DESIL: Angka Penentu Kesejahteraan

Kemiskinan bukan soal pemeringkatan desil 1 sampai 10 atau persoalan data statistik tetapi ketidakmampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Oleh. Siti Hulfiya
(Kontributor NarasiLiterasi.Id dan Aliansi Penulis Rindu Islam)

NarasiLiterasi.Id-Seorang tukang becak bernama Timbul asal Kelurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak berubah masuk desil 9 yang semula desil 2. (kompas.com, 24-08-2026)

Dampak dari perubahan desil tersebut program bantuan dari pemerintah tidak lagi diperolehnya. Terutama biaya pendidikan anaknya yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Bagi Pak Timbul bantuan pemerintah sangat membantu kebutuhan hidup karena penghasilan Pak Timbul tidak menentu. Pak Timbul mempertanyakan kenaikan desilnya yang lebih tinggi dari milik Lurah Ngentakrejo yang berada di desil 8.

Berbeda dengan kondisi yang dialami oleh anggota DPR RI Eva Stevany Rataba dimasukkan ke dalam status desil 4 (detiksulsel.com, 09-09-2026)
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS )Toraja Utara, Mansyur Madjang mengatakan belum memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menggunakan pemutakhiran data tahun 2025.

Penyebab pergeseran desil terjadi karena masuknya 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sehingga pemerintah belum melakukan pemutakhiran data. Perbaikan desil bisa dilakukan maksimal 2 minggu melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Seharusnya perbaikan ini bisa dipercepat karena berkaitan kebutuhan masyarakat.

Polemik desil menyisakan pertanyaan apakah sistem ini bisa mampu menentukan kesejahteraan hidup. Pasalnya ketika terjadi perubahan desil yang meningkat tidak hanya meniadakan bantuan berupa sembako dan uang tunai tetapi ada wacana pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang tergolong desil 9 dan 10.

Desil: Penentu Tingkat Kesejahteraan

Desil merupakan ukuran relatif tingkat kesejahteraan keluarga. Penilaian desil tidak hanya melihat gaji yang diterima tiap bulan tetapi kondisi sosial ekonomi seperti rumah, aset, pekerjaan, pendidikan, fasilitas rumah tangga, dan indikator lainnya.

Misalnya ada 100 keluarga yang dilihat kondisi ekonominya. Seratus keluarga diurutkan kondisi ekonominya dari yang paling relatif rendah sampai relatif paling tinggi. Setelah itu dibagi menjadi 10 kelompok dan setiap kelompok berisi 10 persen dari 100 keluarga tadi.

Desil 1 adalah kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Desil 10 adalah kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Kesimpulannya jika ada seorang masuk desil 10 bukan berarti kaya-raya.

Contohnya, ada seorang kepala keluarga memiliki rumah, pekerjaan tetap, kendaraan, punya aset berada sehingga berdasarkan pengelompokan masuk desil 9 atau 10. Namun, dalam kehidupan sehari-hari penghasilannya harus dibagi makan, biaya pendidikan, kesehatan, listrik, air, biaya transportasi, cicilan rumah dan kebutuhan lainnya. Maka, bisakah kepala keluarga tersebut dikatakan sejahtera? Mirisnya, pemeringkatan angka desil berbeda dengan fakta di lapangan.

Yang menjadi persoalan jika ukurannya bersifat relatif mengapa dijadikan penentu suatu kebijakan. Sedangkan kebijakan tersebut sangat berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Negara Terlalu Sibuk Bermain Angka

Negara memang membutuhkan data untuk memastikan bantuan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Namun, rakyat lapar tidak membutuhkan data statistik. Biaya pendidikan tidak mengenal angka desil. Semuanya harus dipenuhi dengan nyata. Wajar rakyat merasa kebingungan ketika hidupnya pas-pasan tetapi masuk desil 9 dan 10. Negara terlalu sibuk mengelompokkan rakyat dengan angka tetapi melupakan realitas kehidupan nyata rakyatnya.

Kemiskinan bukan soal pemeringkatan desil 1 sampai 10 atau persoalan data statistik tetapi ketidakmampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Persoalan kemiskinan di negeri ini seharusnya diselesaikan dengan membenahi tata kelola ekonomi termasuk di dalamnya siapa dan bagaimana mengelola kekayaan alam.

Negeri ini memiliki Sumber Daya Alam yang begitu besar. Jika negara mengelola Sumber Daya Alam dengan benar maka bisa mengurangi angka kemiskinan. Saat ini rakyat dihadapi beban mahalnya harga kebutuhan karena Sumber Daya Alam dikuasai oleh segelintir pihak.

Kesejahteraan hidup rakyat tidak cukup dengan adanya subsidi, ketika ada perubahan data lalu subsidi itu dicabut. Namun kesejahteraan hidup rakyat dibangun adanya negara hadir memenuhi kebutuhan rakyat sehingga rakyat mampu hidup layak. Rakyat tidak hanya didata tapi rakyat butuh kehidupan yang sejahtera.

Baca juga: Mendadak Kaya karena Desil

Peran Negara Penentu Kesejahteraan Masyarakat

Persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi menjadi penyebab kesejahteraan rakyat tidak layak. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang seharusnya dikelola negara diambil alih oleh pemilik modal. Negara berfungsi sebagai regulator bagi pemilik modal yang ingin mengelola Sumber Daya Alam. Inilah sistem ekonomi Kapitalisme yang meniadakan keadilan tapi menyuburkan kerakusan segelintir orang dalam mengelola Sumber Daya Alam.

Di dalam Islam negara mempunyai peran sangat penting dalam mengelola Sumber Daya Alam. Negara berfungsi sebagai pengurus kesejahteraan rakyat bukan mengurusi kesejahteraan pemilik modal. Sumber Daya Alam menurut
Sistem Ekonomi Islam merupakan kepemilikan umum. Kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk menyejahterakan rakyat.

Sistem Ekonomi Islam memiliki aturan yang jelas tentang kepemilikan umum. Rasulullah saw bersabda, "Kaum muslim berserikat pada tiga hal: air, padang rumput/hutan, dan api (HR. Ahmad)

Di dalam hadis di atas sudah jelas bahwa air termasuk di dalamnya laut, sungai, perairan. Lalu disebutkan padang rumput/hutan. Sedangkan api yang dimaksud adalah bahan tambang semuanya merupakan kepemilikan umum. Karena itu negara tidak berhak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain atau menjualnya. Hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut diberikan kepada rakyat. Inilah pandangan Islam mengenai persoalan kesejahteraan rakyat. Negara berfungsi sebagai wakil dari rakyat yang berkewajiban memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi per individu. Wallahualam bissawab. []