Menakar MBG sebagai Solusi Stunting dan Kurang Gizi

Pengadaan dan pendistribusian MBG cenderung kurang kontrol sehingga mengakibatkan beberapa kasus keracunan pada siswa sekolah.

Oleh. Aurum
Kontributor Narasiliterasi

NarasiLiterasi.Id--Di balik gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim sebagai solusi stunting, kembali muncul persoalan serius. Kali ini, 12 siswa SDN Legok Hayam, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Hanhan Siti Hasanah membenarkan kasus ini. Ia menyebut uji sampel makanan tengah dilakukan di Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jawa Barat. “Pengujian di laboratorium memerlukan waktu, bisa 14 hari,” ujarnya. (Kompas, 25-8-2025)

Apakah MBG Benar-Benar Dibutuhkan Masyarakat?

MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan saat kampanye pencalonan presiden dari presiden terpilih saat ini. Program ini digadang-gadang sebagai solusi atas kasus stunting dan kurang gizi di Indonesia. Kini program tersebut sedang berlangsung. Namun, praktik di lapangan, banyak sekali masalah terjadi, yang justru membahayakan kesehatan. Salah satunya kasus keracunan yang dialami siswa-siswa yang mendapatkan MBG tersebut.

Dalam praktiknya, pengadaan dan pendistribusiannya justru cenderung kurang kontrol sehingga mengakibatkan beberapa kasus keracunan pada siswa sekolah. Kondisi lainnya bahwa menu yang diberikan pun seolah seadanya. Pada akhirnya program ini terlihat hanya untuk meningkatkan elektabilitas atau kepopuleran pemilik kepentingan saja.

Dalam tataran praktis program ini dilakukan dengan kurang kontrol, baik dalam pemilihan menu, proses pengelolaan makanannya hingga makanan tersebut sampai pada siswa di sekolah. Di samping itu, pelaksanaannya seolah tidak profesional dan serampangan. Program MBG ini pun dirasa tidak menyentuh akar masalah dari apa yang mengakibatkan stunting dan kurang gizi. Hal ini disebabkan betapa masalahnya bukan sekadar dari kurangnya gizi dalam makanan yang disediakan oleh para orang tua di rumahnya. Lebih jauh dari itu, ada banyak faktor yang memengaruhinya. Salah satunya dari faktor ekonomi yang mengimpit masyarakat menengah ke bawah hari-hari ini.

Benarkah MBG Solusi Tepat untuk Stunting?

Makan gizi gratis merupakan solusi parsial dan tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Hal tersebut dapat kita runut satu per satu, yaitu kurangnya gizi dalam makanan yang disediakan di setiap rumah-rumah masyarakat. Ini sebagai salah satu akibat dari ekonomi masyarakat yang kian hari kian sulit.

Ekonomi sulit yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah adalah akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap para pencari kerja. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran. Jikapun ada, pekerjaan banyak sekali yang tidak sesuai, bahkan gaji yang diterima pun tidak cukup.

Kondisi inilah yang kemudian menjadikan daya beli menurun di tengah kondisi semua harga-harga bahan kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi dan pajak-pajak yang sedemikian rupa diambil pemerintah dari setiap rakyatnya, tanpa pandang bulu.

Dari sini dapat kita tarik benang merahnya, bahwa jika pemerintah mampu membuat ekonomi stabil, maka stunting dan kurang gizi tidak akan ada. Namun di alam kapitalisme, kestabilan ekonomi, kesejahteraan rakyat kecil, hidup layak bagi semua pihak adalah hal-hal yang mustahil dirasakan.

Adil Sejahtera dalam Kapitalisme adalah Mustahil

Kapitalisme merupakan sebuah ideologi yang bertujuan mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan materi. Ia menekankan pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas, sehingga kepemilikan pribadi atau individu tidak diatur oleh negara.

Dalam sistem kapitalisme, individu diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam memiliki dan mengelola sumber daya alam dan pasar di dalam negara. Hal ini berkonsekuensi betapa yang berkuasa adalah para pemilik modal. Akibatnya, orang-orang yang tidak memiliki modal akan tersingkir, terinjak, dan hanya dijadikan komoditas untuk memuluskan usahanya dalam memperkaya individu.

Sistem kapitalisme hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memuluskan usaha pemilik modal dalam menguasai ekonomi pasar. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan pernah berpihak pada rakyat kecil. Ini dikarenakan dalam kapitalisme rakyat kecil adalah komoditas. Maka, jika ia menghalangi tujuannya, tidak segan disingkirkan dengan segala cara. Akibatnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin besar.

Selain itu, dalam kapitalisme karena rakyat kecil adalah komoditas maka kesengsaraan dan penderitaannya pun akan digunakan untuk kepentingannya. Dalam sistem ini lahirlah pemimpin-pemimpin yang populis. Di mana kondisi seperti ini bukanlah hal yang aneh, dikarenakan pemimpinnya tidak benar-benar hadir untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman bagi seluruh rakyatnya. Lebih dari itu, hanya untuk kepentingannya semata.

Baca juga: Ironi Tragedi Keracunan Massal MBG

Islam dalam Mengurusi Urusan Umat

Islam adalah ideologi yang darinya terpancar aturan hidup. Selain sebagai agama, Islam juga sebuah ideologi sehingga tidak hanya mengatur urusan ibadah seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya, tetapi Islam juga mengatur urusan individu, sosial masyarakat hingga bernegara.

Dalam Islam tugas pemimpin negara selain menjadi imam tetapi juga sebagai pelindung, pelayan, dan pengurus rakyatnya sehingga setiap kebijakannya akan senantiasa bertujuan untuk kepentingan seluruh rakyat. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw.,:

“Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis ini dapat kita artikan bahwa urusan rakyat adalah urusan kepala negara sehingga sandang, pangan, papan berupa kebutuhan primer dijamin keterpenuhannya oleh negara dengan mekanisme tidak langsung. Adapun kebutuhan kolektif masyarakat berupa keamanan, pendidikan, dan kesehatan ditanggung negara atau diberikan gratis oleh negara.

Dalam sistem Islam, karena negara berkewajiban memastikan kebutuhan primer rakyatnya terpenuhi dengan baik maka salah satunya dengan mengatur kepemilikan individu. Maka dari itu jelaslah area mana saja yang boleh dimiliki dan dikelola individu, umum, dan dikelola negara. Dengan pengaturan ini, kesenjangan tidak akan ada, ekonomi pun akan terkendali dan stabil. Lapangan pekerjaan untuk setiap kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah untuk keluarganya tersedia dengan layak. Kondisi ini menjadikan setiap kepala keluarga dapat memberikan makanan yang layak dan bergizi, pakaian juga tempat tinggal yang nyaman bagi keluarganya. Kesejahtraan dan keadilan pun dapat dirasakan oleh setiap warganya.

Dalam sistem Islam, setiap aturannya bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Kebijakan negara akan senantiasa bertujuan agar seluruh rakyat dapat beribadah dengan tenang dan penuh khusyuk pada Pecipta-nya, para pemimpinnya akan senantiasa takut dan merasa diawasi karena ia sadar betul bahwa amanah yang diemban akan dimintai pertanggungjawabannya nanti.

Dengan sistem Ilahiah ini akan terciptalah masyarakat yang taat pada Pencipta-nya. Dalam waktu bersamaan, pemerintahnya mendukung serta memfasilitasi rakyatnya agar taat pada Pencipta-Nya dengan segala kebijakan yang diterapkannya. Rakyat pun dapat hidup aman, nyaman, serta melahirkan generasi emas penerus peradaban gemilang adalah kepastian. Wallahualam bissawab.[]