Kesehatan Rakyat Tanggung Jawab BPJS, Benarkah?

Sebagai bentuk tanggung jawab kepala negara atas kesehatan rakyatnya, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad saw. pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. (HR. Muslim)

Oleh. Rosita
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas Kabupaten Bandung menjalin kerjasama untuk memasukkan sebanyak 465 orang yang ikut program insentif ke program BPJS Ketenagakerjaan bagi para ustaz dan ustazah. Program tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Bojongsoang Rizal dan Ketua Baznas Kabupaten Bandung K.H. Yusuf Ali Tontowi pada hari Jumat, 13 Desember 2024.

Seperti yang diketahui, Baznas Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan insentif dari APBD Kabupaten Bandung untuk para ustaz, ustazah, takmir, dan pendidik mengaji. Adapun besaran insentifnya masing-masing Rp100 ribu per orang, Selain itu mereka juga mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari dana Baznas dan BPJS Kesehatan dari Pemkab Bandung sebagai penerima bantuan iuran (PBI). (kabbandung.baznas.go.id, 16-12-2024)

Menurut Bupati Bandung DR. H. Dadang Supriatna, S.IP, M.Si., program tersebut merupakan bentuk apresiasi atau perhatian terhadap para ustaz dan ustazah serta persiapan menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Lebih lanjut Bupati menyebutkan pelaksanaan program ini sekaligus agar penerima manfaat merasakan perhatian dan dukungan dari pemerintah, baik secara finansial maupun jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Tanggung Jawab Negara, Bukan Swasta

Sudah bukan rahasia lagi bahwa biaya kesehatan di negara ini sangat mahal. Belum termasuk kurangnya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang juga banyak dikeluhkan masyarakat, terutama di daerah. Dengan adanya insentif dari dana Baznas dan BPJS Kesehatan untuk takmir dan pendidik mengaji, bukan berarti tanggung jawab pemerintah berhenti sampai di situ. Ada jutaan warga lainnya yang juga harus mendapat perhatian dan pelayanan yang sama yakni sama-sama warga negara.

Pemerintah seharusnya menjadi penanggung jawab penuh atas hak rakyat dalam hal kesehatan. Bukan semata memberikan insentif dan menyerahkannya pada lembaga swasta semisal BPJS atau instansi lain nonpemerintah. Dan yang patut dipertanyakan adalah dari mana dana insentif yang dikeluarkan pemerintah, mengingat bahwa sumber pemasukan negara hanya mengandalkan utang dan pajak. Di mana tidak bisa dimungkiri bahwa semuanya berasal dari rakyat.

BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki badan hukum negara serta memiliki wewenang memberikan jaminan sosial berbentuk kesehatan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, negara memanfaatkan lembaga tersebut untuk memberikan kesehatan secara gratis bagi para ustaz dan ustazah. Padahal di sisi lain, semua peserta BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya untuk memastikan keberlanjutan layanan.

Rakyat Dianggap Beban

Dalam pemerintahan saat ini, di mana negara menganut sistem kapitalis sekuler, rakyat dianggap sebagai beban. Artinya memenuhi kebutuhan rakyat dianggap tidak menguntungkan secara materi. Maka kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh negara justru diserahkan pada masyarakat itu sendiri atau swasta dengan cara mengapitalisasinya. Dalam hal ini seperti memenuhi hak asasi dan hak kolektif (salah satunya kesehatan).

Jika pun ada pelayanan yang diberikan negara, sifatnya parsial dan hanya menyasar pada masyarakat tertentu. Itu pun bisa jadi karena motif politis semisal demi meminta dukungan atau pencitraan atas jabatan yang sedang diembannya. Pun halnya program insentif untuk pelayanan kesehatan bagi pendidik mengaji. Selain parsial, program ini tidak akan berpengaruh banyak pada kesejahteraan. Negara tidak memberi jaminan bagi tiap-tiap rakyat bisa mengakses layanan kesehatan. Negara sudah merasa cukup memberikan jaminan kesehatan dengan membentuk BPJS Kesehatan. Lebih lanjut negara membiarkan rakyat membiayai pelayanan kesehatan dengan cara iuran.

Kesehatan Tanggung Jawab Negara

Negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler sangat jauh berbeda dengan negara yang mengambil sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan As-Sunah yaitu syariat Islam. Islam memosisikan bahwa kesehatan adalah bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Rakyat berhak menerima layanan kesehatan dengan gratis. Hal ini dimaksudkan baik itu untuk orang muslim atau nonmuslim, kaya atau miskin tentunya dengan kualitas yang terbaik. Hal ini terdapat dalam Muqaddimah ad-Dustuur Pasal 164, “Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan."

Sebagai bentuk tanggung jawab kepala negara atas kesehatan rakyatnya, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad saw. pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. (HR. Muslim)

Maka dari itu negara akan memastikan kesehatan rakyat terpenuhi dalam berbagai aspek fasilitas, seperti:

1. Kelengkapan alat kesehatan yang harus merata
2. Obat-obatan untuk semua jenis penyakit
3. Kualitas yang harus sesuai standar
4. Rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit keliling, dan kapal rumah sakit.

Ini semua dilakukan untuk melayani rakyat seluruhnya hingga ke daerah pelosok dan terpencil.

Adapun sumber pendanaan kesehatan ini didapatkan negara dari baitulmal. Terutama dari pos kepemilikan umum, di antaranya meliputi hutan, laut, sungai, dan berbagai tambang. Negara akan mengelola pos ini dengan amanah sesuai dengan syariat Islam. Penguasa akan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat, termasuk untuk penyediaan kesehatan gratis. Selain itu, seorang pemimpin dalam naungan Islam pasti akan paham bahwa jabatan itu sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Khatimah

Oleh karena itu, pemimpin dalam Islam benar-benar menjalankan tugasnya secara total. Bukan hanya memberikan kesehatan secara gratis, tetapi juga melakukan upaya pencegahan. Semua dilakukan agar masyarakat tidak sakit. Dengan memastikan makanan yang dikonsumsi, bukan hanya halal tetapi juga tayib.

Baca juga: Solusi Masalah Layanan Kesehatan

Itulah bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat dalam negara yang menerapkan syariat Islam sebagai sumber hukum. Kesehatan adalah hak rakyat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Kualitas dan pelayanannya diselenggarakannya diselenggarakan dengan kualitas terbaik. Negara tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini ke pihak lain sebagaimana dalam sistem kapitalis saat ini. Wallahualam bissawab. []