Pendanaan Tidak Mampu Mengatasi Perubahan Iklim

Pihak yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim adalah negara maju karena kapitalisme yang mereka emban. Eksploitasi SDA dilakukan hanya untuk kekayaan dan kepentingan ekonomi mereka.

Oleh. Siska Juliana
(Tim Penulis Inti Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Dalam mengatasi perubahan iklim, Konferensi Tingkat Tinggi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP29 di Baku menargetkan pendanaan iklim global sebesar US$300 (Rp4.783 triliun). Dana tersebut untuk membantu negara miskin. Kesepakatan tersebut memantik kecaman dari negara-negara miskin dan berkembang karena dianggap tidak mencukupi.

Pertemuan tersebut seharusnya berakhir pada Jumat (22-11-2024). Kemudian diperpanjang sebab pembahasan mengenai pendanaan iklim berjalan alot. Kesepakatan yang diambil bertujuan memberikan momentum bagi dunia internasional dalam menghambat terjadinya pemanasan global pada tahun yang diprediksi sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Namun, kesepakatan ini membuat negara berkembang frustasi. (katadata.co.id, 24-11-2024)

Perwakilan delegasi India Chandni Raina mengatakan bahwa kesepakatan ini hanya ilusi optik dan tidak akan memberi solusi dari tantangan yang dihadapi. Kepala Badan Iklim PBB Simon Steill menganggap bahwa kesepakatan ini sebagai polis asuransi bagi manusia.

Jika premi dibayar tepat waktu, kesepakatan pun berhasil. KTT tersebut juga diiringi dengan perdebatan mengenai tanggung jawab negara industri untuk memberi kompensasi pada negara lain atas kerusakan alam yang ditimbulkannya.

Pendanaan Iklim

Sesuai dengan hasil perundingan PBB tahun 1992, terdapat 24 negara industri yang wajib membayar pendanaan iklim. Contohnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Cina juga diminta membayar sebab menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Selain itu, negara-negara Teluk yang memiliki kekayaan minyak juga dimintai pendanaan iklim.

Negara berkembang juga diimbau untuk berkontribusi, tetapi tidak wajib. Hal ini bertujuan agar target pendanaan iklim tercapai, yaitu sebesar US$1,3 triliun per tahun pada 2035.

Menakar Peran AS Setelah Trump Terpilih

Setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika, para negosiator merasa ragu mengenai kontribusi negara tersebut dalam pendanaan iklim. Trump pernah mengatakan bahwa perubahan iklim adalah tipuan dan berjanji akan mengeluarkan AS dari kerja sama iklim internasional.

Antusiasme mengenai pemanasan global di negara-negara Barat mulai menurun. Penyebabnya adalah kondisi geopolitik yang memanas seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah yang meluas, serta meningkatnya inflasi.

Seperti diketahui bahwa bencana iklim makin meningkat. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan melanda seluruh kawasan di dunia. Negara-negara maju pun tidak luput dari dampaknya. Spanyol dilanda banjir yang menewaskan lebih dari 200 jiwa. Amerika Serikat mencatat kerugian akibat bencana sebesar US$24 miliar (Rp382,6 triliun).

Negara Maju Penyebab Perubahan Iklim

Negara maju merupakan penyumbang terbesar yang menyebabkan pemanasan bumi akibat industri di negara mereka. Kekayaan SDA di negara-negara berkembang juga dieksploitasi oleh mereka. Setelah menjadi barang produksi, negara maju memasarkannya kembali ke negara berkembang.

Dengan demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim adalah negara maju. Penyebabnya adalah kapitalisme yang mereka emban. Eksploitasi SDA dilakukan hanya untuk kekayaan dan kepentingan ekonomi mereka. Kelestarian alam tidak menjadi hal yang dipikirkan.

Islam sebagai Solusi

Ini berbeda dengan pandangan Islam yang menjadikan SDA milik umum tidak boleh diprivatisasi. Negara menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat. Oleh karena itu, negara akan mengelola SDA dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Kebijakan Khilafah

Hanya sistem Islam yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Tidak hanya mendukung pembangunan atau kemajuan, tetapi juga mendorong penjagaan lingkungan. Untuk mewujudkannya, Khilafah menetapkan berbagai kebijakan yaitu:

Pertama, mengembalikan kepemilikan SDA yang termasuk milik umum kepada rakyat dan negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini merupakan tindakan preventif agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Sabda Rasulullah saw., "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Kedua, negara akan senantiasa menjaga fungsi ekologis dan hidrologis hutan, sungai, dan danau. Hutan berfungsi sebagai pengatur iklim global sehingga pemanfaatannya oleh manusia tidak akan sampai merusak dan harus dilestarikan.

Ketiga, negara akan merancang tata ruang wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya memperhatikan kawasan hijau. Kawasan ini berfungsi sebagai resapan air dan paru-paru di perkotaan.

Keempat, memperketat izin pembangunan dan alih fungsi lahan. Tidak dapat dimungkiri bahwa alih fungsi lahan memang diperlukan, tetapi harus tepat guna dan tepat sasaran.

Kelima, mengawasi izin operasional industri-industri swasta. Negara akan bersikap tegas dengan memberikan sanksi bahkan menutup industri jika ada perusahaan yang merusak lingkungan. Seperti menyedot air tanah secara berlebihan, mencemari sumber air dengan limbah, emisi gas pabrik yang tinggi, dan sebagainya.

Keenam, negara mendorong penelitian, teknologi, dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Ketujuh, negara menerapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang merusak lingkungan. Dalam Islam, kejahatan ini terkategori jarimah takzir yang jenis hukumannya diserahkan pada penguasa atau kadi. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa penjara, pengasingan, jilid (dera), denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang. Hal tersebut disesuaikan dengan kadar kerusakan alam yang dilakukan oleh pelaku.

Khatimah

Solusi dalam menyelesaikan perubahan iklim dan mewujudkan kelestarian lingkungan adalah dengan menerapkan sistem dari Allah Swt., yaitu Islam. Dengan penerapan Islam kaffah, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh umat manusia. Wallahualam bissawab.