Whoosh, Proyek Gagal Akibat Ketergantungan Ekonomi 

Megaproyek Whoosh hanyalah bagian dari penjajahan ekonomi dan teknologi negara kapitalis yang akan dilakukan kepada negeri-negeri berkembang lainnya demi memenuhi kepuasan materi.

Oleh. Ifah Rasyidah
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menuai banyak kontroversi. Proyek ini dianggap gagal oleh sebagian kalangan karena memiliki utang yang membengkak hingga mencapai sekitar Rp120 triliun. Kerugian pun dialami BUMN seperti PT KAI dan Wika, serta masalah seperti load factor penumpang yang belum optimal dan integrasi antarmoda yang belum lancar. 

Seperti yang diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan biaya yang tinggi dalam pembangunannya. Investasinya mencapai US$7,27 miliar atau sekitar Rp120,68 triliun (Rp16.600/US$). Adapun 75% dari investasi ini dibiayai dengan utang. (cnbcindonesia.com, 06-11-2025)

Masalah ini membuat pemerintah pun harus melakukan negosiasi ulang dengan Cina sebagai developer, yang diwakili oleh China Development Bank dan sejumlah perusahaan milik negara dalam konsorsium proyek Whoosh, agar skema pembayaran utang bisa lebih efektif dan tidak membebani negara. 

Ubedilah Badrun, aktivis antikorupsi sekaligus akademisi menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh berpotensi diambil alih oleh Cina jika pemerintah Indonesia tidak mampu melunasi utang proyek tersebut. 

Bagaimana tidak, saat ini total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.500 triliun dan akan jatuh tempo pada 2026. Sementara itu, pembayaran bunga utang saja telah menembus Rp599 triliun. Belum selesai utang luar negeri, pemerintah terus menambah utang luar negeri yang ujung-ujungnya membebani APBN dan akan berimbas pada rakyat.

Hasil Megaproyek Cina

Cina telah memasuki beberapa negara berkembang atas nama kemajuan, teknologi, industri dan perdagangan. Proyek Whoosh sendiri merupakan hasil dari Mega proyek One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi Cina. Pengukuhannya dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 Beltand Road Forum diselenggarakan pada 25-27 April 2019 dengan penandatanganan pembiayaan proyek pembangunan yang dihadiri sebanyak 37 pemimpin dunia, termasuk Indonesia yang dihadiri oleh wakil Presiden Jusuf Kalla kala itu. Hasil dari proses negosiasi antara kebutuhan domestik dan kepentingan ekonomi global.

Sejak awal megaproyek One Belt One Road memiliki tujuan politik ekonomi global yaitu melakukan invasi dagang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mengingat potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar. Namun, ternyata megaproyek Whoosh ini menjadi jebakan utang yang akan berlangsung puluhan tahun. Kemungkinan terburuk jika terjadi gagal bayar seperti yang disampaikan para pakar ekonomi bahwa Indonesia akan kalap. 

Ketergantungan Ekonomi dan Teknologi 

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan, seperti proyek Whoosh ini. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap modal dan teknologi dari negara maju akan semakin melemahkan kemandirian ekonomi negara dalam jangka panjang.

Tertinggalnya pengembangan teknologi dan inovasi, minimnya investasi di bidang riset, infrastruktur ilmu pengetahuan, dan kolaborasi akademik mengakibatkan negeri-negeri Islam termasuk Indonesia sangat bergantung pada impor teknologi.

Ketergantungan impor barang baik pangan, teknologi, dan utang luar negeri akan memiliki dampak mendasar bagi ekonomi negara dan  akan membawa kematian industri dalam negeri. Matinya industri dalam negeri akan mengakibatkan industri luar negeri makin merajalela dan akan merusak pasar dalam negeri.

Intervensi Cina pada Negara-negara Berkembang

Dunia teknologi dan infrastruktur yang semakin meningkat membuat negara maju seperti Cina makin melancarkan intervensi kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang masih tertinggal di bidang teknologi dan infrastruktur. Seiring kemajuan zaman dunia yang semakin terhubung, kerja sama ekonomi lintas negara menjadi hal yang tak terelakkan. 

Cina memiliki modal, teknologi, dan keahlian. Saat ini menjadi pusat kekuatan ekonomi, sementara negara berkembang hanya menjadi pasar, sumber daya, dan ruang ekspansi negara maju. Kondisi ini tentu akan menghasilkan ketergantungan di bidang ekonomi dan teknologi.

Bukti kemampuan ekonomi Cina terlihat dari daya beli masyarakat yang cukup tinggi di bandingkan Amerika Serikat. Meski secara nominal Amerika Serikat masih unggul, dominasi ekonomi global mulai bergeser ke arah multipolar, dengan Cina sebagai poros utama baru di bidang ekonomi.

Baca: ladang gratifikasi dalam kapitalisasi proyek whoosh

Data WIPO 2022 menunjukkan Tiongkok, Cina mencatat lebih dari 1 juta hak paten per tahun, sementara AS sekitar 300.000. Sebaliknya, seluruh negara muslim secara kolektif hanya menyumbang sekitar 15.000 paten atau kurang dari 2% dari total global, meski mewakili sekitar 25% populasi dunia. Ini adalah indikator kemajuan teknologi suatu bangsa yang masuk ke dalam kategori negara maju dalam bidang teknologi. 

Dalam konstruksi karya ilmiah negeri-negeri muslim saat ini hanya berada pada angkat 6–8% dari publikasi ilmiah global. Jauh tertinggal dengan Tiongkok dengan 1.300 karya ilmiah, dan Amerika Serikat sekitar 4.400. Kondisi ini menunjukkan kelemahan intelektual yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim saat ini.

Pentingnya Kemandirian Ekonomi 

Dalam sistem Islam, kemandirian ekonomi bukan sekadar jargon, tetapi merupakan kemutlakan dan menjadi kebutuhan strategis. Tujuannya agar negara tidak bergantung pada asing, baik dalam pembiayaan, pangan, energi, maupun teknologi. Ketergantungan ekonomi justru menjadi pintu masuk dominasi asing dalam politik, hukum, bahkan budaya. Oleh karena itu, struktur ekonomi dirancang sedemikian rupa agar negara memiliki ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Membangun Kemandirian Ekonomi

Untuk membangun kemandirian ekonomi negara, maka ada beberapa aspek yang harus dijalankan sebagaimana yang pernah diterapkan oleh negara Khilafah Islam, di antaranya:

1. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam

Negara Khilafah memiliki sistem pengelolaan Sumber Daya Alam secara mandiri. Sumber Daya Alam wajib sepenuhnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, seperti tambang, minyak, gas, hutan, laut dan lainnya merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara secara optimal dan diberikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan subsidi.

Selain pengelolaan sumber daya alam, negara Khilafah pun mengelola seluruh pendapatan negara seperti kharaj, jizyah, fai, ganimah, usyur, rikaz dan zakat yang dikelola baitulmal sebagai bagian dari kas negara yang akan mengatur pendistribusian harta sesuai hukum syarak. Dengan pos-pos pemasukan negara Khilafah inilah yang akan menjadikan ekonominya semakin kuat tanpa ada intervensi asing. Dengan pengelolaan secara maksimal akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, sehingga negara tidak perlu lagi bergantung kepada utang luar negeri yang sangat membebani negara.

2. Mengembangkan sektor pertanian dan peternakan

Negara Islam akan mengembangkan sektor pertanian dan peternakan. Memaksimalkan penyediaan kebutuhan petani agar mampu berdaya secara mandiri dengan memberikan bantuan benih, subsidi pupuk, perbaikan irigasi dan perbaikan infrastruktur pasar. Tujuannya semata-mata memudahkan para petani menghasilkan bahan pokok hasil pertanian yang layak guna.

Negara pun akan mengoptimalkan kerja sama riset dan teknologi pertanian, termasuk pengembangan industri yang berdaya saing di sektor ekonomi. Pengembangan akan terus dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara optimal.

3. Pengembangan Riset dan Teknologi

Di bidang industri persenjataan, militer, mesin dan logam berat, negara Islam akan mengembangkan melalu riset dan teknologi secara mandiri dan berkelanjutan, mengingat industri persenjataan merupakan salah satu perkara vital dalam pertahanan negara. Namun, tidak memungkinkan negara Islam akan melakukan kerja sama dengan negara luar demi mengembangkan industri persenjataan.

Sejarah telah membuktikan sistem pertahanan negara Islam di masa-masa penaklukannya menggunakan senjata terbaik seperti tank-tank, pedang, dan meriam. Salah satunya meriam yang dirancang insinyur meriam saat itu, Orban. Meriam untuk memenuhi keinginan Muhammad al-Fatih untuk menjebol benteng pertahanan Kostantinopel tahun 1953.

4. Prinsip keadilan, proteksi, dan resiprokalitas

Di bidang industri perdagangan internasional, negara Khilafah memegang prinsip keadilan, proteksi, dan resiprokalitas (asas timbal balik). Perdagangan internasional merupakan perkara yang cukup penting dalam menumbuhkan perekonomian dalam negeri. Negara akan memberikan perlakuan sama terhadap semua negara yang menjadi partner dagang.

Jika negara lain memberlakukan bea cukai tinggi, maka negara Islam pun akan melakukan hal yang sama terhadap negara tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yang mengenakan usyur (bea cukai) kepada pedagang dari Romawi dan Persia di masa itu. Hal ini sekaligus menunjukkan posisi negara Islam di mata dunia yang tidak dapat diremehkan. Berbeda dengan sistem kapitalis saat ini yang menerapkan tarif bea cukai secara bebas ke negara-negara berkembang bahkan tanpa bea cukai sekalipun. 

5. Impor bersifat selektif

Adapun kebijakan Khilafah Islam terkait impor barang bersifat selektif. Negara hanya melakukan impor barang yang dibutuhkan oleh negara, yang nantinya akan digunakan untuk pelayanan kebutuhan rakyat dan melarang impor barang yang dinilai akan merusak perekonomian negara dan mematikan industri lokal. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang dalam kegiatan ekonominya bersandar pada keuntungan materi, dengan asas kebebasan ekonomi.

Dalam sistem kapitalis, WTO menekan negara-negara berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya agar menjadi pasar negara maju. Negara Khilafah pun tidak akan melakukan perjanjian dagang yang akan merugikan negara dan membuka celah bagi negara besar untuk menjajah negara secara ekonomi dan politik. Jika pun dilakukan perjanjian dagang, maka semata-mata dilakukan atas dasar keadilan dan kedaulatan.

6. Tidak akan tunduk pada lembaga-lembaga asing

Dalam sistem perdagangan internasional, negara Khilafah Islam tidak akan tunduk pada lembaga-lembaga asing seperti Word Bank dan IMF. Karena lembaga tersebut hakikatnya hanya merupakan alat untuk menjajah keuangan di negara lain. Negara khilafah memiliki sistem keuangan yang khas dan mandiri. Saat melakukan transaksi dagang, negara Khilafah menggunakan mata uang dinar dan dirham, yang nilainya tetap stabil.

Mata uang emas bebas inflasi, sehingga mampu menjaga harga barang komoditas di pasar dalam dan luar negeri. Mata uang emas akan mencegah dominasi mata uang tertentu yang akan memengaruhi transaksi internasional. Berbeda dengan fiat money (uang kertas tanpa nilai intrinsik) yang tidak memiliki nilai stabil dan spekulatif, mudah disetir oleh negara kapitalis, sehingga menyebabkan krisis moneter global. 

7. Membangun kedaulatan sains dan teknologi

Membangun kedaulatan sains dan teknologi. Ini adalah modal awal suatu negara untuk bersaing di dunia internasional. Sejarah telah membuktikan dengan kekuatan teknologi Khilafah Islam dahulu menjadi pusat sains dan teknologi di masanya. Khilafah saat itu telah mencapai kemajuan yang sangat tinggi.

Donald R. Hill dalam bukunya Islamic Technology: an Illustrated History” (University of Cambridge, 1992), membuat sebuah daftar panjang berbagai industri yang pernah ada dalam sejarah Islam. Mulai dari industri mesin, bahan bangunan, pesenjataan, perkapalan, kimia, tekstil, kertas, kulit, pangan hingga pertambangan dan metalurgi. Ini adalah bukti Islam pernah menjadi pusat pengembangan sains, teknologi, dan industri. Bangkitnya dunia Barat saat ini tidak lepas dari peran dunia Islam di masa lalu.

Sistem ekonomi kapitalistik menjalankan ekonomi yang berbasis riba melalui pinjaman luar negeri dengan bahasa investasi. Perkara yang terdengar manis, tetapi realitasnya merupakan jeratan utang yang mencekik setiap negara yang mengambilnya. Berbeda dengan sistem Islam yang melarang praktik riba dalam semua transaksi ekonomi. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas’ud ra. yang berkata:

لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّباَ وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

"Rasulullah saw. mengutuk orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dengan harta riba." (HR. Muslim)

Penutup

Alhasil, megaproyek Whoosh hanyalah bagian dari penjajahan ekonomi dan teknologi negara kapitalis. Hal yang sama akan dilakukan kepada negeri-negeri berkembang lainnya demi memenuhi kepuasan materi negara-negara kapitalis.

Indonesia yang secara ekonomi masih tergantung kepada negara maju, seharusnya tidak serta-merta mengambil proyek tersebut dengan dalih perkembangan teknologi infrastruktur. Sementara kondisi ekonomi dan keuangan masih lemah. Bahkan ada pada posisi yang sangat kritis.

Megaproyek Whoosh merupakan jebakan utang atas nama investasi yang akan mengantarkan negeri ini pada kehancuran ekonomi yang akhirnya akan menghancurkan sistem lainnya. 

Dunia Islam termasuk Indonesia perlu membaca ulang arah perubahan geopolitik global saat dominasi negara-negara kapitalis yang saat ini mulai melemah. Perlu sebuah kekuatan global untuk menyatukan negeri-negeri muslim agar memiliki sebuah kekuatan ekonomi global yang mampu bersaing di dunia internasional. Karena itu, negeri-negeri muslim tidak lagi bergantung pada negara-negara kapitalis terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. 

Penyatuan potensi SDM dan SDA di negeri-negeri muslim adalah perkara urgen untuk segera dilaksanakan. Karana hanya dengan kepemimpin Khilafah Islam yang menerapkan Islam secara kaffah yang akan menjalankan perannya sebagai pengatur urusan rakyat. Khususnya dalam mengatur perdagangan internasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak akan terwujud kecuali dengan asas yang bersandar pada Islam yaitu kepemimpinan Khilafah Islam. 

Wallahu a'lam bishawab.[]