Menyelamatkan Hutan dari Cengkeraman Oligarki

Krisis ekologi dan cengkeraman oligarki atas hutan Indonesia memerlukan penyelesaian yang mendasar, bukan sekadar pendekatan administratif atau sanksi seremonial yang bersifat sementara.

Oleh. Tinie Andriyani
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Isu kerusakan lingkungan dan penguasaan sumber daya alam kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Gelombang protes yang dimotori oleh kalangan mahasiswa menyuarakan keresahan atas masifnya alih fungsi dan eksploitasi hutan di Indonesia. Di tengah cengkeraman kekuasaan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, penting untuk membedah akar persoalan ini secara objektif. Sekaligus menawarkan solusi fundamental yang komprehensif agar kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil.

Suara Mahasiswa dan Realita Krisis Ekologis

Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa pada hari Rabu (28/10) di kawasan Jakarta. Meliputi area depan gedung UOB, Jalan Sudirman, hingga mendekati Bundaran HI. Hal ini menjadi bukti nyata kepedulian publik terhadap krisis ekologi. Massa aksi membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili". Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan krusial. Di antaranya, mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas krisis lingkungan yang terjadi, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan alam, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan secara transparan dan berkeadilan. (jawapos.com, 28-10-2026)

Kerusakan Lingkungan dan Penderitaan Rakyat

Penguasaan jutaan hektare lahan hutan di Indonesia oleh segelintir kelompok oligarki telah memicu kerusakan lingkungan yang masif. Juga menyengsarakan kehidupan rakyat banyak. Dominasi korporasi besar dalam sektor pertambangan, perkebunan monokultur, dan hak pengusahaan hutan (HPH) sering kali diperoleh melalui perizinan politis yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, ketika para oligarki meraup keuntungan finansial yang sangat besar dari konsesi lahan, masyarakat luas justru harus menanggung beban penderitaan akibat bencana ekologis berulang. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, krisis air bersih, hingga kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam kesehatan publik.

Kegagalan Sistem Kapitalisme Sekuler dalam Mengelola Hutan

Lebih jauh lagi, akar dari persoalan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan politik ekonomi yang berpijak pada sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini menempatkan modal dan keuntungan material di atas segalanya. Sehingga memberikan keleluasaan bagi pemilik modal besar untuk mengendalikan kebijakan negara dan menguasai sumber sumber agraria vital. Negara sering kali diposisikan sekadar sebagai regulator atau fasilitator bisnis yang memuluskan kepentingan korporasi, alih-alih bertindak sebagai pelindung rakyat. Lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan semakin memperkuat impunitas para oligarki. Sementara rakyat kecil terus menerus menjadi korban dari kerusakan ekosistem yang sistematis ini.

Hutan sebagai Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Amah)

Dalam pandangan Islam, hutan beserta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan bagian dari harta kepemilikan umum (milkiyah 'amah). Berdasarkan prinsip syariat, harta kepemilikan umum haram hukumnya untuk diprivatisasi atau diberikan penguasaannya kepada individu, kelompok swasta, maupun kaum oligarki. Bahkan, negara pun tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih hak kepemilikan umum tersebut menjadi milik pribadi atau diperjualbelikan sebagai aset komersial korporasi. Hal ini ditegaskan secara tegas dalam sabda Rasulullah Saw:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut mencakup seluruh sumber daya alam yang melimpah dan menjadi hajat hidup orang banyak, di mana hutan dan ekosistem di dalamnya masuk dalam kategori tersebut karena kemanfaatannya yang luas bagi publik. Politik ekonomi Islam mewajibkan pengelolaan harta kepemilikan umum dilakukan secara langsung oleh negara untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk memupuk kekayaan segelintir elite.

Kewajiban Menjaga Kelestarian Alam dan Peran Negara

Selain itu, Islam secara mutlak mewajibkan setiap individu dan negara untuk menjaga kelestarian alam serta melarang keras perusakan, eksploitasi berlebihan, maupun pembakaran hutan yang dapat membinasakan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup, sebagaimana firman Allah Swt.:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan (dengan baik)...." (QS Al-A'raf: 56)

Dalam kerangka kenegaraan, Islam menempatkan institusi penguasa sebagai ra'in (penanggung jawab penuh atas urusan dan kesejahteraan rakyat) dan junnah (perisai) yang bertugas melindungi keselamatan rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya kerusakan lingkungan akibat kerakusan korporasi. Dengan penerapan aturan Islam secara kafah, tata kelola sumber daya alam akan dikembalikan pada jalur yang benar, di mana alam dijaga kelestariannya dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud secara nyata.

Khatimah

Krisis ekologi dan cengkeraman oligarki atas hutan Indonesia memerlukan penyelesaian yang mendasar, bukan sekadar pendekatan administratif atau sanksi seremonial yang bersifat sementara. Mengembalikan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip syariat adalah kunci utama. Dengan menerapkan sistem politik ekonomi Islam yang adil, di mana kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Walhasil, kelestarian alam akan terjaga dengan baik dan penderitaan rakyat akibat kerusakan lingkungan dapat diakhiri secara tuntas. Wallahualam bissawab. []