Mendadak Kaya karena Desil

Pemeringkatan desil hanya untuk memperindah diri di mata dunia, seakan negara telah mampu menyejahterakan rakyatnya.

Oleh. Arda Sya'roni
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Menjadi kaya adalah impian setiap manusia. Hidup serba berkecukupan, mudah membeli ini itu tanpa perlu berpikir panjang. Sebagian rakyat saat ini mendadak kaya, bukan karena dapat harta warisan, ataupun sukses berbisnis, melainkan karena penentuan angka desil. Desil merupakan ukuran kesejahteraan yang ditetapkan negara melalui kelompok-kelompok masyarakat dengan peringkat satu hingga sepuluh. Desil terendah yaitu kelompok miskin (desil 1), rentan miskin (desil 2) dan seterusnya hingga tingkat tertinggi, yaitu kaya (desil 10).

Beberapa pekan lalu viral di media sosial perihal tukang becak di Kulon Progo yang mendadak berpindah desil dari desil 1 ke desil 9. Tentu kondisi ini berdampak pada perolehan bantuan yang diterimanya termasuk program bantuan pendidikan anaknya yang baru saja diterima di perguruan tinggi negeri.

Dikutip dari nasional.kompas.com, 28-08-2026, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Widyasanti telah mengkonfirmasi bahwa data beliau sudah dimutakhirkan menjadi desil 3. Lebih lanjut Amalia mengatakan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena data terbaru belum dimasukkan sehingga belum dimutakhirkan. Namun, setelah data terbaru masuk dan dimutakhirkan, beliau menjadi desil 3.

Desil: Kesejahteraan Semu Ala Kapitalisme

Dikutip dari nasional.kontan.co.id, 18-08-2026, BPS menegaskan bahwa penentuan desil tidak didasarkan pada batas penghasilan tertentu. Pemeringkatan desil juga tidak berdasarkan satu indikator saja. Ada banyak indikator yang digunakan diantaranya kondisi rumah, kepemilikan aset, kepemilikan usaha, demografi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain-lain. Jadi, bisa saja seseorang dengan kondisi ekonomi yang beda berada dalam desil yang sama, atau sebaliknya dengan penghasilan yang sama berada pada desil yang berbeda.

Dengan demikian sistem ini menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat. Apalagi posisi desil menentukan berhak tidaknya sebuah keluarga mendapat program bantuan pemerintah. Bahkan desil 9 dan 10 terkena pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Meski pemerintah menyatakan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan, tetapi pemeringkatan desil cukup membuat kericuhan di tengah masyarakat. Pasalnya, banyak keluarga yang mengeluhkan salah klasifikasi masuk kategori tinggi padahal ekonomi pas-pasan.

Kesejahteraan yang disajikan oleh kapitalisme bersifat semu, hanya di atas kertas dan data, tidak terbukti dalam realitas kehidupan rakyat. Rakyat dipaksa percaya dengan data yang disampaikan adalah hasil kerja keras penguasa dalam mengurus rakyat.

Kapitalisme Gagal Menciptakan Kesejahteraan

Begitulah kesejahteraan dalam sistem kapitalis. Kesejahteraan semu yang dibungkus data dalam angka. Dalam kapitalisme ukuran kemiskinan bersifat relatif, padahal realitas kemiskinan itu mudah diindera. Namun, kapitalisme memakai timbangan angka yang tidak bersifat valid, mudah dimanipulasi dengan berbagai dalih dilontarkan.

Kesejahteraan semu niscaya terjadi dalam kapitalisme, sebab standar kesejahteraan adalah materi dan manfaat. Dalam pemerintahan kapitalisme kesejahteraan rakyat bukanlah tujuan kebijakan, melainkan manfaat bagi penguasa dan oligarki. Rakyat hanya dijadikan alat untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin. Oleh sebab itu, program pengentasan kemiskinan dalam kapitalisme bisa dipastikan berakhir gagal karena sejak semula gagal dalam mendefinisikan kemiskinan.

Sejahtera versi negara kapitalis tidaklah berdasar pada realitas di lapangan. Sejahtera dalam negara kapitalis hanya diukur dari seberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh negara khususnya penguasa atas penghasilan rakyat. Bila penghasilan yang diperoleh rakyat bisa ditarik pajak yang besar, maka rakyat tersebut dinilai sejahtera.

Dengan demikian negara dalam sistem kapitalis bertindak sebagai regulator bagi pemilik modal. Negara tidak mengurus kebutuhan rakyat dengan layak, bahkan tega menjadi pemalak atas kerja keras rakyat. Oleh sebab itu, kemiskinan akan menjadi hal lumrah di negara kapitalis. Kemiskinan merupakan problem sistemik saat negara berpijak pada sistem kapitalis karena tata kelola ekonomi kapitalistik memprivatisasi SDA milik umum dan kebijakan penguasa berpihak pada kapitalis. Pemeringkatan desil hanya untuk memperindah diri di mata dunia, seakan negara telah mampu menyejahterakan rakyatnya.

Namun faktanya, negara justru semakin memiskinkan rakyat dengan menaikkan desil di atas kertas. Rakyat hanya terlihat sejahtera padahal sesungguhnya tetap miskin. Mereka dipaksa berdiri di atas kaki sendiri yang telah pincang akibat kebijakan kapitalistik. Berbagai bantuan sosial dan beasiswa dicabut hanya karena perubahan tingkat desil di atas kertas.

Baca juga: Polemik Desil 2026: Miskin Jadi Relatif

Sejahtera dalam Islam

Berbeda dengan sistem kapitalis, dalam sistem Islam miskin tidak ditimbang berdasarkan angka desil. Definisi miskin dalam Islam sangat jelas karena mudah diindera. Islam memiliki kategori dalam pemberian zakat hanya kepada 8 asnaf yang diantaranya adalah fakir dan miskin. Kategori fakir dan miskin ini pun mempunyai kriteria yang jelas sehingga tidak bersifat relatif dan tidak akan salah sasaran.

Negara dalam sistem Islam hanya menerapkan syariat Islam dalam pengaturan pemerintahan. Dengan demikian kebijakan dalam urusan rakyat akan selalu ditimbang dengan halal haram, bukan berdasarkan kepentingan dan manfaat. Khalifah sebagai pemimpin negara juga diikat oleh syariat, sehingga wajib untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat secara optimal dan merata.

Dalam QS Shad ayat 26, Allah Swt. menyeru pada Nabi Daud, "Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau penguasa (khalifah) di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu…"

Ayat ini tidak hanya ditujukan pada Nabi Daud selaku raja pada saat itu, melainkan juga bagi seluruh pemimpin, agar berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu sehingga tidak menyengsarakan rakyat.

Selain itu negara dengan sistem Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam mengatur perekonomian negara. Sistem perekonomian Islam jelas akan mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh secara real, bukan hanya berupa data.

Salah satu wujud penerapannya adalah mengembalikan SDA sebagai milik rakyat. Negara akan mengelola SDA secara mandiri tanpa bantuan asing ataupun swasta. Dengan demikian hasil yang akan diperoleh lebih maksimal dan biaya operasional pengelolaannya lebih bisa ditekan. Hasil pengelolaan SDA ini tentu saja akan digunakan untuk kemaslahatan rakyat sehingga rakyat dapat menikmati dengan biaya ringan bahkan gratis.

Khatimah

Rakyat mendadak kaya dalam desil hanya terjadi saat negara menerapkan kapitalisme dalam menjalankan pemerintahnnya. Sebaliknya saat Islam diterapkan dalam bernegara, rakyat akan kaya dan sejahtera secara nyata. Hal ini bukanlah suatu dongeng atau khayalan utopis semata karena faktanya ketika Daulah Islam diterapkan pada masa kekhalifahan, khalifah hampir-hampir kebingungan mencari orang yang berhak menerima zakat karena hampir semua rakyat sejahtera dan terpenuhi kebutuhan primernya, bahkan kebutuhan sekundernya.

Oleh sebab itu solusi sempurna untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh lahir dan batin hanyalah dengan penerapan sistem Islam pada kehidupan baik individu, masyarakat, juga negara. Wallahualam bissawab. []