Tunjangan Rumah DPR, Perluas Kesenjangan

Di tengah ekonomi rakyat yang makin susah, para anggota dewan dimanjakan dengan berbagai tunjangan dan fasilitas mewah sehingga menunjukkan kesenjangan yang makin menganga.

Oleh. Sri Syahidah
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Baru-baru ini ada beredar berita pemberian tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. Dirilis dari Kompas.id pada 13 Oktober 2024, DPR merencanakan akan mengganti rumah dinas anggota DPR dengan tunjangan perumahan yang besarannya sekitar 50juta per bulan. Dana tunjangan ini akan di transfer ke rekening setiap anggota dewan.

Rumah dinas yang selama ini dihuni oleh anggota DPR dianggap sudah tidak layak huni karena mengalami kerusakan. Dengan alasan itu maka ide mengganti rumah dinas dengan tunjangan ini muncul. Tunjangan ini akan digunakan untuk menyewa apartemen yang disinyalir bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya di parlemen.

Banyak kritikan dari publik yang mengatakan bahwa hal ini merupakan pemborosan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5 tahun. Total anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1,74 triliun sampai Rp2,43 triliun. (Kompas.com, 12/10/2024)

Tunjangan DPR, Perluas Kesenjangan

Penghasilan DPR saja sekitar 66juta per bulan. Belum lagi ditambah tunjangan-tunjangan lain di luar gaji, sekarang minta ditambah dengan tunjangan sewa apartemen. Jika ditotal jumlahnya makin fantastis, padahal rumah dinas sebelumnya sebenarnya masih layak huni. Meskipun ada kerusakan, itu hanya butuh perbaikan - perbaikan yang tidak parah. Bandingkan dengan rumah-rumah rakyat yang masih sangat sederhana bahkan ada yang hampir tidak layak huni.

Wacana ini sangat menyakitkan bagi rakyat. Di tengah sulitnya rakyat untuk memiliki rumah dan beban Tapera bagi pekerja. Uang rakyat yang diambil dari rakyat dihabiskan hanya untuk fasilitas mewah bagi 'wakil rakyat'. Di tengah ekonomi rakyat yang makin susah, para anggota dewan dimanjakan dengan berbagai tunjangan dan fasilitas mewah sehingga menunjukkan kesenjangan yang makin menganga.

Ketimpangan sosial antara pejabat dengan rakyat menunjukkan bahwa wakil rakyat tidak berjuang untuk rakyat, tetapi untuk memperkaya diri. Seharusnya wakil rakyat tugasnya menyampaikan aspirasi rakyat. Menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh rakyat agar rakyat sejahtera kehidupannya.

Baca juga: Wakil Rakyat Wakili Tunjangan dari Rakyat

Makin melebarnya jurang kesenjangan ini menjadi fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai wasilah mencari pundi-pundi uang saja. Mereka tidak benar-benar berjuang untuk rakyat. Maklumlah, karena memang penerapan ideologi kapitalisme selalu mengedepankan manfaat. Menjadi anggota DPR hanya untuk mendapatkan manfaat kesejahteraan bagi diri mereka dan partai mereka.

Wakil Umat dalam Islam

Dalam sistem Islam ada Majelis Umat yang merupakan wakil dari umat. Anggotanya merupakan wakil-wakil dari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu karena Majelis Umat bukan bagian dari pihak pemerintahan. Tugas dari majelis umat adalah mengemukakan pendapat (syura), baik berupa pengaduan maupun usulan dari masyarakat.

Wewenang Majelis Umat adalah dimintai masukan oleh kepala negara serta memberikan masukan kepadanya dalam berbagai aktivis dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat. Setiap anggota Majelis Umat memiliki hak berbicara dan menyampaikan pendapat yang diinginkannya tanpa ada keberatan sedikit pun, selama dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. Anggota Majelis Umat juga memiliki hak untuk mengoreksi penguasa beserta para pejabat termasuk juga kepada para pegawai dalam institusi negara.

Semua aktivitas Majelis Umat dilakukan hanya semata-mata mewakili kaum muslim untuk amar makruf nahi mungkar, sebab semua itu didasarkan pada kesadaran utuh atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kesadaran ini akan menjadikan mereka fokus pada fungsi yang harus diwujudkan, sebab hal ini merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Apalagi Islam memiliki aturan terkait dengan harta baik dari segi kepemilikan, maupun pemanfaatannya. Semua itu akan terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Walhasil, kebutuhan akan adanya negara Islam adalah sesuatu harus terwujud dan diperjuangkan demi terciptanya rahmatan lil 'alamiin.

Wallahu a'lam bishawab.[]