Solusi Tepat ketika Kemiskinan Meningkat

Mengentaskan kemiskinan hanya dengan kebijakan meningkatkan anggaran pendidikan dan layanan kesehatan tentu tidak akan otomatis menjadi solusi menyelesaikan masalah kemiskinan.

Oleh. Ni'matul Afiah Ummu Fatiya
(Kontriburor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Solusi atas kemiskinan bisa diatasi dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ya, saya sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo ini. Hal tersebut disampaikan ketika ia membandingkan alokasi anggaran belanja negara dengan negara lain, yakni India dan AS yang mengalokasikan anggarannya untuk pertahanan.

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan layanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Prabowo.

Kemudian Prabowo juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah hal yang strategis. Satu program sebagai solusi menyelamatkan anak-anak Indonesia, memberdayakan ekonomi pedesaan, serta pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10-12-2024. (presidenri.go.id, 10-12-2024)

Tentu saja pernyataan Prabowo ini akan membawa harapan baru bagi rakyat untuk perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan di negeri ini. Namun, dapatkah hal itu terwujud?

Solusi Selesaikan Kemiskinan?

Sesungguhnya, kemiskinan ini adalah masalah yang sangat krusial. Di mana hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena itu, mengentaskan kemiskinan hanya dengan kebijakan meningkatkan anggaran pendidikan dan layanan kesehatan tentu tidak otomatis menjadi solusi menyelesaikan masalah kemiskinan. Belum lagi kebijakan yang diterapkan pada dua sektor ini tidak sejalan dengan visi mengentaskan kemiskinan jika hanya melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan layanan kesehatan. Alhasil, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih baik sepertinya harus tersandung dengan kebijakan lain yang berseberangan dengan visi tersebut.

Mengapa demikian? Hal ini karena baru-baru ini pemerintah Indonesia resmi mengumumkan adanya perubahan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 9 Desember 2024. Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3 telah mengalami penyesuaian. Hal ini tentu akan memengaruhi kondisi ekonomi sebagian besar peserta. Bagi keluarga yang pas-pasan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah, kenaikan iuran ini tentu menambah beban yang sudah diemban. Hal ini menjadikan dilema di masyarakat, tetap membayar iuran dengan konsekuensi mengurangi pengeluaran lain atau berhenti menjadi peserta BPJS dengan risiko kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang vital.

Sedangkan di sektor pendidikan pun tidak jauh berbeda. Harapan masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi kerap terbentur dengan tingginya biaya UKT yang kian sulit dijangkau. Bahkan, angka putus sekolah di Indonesia untuk jenjang SMA sangat tinggi. Angkanya mencapai 60% dari masyarakat kelompok usia 25—34 tahun yang gagal menyelesaikan pendidikan menengah. Mirisnya, angka tersebut menempati urutan kedua di dunia! Menurut data dari Kemendikbudristek 2024, pada bulan Agustus jumlah anak putus sekolah berjumlah 4,6 juta orang. Faktor penyebab utamanya adalah masalah ekonomi.

Dengan demikian, adanya program MBG yang menjadi andalan kabinet ini juga belum tentu menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Apalagi dana yang dikucurkan untuk program MBG ini juga mengalami penurunan dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak.

Konsekuensi Penerapan Sistem Kapitalisme

Inilah dampak dari diterapkannya sistem kapitalisme saat ini. Masalah pendidikan dan kesehatan pun tak luput dari sasaran para kapital atau pemilik modal. Pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok setiap warga negara, dalam sistem saat ini menjadi sesuatu layaknya barang langka yang harus mengeluarkan biaya sangat mahal untuk mendapatkannya.

Baca juga: Liberalisasi di Perguruan Tinggi

Penguasa yang seharusnya melayani urusan rakyat adakalanya justru bekerja sama dengan pengusaha menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai ajang bisnis. Bahkan, bisa jadi penguasa merangkap sebagai pengusaha yang semakin memudahkan terjadinya kapitalisasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam sistem ini, penguasa hanya berperan sebagai regulator yang membuat aturan tanpa memastikan apakah rakyat sudah benar-benar bisa mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak dan merata.

Tambahan lagi, dalam sistem kapitalisme saat ini, pemasukan negara sebagian besar berasal dari pajak. Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi beban rakyat melalui kenaikan pajak. Pasalnya, setiap ada peningkatan anggaran maka akan ada pula peningkatan pungutan pajak kepada rakyat. Lagi-lagi rakyat yang terus diperas.

Solusi Islam Atasi Kemiskinan

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang khas dan unik dalam menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk masalah kemiskinan. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan dan kesehatan termasuk kebutuhan pokok tiap warga negara, baik kaya ataupun miskin yang dijamin pemenuhannya oleh negara.

Oleh karena itu, negara akan memberi kemudahan dan menjamin tersedianya lapangan kerja bagi rakyatnya. Dengan begitu, rakyat bisa menafkahi keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Negara juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan serta bantuan modal bagi rakyat yang tidak mampu sehingga rakyat bisa mandiri.

Dalam bidang pendidikan, negara akan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendidikan serta menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas dengan mendapat gaji yang tinggi. Bahkan, Rasulullah pernah membebaskan tawanan perang dengan syarat setiap satu orang dari mereka mengajarkan sepuluh orang anak-anak kaum muslim belajar baca tulis.

Sementara itu, dalam bidang kesehatan pun sangat diperhatikan. Negara akan membangun rumah sakit di berbagai daerah dengan fasilitas yang memadai serta menyediakan dokter ahli dan paramedis. Semua masyarakat dibebaskan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan secara gratis. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika dihadiahi seorang tabib pribadi. Rasul malah menyerahkan tabib itu untuk melayani seluruh kaum muslim yang memerlukan.

Semua pembiayaan itu diambil dari baitulmal kaum muslim. Baitulmal sendiri memiliki pemasukan tetap yang berasal dari fai dan kharaj (ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, dan dharibah). Pemasukan lainnya adalah dari harta kepemilikan umum yang meliputi tambang, laut, hutan, sungai, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus.

Khatimah

Dengan pengaturan berdasarkan syariat ini, niscaya negara mampu untuk mengentaskan rakyat dari masalah kemiskinan yang membelenggu mereka. Dengan demikian, Islam rahmatan lil-'alamin dapat terwujud. Baldatun thayibatun wa rabbun ghafur bisa benar-benar dirasakan, tidak hanya oleh  kaum muslim, tetapi seluruh rakyat yang menjadi warga negara. Inilah solusi tepat atasi kemiskinan. Wallahualam bissawab. []