nusa Dua, bahwa harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi dari harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras menjadi yang tertinggi di ASEAN.

Carolyn Turk selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste menilai bahwa tingginya harga beras disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membatasi impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga nontarif.

"Kebijakan ini mendistorsi harga, menaikkan harga produksi, dan mengurangi daya saing pertanian," ungkap Carolyn dalam "Indonesia International Rice Converse (IIRC) 2024", di Bali Nusa Dua Converse Center (BNDCC), Nusa Dua Bali, Jumat (24-9-2024).

Sungguh menyedihkan ketika harga beras naik, tetapi kesejahteraan petani jauh dari harapan. Hal ini dipicu karena kesediaan pupuk subsidi yang terbatas. Para petani harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya tentu tidak terjangkau oleh kantong para petani. Tidak ada kecocokan antara biaya pemeliharaan pertanian dengan harga jual padi. Modal yang dikeluarkan besar, sementara harga padi jauh dari modal petani yang telah dikeluarkan.

Liberalisasi Pertanian, Harga Beras Makin Mahal

Harga beras tinggi nyatanya tidak sebanding dengan kesejahteraan petani. BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan, pendapatan petani Indonesia berkisar Rp15.199 per hari. Sementara pendapatan petani per tahun hanya Rp5,2 juta. Tentu hal ini sangat mustahil bagi para petani untuk hidup layak apalagi sejahtera.

Harga beras dan biaya produksi yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Namun, faktor yang paling memengaruhi adalah adanya penguasaan pertanian oleh oligarki dari sektor hulu hingga ke hilir.

Sementara itu, negara berlepas tangan terhadap permasalahan para petani. Para petani dipaksa untuk mandiri. Inilah fakta yang ada. Apalagi para petani kecil yang hanya memiliki modal kecil. Tidak adanya atau kelangkaan subsidi dari pemerintah membuat derita para petani berkepanjangan. Akhirnya para oligarki menguasai sektor pertanian dan para petani makin menderita.

Di samping itu, sistem pengairan sawah di musim kemarau yang sulit tentu menambah susahnya para petani. Pasalnya, di samping kebutuhan pupuk yang meningkat dan harganya melambung tinggi hingga tidak adanya kecocokan antara harga padi dan biaya yang dikeluarkan. Tentu ini menyulitkan petani untuk hidup sejahtera.

Di pihak lain, pemerintah berusaha menekan impor beras sehingga harga beras dalam negeri melambung tinggi daripada harga beras impor. Situasi ini tentu memberi peluang para oligarki untuk membuka keran impor sehingga kebutuhan beras tercukupi. Hal ini hanya akan menguntungkan para oligarki dan mengakibatkan derita petani tanpa henti.

Buah Sistem Kapitalisme

Inilah praktik para pemilik modal akibat sistem kapitalisme yang dianut oleh negeri ini. Semua hanya mementingkan para kapitalis, sementara kebutuhan para petani terabaikan dan negara abai terhadap permasalahan ini. Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator semata tanpa memedulikan kepentingan rakyat.

Baca: tarif-pertamax-naik-kesejahteraan-rakyat-makin-turun/

Diketahui, Indonesia terkenal dengan negara agraris yang mempunyai tekstur tanah yang subur. Selayaknya negara tidak perlu mengambil kebijakan mengimpor beras. Meski negara telah konsisten memberikan subsidi, tetapi pada kenyataannya pertumbuhan produksi padi menurut Bank Dunia tidak lebih dari 1%. Tentu ada yang salah dan kurang maksimal penanganan.

Seharusnya negara memberikan layanan dan arahan para petani agar mampu memproduksi beras dengan fasilitas yang diberikan oleh negara. Bukan malah mementingkan para kapitalis. Mahalnya harga beras disebabkan pengelolaan pangan yang masih disandarkan pada kapitalisme. Sehingga memberikan keleluasaan bagi sektor pertania untuk dikuasai para oligarki.

Pengelolaan Pertanian dalam Islam

Beras sebagai salah satu komoditas kebutuhan pokok yang wajib disediakan oleh negara. Islam mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, individu per individu. Pemenuhan kebutuhan pokok ini merupakan salah satu kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Oleh karena itu, negara akan mengelola sektor pertanian secara mandiri hingga harga pangan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Imam adalah raa'in atau penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."

Di sisi lain, ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tanah dan infrastruktur. Dalam sistem ekonomi Islam, tanah tidak boleh dibiarkan menganggur. Jika ada tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang, tanah itu akan menjadi miliknya.

Sebaliknya, jika ada tanah yang dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, tanah itu akan diambil negara dan diberikan kepada orang lain yang sanggup mengelolanya. Dengan demikian, akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan lahan pertanian. Tentu hal ini akan meningkatkan upaya memenuhi kebutuhan pokok termasuk beras.

Adapun upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan produksi beras, negara akan mengadopsi berbagai teknologi di sektor pertanian. Negara pun akan meningkatkan kemampuan petani agar ahli dalam bertani termasuk menyediakan bibit unggul.

Satu hal lagi yang tak kalah penting, negara akan membangun infrastruktur untuk memudahkan aktivitas para petani. Negara akan menyediakan jalan, sarana transportasi, pasar yang sehat, dsb. yang akan memudahkan mendistribusikan pangan kepada para konsumen. Lebih dari itu, negara tidak akan membiarkan sektor pertanian dikelola pihak swasta.

Negara Islam atau Khilafah akan menjamin harga yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran. Khilafah akan mencegah penipuan dalam perdagangan, baik oleh penjual maupun pembeli. Di bawah naungan Khilafah, rakyat tidak akan menemukan harga beras yang mahal karena negara menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyatnya.
Wallahualam bissawab.[]
Serang, Banten, 25 September 2024