Kepemimpinan Baru, Perubahan atau Pengulangan Kebobrokan?

Kepemimpinan hari ini masih bercokol pada demokrasi sehingga perubahan masih sebatas angan-angan malah berpotensi mengulang kebobrokan

Oleh. Sabrina Az-Zahra
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Pada tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat konstitusional dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilihnya.

Ia menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk berani menghadapi tantangan, terutama korupsi dan kesenjangan sosial, serta menekankan pentingnya mencapai swasembada pangan dan energi dalam 4-5 tahun ke depan. Prabowo juga menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan berjanji untuk memberantas kemiskinan melalui reformasi sistem dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu membangun Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. (Kompas.com)

Lantas, akankah kepemimpinan baru Indonesia menghasilkan perubahan bagi negeri ini? Ataukah justru malah melanggengkan kebobrokan demokrasi? Bagaimana Islam memandang kepemimpinan?

Harapan Perubahan pada Kepemimpinan Baru

Harapan akan kepemimpinan baru ini disertai dengan optimisme, lantaran Prabowo menjanjikan bahwa kemajuan ekonomi akan menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ia menargetkan penguatan infrastruktur, perluasan akses ke teknologi, dan reformasi birokrasi yang lebih transparan. Di sisi lain, ada skeptisisme mengenai kemampuan pemerintah untuk mencapai target-target ambisius ini, mengingat ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor komoditas dan masalah-masalah internal seperti korupsi yang masih membayangi. (antaranews.com)

Janji dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah pelantikan mereka pada 20 Oktober 2024, yakni Prabowo berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara untuk memusatkan pendapatan negara dan meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB dari 10% menjadi 23%, meskipun rencana ini tertunda. Dia juga berkomitmen untuk memotong Pajak Penghasilan Badan dari 22% menjadi 20% dan mengejar pendapatan dari para pengemplang pajak.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Prabowo menargetkan pertumbuhan sebesar 8% dengan menarik investasi sebesar Rp1.900-2.000 triliun. Selain itu, ia berencana menghapuskan pajak properti sebesar 16% untuk mendorong sektor properti. Prabowo juga sedang menyusun kabinet baru yang akan diumumkan setelah pelantikan, dengan fokus pada revitalisasi ekonomi dan inklusi keuangan untuk masyarakat yang kurang terlayani. (Liputan6.com)

Tantangan Besar

Meskipun ada banyak harapan untuk Presiden Prabowo, tantangan besar tetap ada di sektor ekonomi, hukum, dan sosial. Pertama, Indonesia masih bergantung pada sektor-sektor ekonomi seperti minyak kelapa sawit dan batu bara atau minyak dan gas. Fluktuasi harga di pasar global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, karena sektor-sektor ini sangat rentan terhadap penurunan harga komoditas. Jadi ketergantungan pada sektor komoditas masih menjadi masalah utama.

Ketimpangan ekonomi juga merupakan masalah serius. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi, namun distribusi kemakmuran tidak merata. Daerah perkotaan lebih diuntungkan daripada daerah pedesaan dan terpencil. Banyak daerah yang masih kekurangan akses ke layanan publik dan infrastruktur. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang melebar antara si kaya dan si miskin. Sektor pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga menunjukkan ketimpangan yang menghambat daya saing nasional, terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Selain ekonomi, masalah korupsi juga masih mengakar kuat di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum yang transparan, adil, dan akuntabilitas. Sekalipun institusi antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ada, efektivitasnya masih dipertanyakan karena intervensi politik dan reformasi birokrasi yang lemah.

Baca juga: Kapabilitas Calon Pemimpin dalam Islam

Tantangan berikutnya adalah transformasi energi. Indonesia masih sangat mengandalkan bahan bakar fosil, khususnya batu bara dan minyak bumi, sedangkan kebutuhan energinya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Meskipun pemerintah telah berjanji untuk mendorong pengembangan energi terbarukan, investasi yang dibutuhkan masih sangat besar, dan proses transisinya masih lambat.

Stabilitas politik juga menjadi perhatian. Polarisasi politik yang tajam meliputi polarisasi ideologis (seperti liberal versus), polarisasi partisan (ketika anggota politik mendukung dan menolak lawan-lawannya), dan polarisasi ekonomi (kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin meningkat). Demokrasi Indonesia, meskipun terus berkembang, masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi politik yang inklusif dan kebebasan dari politik uang. Sistem politik yang ada saat ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan yang memperburuk situasi.

Kepemimpinan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan hanya masalah individu, tetapi juga sistem yang digunakan. Sistem demokrasi kapitalisme yang ada saat ini dianggap tidak mampu memberikan solusi yang tulus terhadap permasalahan yang ada. Sistem ini sudah cacat sejak awal, karena lebih mementingkan kepentingan individu dan materi daripada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Islam menawarkan solusi sistemis yang komprehensif untuk masalah ekonomi, sosial, dan politik. Pertama, Islam menetapkan bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat, bukan hanya tokoh politik yang mencari kekuasaan. Seorang pemimpin dalam Islam bertugas untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah saw., “Imam (pemimpin) adalah pelayan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanannya.” (HR. Muslim)

Dalam hal ekonomi, Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak dan sedekah, serta melarang riba yang menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi. Islam juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, dengan mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada negara asing atau komoditas global. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal hukum, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

 "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu." (QS. An-Nisa: 135)

Dalam sistem Islam, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang termasuk para pemimpin, harus tunduk pada hukum Allah. Tidak ada tempat untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem ini. Selain itu, Islam juga memberikan panduan dalam hal stabilitas politik.

Pemimpin dalam Islam dipilih bukan hanya karena popularitasnya, tetapi karena kemampuannya untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh. Dalam QS. Al-Baqarah: 208, Allah memerintahkan umatnya untuk masuk Islam secara keseluruhan, artinya setiap aspek kehidupan, termasuk politik, harus dikelola berdasarkan syariat Islam.

Sebagai solusi yang lengkap, Islam menawarkan sebuah sistem yang menjamin keadilan, kemakmuran, dan stabilitas. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan ketaatan kepada Allah Swt.. Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًاࣖ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Ayat ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada aturan Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mengemban amanah dengan berpegang teguh pada syariat Islam, dan tidak hanya bersandar pada aturan-aturan buatan manusia yang penuh dengan kekurangan. Dengan penerapan sistem Islam yang kaffah, Indonesia dapat keluar dari berbagai permasalahan yang ada saat ini. Sistem ini akan membawa keberkahan pada seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial.

Wallahu a’lam bishawab.[]