Polemik Desil 2026: Miskin Jadi Relatif

Yang rakyat butuhkan bukan angka desil yang bagus, tetapi makan di atas meja, BBM yang terjangkau, dan pemimpin yang peduli.

Oleh. Hanny N
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Sebuah istilah baru mengguncang percakapan sehari-hari masyarakat Indonesia, desil. Pemerintah mengumumkan rencana pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi kelompok desil 9 dan 10. Katanya, subsidi harus tepat sasaran. "Yang kaya jangan ambil hak rakyat," tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) buru-buru menjelaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan. Desil adalah posisi relatif, pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, bukan nominal pendapatan. Keluarga desil 3, misalnya, berada di kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan relatif. (finance.detik.com, 22-08-2026)

Artinya, seseorang bisa masuk desil 9 karena memiliki motor bekas dan rumah semi-permanen, padahal di kampungnya, dia masih hidup pas-pasan. Sementara itu, pengusaha kaya raya dengan rumah mewah di Jakarta bisa saja "turun" ke desil 8 karena data administrasinya tidak mutakhir. Kemiskinan dipandang relatif.

Ketika Kemiskinan Jadi Relatif

Inilah inti masalahnya. Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan tidak pernah didefinisikan dengan jelas. Ada garis kemiskinan, ada indeks pembangunan manusia, ada desil, ada gini ratio, tapi semuanya bersifat relatif, statistik, dan abstrak.

Padahal, kemiskinan itu sederhana. Kita bisa melihatnya. Anak-anak kurus di pinggir jalan. Ibu-ibu mengais sampah untuk makan. Petani yang tidak punya lahan sendiri. Tukang becak yang tidur di trotoar. Ini bukan angka. Ini nyawa.

Namun, kapitalisme menolak untuk melihatnya secara langsung. Kapitalisme membutuhkan kemiskinan yang kabur agar program pemberantasan kemiskinan bisa terus dijalankan tanpa pernah benar-benar selesai. Agar subsidi bisa dialihkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Agar korporasi bisa terus menguasai sumber daya alam sementara rakyat diberi "bantuan sosial" yang tidak pernah cukup.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan BBM subsidi untuk desil 10 bisa menghemat anggaran negara sekitar sepersepuluhnya. Pernahkah kita berpikir penghematan untuk apa? Untuk membayar utang? Untuk membiayai proyek infrastruktur yang menguntungkan kontraktor? Atau untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan?

Faktanya, kuota BBM subsidi tahun 2026 sudah dipangkas drastis dari 48 juta kiloliter (proyeksi 2025) menjadi hanya 20,09 juta kiloliter. Ini bukan sekadar "tepat sasaran." Ini adalah pengurangan hak rakyat secara masif, di saat harga kebutuhan pokok terus meroket.

Kemiskinan Struktural

Mengapa kemiskinan di Indonesia begitu sulit diatasi? Bukan karena rakyatnya malas atau karena bantuannya kurang. Namun, karena kemiskinan ini adalah problem sistemik. Hasil dari tata kelola ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi sumber daya alam milik umum dan kebijakan penguasa yang berpihak pada kapitalis.

Lihat saja lahan subur dikuasai perusahaan perkebunan. Tambang emas dan nikel dimiliki asing. Hutan dikonversi jadi kebun sawit. Minyak dan gas diekspor, sementara rakyat harus antre untuk BBM subsidi. SDA milik rakyat diambil, dan rakyat diberi "bantuan" sebagai pengganti.

Ini bukan kemiskinan karena nasib buruk. Ini adalah kemiskinan yang diciptakan oleh sistem. Kemiskinan struktural. Dan selama sistemnya tidak berubah, kemiskinan akan terus berulang meski desilnya berganti-ganti.

Islam: Definisi Miskin yang Jelas

Berbeda sekali dengan kapitalisme, Islam memberikan definisi kemiskinan yang sangat jelas dan mudah diindra. Tidak ada istilah "desil" yang membingungkan. Tidak ada pemeringkatan relatif yang bisa dimanipulasi.

Dalam karya klasik Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, kemiskinan didefinisikan secara tegas: orang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (makan, pakaian, tempat tinggal) dan kebutuhan pelengkap yang sesuai dengan standar kehidupan wajar. Jelas bukan relatif dan tidak bisa dimanipulasi.

Allah Swt. berfirman, "Dan di dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Ayat ini menegaskan bahwa harta kaum muslimin, termasuk sumber daya alam, bukan milik pribadi semata. Ada hak orang miskin di dalamnya. Bukan sebagai "bantuan" atau "subsidi" yang bisa dicabut kapan saja. Namun, sebagai hak mutlak yang harus dipenuhi.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." (HR. Bukhari no. 13, Muslim no. 45)

Bayangkan jika pemerintah benar-benar mencintai rakyatnya seperti mencintai diri sendiri. Apakah mereka akan membiarkan rakyatnya kelaparan sementara SDA diekspor? Apakah mereka akan membuat sistem desil yang membingungkan alih-alih memberikan kebutuhan dasar dengan jelas?

Keteladanan Umar bin Khattab

Ada kisah yang sangat menggugah dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu.

Suatu malam, Umar berkeliling Madinah dalam keadaan gelap. Ia mendengar suara tangisan anak kecil dari sebuah rumah sederhana. Umar mendekati rumah itu dan bertanya kepada ibunya, "Mengapa anakmu menangis?" Sang ibu menjawab, "Karena aku tidak punya apa-apa untuk memberinya makan, kecuali air."

Umar pun kembali ke rumahnya, mengambil tepung, minyak, dan daging, lalu membawanya ke rumah keluarga itu. Ia sendiri yang memasakkan makanan untuk mereka. Setelah anak itu kenyang dan tertidur, Umar berkata kepada ibunya, "Pergilah tidur, besok datanglah kepadaku dan aku akan membantumu."

Keesokan harinya, Umar memerintahkan untuk memberikan bekal makanan rutin kepada keluarga itu dari baitulmal (kas negara). Kemudian ia berkata kepada para pembantunya, "Demi Allah, aku tidak akan tidur nyenyak di malam hari jika aku tahu ada satu keluarga di Madinah yang kelaparan sementara aku makan dengan kenyang."

Inilah raa'in sejati. Bukan sekadar jargon politik. Bukan sekadar program bantuan sosial yang datang dan pergi. Namun, rasa tanggung jawab yang membuat khalifah tidak bisa tidur jika ada rakyatnya yang menderita.

Umar juga pernah berkata, "Jika seekor kambing mati kelaparan di tepi Sungai Furat, aku khawatir Allah akan menuntutku karena tidak memperbaiki irigasi untuknya."

Bayangkan, seekor kambing saja menjadi beban tanggung jawab khalifah. Bagaimana dengan jutaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan? Bagaimana dengan ibu-ibu yang harus memilih antara membeli beras atau membeli BBM?

Khilafah: Sistem yang Menjamin

Dalam sistem Khilafah Islam, tidak ada istilah "desil" yang membingungkan. Tidak ada pemeringkatan relatif yang bisa dimanipulasi. Yang ada adalah jaminan hakiki. Islam memiliki definisi miskin yang jelas, ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar dan pelengkap yang konkret, bukan statistik abstrak. Siapa yang miskin, siapa yang tidak. Jelas, tanpa perlu aplikasi cek desil.

SDA ditetapkan sebagai milkul ummah, Sumber daya alam dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diprivatisasi untuk keuntungan korporasi. Minyak, gas, tambang, lahan. semua hasilnya dinikmati rakyat, bukan diekspor untuk bayar utang.
Negara berfungsi sebagai raa'in, Khalifah bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan setiap rakyatnya. Bukan sekadar "program bantuan," tapi kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditawar.

Islam mengalokasikan baitulmal untuk rakyat. Hasil pengelolaan SDA dan pajak syariah (zakat, kharaj, usyur) dikelola transparan dan didistribusikan langsung kepada yang berhak. Tidak ada "subsidi" yang bisa dicabut sewenang-wenang.

Allah Swt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap persoalan, termasuk ekonomi dan kemiskinan, harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan kepada teori kapitalisme yang gagal. Bukan kepada sistem desil yang membingungkan. Tapi kepada syariat yang jelas, adil, dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.

Baca juga: Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam

Keadilan yang Menyeluruh

Kita sudah lelah dengan angka-angka yang berubah-ubah. Kita sudah muak dengan istilah-istilah baru yang justru mempersulit. Desil 1, desil 5, desil 10, semuanya hanyalah cermin dari kegagalan sistem kapitalisme untuk benar-benar memahami dan mengatasi kemiskinan.

Pemerintah bisa saja terus mengganti-ganti metode pemeringkatan. Bisa saja terus memangkas subsidi demi "efisiensi anggaran." Namun, selama SDA tetap dikuasai korporasi, selama kebijakan tetap berpihak pada kapitalis, dan selama definisi kemiskinan tetap relatif, kemiskinan akan terus ada, dan rakyat akan terus menderita.

Islam datang dengan solusi yang berbeda. Bukan dengan desil. Bukan dengan subsidi yang bisa dicabut. Namun, dengan jaminan hakiki, pengelolaan SDA untuk rakyat, dan pemimpin yang benar-benar merasa menjadi raa'in dan junnah bagi umatnya.

Karena pada akhirnya, yang rakyat butuhkan bukan angka desil yang bagus. Yang rakyat butuhkan adalah makan di atas meja, BBM yang terjangkau, dan pemimpin yang peduli, bukan pemimpin yang sibuk menghitung "penghematan sepersepuluh."

Mau sampai kapan kita membiarkan rakyat diatur oleh angka-angka yang tidak mereka pahami, sementara hak-hak mereka diambil oleh sistem yang tidak pernah mereka pilih? Mari kembali pada syariat yang Allah turunkan. Wallahualam bissawab. []