Banjir Tahunan, Dampak Lemahnya Mitigasi

Kelemahan mitigasi bencana menunjukkan ketidaksiapan negeri ini dalam menghadapi bencana. Di samping itu, fungsi raa'in (pengurus) dari negara dalam hal ini tentu dipertanyakan. Kondisi ini sangat lumrah terjadi dalam sistem kapitalisme.

Oleh. Hany Handayani Primantara, S.P.
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Berganti tahun tampaknya tak membuat banjir tahunan di beberapa wilayah Indonesia otomatis teratasi dengan mudah. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi terus mendominasi beragam wilayah Indonesia. Akibatnya terjadi banjir serta longsor di wilayah Jawa, Sumatra hingga ke Nusa Tenggara Barat (NTB). (CNNIndonesia.com, 11-01-2025)

Banjir tahunan sudah seperti langganan yang mesti dilalui masyarakat. Padahal efek dari banjir ini tidak main-main bagi masyarakat. Mulai dari rusaknya rumah-rumah mereka, matinya produktivitas penduduk, serta hilangnya nyawa akibat terseret arus banjir yang begitu besar. Sudah semestinya dampak buruk dari bencana banjir tahunan ini dijadikan pelajaran agar tak berulang di tahun berikutnya.

Kerugian materiel maupun imateriel dari bencana banjir sudah sangat banyak. Pascabanjir masyarakat jadi kehilangan hunian mereka. Tak sedikit yang rusak parah hingga harus mengungsi ke rumah saudara mereka. Akibat banjir, produktivitas penduduk pun jadi berkurang karena harus membenahi wilayah mereka pascabanjir. Untuk mengurai permasalahan ini tentu dibutuhkan peran semua pihak, masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai kumpulan dari individu-individu wajib memiliki kepekaan dalam tataran pencegahan terjadinya banjir dalam skala individu. Sementara pemerintah dalam hal ini butuh untuk membenahi mitigasi bencana banjir tahunan ini sebagai bentuk antisipasi, mengingat kerugian bukan sekadar materi, tetapi hingga nyawa manusia melayang.

Lemahnya Mitigasi Akibat Sekularisasi

Kelemahan mitigasi bencana menunjukkan ketidaksiapan negeri ini dalam menghadapi bencana. Di samping itu, fungsi raa'in (pengurus) dari negara dalam hal ini tentu dipertanyakan. Kondisi ini sangat lumrah terjadi dalam sistem kapitalisme. Sebab dalam sistem kapitalisme yang berbasis sekuler, negara hanya memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator yang justru melayani kepentingan pemilik modal, bukan rakyat. Akibatnya kepentingan masyarakat banyak pun terabaikan.

Sejatinya bencana banjir dan longsor yang terjadi saat ini di wilayah Indonesia bukanlah akibat tingginya curah hujan semata. Melainkan sebab tangan-tangan manusia yang merusak bumi itu sendiri. Tampak jelas dari maraknya pembangunan industri besar di lahan serapan air. Bukan hanya menimbulkan minimnya serapan air, pembangunan industri besar tanpa pertimbangan dari sisi tata ruang pun akan berakibat pada keselamatan masyarakat sekitar. Hasil limbah dari industri besar yang dibuang tanpa perhitungan akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Secara otomatis kerusakan alam pun terjadi.

Baca juga: "Tradisi" Banjir Melanda Negeri

Hal ini timbul akibat kerakusan manusia dalam penerapan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme memberikan ruang seluas-luasnya bagi oligarki untuk mengubah kondisi alam sesuai dengan kehendak mereka (menguntungkan secara materi) tanpa memperhitungkan efek buruk yang akan terjadi. Akhirnya para oligarki berbondong-bondong mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa peduli dengan apa yang terjadi pada anak cucu nanti.

Mitigasi Bencana dalam Islam

Negara ibarat junnah (perisai/pelindung), maka Islam memandang negara wajib melindungi warga negaranya dari beragam ancaman termasuk menghindarkannya dari segala bentuk kemudaratan. Salah satunya yakni berupa bencana banjir. Usaha negara dapat berupa perencanaan yang matang dalam membangun kota serta desa berdasarkan orientasi kemaslahatan umat. Pembangunan berbasis mitigasi bencana tidak akan luput dari perhatian pemerintah.

Bila perlu, larangan berburu hewan dan tumbuhan tertentu demi menjaga ekosistem alam akan diberlakukan, disertai pembentukan lembaga khusus konservasinya. Pentingnya pengadaan pemetaan wilayah berdasarkan letak geografisnya mewujudkan terbentuknya tata ruang berlandaskan mitigasi bencana yang memberikan rasa aman bagi manusia dan alam sekitar. Semua hanya bisa dilakukan ketika Islam dijadikan landasan kehidupan bernegara. Sebab Islam mengharuskan penguasa sebagai raa'in dan junnah dalam segala kondisi, termasuk ketika menghadapi bencana banjir yang kerap kali terjadi tiap tahunnya.

Sejalan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallâhu ’anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR. Muttafaqun ’alaih dll.)

Demikianlah mitigasi dalam Islam ketika menghadapi bencana. Semua dilandaskan pada kemaslahatan umat, bukan orientasi bisnis keuntungan bagi para oligarki seperti fakta yang terjadi hingga detik ini. Rakyat seperti tumbal dari rakusnya sistem kapitalisme. Maka wajar jika kemudian rakyat lagi yang terkena dampak dari kurang bijaknya pemerintah dalam mengambil keputusan. Islam pun mengancam pada para pemangku jabatan ketika disalahgunakan. Begitu beratnya amanah sebagai seorang pemimpin, seharusnya bisa dijadikan bahan renungan bersama.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Ma’qil bin Yasar Radhiyallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya." (Muttafaqun 'alaih)

Wallahualam bissawab.[]