Pendapatan Anggota DPR Naik, Rakyat Kecewa

DPR sebagai tempat menampung aspirasi rakyat hanyalah ilusi. Pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil banyak menekan dan menyengsarakan rakyat.

Oleh. Hadi Kartini
(Kontributor NarasiLiterasi.id)

NarasiLiterasi.id-Gedung DPR RI dipadati oleh para demonstran yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, masyarakat, hingga pelajar.

Aksi ini terjadi buntut dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus menekan dan menghisap darah rakyat.

Apalagi setelah diumumkannya kenaikan pendapatan anggota DPR RI yang dinilai sangat besar. Aksi ini terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 lalu.

Menurut politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir, gaji pokok anggota parlemen pada periode 2024-2029 tidak mengalami kenaikan. Ada pun yang mengalami kenaikan adalah komponen tunjangan.

Kenaikan tunjangan terjadi pada beras dan bensin, masing-masing Rp12 juta dan Rp7 juta per bulan. Pada periode ini, ada tunjangan baru yaitu tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, dan tunjangan lainnya. Kisaran pendapatan anggota dewan lebih dari 100 juta per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan.

Kenaikan pendapatan anggota dewan dipicu karena pemerintah merasa iba dengan anggota dewan, ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Tempo.co, 19-8-25)

Kekecewaan Rakyat pada DPR

Aksi demonstrasi adalah bentuk dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat sedang menghadapi banyak masalah dan penderitaan akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenaikan penghasilan anggota DPR yang nilainya sangat besar memancing reaksi dari masyarakat.

Rakyat merasa kecewa dan sakit hati dengan kenaikan pendapatan para anggota dewan. Di mana rakyat sedang berjuang ke luar dari impitan ekonomi, mati-matian bekerja memenuhi semua kebutuhan hidup yang makin tinggi.

Ditambah kenaikan pajak bumi dan bangunan yang ugal-ugalan. Serta sempitnya lapangan kerja menyebabkan pengangguran bertambah dari hari ke hari.

Sebaliknya, para anggota DPR hidup bergelimang harta dan kemewahan dari uang rakyat. Sedangkan rakyat yang mereka wakilkan hidup dalam kemelaratan.

Mereka menikmati fasilitas dan pendapatan yang lebih dari kata cukup. Tentu saja rakyat sangat kecewa dan terluka dengan kebijakan baru ini.

Jelas sekali mereka tidak peduli dengan rakyat yang telah memilih mereka untuk menjadi wakil rakyat. Mereka dipilih dengan tujuan sebagai perpanjangan suara rakyat kepada pemerintah.

Akan tetapi, setelah duduk di kursi DPR, mereka lupa dengan tugas dan janji-janji mereka terhadap rakyat. Mereka malah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat.

Kebijakan dalam Sistem Kapitalisme Sekuler

Kondisi yang dihadapi rakyat saat ini adalah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Dalam sistem kapitalisme sekuler yang melahirkan sistem demokrasi, hal seperti ini adalah keniscayaan.

Untuk bisa duduk di kursi badan legislatif membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak akan mungkin biaya yang mereka keluarkan untuk mendapat kursi tersebut akan kembali jika hanya mengandalkan gaji pokok saja dalam satu periode. Mereka akan mencari peluang tambahan penghasilan melalui tunjangan-tunjangan dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat sendiri.

Hal seperti itu mudah dilakukan karena yang membuat dan menetapkan undang-undang adalah bagian dari kerja mereka. Mereka berusaha mencari celah yang bisa menghasilkan uang.

Jabatan anggota DPR adalah jabatan strategis yang bisa gunakan untuk menumpuk kekayaan. Makanya banyak yang berlomba-lomba untuk bisa duduk di gedung yang terhormat tersebut.

Tidak peduli mereka mempunyai kemampuan dan keahlian atau tidak, karena itu tidak penting. Uanglah yang berperan besar dalam persaingan mendapatkan kursi di badan legislatif.

Hanya orang-orang yang bermodal besar yang mempunyai peluang untuk bisa menduduki kursi legislatif. Walaupun mereka dipilih oleh rakyat dalam pesta demokrasi, tetapi suara rakyat bisa dipermainkan dengan kekuatan uang.

Tidak mengherankan, jika semua kebijakan yang mereka buat tidak memperhatikan rakyat karena ada tujuan lain yang hendak mereka capai.

DPR sebagai tempat menampung aspirasi rakyat hanyalah ilusi. Pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil banyak menekan dan menyengsarakan rakyat.

Baca: ‎Menelisik People Power sebagai Jalan Perubahan

Sebaliknya, banyak kebijakan yang berpihak dan menguntungkan oligarki. Jadi aspirasi rakyat mana yang mereka tampung dan perjuangkan?

Aksi demonstrasi ini adalah salah satu cara untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintah terhadap aturan dan kebijakan yang di tetapkan. Akan tetapi, aksi ini jangan hanya sebatas mengganti orang-orang atau kebijakan-kebijakan yang ada. Aksi ini harus sampai pada perubahan sistem.

Sebab, selama sistem kapitalisme sekuler yang dijadikan rujukan setiap kebijakan baru, maka kebijakan baru tersebut tidak jauh berbeda dari kebijakan yang sudah ada.

Majelis Umat Beda dengan DPR

Perubahan yang bisa mengubah keadaan ke arah yang lebih baik adalah dengan mengganti sistem yang dipakai hari ini kepada sistem yang lebih baik. Allah Swt. menciptakan manusia sekaligus aturan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri, tak terkecuali aturan dalam bidang pemerintahan.

Islam mempunyai majelis umat yang bertugas sebagai wakil rakyat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Majelis Umat berperan untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Tugasnya memberikan arahan dan masukan kepada penguasa mengenai perkara yang dianggap baik bagi kaum muslimin. Mereka juga mengontrol jalannya pemerintahan sesuai dengan syariat Islam serta mengoreksi setiap kebijakan yang keliru yang ditetapkan oleh khalifah.

Anggota majelis umat boleh siapa saja selama persyaratannya terpenuhi, seperti berakal, balig, dan merdeka. Majelis umat dalam Islam tidak membuat hukum dan undang-undang seperti DPR dalam sistem demokrasi karena hukum berasal dari Al-Qur’an dan sunah.

Anggota majelis umat tidak mendapatkan gaji seperti anggota DPR dalam sistem demokrasi. Gaji atau lebih tepatnya imbalan diberikan ketika anggota majelis umat melakukan suatu pekerjaan dan membutuhkan dana, maka biaya untuk itu akan dikeluarkan dari kas negara yaitu baitulmal.

Anggota majelis umat maupun para pejabat yang bekerja dalam pemerintahan negara Islam paham bahwa jabatan adalah amanah. Setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dengan pemahaman seperti ini maka kecurangan dan mempermainkan amanah tidak akan terjadi. Jika pun terjadi, tetapi kemungkinannya sangat kecil dan ada sanksi yang akan menyelesaikan masalah tersebut.

Allah Swt. tidak akan membiarkan manusia tanpa menghisap semua perbuatannya.
"Setiap manusia bertanggung jawab atas apa-apa yang diperbuatnya." Begitulah Allah Swt. menegaskan dalam surah Al-Muddasir ayat 38.

Dengan akidah Islam yang tertanam kuat dalam diri kaum muslimin, mereka tidak akan berani mengambil dan menerapkan aturan semau mereka. Mereka akan sangat berhati-hati menjalankan amanah dan jabatan yang mereka pikul.

Wallahu'alam bissawab. []