Indonesia Jadi Negara Maju, Mungkinkah?

Demikianlah, Indonesia hanya akan menjadi negara maju dan disegani dunia jika kembali pada Islam dan menerapkan seluruh syariat-Nya.

Oleh. Suryani
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Baru-baru ini muncul pernyataan dari salah seorang pejabat negara, yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Bahwasanya beliau sangat optimis Indonesia saat ini sedang menuju status negara maju dan tinggal menunggu waktu.

Pernyataan ini beliau ungkapkan saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, di Menara Kadin Jakarta. Bahkan, Mendag optimis bahwa negara kita akan menyamai Korea Selatan, mengejar Tiongkok, dan lainnya. Menurutnya, bangsa kita telah mempersiapkan diri untuk masuk ke kelompok menengah dan bisa lebih awal di banding Cina. (Liputan6.com, 24-9-2024)

Indonesia Selangkah Lebih Maju?

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Mendag mengungkapkan kenapa sangat yakin akan hal itu karena negara kita selangkah lebih maju dibanding Tiongkok di tahun 1984. Di saat negeri itu belum punya satelit, kita sudah punya palapa, Batan, IPTN dengan pesawatnya, Pindad di Bandung untuk membuat senjata, dan mengembangkan nuklir.

Namun, apakah hasil yang sudah diraih di atas mencerminkan bahwa negara ini benar-benar menunjukkan negara maju? Pasalnya, saat ini keberhasilan itu justru nyaris lenyap menuju kebangkrutan. Bukan hanya itu, perekonomian masyarakat mengalami tekanan luar biasa, PHK di mana-mana, daya beli menurun drastis hingga angka kemiskinan makin naik.

Di sisi lain, indikator negara maju bisa dilihat dari standar hidup penduduknya yang tinggi dan makmur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi selalu meningkat, keamanan, kesehatan terjamin, tingkat pengangguran rendah, ekspor melebihi impor, dan lainnya.

Indonesia Jadi Negara Maju, Sulit Terwujud

Namun, hal tersebut sangat sulit diwujudkan sepanjang negara ini masih menggunakan sistem kapitalisme sekuler. Di mana tolok ukur keberhasilannya hanya dipandang dari keuntungan materi semata. Penguasa di dalamnya pun tidak benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat, tetapi lebih mementingkan diri dan golongannya.

Itu wajar terjadi, mengingat sistem demokrasi kapitalisme tidaklah murah. Untuk menjadi pemimpin dibutuhkan biaya yang sangat mahal yang tentunya butuh sokongan dana dari para pemilik modal atau oligarki. Tentu hal tersebut tidak gratis, ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi bilamana mereka sudah berada di kursi kekuasaan.

Akibatnya, rakyat bukan lagi menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya. Prioritasnya hanyalah memuluskan kepentingan oligarki dengan beragam kebijakan yang memihaknya. Alhasil lahirlah UU IKN, minerba, migas, omnibus law, dan lainnya yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat.

Akhirnya sumber daya alam milik rakyat diserahkan kepada pemilik modal, baik asing maupun aseng. Dengan terang-terangan pula membagi-bagikan kue kekuasaan. Pada akhirnya tidak sedikit para pengusaha yang merangkap menjadi pejabat negara.

Itulah fakta yang terjadi hingga wajar bila 1% orang Indonesia menguasai 46,6% kekayaan negeri ini. Ketimpangan pun makin lebar. Jangankan untuk mencapai kemakmuran, bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja rakyat sudah beruntung. Lantas bagaimana negara ini bisa disebut maju kalau kondisinya seperti ini?

Campakkan Kapitalisme, Indonesia Maju!

Jika sistem kapitalisme ternyata gagal dalam mencapai kemajuan, sudah selayaknya dibuang dan diganti dengan sistem kehidupan lain. Islam sebagai sebuah ideologi layak menggantikannya. Pasalnya, ideologi ini lahir dari Sang Pencipta manusia dan kehidupan seluruhnya yang mengetahui akan kelemahan makhluk-Nya.

Dalam Islam, kemajuan negara bukan dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi bagaimana membangun sebuah peradaban dan agama menjadi landasannya. Hal pertama yang dilakukan adalah menjadikan masyarakat mempunyai pemikiran yang utuh tentang Islam dan terealisasi dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, Allah Swt. menurunkan Islam untuk diterapkan oleh umat manusia. Di dalamnya ada aturan yang sempurna guna menjadikan tatanan kehidupan ada dalam keseimbangan. Aturan tersebut mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesamanya. Dari mulai tata cara ibadah sampai mengatur politik dalam dan luar negeri.

Negara dalam Islam berfungsi untuk menerapkan syariat secara utuh dan menyeluruh. Mulai dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Dengan demikian, akan hadir pemimpin yang benar-benar menjalankan fungsinya, yakni sebagai pengurus rakyat yang mencintai layaknya orang tua terhadap anaknya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam/pemimpin adalah raa'in (pengurus/penggembala) rakyatnya dan dia bertanggung jawab dalam kepengurusan rakyatnya." (HR. Muslim)

Mereka pun terpilih karena memang layak menjadi pemimpin, memiliki kemampuan juga keimanan yang tinggi. Biaya politiknya juga murah hingga tidak perlu ada sokongan dana dari pihak mana pun.

Baca: pajak-dan-pertumbuhan-ekonomi-antara-mitos-dan-realitas/

Untuk mencapai kemajuan negara melalui pembangunan, sistem ekonomi Islam menjadi penopang utama. Salah satunya dengan mengatur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan individu, umum, dan negara. Harta milik umum seperti SDA (sumber daya alam) dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Hasil-hasil tersebut diwujudkan dengan menyediakan fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Selain dari harta milik umum, pembangunan bisa dilakukan dari harta milik negara yang berasal dari jizyah, kharaj, fai, ganimah, dan sumber lainnya. Dengan demikian, tidak hanya didapati pertumbuhan ekonomi, jaminan kehidupan akan dirasakan sampai ke per individu.

Berkaca dari Peradaban Islam

Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagaimana lebih kurang 1.300 tahun lamanya peradaban Islam memimpin dunia. Bahkan, ketika sampai di masa Abbasiyah, terdapat Kota Baghdad yang dikenal perkembangan intelektualnya, kemajuan budayanya, bangunan fisik seperti sekolah, madrasah, masjid, perpustakaan, dan lainnya.

Bukan hanya pembangunan fisik, negara yang menerapkan Islam meniscayakan masyarakatnya sejahtera. Pemimpin yang amanah dalam mengurus rakyatnya berimplikasi pada terjaminnya semua kebutuhan pokok rakyatnya. Khalifah Umar bin Abdul Azis contohnya, dalam dua tahun kepemimpinannya mengalami satu titik di mana tidak ada satu pun keluarga yang mau menerima zakat. Bukan hanya itu, para pemuda dibiayai pernikahannya dan negara pun melunasi utang rakyatnya.

Keadaan tersebut bukan tidak mungkin terjadi lagi. Karena Allah dan Rasul-Nya telah menjanjikan bahwa di masa mendatang Islam kembali akan memimpin peradaban manusia. Salah satunya terdapat dalam hadis yang berbunyi: "… Kemudian akan datang kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian." (HR. Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi, dan Al-Bazzar)

Khatimah

Dengan demikian, kewajiban kaum muslim saat ini adalah bersama-sama berjuang menjemput kabar gembira tersebut. Juga terus-menerus memahamkan umat tentang Islam secara kaffah hingga muncul kesadaran politiknya. Akhirnya mereka akan terpanggil untuk berada dalam barisan orang-orang yang berjuang untuk tegaknya syariat ini.

Setelah muncul kesadaran politik ini secara kolektif, tentunya dari berbagai kalangan masyarakat, maka Islam akan lebih mudah diterapkan. Negara akan berubah menjadi negara Islam, kemudian akan diembannya untuk membebaskan negeri-negeri di seluruh dunia. Demikianlah, Indonesia hanya akan menjadi negara maju dan disegani dunia jika kembali pada Islam dan menerapkan seluruh syariat-Nya.

Wallahu'alam bishawab.[]