‎BoP: Ilusi Perdamaian Palestina

BoP hanyalah kedok perdamaian yang sebenarnya adalah penjajahan baru dengan nama diplomasi.

Oleh. Riani Andriyantih, A.Md.
‎Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Board of Peace (BoP) dan penangkapan Presiden Venezuela merupakan satu di antara hegemoni Amerika Serikat yang mendominasi tatanan dunia internasional. Perlu diketahui, setelah penangkapan sekaligus penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan tuduhan terlibat narko-teroris, yang dilakukan oleh militer AS pada 3 Januari 2026 dini hari lalu. Tak berselang waktu lama, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menginisiasi satu gerakan lembaga perdamaian yang diberi nama Board of Peace (BoP). Gerakan tersebut digadang-gadang dapat membuka jalan perdamaian atas persoalan Palestina dan Israel.

Ironisnya, sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang selama ini menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, pemimpinnya justru ikut berada di barisan yang sama dengan Trump. Ya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ikut serta menandatangani piagam Board of Peace Charter di Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026. Penandatanganan ini sebagai pertanda dimulainya aktivitas operasional BoP sebagai badan internasional baru untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik (setkab.go.id, 22-01-2026).

BoP dan Posisi AS

Keikutsertaan Indonesia dalam forum BoP ini jelas menuai banyak reaksi beragam. Pasalnya, ada salah satu syarat kontroversial terkait kewajiban menyetorkan iuran sebesar 1 miliar USD (17 triliun rupiah). Pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden RI pun cukup menggelitik terkait solusi dua negara (two state). Ia mengatakan bahwa keamanan Israel pun harus dijamin. Padahal, keberadaan Amerika Serikat merupakan salah satu pendukung sekaligus penyuplai bantuan terbesar bernilai miliaran dolar kepada Israel.

Tidak hanya itu, AS juga menjamin perlindungan diplomatik Israel di PBB dengan menggunakan hak vetonya. AS merupakan salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis) yang sering menabrak aturan dan menghambat perdamaian dunia. AS juga merupakan negara yang pertama mengakui keberadaan Israel dan mengklaim wilayah Palestina atas Israel. Ini membuktikan bahwa persoalan HAM dan kemanusiaan hanyalah omong kosong belaka.

Maka ketika negeri-negeri Muslim bergabung dalam satu barisan yang sama dengan AS di balik BoP, bukankah itu suatu pengkhianatan terhadap saudara Muslim kita di Gaza, Palestina? Watak pendusta yang melekat pada Israel bersama para sekutunya sering kali melanggar perjanjian dan berkhianat. Misalnya, kesepakatan gencatan senjata yang secara berulang dilanggar oleh Israel.

AS dan sekutunya yang paling lantang berteriak tentang hak asasi manusia. Namun, kenyataan berkata sebaliknya.
‎Dewan perdamaian dunia PBB dengan mudahnya dikangkangi dan dilangkahi ketika tidak sejalan dengan kehendaknya.

Harapan Kosong BoP

Ilusi perdamaian Palestina yang dijanjikan melalui BoP tak ubahnya seperti pepesan kosong yang dikhawatirkan akan melanggengkan hegemoni AS atas negeri-negeri Islam. Termasuk di dalamnya Palestina dan Indonesia.

Maka mustahil kemerdekaan Palestina dapat diraih ketika BoP justru digunakan sebagai dalih untuk melakukan penjajahan gaya baru di bawah payung diplomasi. Jelas, bergabungnya Indonesia bersama tujuh negara Muslim lain dalam gerakan BoP kuranglah tepat.

Baca juga: Gaza Belum Baik-Baik Saja

Sikap Kaum Muslim

Negeri-negeri Muslim, khususnya kaum muslimin, seharusnya bersikap tegas dan jelas menentukan arah perjuangan, bukan justru membebek duduk bersama dengan para penjahat kemanusiaan.
‎Menjadi anggota BoP berarti secara langsung menormalisasi perilaku Israel yang keji, tidak berperikemanusiaan, dan melupakan darah para syuhada yang hilang sia-sia.

Kemuliaan mustahil terwujud jika bergantung kepada kafir penjajah yang menjadi sekutu Israel dan agen-agennya.
‎Allah Swt. berfirman:

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Sungguh, Allah telah melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah kaum yang zalim." (TQS Al-Mumtahanah [60]: 9)

Syariat Mendatangkan Kemuliaan

Perlu disadari, ketika kita menginginkan kebaikan, seharusnya langkah yang kita tempuh bukan bersanding dengan para penjajah. Namun, bangkit dan bersatu dalam satu komando yang memberikan solusi komprehensif bagi permasalahan Palestina dan dunia. Kembali kepada aturan Sang Maha Sempurna, yaitu Allah Al-Mudabbir, satu-satunya Zat yang berhak mengatur segala urusan.

Disadari dengan jelas arah perjuangan yang dipilih. Berdiri di barisan yang membela kepentingan dan hak-hak Gaza, Palestina. Barisan yang dapat membebaskan warga Palestina dari cengkeraman dan dominasi Israel serta sekutunya.

Tidak ada kebaikan meski secuil ketika solusi yang ditawarkan masih berhitung untung dan rugi. Tidak ada kawan dan lawan sejati karena berdiri di atas landasan materi yang sarat akan kepentingan. Sebab, BoP ini hanyalah kedok perdamaian yang sebenarnya adalah penjajahan baru dengan nama diplomasi. Terbukti, pasca disahkan dan ditandatangani BoP, Israel secara terang-terangan kembali membombardir Gaza, Palestina, pada 31 Januari 2026.

Keberadaan BoP jelas bukanlah solusi. Sebab, kebaikan dan perdamaian hanya mungkin terjadi ketika syariat Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dapat memberikan jalan kemuliaan bagi semesta alam.

Satu Komando

Solusi yang dibutuhkan Gaza, Palestina, adalah persatuan umat dalam satu komando seorang khalifah. Khalifah-lah yang akan mengutus para tentara terbaiknya berjihad membela kehormatan warga Palestina dan umat di seluruh dunia. Jadi, bukan sekadar kecaman, orasi, atau diplomasi tanpa aksi nyata.

Sesungguhnya tolak ukur kebenaran dalam Islam bukanlah seberapa banyak manfaat yang diperoleh, melainkan syariat Islam yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak bisa berhenti pada diakuinya Palestina sebagai negara merdeka.

Persoalan Palestina bukan sekadar persoalan politik internasional. Palestina adalah kiblat pertama umat Islam, warisan para nabi dan rasul, amanah suci dari Allah Swt. terhadap kaum Muslim di seluruh dunia. Berbicara tentang Palestina maka kita berbicara tentang keimanan dan kehormatan umat Islam.
Wallahualam bissawab. []